Memperkuat Peran Nusantara, Lokasi IKN Sebagai Titik Pemantauan Hilal

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu titik pengamatan hilal (rukyatul hilal) untuk penentuan 1 Ramadan 1447 H yang dilaksanakan di Rusun ASN 1 Tower D, Selasa (17/02/2026). Pemantauan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya hilal diamati dari kawasan IKN.

Lokasi IKN dipilih karena memiliki titik pengamatan yang tinggi dan terbuka, sehingga dinilai mendukung proses rukyatul hilal. Ke depan, keberadaan masjid raya di kawasan IKN juga diharapkan dapat memperkuat peran Nusantara sebagai lokasi kegiatan keagamaan nasional.

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah Kalimantan Timur atas permintaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa terpilihnya IKN sebagai titik pemantauan hilal merupakan sebuah kehormatan sekaligus penanda awal peran IKN dalam kegiatan keagamaan tingkat nasional.

“Kami dari Otorita IKN sangat mendukung pemantauan hilal dilakukan di IKN. Ini merupakan kehormatan bagi Otorita IKN sekaligus kesempatan bagi IKN sebagai Ibu Kota Negara menjadi salah satu titik pengamatan dari 96 titik yang tersebar di Indonesia,” ujar Basuki.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan hari ini, hilal belum dapat terlihat.

“Hari ini kita lakukan pemantauan hilal. Berdasarkan BMKG, posisi hilal masih berada di bawah ufuk, sehingga bulan belum terlihat,” jelasnya.

Meski hilal belum dapat terlihat, pelaksanaan rukyatul hilal di IKN menandai babak baru, menegaskan peran Nusantara tidak hanya sebagai pusat pemerintahan masa depan, tetapi juga sebagai ruang bersama untuk kegiatan keagamaan dan kebangsaan.(yul/hms-oikn)

 

Prof. Yusak Anshori Perkenalkan Konsep Softbrain Engineer

SURABAYA – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) kembali memperkuat reputasi akademiknya dengan mengukuhkan Mohamad Yusak Anshori sebagai Guru Besar bidang Ilmu Manajemen. Pengukuhan yang berlangsung di Auditorium Unusa, Sabtu (14/2), tidak hanya menjadi seremoni akademik, tetapi juga momentum lahirnya gagasan baru bertajuk Softbrain Engineer.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Yusak menyoroti keterbatasan pendekatan manajemen konvensional yang cenderung mekanistik dan berfokus pada sistem serta prosedur. Menurutnya, pendekatan tersebut semakin kurang relevan di tengah era disrupsi yang ditandai dengan tekanan kerja tinggi, perubahan cepat, serta kompleksitas pengambilan keputusan.

“Organisasi modern tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan soft skills. Diperlukan pendekatan yang lebih mendasar, yaitu Softbrain Skills, kemampuan yang berakar pada mekanisme neuropsikologis manusia,” ujar Prof. Yusak, yang merupakan guru besar pertama di Program Studi Manajemen Unusa.

Pria kelahiran Kediri, 13 Oktober 1967 ini menjelaskan bahwa Softbrain Skills mencakup empat dimensi utama, yakni regulasi emosi, kelincahan kognitif, kecerdasan kolaboratif, dan resiliensi emosional. Keempatnya diyakini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan.

Konsep tersebut mendapat apresiasi dari Rektor Unusa, Triyogi Yuwono, DEA. Ia menilai gagasan Softbrain Engineer selaras dengan strategi pengembangan kampus Unusa bertajuk GREATS (Growth, Reputation, Empowerment, Advancement, Transformation, dan Sustainability).

“Transformasi organisasi tidak cukup hanya mengandalkan sistem dan teknologi. Kekuatan utama tetap pada manusia yang memiliki ketahanan mental dan kecerdasan emosional yang baik,” kata Rektor.

Pengukuhan ini sekaligus menegaskan posisi Unusa sebagai perguruan tinggi berakreditasi unggul yang konsisten melahirkan pemikiran inovatif. Prof. Yusak sendiri dikenal sebagai akademisi produktif. Dalam satu tahun terakhir, ia tercatat telah menerbitkan lebih dari 30 buku manajemen yang menjembatani teori akademik dengan praktik kepemimpinan di dunia korporasi.

Ke depan, Unusa berharap konsep Softbrain Engineer dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan serta kebijakan pengembangan sumber daya manusia di tingkat nasional.

Di tengah dinamika dunia yang bergerak semakin cepat, gagasan ini menjadi pengingat bahwa kemajuan organisasi pada akhirnya tetap bertumpu pada kualitas manusia di dalamnya. (esf/unu)

MenPANRB Harap IKN Menjadi Pelopor Transformasi Birokrasi Pemerintah Masa Depan

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Sebagai ibu kota masa depan Indonesia, Ibu Kota Nusantara diproyeksikan menjadi contoh model birokrasi baru bagi generasi mendatang. Hal ini ditegaskan melalui kuliah umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, yang berlangsung di kawasan KIPP IKN pada Jumat (13/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bertugas di Nusantara, mulai dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga lembaga negara seperti Bank Indonesia.

Kuliah umum ini bertujuan memperkuat pemahaman ASN dalam mendorong transformasi birokrasi, dengan IKN sebagai percontohan sistem kerja pemerintahan yang modern dan adaptif. Dalam paparannya, Menteri PANRB menyampaikan arah reformasi birokrasi ke depan, penguatan manajemen ASN, pembentukan budaya kerja baru di ibu kota negara, serta diskusi terbuka terkait tantangan dan peluang reformasi birokrasi di Nusantara.

MenPANRB menegaskan pembangunan IKN bukan sekadar menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi merancang ulang cara negara bekerja secara menyeluruh.

“Hari ini kita tidak hanya sedang membangun gedung, tapi kita sedang membangun generasi masa datang. IKN tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tapi kita merancang cara baru negara itu bekerja. Kita mengulang cara baru kerja birokrasi, cara melayani masyarakat, dan cara pengambilan keputusan. Ini hanya bisa dibangun ketika kita menanamkan integritas dan budaya kerja yang baik,” ujar Rini.

Sementara itu, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa agenda ini menjadi penguatan moral bagi ASN yang telah lebih dulu bekerja di Nusantara agar terus menjaga semangat pelayanan publik.

“Mudah-mudahan melalui nasihat dan arahan Ibu Menteri hari ini, kami mendapatkan kekuatan untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Karena ini kota baru dengan budaya kerja baru, kami yakin perhatian dan dukungan ini akan menjadi energi bagi kami semua yang bertugas di Nusantara,” ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menteri PANRB juga meninjau langsung perkembangan pembangunan kawasan IKN beserta ekosistem pendukungnya, antara lain rumah susun ASN, Sekolah Taruna Nusantara, RSUP Kementerian Kesehatan, Istana Negara, hingga kawasan glamping.

Ke depan, IKN diharapkan menjadi laboratorium transformasi birokrasi Indonesia—tempat lahirnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan berbasis digital. Dari Nusantara, praktik terbaik birokrasi masa depan diharapkan tumbuh dan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.(yul/hms-oikn)

Inovasi Teknologi Jadi Kunci Pertamina EP Sangasanga Field Pertahankan Tren Positif Produksi

Sangasanga – PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field mengawali tahun 2026 dengan capaian performa yang melampaui ekspektasi.

Perusahaan mencatatkan kinerja positif sebesar 104,02 persen dibandingkan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hasil ini mempertegas keberhasilan lapangan Sangasanga dalam mempertahankan tren kenaikan produksi yang telah dirintis sepanjang tahun 2025.

Senior Manager PEP Sangasanga Field, Sigid Setiawan, menjelaskan bahwa mengoperasikan lapangan yang sudah masuk kategori brown field atau lapangan tua memiliki tantangan tersendiri, terutama penurunan produksi secara alamiah.

Namun, melalui implementasi inovasi dan teknologi tepat guna, perusahaan mampu mendorong akumulasi produksi hingga 31 Januari 2026 mencapai angka 5.257 barel per hari (bph).

Sigid merincikan bahwa pertumbuhan ini melanjutkan keberhasilan tahun 2025 yang mencatatkan kenaikan produksi minyak sebesar 10 persen dan gas bumi sebesar 11,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Salah satu pendorong utama di awal tahun ini adalah keberhasilan pengeboran sumur pengembangan NKL-1183. Sumur tersebut memberikan kontribusi tambahan sebesar 420 bph, yang sempat membawa angka produksi harian menyentuh level 5.875 bph.

Selain sektor minyak, kinerja penjualan gas juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Realisasi penjualan mencapai 5,44 mmscfd atau setara 108,8 persen dari target Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).

Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi sistem kelistrikan di wilayah Selatan Mahakam melalui penggunaan Gas Engine Genset (GEG), yang secara efektif menekan frekuensi pemutusan arus otomatis atau blackout akibat gangguan sistem.

Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi perusahaan untuk terus berkontribusi pada ketahanan energi nasional sesuai agenda Asta Cita Pemerintah.

Sebagai bagian dari Zona 9 Subholding Upstream Regional 3 Kalimantan, PEP Sangasanga Field berkomitmen menjalankan operasi hulu migas yang andal dan ramah lingkungan berdasarkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) guna memastikan keberlanjutan energi untuk Indonesia. (*)

Kesiapan Digital Indonesia Masih Dihadapkan pada Tantangan IT dan Keamanan Siber

JAKARTA – Selama 2025, transformasi digital di Indonesia sudah berada pada tahap yang berbeda. Tantangannya bukan lagi soal skala atau adopsi, karena sistem digital kini telah menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi, layanan publik, hingga operasional perusahaan di tingkat nasional. Perubahan paling signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah tingkat ketergantungan yang semakin dalam.

Memasuki 2026, berbagai keputusan di area enterprise IT yang diambil sepanjang 2024 dan 2025 mulai menunjukkan dampaknya. Risiko yang muncul bukan lagi bersifat teoritis atau semata-mata ancaman siber, melainkan persoalan nyata dalam operasional dan tata kelola yang berdampak pada keberlanjutan, kepercayaan, dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Ketergantungan Indonesia terhadap sistem digital tercermin dari ekonomi digitalnya. Laporan e-Conomy SEA 2025 memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati USD 100 miliar pada 2025, terbesar di Asia Tenggara. E-commerce menjadi kontributor utama, disusul layanan keuangan digital dan media online, menegaskan tingginya ketergantungan aktivitas bisnis pada platform digital.

Dari sisi masyarakat, data nasional menunjukkan bahwa infrastruktur digital telah menjadi bagian dari keseharian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 70 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada 2024. Dengan tingkat penetrasi ini, gangguan sistem, kebocoran data, atau terhentinya layanan tidak lagi berdampak terbatas pada fungsi IT semata, tetapi berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Dari sisi tata kelola, laju adopsi digital di Indonesia belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengelolaannya. Sejumlah kajian internasional, termasuk laporan Bank Dunia, mencatat bahwa pengelolaan digital masih terfragmentasi, kapasitas keamanan siber belum merata, dan koordinasi antar lembaga masih terbatas. Akibatnya, meskipun sistem digital terus berkembang, kemampuan institusi dalam mengelola risiko dan memastikan keterhubungan antar sistem masih menjadi tantangan, terutama di tengah ketergantungan digital yang semakin tinggi.

Di sisi lain, Indonesia juga mencatat tren peningkatan insiden siber yang menyasar sistem sektor publik maupun swasta. Tekanan ini semakin besar bagi organisasi yang sejak awal memiliki keterbatasan visibilitas keamanan dan kemampuan respons. Skala adopsi digital yang masif juga membuka kembali berbagai keputusan yang diambil saat fase ekspansi cepat di 2024 dan 2025. Banyak organisasi memprioritaskan kecepatan dengan meluncurkan platform baru, membuka akses kerja jarak jauh, dan memigrasikan sistem tanpa diimbangi investasi yang memadai pada integrasi, tata kelola, dan arsitektur keamanan jangka panjang. Kompleksitas pun menumpuk tanpa disadari dan pada 2025 mulai muncul sebagai risiko struktural, bukan sekadar tantangan sementara.

 

Menjelang 2026, salah satu tantangan yang paling terasa adalah sistem pemantauan IT dan keamanan yang masih terpisah-pisah. Banyak organisasi menggunakan alat berbeda untuk memantau jaringan, mengelola perangkat, mengatur akses, hingga mendeteksi ancaman, sehingga gambaran kondisi sistem secara menyeluruh sering kali tidak terlihat. Ketika insiden terjadi, keterbatasan visibilitas ini membuat proses analisis dan penanganan menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya memperpanjang downtime yaitu kondisi ketika sistem atau layanan tidak dapat digunakan dan mengganggu operasional bisnis. Tantangan tersebut semakin besar karena keterbatasan talenta di bidang IT dan keamanan siber untuk mengelola lingkungan yang semakin kompleks.

Pengelolaan identitas dan akses juga menjadi titik lemah yang krusial. Adopsi cloud, integrasi dengan pihak ketiga, serta pola kerja hybrid memperbanyak titik akses di dalam organisasi. Tanpa pengawasan identitas yang terpusat dan penegakan kebijakan yang konsisten, hak akses sering kali dibiarkan aktif lebih lama dari yang diperlukan, meningkatkan risiko penyalahgunaan atau kebocoran. Di banyak organisasi, sistem identitas berkembang secara bertahap tanpa perencanaan strategis yang matang, sehingga muncul kesenjangan antara kebijakan dan implementasi teknis.

Di sisi anggaran, tantangan lain muncul secara lebih tersembunyi. Meskipun belanja teknologi digital terus meningkat, manfaat yang diperoleh sering kali tidak optimal akibat tumpang tindih fungsi dan platform yang kurang dimanfaatkan. Investasi yang dilakukan secara terpisah tanpa keselarasan antara kebutuhan operasional IT dan tujuan keamanan berujung pada biaya yang tinggi tanpa peningkatan ketahanan yang sepadan. Di tengah tekanan ekonomi, kondisi ini semakin sulit dipertahankan dihadapan manajemen.

Berbagai celah tersebut kini mulai berdampak langsung pada bisnis. Sistem yang belum terintegrasi dengan baik membuat risiko gangguan layanan semakin besar, sementara insiden keamanan dapat dengan cepat memengaruhi reputasi. Di sisi lain, tata kelola yang lemah juga menyulitkan organisasi untuk memenuhi ketentuan digital nasional maupun sektor publik, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ketika layanan digital sudah menjadi fondasi utama bisnis dan pemerintahan, toleransi terhadap gangguan pun semakin kecil.

Menatap 2026, fokus strategis para pemimpin di Indonesia perlu bergeser dari ekspansi menuju konsolidasi. Penyatuan fungsi operasional IT dan keamanan siber dalam satu pandangan operasional memungkinkan deteksi yang lebih cepat, tanggung jawab yang lebih jelas, serta penerapan kebijakan yang lebih konsisten. Pendekatan pengelolaan ancaman yang proaktif, didukung pemantauan berkelanjutan dan otomatisasi, menjadi semakin penting karena model respons reaktif tidak lagi memadai di lingkungan yang kompleks. Di saat yang sama, pengelolaan endpoint dan akses berbasis kebijakan membantu menutup celah yang muncul dari kerja terdistribusi dan infrastruktur hybrid.

Dalam konteks ini, platform IT dan keamanan yang terintegrasi berperan sebagai pendukung utama. Dengan menyatukan pemantauan, otomatisasi, dan kepatuhan dalam satu sistem, solusi seperti yang ditawarkan ManageEngine membantu organisasi mengurangi kompleksitas penggunaan banyak alat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan praktik keamanan tetap sejalan dengan kebutuhan tata kelola. Pendekatannya bukan menambah teknologi baru, melainkan mengoptimalkan sistem yang sudah ada agar dapat bekerja lebih selaras.

Menjelang 2026, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah transformasi digital perlu dilanjutkan, melainkan apakah fondasi yang ada cukup kuat untuk menopang fase pertumbuhan berikutnya. Tahun-tahun ke depan akan berpihak pada organisasi yang mampu meningkatkan efisiensi, menyederhanakan sistem, dan membangun ketahanan dengan dukungan AI. Sebaliknya, menunda pembenahan struktural justru berisiko memperbesar kerentanan di tengah ekonomi yang semakin digital. Bertindak sekarang bukan sekadar mengejar inovasi, tetapi memastikan fondasi digital yang sudah ada benar-benar aman dan siap digunakan. (*)

« Previous Page — Next Page »