Dinas Kesehatan Kaltim Minta BPJS Kesehatan Beri Perlakuan Istimewa Jamaah Haji

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kaltim menginginkan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberi perlakuan Istimewa melalui kemudahan pelayanan bagi jamaah haji. Kemudahan yang dimaksud adalah perlakuan yang berbeda untuk jamaah mengenai rujukan rumah sakit yang ditunjuk jika memang ada calon Jemaah yang harus dirawat. Tidak harus melalui sistem rujukan berjenjang, tapi diberi kemudahan.

Keinginan tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelayanan kesehatan jamaah haji tahun 2025 yang digelar secara daring, Selasa (20/5/2025). Rakor yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr jaya Mualimin dan mengundang  Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara dan dua provinsi lainnya yang masuk di kloter Kaltim yakni Kepala Dinas Kesehatan  Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Kesehatan  Sulawesi Tengah. Rakor ini digelar untuk evaluasi dan dilakukan setiap bulan selama pelaksanaan haji untuk membahas kendala jika memang ada  terkait pelayanan kesehatan.

dr Jaya Mualimin menyebutkan, ada beberapa yang memang perlu dikoordinasikan, terutama peningkatan pelayanan kesehatan untuk jamaah. Istithaah atau kemampuan yang harus dipenuhi calon Jemaah haji yang semestinya dilakukan sebelum pelunasan biaya haji, untuk memastikan mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan tanpa kesulitan.

Dijelaskan, para jamaah masih ada yang mengalami gangguan  kesehatan. Inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian, termasuk oleh BPJS selaku penjamin kesehatan.

Dikatakan Jaya Mualimin, rakor juga mengundang BPJS wilayah VIII yang mencakup wilayah Kalimantan dan BPJS wilayah X  yang mencakup wilayah Sulawesi. Diharapkan akan dapat mencari Solusi dalam perbaikan pelayanan haji.

“Kita sudah menginventarisir semua problem, termasuk  yang menghambat pelayanan. Sesuai imbauan Kementerian kesehatan, semua calon Jemaah haji harus memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, dan ini sudah terpenuhi. Karena itu dalam Rakor ini kami memohon kepada BPJS untuk memberikan kemudahan  dalam pelayanan jaminan kesehatan,” jelas dr jaya.

Diterangkan, Kementerian Agama telah melakukan MoU dengan BPJS. Hal ini yang bisa dtindaklanjuti sehingga dapat melakukan  tindakan dalam kekhususan dengan perlakuan istimewa untuk calon jemaah haji.

Saya yakin selama 40 hari atau 60 hari, pada saat musim haji, jamaah mengalami kondisi psikologis yang luar biasa. Ini yang harus kita bisa kelola psikis mereka  agar mereka bisa menjalankan dan mendapat jaminan dari negara melalui tangan-tangan kita. Kita akan terus berkoordinasi selama musim haji,” pungkasnya. (adv diskominfo kaltim)

Gubernur Kaltim Resmikan Dua Masjid, Simbol Penguatan Peradaban dan Pemersatu Umat

SAMARINDA – Pembangunan dua masjid di Samarinda tidak hanya menambah fasilitas ibadah, tetapi juga mempertegas peran masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meresmikan Masjid Al Asrah Darussalam di Kelurahan Lok Bahu dan Masjid Al Khairani Darussalam di Loa Buah, Sabtu (17/5/25).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan untaian bunga melati dan penandatanganan prasasti. Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Harum ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyelesaikan pembangunan kedua rumah ibadah tersebut.

“Ini bukti nyata komitmen bersama dalam memajukan syiar Islam dan memperkuat kehidupan spiritual masyarakat,” ungkapnya.

Namun, menurut Gubernur Harum, fungsi masjid tidak berhenti sebagai tempat ibadah semata. Masjid harus menjadi pusat pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan umat yang inklusif dan menyatukan seluruh golongan masyarakat. Masjid harus menjadi cahaya yang menerangi kehidupan umat. Tempat semua kalangan berkumpul tanpa sekat latar belakang,.

Ia pun mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid, menjadikannya ruang sosial yang hidup dengan kegiatan positif dan edukatif.

“Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus mendukung upaya memperkuat kehidupan spiritual dan sosial masyarakat,” tambahnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Gubernur Kaltim Tekankan Peran Spiritual dalam Pendidikan Karakter

SAMARINDA – Peresmian Masjid Tarbiyatul Mujahidin di lingkungan SMKN 1 Samarinda menjadi momen reflektif bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk menegaskan kembali pentingnya pendidikan akhlak di tengah perkembangan zaman. Kamis (16/5/2025),

Di tengah sistem pendidikan yang kerap berorientasi pada capaian akademik, Rudy justru menyoroti perlunya keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan pembentukan karakter spiritual. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa masjid di sekolah harus lebih dari sekadar bangunan pelengkap.

“Anak pintar banyak, tapi yang punya akhlak mulia masih sedikit. Masjid di sekolah seperti ini harus dimakmurkan untuk mendidik akhlak sejak dini,” ujarnya.

Ia melihat potensi masjid sekolah sebagai ruang pembinaan nilai-nilai moral bagi siswa yang tengah tumbuh di era digital. Ia menilai keberadaan guru sebagai panutan sangat penting dalam membentuk perilaku siswa di luar ruang kelas. Jika gurunya memberi contoh, siswanya akan mengikuti. Jangan hanya jadikan masjid sebagai simbol, tapi hidupkan dengan kegiatan-kegiatan positif.

Masjid Tarbiyatul Mujahidin, yang kini resmi berdiri di tengah aktivitas pembelajaran kejuruan, diharapkan bisa menjadi pusat kegiatan pembinaan karakter, sekaligus wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan spiritual. Pesan ini juga ia tekankan kepada para siswa agar tidak ragu bercita-cita besar dan menjadikan pendidikan sebagai bekal membangun masa depan.

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau belum sampai, setidaknya kau akan jatuh di antara bintang-bintang,” ucapnya memotivasi para siswa.

Bagi Rudy Mas’ud, sekolah kejuruan seperti SMKN 1 tidak cukup hanya mencetak lulusan yang siap kerja secara teknis. Lebih dari itu, sekolah harus mampu membentuk generasi yang tangguh secara moral dan berintegritas.

“Kalau kita ingin Kaltim maju, maka generasi mudanya harus cerdas dan berkarakter. Masjid adalah salah satu tempat terbaik untuk membangun karakter itu,” tutupnya.

Dengan peresmian ini, Masjid Tarbiyatul Mujahidin diharapkan menjadi jantung spiritual sekolah, bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk membangun generasi muda yang tangguh secara moral di tengah tantangan zaman. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinkes Kaltim Gelar Sosialisasi Inisiasi dan Pengobatan untuk Petugas Puskesmas

SAMARINDA – TBC atau tuberkulosis saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Setiap tahunnya, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu kasus baru TBC. Oleh karena itu  Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan kabupaten/kota  terus meningkatkan upaya pencegahan deteksi dini, dan pengobatan TBC.

Karena itulah Dinas Kesehatan Kaltim menggelar sosialisasi dan workshop  inisiasi pengobatan Tubercullosis Resisten Obat (TBC RO), di Ibis Hotel Samarinda, Rabu (14/5/2025).

Sosialisasi ini digelar selama dua hari, untuk Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas, dan hari kedua untuk tim TB RO. Kali ini yang diundang tiga daerah di Kaltim yakni Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara (Kukar).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr Jaya Mualimin mengatakan, TB menjadi masalah kita bersama. Ia berharap semua yang mengikuti workshop ini bisa menyerap pengetahuan dan menerapkan inisiasi dari TB RO ini di wilayah puskesmasnya.

Estimasi penderita TB di Kaltim sekitar 21 ribu yang terdeteksi. Tapi yang sudah dilakukan screening sekitar 12 ribuan. Tentu ini masih jauh dari target yang seharusnya  sudah dilakukan kepada  19 ribuan orang penderita TB.

“Dari 188 puskesmas di Kaltim, yang baru menginisiasi 5 puskesmas setiap kabupaten/kota. Semoga yang hadir bisa mereplikasi kegiatan yang bisa dilakukan ini. Saya harapkan kasus penemuan TB secara aktif, mendeteksi secara aktif. Karenaa pasien tidak mungkin datang, kecuali sudah parah, karena itu dibutuhkan keaktifan untuk  mencari kasus-kasus baru agar tidak sampai menjalar ke yang lain. Makanya diimbau ketika ada puskesmas yang dekat dengan panti-panti atau rumah tahanan (Rutan) sebaiknya  discreening. Jika ini dilakukan maka kita akan menemuka banyak penderita dan paparan penularan akan bisa dilakukan,” jelas dr Jaya.

Dijelaskannya, harus  ada upaya maksimal dari seluruh lintas sektor, baik itu dari Dinas Kesehatan, Fasyankes PMDT, dibantu juga dari kelompok penyintas TBC (OPT) Wadah Etam , semua bersama bersatu dalam upaya pemastian pasien TBC RO berobat sampai sembuh.  Ini  nantinya dapat meningkatan capaian program TBC khususnya penemuan kasus TBC dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta.

“TBC atau tuberkulosis saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Setiap tahunnya, diperkirakan ada lebih dari 800.000 kasus baru TBC. Oleh karena itu, kita harus terus meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan TBC. Kita harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi semua orang. Maka dari itu upaya percepatan dan ekspansi layanan TBC RO perlu dilaksanakan secepatnya,” pungkasnya. (lin/adv diskominfo kaltim).

Normalisasi Sungai Karang Asam Terkendala Masalah Sosial

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR & Pera) terus melanjutkan upaya normalisasi sungai sebagai bagian dari penanggulangan banjir di Kota Samarinda. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama pada segmen Sungai Karang Asam Kecil.

Kepala Dinas PUPR & Pera Kaltim, Fitra Firnanda, mengatakan, normalisasi sungai di Samarinda sudah dilakukan sejak 2019 dan terus berlanjut hingga tahun ini. Beberapa segmen sudah tertangani, namun ada bagian yang masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di kawasan dari Jembatan Kehewanan hingga Lambung Mangkurat.

“Segmen yang belum tertangani saat ini berada di antara Jembatan Kehewanan hingga ke Lambung. Yang lainnya alhamdulillah sudah. Tapi PR besar kita adalah Sungai Karang Asam Kecil,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu hambatan utama adalah persoalan sosial, khususnya keberadaan permukiman di sepanjang bantaran sungai. Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat segera menangani persoalan tersebut.

“Harapan kami, Pemkot bisa menyelesaikan persoalan sosialnya dulu. Setelah itu, kami dari PUPR provinsi siap melakukan normalisasi. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan turap oleh PWS di sisi kanan dan kiri,” jelasnya.

Menurutnya, jika sungai berhasil dinormalisasi dan dikembalikan ke bentuk alaminya, maka potensi banjir di wilayah Juanda dan Air Putih dapat dikurangi secara signifikan.

“Insyaallah jika sungai dikembalikan seperti bentuk alaminya, kawasan Juanda dan Air Putih bisa bebas dari genangan,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, penanganan banjir merupakan tugas bersama lintas pemerintah. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kota, terutama dalam menangani aspek sosial dan teknis. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »