Paguyuban Pacitan Dinilai Jadi Contoh Pelestarian Budaya di Kaltim

SAMARINDA – Kehadiran Paguyuban Warga Pacitan Samarinda (PWPS) dinilai memberi warna positif dalam pelestarian budaya lokal di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat menghadiri milad pertama PWPS. Sabtu (24/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Seno Aji menyampaikan apresiasi tinggi terhadap PWPS yang dinilai konsisten merawat tradisi dan budaya Jawa melalui kegiatan kebudayaan. Ia bahkan menyebut PWPS sebagai contoh strategis dalam memperkaya keragaman budaya daerah.

“Selamat milad pertama kepada Paguyuban Warga Pacitan. Semoga warga Pacitan selalu sukses dan diberikan kesehatan,” ujar Seno Aji dalam sambutannya.

Menurutnya, PWPS telah menunjukkan peran aktif dalam menggelar acara dengan nuansa kearifan lokal. Ia menilai langkah ini penting dalam memperkuat identitas budaya masyarakat di tengah arus digitalisasi.

“Alhamdulillah, perkembangan paguyuban sangat baik. Mereka tidak hanya mempertahankan budaya Jawa, tapi juga memperkaya keragaman budaya di Kaltim,” ucapnya.

Ia juga mengajak komunitas dan paguyuban lain dari berbagai latar etnis untuk lebih aktif memamerkan kekayaan budaya masing-masing.

“Ini akan memperkaya khazanah budaya Indonesia di Kaltim,” tambahnya.

Dirinya menegaskan pentingnya pelestarian budaya melalui jalur pendidikan dan pelatihan sejak dini, sebagai salah satu upaya membangkitkan kembali nilai-nilai kebudayaan di tengah tantangan zaman.

“Dengan pelatihan dan pengenalan budaya sejak dini, saya yakin kebudayaan kita bisa bangkit kembali,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan, Pemprov Kaltim akan mendistribusikan program koperasi desa ke 136 desa dan kelurahan di berbagai daerah. Ia mendorong masyarakat agar aktif terlibat dalam koperasi lokal.

“Ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Bagi yang berminat, silakan hubungi lurah atau kepala desa setempat,” imbaunya.

Sebagai informasi, acara milad PWPS ini turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan dimeriahkan oleh pertunjukan seni tradisional Jawa yang menggambarkan kekayaan budaya tanah leluhur. (yud/adv diskominfo kaltim)

DPKH Kaltim Bantu Masjid Alat Pemotongan dan Edukasi Kurban Sesuai Syariat

SAMARINDA – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya fokus pada aspek kesehatan hewan, tetapi juga memperluas peranannya melalui edukasi dan pemberian bantuan alat pemotongan kurban kepada sejumlah masjid di daerah.

Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mulai bergerak sejak awal Juni dengan menyasar beberapa masjid di luar Samarinda, seperti di Kabupaten Paser dan Kota Bontang.

“Tahun ini kami bantu sejumlah masjid, tidak hanya di Samarinda, tapi juga tiga masjid di Paser dan satu di Bontang. Bantuan berupa satu paket alat pemotongan hewan kurban, mulai dari pisau sembelih, pisau kuliti, alat pencacah, hingga batu asahan,” kata Fahmi, Jumat (22/5/2025).

Selain menyerahkan bantuan, tim dari DPKH juga melakukan edukasi langsung kepada pengurus dan panitia kurban di masjid-masjid penerima. Edukasi mencakup tata cara penyembelihan yang sesuai syariat, penanganan daging yang higienis, serta pentingnya kesejahteraan hewan.

“Kami sampaikan pentingnya hewan tidak melihat proses penyembelihan agar tidak stres. Karena stres dapat menurunkan kualitas daging. Ada juga penjelasan tentang pemisahan area kotor dan bersih dalam proses pemotongan, pencacahan, dan pembungkusan,” tambahnya.

Dirinya berharap ke depan ada konektivitas antara masjid penerima bantuan alat dengan peternak lokal, khususnya dari program PDKT (Pengembangan Desa Korporasi Ternak). “Kalau bisa sapinya juga dari PDKT, jadi bantuan yang kami salurkan berputar dan saling menguntungkan antar kelompok penerima,” jelasnya.

Tahun sebelumnya, DPKH Kaltim juga memberikan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) kepada para juru sembelih halal (juleha) berupa helm, sarung tangan, dan pisau khusus.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin kelayakan dan keamanan hewan kurban, tapi juga meningkatkan kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat serta memperkuat kesadaran akan pentingnya perlakuan hewan yang sesuai dengan prinsip kesejahteraan dan syariat Islam. (yud/adv diskominfo kaltim)

Posyandu Diminta Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kota Samarinda.

Puji mengatakan keberhasilan program penurunan angka stunting sangat bergantung pada optimalnya kinerja posyandu di lapangan.

“Posyandu bukan hanya tempat menimbang balita, tapi juga pusat pemantauan gizi dan sarana edukasi bagi para orang tua,” ujar Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menekankan bahwa posyandu memiliki peran vital dalam mengumpulkan data pertumbuhan dan status gizi anak. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam mendapatkan data yang akurat.

“Kalau kunjungan ke posyandu masih rendah, sulit untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke posyandu baru mencapai 61 persen, masih jauh dari target ideal sebesar 98 persen. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam memastikan akurasi data dan keberhasilan program pengentasan stunting.

Sri Puji pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya peran posyandu.

“DPRD siap turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Sudah saatnya posyandu kembali menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya. (mr)

Rumah Sakit di Samarinda Keterbatasan Kapasitas, Dinas Kesehatan Diminta Evaluasi

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti permasalahan serius terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di kota Samarinda. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan dinilai cukup, tingginya jumlah pasien, terutama dari luar daerah, membuat banyak rumah sakit kewalahan.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pasien dari luar Samarinda seperti dari Kutai Kartanegara dan Bontang menjadi penyumbang utama kepadatan layanan di rumah sakit kita,” ungkap Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta sebenarnya sudah memadai secara jumlah. Namun, arus rujukan dari wilayah sekitar membuat kapasitas yang ada tidak lagi cukup untuk menampung lonjakan pasien.

“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang lebih memilih dirujuk ke Samarinda karena kualitas layanan, tapi ini berdampak pada overkapasitas di hampir semua rumah sakit,” jelasnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring dengan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai Juni mendatang. Kebijakan tersebut menetapkan standar layanan tertentu bagi rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Ia menilai kebijakan KRIS ini berisiko menambah beban rumah sakit yang sudah penuh dan menciptakan antrean panjang.

“Kalau hanya 60% rumah sakit kita yang lolos standar KRIS, maka 40% sisanya tidak bisa layani pasien BPJS,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sri Puji meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas penunjang seperti alat kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan malapraktik di salah satu rumah sakit swasta, menurutnya kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.

Menutup pernyataannya, Sri Puji menyampaikan harapannya agar layanan kesehatan di Samarinda terus dibenahi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal.

“Masyarakat butuh jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (mr)

Balikpapan Menjadi Peringkat Pertama Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Kaltim

SAMARINDA – Kota Balikpapan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan total 361 kasus hingga April 2025. Angka ini melampaui Samarinda (225 kasus), Kutai Barat (164 kasus), dan Kutai Timur (152 kasus).

Data tersebut dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim berdasarkan pemantauan kasus GHPR sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin menyebut tingginya kasus di Balikpapan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat.

“Tingginya angka di Balikpapan ini perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan edukasi dan langkah-langkah pencegahan,” ujar Jaya saat ditemui di Samarinda, Rabu (21/5/2025).

Secara keseluruhan, Kaltim mencatat 1.334 kasus GHPR hingga April 2025, termasuk 391 kasus gigitan baru. Anjing tercatat sebagai hewan penular terbanyak dengan 705 kasus, disusul kucing (588 kasus), dan monyet atau kera (28 kasus).

Dinkes Kaltim telah memberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) kepada 1.205 orang yang mengalami gigitan, serta Serum Anti Rabies (SAR) kepada tujuh orang dalam kondisi berisiko tinggi. Hingga kini, belum ada laporan kematian akibat rabies di wilayah ini.

“Virus rabies bersifat 100 persen fatal, tetapi juga 100 persen bisa dicegah. Respons cepat melalui VAR sangat krusial,” tegas Jaya.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksinasi rabies dan segera melakukan penanganan awal jika terjadi gigitan—yakni dengan membilas luka menggunakan sabun dan disinfektan.

Untuk pencegahan rabies pada hewan, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim dalam pemberian vaksinasi gratis, termasuk bagi hewan liar. Kapasitas pusat rabies di berbagai puskesmas dan rumah sakit juga terus diperkuat. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »