Posyandu Diminta Jadi Garda Terdepan Cegah Stunting

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kota Samarinda.

Puji mengatakan keberhasilan program penurunan angka stunting sangat bergantung pada optimalnya kinerja posyandu di lapangan.

“Posyandu bukan hanya tempat menimbang balita, tapi juga pusat pemantauan gizi dan sarana edukasi bagi para orang tua,” ujar Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menekankan bahwa posyandu memiliki peran vital dalam mengumpulkan data pertumbuhan dan status gizi anak. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam mendapatkan data yang akurat.

“Kalau kunjungan ke posyandu masih rendah, sulit untuk mengetahui kondisi riil di lapangan,” jelasnya.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ke posyandu baru mencapai 61 persen, masih jauh dari target ideal sebesar 98 persen. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam memastikan akurasi data dan keberhasilan program pengentasan stunting.

Sri Puji pun mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, hingga tokoh masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya peran posyandu.

“DPRD siap turun langsung ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Sudah saatnya posyandu kembali menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya. (mr)

Rumah Sakit di Samarinda Keterbatasan Kapasitas, Dinas Kesehatan Diminta Evaluasi

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti permasalahan serius terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di kota Samarinda. Meskipun jumlah fasilitas kesehatan dinilai cukup, tingginya jumlah pasien, terutama dari luar daerah, membuat banyak rumah sakit kewalahan.

“Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, pasien dari luar Samarinda seperti dari Kutai Kartanegara dan Bontang menjadi penyumbang utama kepadatan layanan di rumah sakit kita,” ungkap Sri Puji, Kamis (22/5/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta sebenarnya sudah memadai secara jumlah. Namun, arus rujukan dari wilayah sekitar membuat kapasitas yang ada tidak lagi cukup untuk menampung lonjakan pasien.

“Banyak pasien dari Kukar dan Bontang lebih memilih dirujuk ke Samarinda karena kualitas layanan, tapi ini berdampak pada overkapasitas di hampir semua rumah sakit,” jelasnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin memburuk seiring dengan penerapan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang akan diberlakukan mulai Juni mendatang. Kebijakan tersebut menetapkan standar layanan tertentu bagi rumah sakit yang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Ia menilai kebijakan KRIS ini berisiko menambah beban rumah sakit yang sudah penuh dan menciptakan antrean panjang.

“Kalau hanya 60% rumah sakit kita yang lolos standar KRIS, maka 40% sisanya tidak bisa layani pasien BPJS,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.

Sri Puji meminta Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan rumah sakit, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis dan kelengkapan fasilitas penunjang seperti alat kesehatan.

Tak hanya itu, ia juga menanggapi laporan masyarakat terkait dugaan malapraktik di salah satu rumah sakit swasta, menurutnya kasus seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Harus ada evaluasi menyeluruh agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.

Menutup pernyataannya, Sri Puji menyampaikan harapannya agar layanan kesehatan di Samarinda terus dibenahi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal.

“Masyarakat butuh jaminan bahwa mereka bisa mendapatkan layanan yang aman, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (mr)

Balikpapan Menjadi Peringkat Pertama Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies di Kaltim

SAMARINDA – Kota Balikpapan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim), dengan total 361 kasus hingga April 2025. Angka ini melampaui Samarinda (225 kasus), Kutai Barat (164 kasus), dan Kutai Timur (152 kasus).

Data tersebut dirilis Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim berdasarkan pemantauan kasus GHPR sepanjang tahun berjalan. Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin menyebut tingginya kasus di Balikpapan perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah setempat.

“Tingginya angka di Balikpapan ini perlu menjadi perhatian khusus untuk meningkatkan edukasi dan langkah-langkah pencegahan,” ujar Jaya saat ditemui di Samarinda, Rabu (21/5/2025).

Secara keseluruhan, Kaltim mencatat 1.334 kasus GHPR hingga April 2025, termasuk 391 kasus gigitan baru. Anjing tercatat sebagai hewan penular terbanyak dengan 705 kasus, disusul kucing (588 kasus), dan monyet atau kera (28 kasus).

Dinkes Kaltim telah memberikan Vaksin Anti Rabies (VAR) kepada 1.205 orang yang mengalami gigitan, serta Serum Anti Rabies (SAR) kepada tujuh orang dalam kondisi berisiko tinggi. Hingga kini, belum ada laporan kematian akibat rabies di wilayah ini.

“Virus rabies bersifat 100 persen fatal, tetapi juga 100 persen bisa dicegah. Respons cepat melalui VAR sangat krusial,” tegas Jaya.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksinasi rabies dan segera melakukan penanganan awal jika terjadi gigitan—yakni dengan membilas luka menggunakan sabun dan disinfektan.

Untuk pencegahan rabies pada hewan, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim dalam pemberian vaksinasi gratis, termasuk bagi hewan liar. Kapasitas pusat rabies di berbagai puskesmas dan rumah sakit juga terus diperkuat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Kesehatan Kaltim Minta BPJS Kesehatan Beri Perlakuan Istimewa Jamaah Haji

SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kaltim menginginkan Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberi perlakuan Istimewa melalui kemudahan pelayanan bagi jamaah haji. Kemudahan yang dimaksud adalah perlakuan yang berbeda untuk jamaah mengenai rujukan rumah sakit yang ditunjuk jika memang ada calon Jemaah yang harus dirawat. Tidak harus melalui sistem rujukan berjenjang, tapi diberi kemudahan.

Keinginan tersebut terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pelayanan kesehatan jamaah haji tahun 2025 yang digelar secara daring, Selasa (20/5/2025). Rakor yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr jaya Mualimin dan mengundang  Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Utara dan dua provinsi lainnya yang masuk di kloter Kaltim yakni Kepala Dinas Kesehatan  Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Kesehatan  Sulawesi Tengah. Rakor ini digelar untuk evaluasi dan dilakukan setiap bulan selama pelaksanaan haji untuk membahas kendala jika memang ada  terkait pelayanan kesehatan.

dr Jaya Mualimin menyebutkan, ada beberapa yang memang perlu dikoordinasikan, terutama peningkatan pelayanan kesehatan untuk jamaah. Istithaah atau kemampuan yang harus dipenuhi calon Jemaah haji yang semestinya dilakukan sebelum pelunasan biaya haji, untuk memastikan mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan tanpa kesulitan.

Dijelaskan, para jamaah masih ada yang mengalami gangguan  kesehatan. Inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian, termasuk oleh BPJS selaku penjamin kesehatan.

Dikatakan Jaya Mualimin, rakor juga mengundang BPJS wilayah VIII yang mencakup wilayah Kalimantan dan BPJS wilayah X  yang mencakup wilayah Sulawesi. Diharapkan akan dapat mencari Solusi dalam perbaikan pelayanan haji.

“Kita sudah menginventarisir semua problem, termasuk  yang menghambat pelayanan. Sesuai imbauan Kementerian kesehatan, semua calon Jemaah haji harus memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, dan ini sudah terpenuhi. Karena itu dalam Rakor ini kami memohon kepada BPJS untuk memberikan kemudahan  dalam pelayanan jaminan kesehatan,” jelas dr jaya.

Diterangkan, Kementerian Agama telah melakukan MoU dengan BPJS. Hal ini yang bisa dtindaklanjuti sehingga dapat melakukan  tindakan dalam kekhususan dengan perlakuan istimewa untuk calon jemaah haji.

Saya yakin selama 40 hari atau 60 hari, pada saat musim haji, jamaah mengalami kondisi psikologis yang luar biasa. Ini yang harus kita bisa kelola psikis mereka  agar mereka bisa menjalankan dan mendapat jaminan dari negara melalui tangan-tangan kita. Kita akan terus berkoordinasi selama musim haji,” pungkasnya. (adv diskominfo kaltim)

Gubernur Kaltim Resmikan Dua Masjid, Simbol Penguatan Peradaban dan Pemersatu Umat

SAMARINDA – Pembangunan dua masjid di Samarinda tidak hanya menambah fasilitas ibadah, tetapi juga mempertegas peran masjid sebagai pusat peradaban dan pemberdayaan masyarakat. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meresmikan Masjid Al Asrah Darussalam di Kelurahan Lok Bahu dan Masjid Al Khairani Darussalam di Loa Buah, Sabtu (17/5/25).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan untaian bunga melati dan penandatanganan prasasti. Dalam sambutannya, Gubernur yang akrab disapa Harum ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyelesaikan pembangunan kedua rumah ibadah tersebut.

“Ini bukti nyata komitmen bersama dalam memajukan syiar Islam dan memperkuat kehidupan spiritual masyarakat,” ungkapnya.

Namun, menurut Gubernur Harum, fungsi masjid tidak berhenti sebagai tempat ibadah semata. Masjid harus menjadi pusat pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan umat yang inklusif dan menyatukan seluruh golongan masyarakat. Masjid harus menjadi cahaya yang menerangi kehidupan umat. Tempat semua kalangan berkumpul tanpa sekat latar belakang,.

Ia pun mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid, menjadikannya ruang sosial yang hidup dengan kegiatan positif dan edukatif.

“Pemerintah Provinsi Kaltim akan terus mendukung upaya memperkuat kehidupan spiritual dan sosial masyarakat,” tambahnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »