Pemprov Kaltim Siapkan Rp160 Miliar Dukung Layanan Rumah Sakit

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp160 miliar untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses bagi masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengatakan, dana tersebut disiapkan agar rumah sakit bisa melakukan klaim agar mendukung operasional dan pelayanan yang lebih baik.

“Dengan adanya program ini, uang kita siapkan untuk rumah sakit juga. Kami siapkan Rp160 miliar yang bisa diakses untuk diklaim,” ungkap Jaya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan, alokasi dana itu juga difokuskan agar mengatasi antrean panjang pasien di poli. Salah satunya dengan menambah jumlah dokter di poli yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Menurutnya, ke depan seluruh poli, termasuk poli eksekutif, harus terbuka untuk peserta UHC agar tidak ada perbedaan layanan berdasarkan status kepesertaan.

“Semua poli, termasuk yang eksekutif, harus bisa diakses oleh peserta UHC. Jangan ada diskriminasi dalam layanan,” tegasnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Eks Rumah Sakit Islam Disiapkan Jadi Tempat Rehabilitasi Narkoba

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat langkah konkret agar memerangi peredaran gelap narkoba yang kian meluas. Pertemuan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kaltim yang digelar di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim. Selasa (17/6/2025).

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, peredaran narkoba di kawasan Kalimantan, khususnya Kaltim, kini semakin mengkhawatirkan.

“Agendanya kita ini kan menerima informasi bahwa peredaran narkoba sudah semakin luas, tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi juga Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Terakhir, ditemukan juga 4 ton sabu-sabu yang berasal dari Kalimantan Utara,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemprov Kaltim bersama BNN, Kejaksaan Tinggi, dan aparat penegak hukum lainnya akan membentuk Satgas Khusus Penanggulangan Peredaran Narkoba. Satgas ini akan fokus pada dua hal utama: menekan laju peredaran narkoba dan melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk narkoba bagi kesehatan dan masa depan masyarakat.

Salah satu isu penting yang turut menjadi perhatian adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dirapat tersebut, muncul ide dari Gubernur Kaltim agar bekas Rumah Sakit Islam dimanfaatkan sebagai pusat rehabilitasi narkoba.

“Tadi Pak Gubernur juga menyampaikan ide bahwa ada kemungkinan bekas Rumah Sakit Islam bisa digunakan untuk tempat rehabilitasi. Kita sedang buatkan konsepnya, kalau memenuhi persyaratan akan segera digunakan,” jelas Seno.

Langkah rehabilitasi juga akan dilakukan melalui skema mandiri yang dikelola oleh yayasan, dengan dukungan pembiayaan hasil kolaborasi lintas instansi.

Upaya ini menunjukkan keseriusan Pemprov Kaltim agar memerangi narkoba, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pendekatan pemulihan dan edukasi kepada masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan dan PKK Bagikan 2 Ribu Kacamata Gratis untuk Warga Kaltim

SAMARINDA — Tim Penggerak PKK bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Melihat Nasional (YIMN) dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan pengukuran koreksi penglihatan mata sebagai bagian dari program pemberian kacamata gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tingkat Nasional ke-53 Tahun 2025. Acara digelar di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kaltim, Jl. R. W. Monginsidi, Samarinda, Sabtu (14/6/2025).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyatakan, gangguan penglihatan masih menjadi tantangan kesehatan serius di daerah, khususnya bagi anak sekolah dan usia produktif. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi disabilitas penglihatan di Kaltim mencapai 0,6%, sementara penggunaan alat bantu penglihatan baru menyentuh angka 4,2% dari total populasi usia di atas 6 tahun.

“Upaya seperti ini sangat penting untuk mendorong masyarakat hidup sehat dan tetap produktif,” ujarnya.

Sebanyak 2 ribu kacamata disiapkan dalam program ini, terdiri dari 1.000 kacamata koreksi dan 1.000 kacamata baca. Kota Samarinda akan menerima 500 kacamata koreksi dan 800 kacamata baca, sedangkan Kota Balikpapan mendapat alokasi 500 kacamata koreksi dan 200 kacamata baca.

Pengukuran koreksi penglihatan dilakukan tenaga refraksionis optisien dari RS Mata dan IROPIN, dengan jumlah peserta hari ini mencapai 450 orang. Peserta berasal dari berbagai kelompok usia dan telah menjalani skrining awal melalui Puskesmas di Samarinda dan Balikpapan, dengan dukungan para kader posyandu.

Kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada 21 Juni 2025 di Puskesmas Baqa, dan akan ditutup dalam acara puncak HKG PKK Nasional pada 8 Juli 2025 di Samarinda Convention Hall.

“Kami mengapresiasi inisiatif luar biasa dari PKK Pusat dan PKK Kaltim dalam menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian HKG,” tambahnya.

Dinas Kesehatan Kaltim juga merekomendasikan peningkatan skrining kesehatan mata secara rutin di sekolah-sekolah dan posyandu, serta memperluas program penyediaan kacamata gratis untuk kelompok rentan. Dr. Jaya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi keberhasilan pembangunan kesehatan yang merata dan berkelanjutan.

“Gotong royong adalah kunci. Kesehatan mata harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya sektor kesehatan, tapi juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dua Pasien Diisolasi Usai Swab Antigen Positif COVID-19

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat menyikapi hasil tes antigen positif pada dua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda. Meski belum ada konfirmasi melalui tes PCR, kewaspadaan langsung ditingkatkan guna mencegah potensi penyebaran COVID-19.

“Sampel kedua pasien tersebut dikirim ke Balai Besar Labkesmas Banjarbaru untuk pengujian Polymerase Chain Reaction (PCR) guna memastikan diagnosis dan mendeteksi kemungkinan varian baru,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur Jaya Muslimin di Samarinda, Senin (9/6/2025).

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada laporan kasus COVID-19 yang terkonfirmasi PCR di Kalimantan Timur. Namun hasil antigen yang reaktif mendorong Dinkes mengambil langkah antisipatif.

“Mereka dirawat duluan, bukan karena COVID-19, ada pasien yang dirawat karena kencing manis dan penyakit paru-paru. Setelah dilakukan tes cepat, hasilnya positif,” ujar Jaya.

Meski hasil positif dari tes antigen belum bisa dijadikan dasar penetapan kasus, Dinkes tidak ingin mengambil risiko. Kedua pasien kini dirawat di ruang isolasi khusus guna mencegah potensi penularan di lingkungan rumah sakit.

“Kita perlakukan pasien yang memang dirawat dengan kencing manis itu ditempatkan khusus, di tempat infeksi,” kata Jaya.

Plt Direktur RSUD AWS, Indah Puspitasari, membenarkan kondisi dua pasien tersebut. Ia mengatakan saat ini mereka dirawat di ruang isolasi sambil menunggu hasil PCR yang telah dikirimkan ke laboratorium di Banjarbaru.

“Saat ini di ruang perawatan isolasi RSUD AWS sedang merawat dua orang pasien yang hasil pemeriksaan swab antigen didapatkan hasil positif, kemudian sampel dikirim ke Banjarbaru untuk PCR apakah termasuk COVID-19 varian baru,” kata Indah.

Indah menjelaskan, kondisi positif antigen pada pasien bisa saja dipengaruhi penyakit bawaan seperti diabetes melitus dan gangguan paru-paru. Kedua pasien merupakan warga lokal tanpa riwayat perjalanan ke luar daerah atau luar negeri.

Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga sudah dilakukan, termasuk pengambilan sampel tambahan untuk memastikan apakah terdapat varian baru COVID-19. Meskipun varian baru dikabarkan tidak menyebabkan kematian, sikap waspada tetap dikedepankan.

Untuk merespons temuan ini, Dinas Kesehatan Kaltim segera menggelar rapat dengan kepala bidang, rumah sakit, serta Puskesmas untuk menyusun langkah lanjut penanganan dan pengawasan. (yud/adv diskominfo kaltim)

Angka Kematian Ibu Hamil di Kaltim Masih Tinggi

SAMARINDA– Ketimpangan layanan kesehatan ibu di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat 26 kasus kematian ibu sepanjang Mei 2025. Angka tersebut menggambarkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di daerah dengan kasus tinggi.

“Setiap kasus kematian ibu adalah kehilangan besar dan menjadi indikator dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” ujar Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Muslimin di Samarinda, Senin (9/6/2025).

Dari data yang dihimpun, Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencatat jumlah kematian tertinggi, masing-masing enam kasus. Disusul oleh Balikpapan dengan empat kasus, serta Paser, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu masing-masing dua kasus. Kutai Timur mencatat di bawah tiga kasus, sementara Berau melaporkan satu kasus.

“Bontang dan Penajam Paser Utara tidak ada kasus kematian ibu,” katanya.

Dinkes Kaltim menyebutkan, pihaknya terus menggenjot sejumlah program untuk menurunkan angka kematian ibu. Di antaranya optimalisasi pemeriksaan kehamilan rutin, peningkatan akses dan kualitas pelayanan persalinan, hingga memperkuat sistem rujukan antar fasilitas kesehatan.

Salah satu pendekatan yang diandalkan saat ini adalah program Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons (AMP-SR), yang diklaim dapat mengungkap akar masalah dari setiap kasus kematian ibu dan bayi.

“Program ini memastikan setiap kasus kematian maternal dan perinatal tidak hanya dicatat, tetapi juga dianalisis penyebabnya secara komprehensif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan,” jelasnya.

AMP-SR sendiri melibatkan rangkaian proses mulai dari identifikasi kasus, pelaporan, audit penyebab kematian, hingga penentuan langkah korektif.

Dalam data terbaru, penyebab kematian ibu di Kaltim didominasi oleh komplikasi non-obstetrik (42 persen), diikuti hipertensi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas (38 persen), serta perdarahan obstetrik (12 persen).

“Data ini menjadi dasar bagi kami untuk melakukan evaluasi mendalam dan menyusun strategi yang lebih efektif ke depan,” ujarnya.

Di tengah laju pembangunan dan urbanisasi, temuan ini mengindikasikan, pelayanan kesehatan ibu belum merata, dan masih banyak daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Kematian ibu tidak hanya soal statistik, tapi juga refleksi dari sistem kesehatan yang perlu terus dibenahi. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »