Dua Pasien Diisolasi Usai Swab Antigen Positif COVID-19

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat menyikapi hasil tes antigen positif pada dua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Meski belum ada konfirmasi melalui tes PCR, kewaspadaan langsung ditingkatkan guna mencegah potensi penyebaran COVID-19.

“Sampel kedua pasien tersebut dikirim ke Balai Besar Labkesmas Banjarbaru untuk pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR) guna memastikan diagnosis dan mendeteksi kemungkinan varian baru,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur Jaya Muslimin di Samarinda, Senin (9/6/2025).

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi PCR di Kalimantan Timur. Namun hasil antigen yang reaktif mendorong Dinkes mengambil langkah antisipatif.

“Mereka dirawat duluan, bukan karena COVID-19, ada pasien yang dirawat karena kencing manis dan penyakit paru-paru. Setelah dilakukan tes cepat, hasilnya positif,” ujar Jaya.

Meski hasil positif dari tes antigen belum bisa dijadikan dasar penetapan kasus, Dinkes tidak ingin mengambil risiko. Kedua pasien kini dirawat di ruang isolasi khusus guna mencegah potensi penularan di lingkungan rumah sakit.

“Kita perlakukan pasien yang memang dirawat dengan kencing manis itu ditempatkan khusus, di tempat infeksi,” kata Jaya.

Plt Direktur RSUD AWS, Indah Puspitasari, membenarkan kondisi dua pasien tersebut. Ia mengatakan saat ini mereka dirawat di ruang isolasi sambil menunggu hasil PCR yang telah dikirimkan ke laboratorium di Banjarbaru.

“Saat ini di ruang perawatan isolasi RSUD AWS sedang merawat dua orang pasien yang hasil pemeriksaan swab antigen didapatkan hasil positif, kemudian sampel dikirim ke Banjarbaru untuk PCR apakah termasuk COVID-19 varian baru,” kata Indah.

Indah menjelaskan, kondisi positif antigen pada pasien bisa saja dipengaruhi penyakit bawaan seperti diabetes melitus dan gangguan paru-paru. Kedua pasien merupakan warga lokal tanpa riwayat perjalanan ke luar daerah atau luar negeri.

Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga sudah dilakukan, termasuk pengambilan sampel tambahan untuk memastikan apakah terdapat varian baru COVID-19. Meskipun varian baru dikabarkan tidak menyebabkan kematian, sikap waspada tetap dikedepankan.

Untuk merespons temuan ini, Dinas Kesehatan Kaltim segera menggelar rapat dengan kepala bidang, rumah sakit, serta Puskesmas untuk menyusun langkah lanjut penanganan dan pengawasan. (yud/adv diskominfo kaltim)

Angka Kematian Ibu Hamil di Kaltim Masih Tinggi

SAMARINDA– Ketimpangan layanan kesehatan ibu di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat 26 kasus kematian ibu sepanjang Mei 2025. Angka tersebut menggambarkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah dengan kasus tinggi.

“Setiap kasus kematian ibu adalah kehilangan besar dan menjadi indikator dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Muslimin di Samarinda, Senin (9/6/2025).

Dari data yang dihimpun, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat jumlah kematian tertinggi, masing-masing enam kasus. Disusul oleh Balikpapan dengan empat kasus, serta Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu masing-masing dua kasus. Kutai Timur mencatat di bawah tiga kasus, sementara Berau melaporkan satu kasus.

“Bontang dan Penajam Paser Utara tidak ada kasus kematian ibu,” katanya.

Dinkes Kaltim menyebutkan, pihaknya terus menggenjot sejumlah program untuk menurunkan angka kematian ibu. Di antaranya optimalisasi pemeriksaan kehamilan rutin, peningkatan akses dan kualitas pelayanan persalinan, hingga memperkuat sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.

Salah satu pendekatan yang diandalkan saat ini adalah program Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR), yang diklaim dapat mengungkap akar masalah dari setiap kasus kematian ibu dan bayi.

“Program ini memastikan setiap kasus kematian maternal dan perinatal tidak hanya dicatat, tetapi juga dianalisis penyebabnya secara komprehensif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan,” jelasnya.

AMP-SR sendiri melibatkan rangkaian proses mulai dari identifikasi kasus, pelaporan, audit penyebab kematian, hingga penentuan langkah korektif.

Dalam data terbaru, penyebab kematian ibu di Kaltim didominasi oleh komplikasi non-obstetrik (42 persen), diikuti hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas (38 persen), serta perdarahan obstetrik (12 persen).

“Data ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan evaluasi mendalam dan menyusun strategi yang lebih efektif ke depan,” ujarnya.

Di tengah laju pembangunan dan urbanisasi, temuan ini mengindikasikan, pelayanan kesehatan ibu belum merata, dan masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Kematian ibu tidak hanya soal statistik, tapi juga refleksi dari sistem kesehatan yang perlu terus dibenahi. (yud/adv diskominfo kaltim)

Vaksin TBC Perlu Investigasi dan Koordinasi Serius

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti isu uji coba vaksin Tuberkulosis (TBC) yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah pusat bersama donor internasional, termasuk Bill Gates Foundation. Menurutnya, perkembangan ini masih perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait kesiapan dan dampaknya di tingkat daerah.

Novan menyatakan, pihaknya masih menunggu data resmi dan menyeluruh terkait lonjakan kasus TBC yang belakangan mulai meningkat di beberapa wilayah, termasuk Samarinda.

“Kami baru menerima laporan awal. Karena itu, perlu ada investigasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab peningkatan kasus ini. Apakah karena perubahan cuaca, gaya hidup masyarakat, atau faktor musiman tertentu?” jelas Novan di ruang kerjanya, Senin (26/5/2025).

Ia juga mengakui, sampai saat ini belum ada pembahasan mendalam di tingkat daerah terkait langkah konkret penanganan lonjakan TBC, termasuk rencana pelibatan Dinas Kesehatan dalam program vaksinasi yang sedang diuji coba secara nasional.

Terkait vaksin baru yang dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan donor global, Novan menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada informasi teknis yang diterima oleh pemerintah daerah, termasuk distribusinya ke luar Pulau Jawa.

“Vaksin itu masih dalam tahap uji coba. Kita belum mendapatkan arahan atau petunjuk teknis apakah nanti akan sampai ke Samarinda atau belum,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini, menurutnya, krusial untuk memastikan kebijakan kesehatan berjalan efektif, terutama dalam menghadapi penyakit menular seperti TBC yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.

“Program sebaik apapun tidak akan berjalan maksimal tanpa komunikasi yang jelas antara pusat dan daerah,” tutup Novan. (mr)

Posyandu Diminta Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kota Samarinda.

Puji mengatakan keberhasilan program penurunan angka stunting sangat bergantung pada optimalnya kinerja posyandu di lapangan.

“Posyandu bukan hanya tempat menimbang balita, tapi juga pusat pemantauan gizi dan sarana edukasi bagi para orang tua,” ujar Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menekankan bahwa posyandu memiliki peran vital dalam mengumpulkan data pertumbuhan dan status gizi anak. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam mendapatkan data yang akurat.

“Kalau kunjungan ke posyandu masih rendah, sulit untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke posyandu baru mencapai 61 persen, masih jauh dari target ideal sebesar 98 persen. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam memastikan akurasi data dan keberhasilan program pengentasan stunting.

Sri Puji pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya peran posyandu.

“DPRD siap turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Sudah saatnya posyandu kembali menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya. (mr)

Rumah Sakit di Samarinda Keterbatasan Kapasitas, Dinas Kesehatan Diminta Evaluasi

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti permasalahan serius terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di kota Samarinda. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan dinilai cukup, tingginya jumlah pasien, terutama dari luar daerah, membuat banyak rumah sakit kewalahan.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pasien dari luar Samarinda seperti dari Kutai Kartanegara dan Bontang menjadi penyumbang utama kepadatan layanan di rumah sakit kita,” ungkap Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta sebenarnya sudah memadai secara jumlah. Namun, arus rujukan dari wilayah sekitar membuat kapasitas yang ada tidak lagi cukup untuk menampung lonjakan pasien.

“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang lebih memilih dirujuk ke Samarinda karena kualitas layanan, tapi ini berdampak pada overkapasitas di hampir semua rumah sakit,” jelasnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring dengan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai Juni mendatang. Kebijakan tersebut menetapkan standar layanan tertentu bagi rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Ia menilai kebijakan KRIS ini berisiko menambah beban rumah sakit yang sudah penuh dan menciptakan antrean panjang.

“Kalau hanya 60% rumah sakit kita yang lolos standar KRIS, maka 40% sisanya tidak bisa layani pasien BPJS,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sri Puji meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas penunjang seperti alat kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan malapraktik di salah satu rumah sakit swasta, menurutnya kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.

Menutup pernyataannya, Sri Puji menyampaikan harapannya agar layanan kesehatan di Samarinda terus dibenahi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal.

“Masyarakat butuh jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (mr)

« Previous Page — Next Page »