IKN Sepi, 10 Ribu Pekerja Lagi Mudik

Catatan Rizal Effendi

SAYA mendapat undangan halalbihalal dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Acaranya berlangsung di kantor sementara OIKN, kompleks Pantai Mentari, Batakan, Balikpapan Timur  tepat pada hari Idulfitri, Rab (10/4/2024) ba’da dzuhur.

Undangannya ditandatangani oleh Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Dia adalah doktor ilmu hukum,  yang sebelumnya akademisi yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat.

Suasana halalbihalal berlangsung menarik. Di tepi Pantai Batakan. Kepala OIKN Bambang Susantono dan istri, Lusie Indrawati bersama tim manajemen lainnya menyambut langsung undangan yang datang.

Saya boleh dibilang datang yang pertama. Selain Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan istri. Yang menyambut langsung Sekretaris OIKN. “Selamat datang Pak Rizal, terima kasih berkenan datang,” kata Achmad Jaka Santos. Kami sempat terlibat perbincangan tentang perkembangan kota Balikpapan terkait kehadiran IKN.

Saya juga sempat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin. Dia mantan pejabat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Saya surprise juga bertemu Indra, eks PNS Dispora Balikpapan yang hijrah ke IKN.

Undangan disuguhi aneka makanan ringan dan berat. Ada lontong sayur, salah satu kesukaan saya.  Menu utama saya adalah soto banjar. Saya suka sekali. Seusai salat Idulfitri di parkir Sport Center Balikpapan Baru, saya langsung melahap soto di tempat ibu saya di Bangun Reksa.

Halalbihalal adalah tradisi khas umat Islam di Indonesia. Acara bermaaf-maafan setelah menjalani ibadah Ramadan.  Acara semacam ini mulai dilaksanakan secara resmi di tahun 1948 oleh Presiden Soekarno setelah mendapat petunjuk dari ulama NU KH Abdul Wahab Hasbullah. Tujuannya untuk mempertemukan partai politik dan pemimpin bangsa waktu itu untuk  bersilaturahmi.

Ada yang bilang istilah halalbihalal juga sudah muncul pada tahun 1935, ketika pedagang martabak di Taman Sriwedari Solo memberi nama martabaknya sebagai “Martabak Halalbihalal.”

Versi lain menyebutkan tradisi halalbihalal sudah dikenal sejak tahun 1725, pada zaman Mangkunegara I, yaitu Pangeran Sambernyawa, Raja Mangkunegara I untuk menghemat waktu menjalankan tradisi maaf-maafan di waktu Lebaran atau pasca-Lebaran.

Sebelum menggelar halalbihalal, Bambang melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Darussalam, Sepaku. Lalu bersilaturahmi dengan warga setempat. Tahun depan, Kepala Otorita dan warga IKN sudah bisa salat Id di lokasi IKN. Saat ini tengah dibangun Masjid Negara IKN yang megah, hasil rancangan Nyoman Nuarta. Seniman Bali yang juga merancang Istana Garuda.

Masjid unik berkubah mirip sorban itu, dibangun di atas tanah seluas 3,2 hektare dengan menghabiskan biaya sekitar Rp940 miliar. Dapat menampung sekitar 61 ribu jamaah. Pelaksana proyek adalah PT Hutama Karya (Persero) melalui kerjasama operasi (KSO) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PULANG MUDIK

Sementara itu suasana di lokasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dilaporkan sepi. Tak ada kegiatan pekerja konstruksi karena 10 ribu pekerjanya pulang mudik ke kampung halamannya masing-masing sejak 4 April lalu. Ada yang ke Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Terasa sekali suasana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sangat lengang. Yang ada cuma petugas keamanan saja. Tak ada gumpalan debu yang beterbangan. Ratusan crane atau derek jangkung yang ada di sana seperti menjadi menara mati karena stop dioperasikan.

“Ya mereka lagi pulang mudik. Nanti minggu depan sudah kembali ke lokasi. Karena kita lagi memasuki puncak pekerjaan menjelang peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti,” kata Bambang Susantono.

Dia menyapa ramah ketika bertemu. Saya kaget dia masih ingat, padahal saya baru sekali bertemu ketika Upacara Kemerdekaan di IKN, 17 Agustus 2023. “Apa kabar, Pak Rizal, kapan-kapan kita bertemu untuk berbagi informasi,” ujar Bambang, yang juga sempat diwawancarai puluhan awak media.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah bertekad melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan di lokasi IKN. Ada 6.800 orang yang diundang. Tapi saya dengar masih direvisi lagi.  Sebagian besar undangannya  dari Jakarta. Selain juga para duta besar dari negara sahabat dan pimpinan lembaga internasional.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Jumat (5/4) lalu secara resmi melepas kegiatan “Mudik Bareng Pekerja Konstruksi IKN.” Mereka ada yang menggunakan armada laut, penerbangan komersial, tetapi juga ada yang diangkut dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU.

“Senang banget, Mas, bisa pulang bertemu keluarga di hari Lebaran. Soalnya sudah hampir setahun saya bekerja di lokasi IKN belum pernah  pulang,” kata Soeharto, salah seorang pekerja konstruksi asal Surabaya.

Menurut Iwan, semua pekerja di IKN baik yang ada di jajaran penyedia jasa, manajemen konstruksi dan pekerja konstruksi dari berbagai perusahaan yang terlibat merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian PUPR. “Karena itu kami memberikan dukungan agar perjalanan mereka lancar untuk berkumpul keluarga,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Kepala Balai Pelaksana  Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Anggoro Putro, ada 4.598 orang yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi rumah susun (rusun) untuk ASN, Polri, BIN dan TNI.

Selain itu ada yang bekerja di konstruksi Istana Negara, jalan dan fasilitas umum lainnya serta pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM). “Presiden Jokowi berencana untuk pindah sebelum 16 Agustus. Tergantung kondisi terakhir nanti,” jelas Plt Direktur Regional II Bappenas, M Roudo dalam keterangan terpisah.

Anggoro mengungkapkan, dari ribuan pekerja yang pulang mudik itu,  ada 1.258 orang menggunakan pesawat Hercules. Selebihnya menggunakan pesawat komersial dan terbanyak menggunakan moda transportasi kapal laut.

Menurut Kepala Kantor KSOP Kelas I Balikpapan Kapten Bharto Ari Raharjo, ada 6.000-an pekerja konstruksi IKN diberangkatkan melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan. Tujuan mereka ada yang ke Surabaya, Jatim dan ada juga ke Parepare, Sulawesi Selatan.

Ada teman mengirimi saya pantun Lebaran. Jalan-jalan ke IKN Sepaku. Hari Lebaran pakai baju baru. Kalau ada salah dan khilaf dari aku. Mohon maaf di hari Idul Fitri yang penuh suci dan haru. Tapi jangan lupa THR-nya Bapak-Ibu.(*)

*) Rizal Effendi

Wartawan Senior Kaltim dan Wali Kota Balikpapan 2011-2021

Pilgub Kaltim Rasa DKI

Catatan Rizal Effendi

MAKIN hangat pembicaraan soal calon gubernur Kaltim. Ada tiga tokoh yang hampir pasti turun ke arena kompetisi yang dijadwalkan 27 November nanti. Ketiga orang itu adalah mantan gubernur Isran Noor, Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Ketiga orang ini memang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Terutama dari segi kemampuan dukungan logistik dan kemungkinan perahu apa yang dipakai. Semuanya sangat bisa dilakukan mereka. Sehingga ada yang berkesimpulan, hampir pasti Pilgub Kaltim hanya diikuti tiga pasang, yaitu Isran Noor (IN), Rudy Mas’ud (Harum) dan Mahyudin dengan wakil-wakilnya.

Rudy Mas’ud sudah tak perlu dipersoalkan lagi. Perahunya sudah pasti menggunakan Golkar. Apalagi Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim, sudah melebihi batas persyaratan yang ditentukan 10 persen atau 11 kursi dari 55 kursi yang ada. Rudy sudah mendapat surat mandat dari DPP.

Kalaupun nanti Rudy menggaet kursi partai lain, itu dalam rangka menambah kekuatan atau berkaitan dengan pemilihan calon wakil gubernur (Cawagub), yang mendampinginya. Bisa saja dia mengambil Gerindra, PDIP, PKB atau yang lain. Sekaligus menggandeng kader partai yang digaetnya sebagai wakil.

Di luar Rudy, Golkar masih punya cadangan. Setidaknya dua nama. Salah satunya kakak kandung Rudy, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Dia sekarang ketua Golkar Kukar, yang duduk sebagai  ketua DPRD Kaltim. Juga Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Wanita kelahiran Jawa Barat ini, sudah 3 periode menjadi wakil Kaltim.

Isran dan Mahyudin, “dua bersaudara” sama-sama mantan bupati Kutai Timur (Kutim). Mereka saat ini sama-sama menjajaki penggunaan dua jalur. Jalur partai dan jalur perseorangan atau independen. Kedua jalur itu sangat mungkin mereka tempuh. Tinggal mana yang lebih dahulu diperoleh.

Tim Relawan Perseorangan Isran sudah bergerak ke mana-mana. Bahkan sudah mengklaim mendapat 130 ribu surat dukungan (surduk) melalui pengumpulan KTP. Mereka sangat masif bergerak termasuk Isran dan Hadi. Soalnya minimal harus mendapat 236.185 surduk atau 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara Isran juga disebut-sebut bakal mendapat dukungan dari Gerindra, partainya presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalaulah nanti itu didapatkan dan Isran memilih jalur partai, maka Isran masih harus mencari tambahan kursi dari partai lain karena kursi Gerindra masih kurang satu.

Ada yang menyebut kursi Gerindra diperebutkan antara Isran dan Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun (AH), yang saat ini memangku jabatan Wali Kota Samarinda. Sebab, AH belakangan memberi isyarat kepingin juga maju ke Pilgub.

Tapi AH harus berhitung dengan cermat. Kalaupun dia lolos ke Pilgub Kaltim, dia akan berhadapan dengan lawan tangguh seperti Isran, Rudy dan Mahyudin. Kalau dia kalah, maka dia kehilangan segalanya. Karena itu banyak yang menyarankan,  lebih baik dia tetap ke Pilwali Samarinda, yang sampai saat ini belum terdengar ada lawan beratnya.

Kalau AH maju, bisa jadi Harum yang diuntungkan. Sebab, pendukung IN, AH dan Mahyudin beririsan. Pertempuran keras terjadi di Samarinda dan Kutim. Demikian juga di Balikpapan dan daerah lainnya.

Mungkinkah Prabowo memilih keponakannya, Budisatrio Djiwandono? Bisa juga. Putra mantan gubernur Bank Indonesia (BI) Sudrajat Djiwandono ini adalah anggota DPR RI dari dapil Kaltim dengan posisi saat ini wakil ketua Komisi IV. Dia terpilih lagi dalam Pileg 2024. Tapi sejauh ini belum terdengar tanda-tanda ke arah sana.

Jika Isran dan Mahyudin menggunakan jalur partai, maka mereka harus menggaet minimal dua partai. Partai yang suaranya signifikan adalah Gerindra 10 kursi, PDIP 9 kursi dan PKB 6 kursi. Tapi kalau yang diambil PKB, mereka harus mencari tambahan 2 partai lagi, karena partai tersisa tidak ada yang meraih 5 kursi. PAN dan PKS sama-sama 4 kursi, Nasdem 3 kursi serta Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi.

Jika Gerindra mengarah ke Isran atau Andi Harun, maka Mahyudin harus merapat ke PDIP atau PKB dengan tambahan partai lainnya. Jadi dia harus  berebut juga dengan Isran. Atau Mahyudin mengumpulkan beberapa partai, misalnya PAN, PKS tambah Nasdem jadi 11 kursi. Bisa juga kombinasi Demokrat, PPP, Nasdem dan PKS atau PAN. Juga 11 kursi.

ARAH PDIP

Banyak yang bertanya ke mana arah dukungan PDIP? Yang perlu dicatat, 9 kursi PDIP Kaltim dalam Pileg 2024 tidak cukup syarat. Masih harus koalisi dengan partai lain. Cukup menggandeng Demokrat atau PPP sudah 11 kursi.

Sekretaris PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis (Nanda) tidak menampik isu kemungkinan diturunkannya nama-nama dari luar. “Karena pertimbangan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), bisa saja DPP menunjuk kader-kader terbaik berkelas nasional untuk Pilgub Kaltim,” ujarnya.

Seperti diketahui belakangan beredar tiga tokoh kuat PDIP untuk bertanding di Pilgub Kaltim. Ketiga orang itu adalah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Djarot Saiful Hidayat (anggota DPR RI) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (mantan Komut Pertamina dan Gubernur DKI). “Semua berpotensi mendapat mandat dari Ibu Mega,” kata Nanda ketika saya hubungi.

Dengan disebutnya ketiga nama itu, seolah memberi isyarat bahwa Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin tidak terlalu pasti kembali ikut bertarung. Dia memang pernah mengatakan, lebih nyaman tetap duduk di DPR RI, kecuali mendapat tugas partai.

Dari ketiga nama tadi, rasanya yang agak sering ke Kaltim adalah Ahok. Dia kerap mengecek perkembangan proyek perluasan kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan ketika masih menjadi komisaris utama. Dia sempat mengajak saya sarapan pagi di Hotel Four Point dekat Bandara SAMS Sepinggan. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyebutnya sebagai salah satu calon kepala Otorita IKN waktu itu.

Ketika saya hubungi lewat WA kemarin, Ahok tidak mengisyaratkan kemungkinan dia diturunkan dalam Pilgub Kaltim. “Harusnya nggak ya, mungkin permintaan DPD-nya seperti juga NTT dan Sumut,” katanya menjelaskan.

Menurut Nanda, PDIP sudah membuka pendaftaran serentak untuk calon kepala daerah sejak 1 April sampai 15 Mei mendatang. “Tidak saja untuk kader internal, tetapi juga terbuka untuk tokoh dari luar,” jelasnya.

Ada yang bilang Pilgub Kaltim sudah seperti rasa Pilgub DKI. Maklum posisinya seperti satu mata uang dengan IKN. Jadi sangat bergengsi dan prospektif. Bisa jadi gubernur Kaltim 2024 adalah jembatan emas untuk menjadi presiden Indonesia 2029-2034. Seperti ketika Jokowi menjadi gubernur DKI tahun 2012, yang kemudian melangkah mulus menjadi presiden ke-7 tahun 2014. Siapa yang tidak mau?(*)

Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi

Catatan Rizal Effendi

PARA pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), dan Pemkot Balikpapan serta kabupaten/kota lainnya sudah bisa tenang. “Hantu” mutasi tak bisa menghantui lagi. Sebab, terhitung 22 Maret 2024 lalu, semua kepala daerah termasuk para penjabat (Pj) tidak boleh lagi melakukan mutasi atau penggantian pejabat.

Kenapa tak bisa lagi melakukan mutasi? Mendagri telah mengeluarkan surat edaran nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia.

Dalam surat Mendagri itu disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak sudah ditetapkan pada 22 September 2024. Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Dengan begitu, 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terhitung adalah tanggal 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka mulai tanggal tersebut (22 Maret 2024)  sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian  pejabat, kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.

PKPU Nomor 2 ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang  melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Berdasarkan SE Mendagri tersebut, sanksi kepada kepala daerah yang melanggar yakni pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila dia merupakan calon petahana. Bagi yang bukan petahana akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penggantian pejabat yang mendapat izin tertulis dari Mendagri adalah dalam kasus jika pejabatnya meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan, karena pejabatnya melakukan perbuatan pidana sehingga ditangkap dan ditahan atau jabatan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.

Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan memedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan Mendagri terdiri dari pejabat struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya (setara eselon I), PPT Pratama (setara dengan jabatan struktural eselon II), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Termasuk juga Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.

Kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak juga tidak bisa otomatis melakukan penggantian pejabat ASN setelah dia dilantik. Dalam Surat Edaran Mendagri juga ditegaskan setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak, maka pelaksanaan penggantian pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, yang menegaskan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

TIMBULKAN KEGADUHAN

Menyusul keluarnya SE Mendagri, proses mutasi di beberapa daerah terhenti dan tertunda. Misalnya di Pemkot Makassar, Wali Kota Danny Pomanto terpaksa menunda pelantikan 7 PPT Pratama hasil seleksi lelang jabatan yang sudah dilakukannya.

“Pelantikan sedianya dijadwalkan pada Senin (1/4) lalu, tapi karena ada SE Mendagri itu, maka terpaksa kita tunda sambil menunggu surat persetujuan Mendagri,” kata Danny kepada awak media.

Berkaitan dengan penggantian pejabat ini, banyak pihak yang menyorot kasus di Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan. Karena belakangan penggantian pejabat di tempat tersebut menimbulkan kegaduhan.

Gara-gara rotasi yang dilakukan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terhadap 8 kepala dinas, Akmal dilaporkan Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) ke Presiden Jokowi karena dianggap meresahkan. Bahkan FSTMK meminta Presiden agar menarik Akmal kembali ke jabatan sebelumnya sebagai  dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Sebelumnya anggota DPD RI dapil Kaltim, Nanang Sulaiman mengingatkan Akmal agar tidak melakukan mutasi. Tapi Akmal dengan alasan sudah mendapat izin dari Mendagri, BKN dan KASN, pada 21 Maret tetap melakukan  rotasi terhadap 8 kepala dinas. Sehari sebelum berlakunya larangan penggantian pejabat karena Pilkada Serentak.

Apakah Akmal masih punya peluang melakukan mutasi? Sepertinya masih ada satu, yaitu pada jabatan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang saat ini masih kosong dan dirangkap oleh salah satu asisten. Mekanisme pengisiannya tentu melalui lelang jabatan. Setelah itu sampai berakhir masa jabatan Pj tidak bisa lagi dilakukan penggantian pejabat.

Gaduh juga terjadi di PPU. Sebanyak 13 kepala sekolah (kepsek) yang didemosi (diturunkan jadi guru biasa) oleh Pj Bupati Makmur Marbun menimbulkan reaksi keras. Para kepsek itu tidak bisa menerima. Selain melakukan gugatan melalui PTUN, mereka juga melapor kepada Mendagri. Alasannya karena kinerja mereka cukup baik dan tidak pernah mendapat sanksi jabatan.

Mutasi terakhir dilakukan Marbun pada 23 Februari lalu. Ada 20 pejabat eselon II terlibat pergeseran. “Saya butuh pejabat yang bisa mem-back up dan membantu saya dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di daerah ini,” katanya beralasan.

Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin bereaksi. “Kami melihat beberapa pergeseran yang terjadi terlalu dini, ada yang belum sampai 6 bulan. Hal itu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi kinerja dan keputusan mutasi,” tandasnya.

Sebelumnya awal Januari, Marbun juga melakukan mutasi terhadap 109 pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV). Mutasi berlangsung tegang karena banyak yang menolak. Terpaksa pengamanan diperketat, sampai melibatkan aparat Polres PPU dan Kodim 0913/PPU. Padahal mutasi dihadiri Pj Gubernur Akmal Malik.

Yang lebih gaduh lagi mutasi yang terjadi di Pemkot Balikpapan. Ada yang baru sehari digeser lagi. Ada yang belum mendapat izin sudah dilantik dan terpaksa dikembalikan lagi. Ada Plt sampai setahun lebih. Ada yang tadinya untuk pejabat karier diganti dari swasta. Nepotisme keluarga, daerah dan politik sangat kental.  Waktu pelantikan juga dadakan, sehingga banyak pejabat selalu bawa baju Korpri tiap hari untuk mengantisipasi.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai memberikan perhatian khusus soal mutasi di Pemkot Balikpapan. Mereka mengirim surat kepada  Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ada pelanggaran mutasi di Pemkot Balikpapan. Prosesnya carut marut,” kata Sekjen MAKI Komaryono seperti diberitakan kantor berita RMOLJATIM.

Mutasi terakhir dilakukan Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) pada 18 Maret lalu. Ada 5 PPT Pratama digeser. Masih menyisakan kekosongan di jabatan kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota (DPPR) serta Diskominfo.  Ini masih mungkin diisi RM lewat lelang jabatan, setelah itu tutup buku sampai wali kota baru dilantik. Pelantikan kepala daerah baru kemungkinan dilakukan serentak awal 2025.

Bukan urusan mutasi saja yang gaduh di Pemkot Balikpapan, juga pengisian jabatan wakil wali Kota, yang hampir tiga tahun tidak terisi sejak wawali terpilih Thohari Aziz meninggal dunia sebelum dilantik. Itu sudah!!!(*)

Siapa Calon Menteri dari Kaltim?

Catatan Rizal Effendi

DISKUSI soal kemungkinan orang Kaltim masuk Kabinet Prabowo-Gibran mulai mencuat. Maklum sampai saat ini boleh dibilang belum pernah putra Kaltim menjadi menteri. Karena itu sudah lama dirindu-rindukan. Bukankah Kaltim punya posisi strategis? Kaya dengan sumber alam dan penyumbang devisa terbesar.

Apalagi dengan ditetapkannya Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini menjadi momen tepat bahwa Prabowo harus menyediakan satu kursi untuk Kaltim. Apakah menjadi menteri atau setidak-tidaknya wakil menteri.

Dalam diskusi di WA Group beberapa hari lalu, mantan wali Kota Bontang Dr Sofyan Hasdam berharap kali ini ada putra Kaltim yang terpilih menjadi menteri. Dia meminta Prabowo-Gibran ikhlas memberi jatah untuk daerah ini, Bumi Etam.

Ladang usaha Prabowo sebagian berada di Kaltim. Dia sempat mengambil alih pabrik bubur kertas PT Kiani Kertas di Berau milik Bob Hasan.  Prabowo juga punya lahan cukup luas ratusan ribu hektare, yang kebetulan berdampingan dengan kawasan IKN.

“Saya berharap Pak Isran menjadi menteri (Menko). Dulu Pak Ardans diisukan mau jadi menteri kehutanan ternyata batal. Kemudian AFI (Awang Faroek Ishak) juga tidak jadi. Kali ini momennya Pak Isran,” kata Sofyan, yang terpilih dalam Pileg 2024 sebagai anggota DPD RI.

Sebenarnya ada tokoh nasional kelahiran Kaltim yang pernah menjadi menteri. Bahkan sempat juga menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2004 mendampingi Amien Rais.  Dia adalah Siswono Yudo Husodo, yang dilahirkan di  Long Iram, Kutai Barat, 81 tahun silam.

Siswono pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998). Itu masih zaman pemerintahan Presiden Soeharto.

Siswono menjadi salah satu tokoh penting dari Partai Golkar (1983-2014), kemudian pindah ke Partai Nasdem 2015-2022 sebagai ketua Dewan Pertimbangan.

Dia lahir di pedalaman Mahakam ketika ayahnya, dr Soewondo, lagi bertugas di sana. Belakangan Soewondo menjadi wakil gubernur Jakarta di tahun 1964 di era Gubernur Ali Sadikin.

Sementara Isran memang berpeluang besar jadi menteri. Dia yang membuka jalan dan berjasa sampai Presiden Jokowi menetapkan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU)  sebagai lokasi IKN.  Dia juga pembela keras soal eksistensi IKN. “Pendek umurnya kalau ada yang menolak IKN,” itu kata-katanya yang viral.

Banyak pos menteri yang cocok buat Isran. Dia sangat mungkin jadi Mendagri karena pernah menjadi ketua bupati dan gubernur se-Indonesia (APKASI/APPSI). Jadi sangat berpengalaman. Bahkan ketika menjadi ketua umum APKASI, Isran sempat didorong menjadi calon presiden.

Isran bisa juga jadi menteri pertanian karena disiplin ilmunya adalah pertanian. Dia lulusan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Jadi menteri kehutanan apalagi. Karena dia menjadi gubernur yang hutan tropisnya paling luas. Dan Isran sukses menjadikan Kaltim daerah pertama di Indonesia yang menerima pembayaran karbon karena berhasil menjaga hutannya untuk mitigasi iklim.

Tapi dalam suatu penjelasan belum lama ini, Isran mengaku lebih memilih jadi gubernur untuk kedua kalinya. Dia ingin menuntaskan misinya menjadikan  Kaltim benar-benar berdaulat. Itu sebabnya para pendukungnya mengibarkan bendara “Kaltim Berdaulat 2” pada Pilgub 2024.

Putra kelahiran Sangkulirang, Kutai Timur ini mengaku sudah bertemu Prabowo. Dalam Pilpres kemarin, Isran memang mendukung pasangan No 02. Dan Prabowo-Gibran menang telak di Kaltim. Prabowo memang membuka peluang jika Isran berkenan masuk ke Kabinet, tapi dia lebih suka sebagai gubernur.

CALON YANG LAIN

Jika Isran tetap memilih bertarung di Pilgub nanti, lalu siapa yang layak kita endorse menjadi calon menteri dari Kaltim? Mudah-mudahan jatah menteri untuk Kaltim tidak dialihkan ke daerah lain di Kalimantan. Itu pernah terjadi ketika Prof Gusti Muhammad Hatta dari Kalsel diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup.

Saya mencatat beberapa nama yang bisa diusung pada saat ini. Di antaranya Rektor Unmul Prof  Abdunnur. Dia kelahiran Bulungan, yang pernah menjadi dekan Fakultas Pertanian dan Ilmu Kelautan Unmul. Abdunnur adalah putra ulama terkenal di Samarinda, KH Sabranity. Kapasitasnya sangat mumpuni. Apalagi dia memimpin universitas terbesar di Kalimantan dengan 30 ribu lebih mahasiswa.

Ada juga Rektor Universitas Mulia Balikpapan, Prof Muhammad Ahsin. Dia orang Banjar kelahiran Kotabaru, Kalsel. Dia guru besar Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, yang punya keahlian sama dengan Abdunnur di bidang perikanan dan kelautan.

Tak salah juga kalau kita melirik Dr Myrna Asnawati Safitri, yang sekarang adalah deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN. Wanita kelahiran Samarinda berusia 54 tahun ini adalah putri  tokoh pers dan politik HM Fuad Arieph. Dia ahli hukum lingkungan, alumnus Universitas Leiden, Belanda.

Ada lagi dua pejabat penting kelahiran Kaltim yang barkarier di pusat. Yaitu Prof Kamaruddin Amin, yang sekarang memangku jabatan dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam di Kementerian Agama dan Prof KH Yudian Wahyudi, kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Kamaruddin (54) lahir di Bontang. Studinya dan pengalamannya cukup lengkap. Pernah mondok di Pesantren As’adiyah Sengkang dan S1 di Universitas Islam Nasional (UIN) Alaudin Makassar. Lalu S2 dan S3-nya di Belanda dan Jerman. Juga riset Ph.D di Al-Azhar University Mesir.

Dia salah satu ahli tafsir terbaik di Tanah Air. Sebelum menjadi dirjen, dia wakil rektor UIN Makassar, ketua umum LPTQ,  sekretaris Dewan Pengarah Masjid Istiqlal dan wakil ketua Komisi Pendidikan MUI.

Sedang Yudian (63) adalah putra kelahiran Balikpapan. Ayahnya seorang tentara di zaman revolusi yang bertugas di Kota Beriman. Dia memecahkan rekor sebagai dosen pertama Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang berhasil menembus Harvard Law School, Amerika Serikat. Ia berhasil menjadi profesor dan tergabung dalam American Association of University Professors periode 2005-2006. Dan juga pernah menjadi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Kalau Prabowo tidak juga melirik nama-nama di atas, ada yang bilang sodorkan saja nama Budisatrio Djiwandono. Pasti peluangnya lebih besar. Soalnya dia adalah keponakan Prabowo sendiri. Budi memang bukan orang Kaltim karena dilahirkan di Jakarta, 43 tahun silam. Ayahnya Sudrajad Djiwandono, mantan gubernur BI.

Budi “dianggap” orang daerah, karena saat ini menjadi anggota DPR RI dari dapil Kaltim dan terpilih kembali pada Pileg 2024. Dia menjalani pendidikan di Clark University, Amerika Serikat. Jabatan lainnya, menjadi anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan ketua umum DPP Pemuda Tani Indonesia. Walaupun jarang turun ke daerah ini, buktinya warga Kaltim tetap memilih dia. Jadi ya sekalian jadi menteri dari Kaltim. Asal selalu ingat dengan Kaltim dan tidak melupakan  bubuhan etam.(*)

Tinggal Tunggu Safaruddin

Catatan Rizal Effendi

RASANYA sudah 3 tokoh yang menyatakan siap bertarung di pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim, 27 November nanti. Yang paling pertama adalah Isran Noor, menyusul kemudian Mahyudin dan selanjutnya Rudy Mas’ud.

Isran adalah gubernur Kaltim 2018-2023. Dia kelahiran Sangkulirang, Kutim, 20 September 1957. Sedang Mahyudin, kelahiran Tanjung, Kalsel, 8 Juni 1970. Dia saat ini wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sedang  Rudy Mas’ud, kelahiran Balikpapan berdarah Sulbar, 7 Desember 1981  adalah anggota DPR RI, yang juga ketua DPD Golkar Kaltim.

Ketiganya tidak diragukan lagi kapasitasnya. Bobotnya mumpuni. Daya dukung logistiknya juga oke. Sebab, ongkos politik Pilgub cukup mahal. Kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri pernah mengungkapkan, biaya politik untuk menjadi seorang gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.

Yang menarik, Isran dan Mahyudin boleh dibilang “satu almamater.” Mereka sama-sama pernah menjadi bupati Kutai Timur (Kutim). Mahyudin bupati ke-2 (2003-2006), sedang Isran bupati ke-3 (2009-2011/2011-2015).

Sebelum mereka ada Awang Faroek sebagai bupati pertama. Tapi Awang setelah gagal di Pilgub pertama kembali menjadi bupati Kutim. Lalu ikut lagi Pilgub dan menang. Jadi Kutim meski usianya baru berusia 25 tahun,  sudah mampu melahirkan kader-kader pemimpin yang hebat.

Isran dan Mahyudin saat ini sama-sama tidak berpartai. Isran tahun lalu mengundurkan diri sebagai ketua DPW Nasdem Kaltim, sedang Mahyudin pernah menjadi wakil ketua umum DPP Golkar. Setelah itu dia mengundurkan diri dan mengambil jalan lain melalui jalur DPD RI.

Lalu kanal mana yang mereka tempuh dalam pencalonan gubernur? Sepertinya sama juga. Sama-sama melalui jalur perseorangan atau independen, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga menjajaki dukungan partai.

Saya dengar Isran sudah pernah bertemu Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto, yang juga sudah ditetapkan KPU sebagai calon presiden terpilih. Prabowo memberi kesan membuka kemungkinan Isran menjadi menteri, tapi Isran memilih tetap menjadi gubernur dan meminta dukungan Gerindra.

Kalaulah Gerindra memberi dukungan kepada Isran, sebenarnya Isran tidak perlu susah-susah lagi. Kalau tidak salah dalam Pileg 2024 ini, Gerindra mendapat 11 kursi di DPRD Kaltim. Itu persis sama dengan persyarakatan pencalonan, minimal 11 kursi atau 10 persen dari 55 kursi di DPRD Kaltim.

Saya belum mendapat kabar lebih jauh tentang langkah Mahyudin jika menggunakan jalur partai. Dia terakhir sempat menjadi ketua Dewan Pertimbangan Perindo, partainya Hary Tanoesoedibjo. Pernah mengajak saya gabung ke sana.  Tapi tak lama dia mengundurkan diri lagi. Dan Perindo tak punya wakil di DPRD Kaltim.

Kesempatan menggunakan tangan partai dalam Pilgub Kaltim sangat terbuka lebar. Dengan jumlah kursi 55, maka sangat dimungkinkan ada 5 pasangan calon yang maju. Dalam Pilgub 2018, Pilgub Kaltim diikuti 4 pasangan calon. Semuanya dari partai atau gabungan partai.

Dalam sejarah Pilgub Kaltim, rasanya belum ada calon yang menggunakan jalur perseorangan. Jika ada calon menggunakan jalur ini pada Pilgub 2024, maka dibutuhkan hampir 236 ribu dukungan warga melalui pengumpulan KTP. Itu angka yang dipersyaratkan, 8,5 persen dari 2,7 juta daftar pemilih tetap (DPT) Kaltim.

Dari pemantauan saya, Relawan Isran sudah mulai bergerak. Formulir dukungan kepada petahana ini mulai mengalir kencang. Di antaranya melalui media sosial. Hampir di-10 kabupaten/kota sudah terbentuk. Isran sendiri cukup aktif bergerak dan menghadiri berbagai pertemuan. Mahyudin kabarnya juga mulai melakukan pembentukan tim.

Sementara itu, Rudy Mas’ud sudah pasti “naik perahunya” sendiri, yaitu Golkar yang kursinya melebihi persyaratan. Dalam Pileg 2024 ini, Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim. Tapi ada kemungkinan dia juga akan mengajak sejumlah partai lain untuk memperkuat pencalonannya.

Rudy Mas’ud (Harum) adalah bagian dari keluarga besar Bani Mas’ud yang saat ini “menguasai” peta politik di daerah ini. Saudaranya, Hasanuddin Mas’ud (Hamas) sekarang adalah ketua Golkar Kukar yang menduduki kursi ketua DPRD Kaltim. Lalu Rahmad Mas’ud (RM), wali Kota Balikpapan yang juga ketua Golkar Balikpapan. Satu lagi adiknya, Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sempat menjadi bupati PPU sebelum tersandung kasus hukum.

Yang belum terdengar suara dari PDIP Kaltim. Tempo hari PDIP akan menyodorkan kembali ketua DPD-nya Safaruddin sebagai cagub Kaltim 2024. Pada Pilgub 2018, Safaruddin berpasangan dengan Rusmadi Wongso tampil sebagai salah satu dari 4 pasangan cagub. Hasilnya mereka di urutan kedua, kalah dari Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Safaruddin adalah mantan kapolda Kaltim, yang sekarang duduk sebagai anggota DPR RI. Sama dengan Rudy Mas’ud, dia terpilih kembali ke Senayan pada Pileg 2024 ini. Mereka sama-sama duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan.

Tokoh kelahiran Kampiri, Wajo, Sulsel, 10 Februari 1960 ini pernah berujar, secara pribadi dia lebih nyaman menjadi anggota DPR RI. “Tapi kalau partai memberikan penugasan yang lain, tentunya saya harus patuh,” begitu kata Safaruddin.

Ada yang bilang PDIP punya cadangan. Jika Safaruddin tidak jadi, ada kemungkinan Edi Damansyah yang disorong. Edi saat  ini bupati Kukar, yang juga ketua DPC PDIP. Pada Pileg  2024 ini, PDIP Kukar meraup suara terbanyak dengan memperoleh 18 kursi. Saya sering lihat baliho Edi sebagai bupati Kukar terpasang sampai ke Balikpapan. Mungkin mulai sosialisasi.

Cuma dalam Pilgub 2024, PDIP tidak bisa lagi mengusung sendiri seperti Golkar dan Gerindra. Hasil Pileg Kaltim 2024, PDIP hanya meraih 8 kursi, jadi kurang dari batas persyaratan. Kalaulah akhirnya memutuskan maju, maka harus berkoalisi dengan partai lain. Karena harus mencari 3 kursi lagi.

Apakah masih ada kemungkinan nama cagub yang lain? Rasanya sudah kecil nama baru akan  muncul. Ketua Gerindra Kaltim Andi Harun, yang saat ini menjadi wali Kota Samarinda mengisyaratkan tidak akan maju.  Dia lebih fokus untuk kembali berkompetisi di Pilwali Samarinda sebagai petahana.

PKB yang membuat kejutan dengan menggaet 6 kursi di DPRD Kaltim kabarnya ingin ikut berkompetisi. Menurut Ketua PKB Kaltim, Syafruddin, ada 3 kader PKB yang mereka gadang-gadang. Yaitu Wali Kota Bontang Basri Rase, Bupati Paser Fahmi Fadli, dan legislator Kaltim Sutomo Jabir.

BURSA CAWAGUB

Sementara itu bursa calon wakil gubernur (cawagub) juga mulai ramai dibicarakan. Baru Isran yang sudah jelas calon wakilnya. Isran mengisyaratkan tetap berpasangan dengan Hadi Mulyadi, yang sekarang menjadi ketua DPD Partai Gelora Kaltim.

Mahyudin belum pernah bicara soal wakilnya. Mungkin lihat perkembangan.  Begitu juga Rudy Mas’ud. Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Kaltim, H Hendra mengatakan, pihaknya masih melakukan seleksi dan pemantauan untuk mencari figur cawagub yang tepat. “Tentunya yang bisa menambah kekuatan untuk memenangi Pilgub,” jelasnya.

Dari partai dan DPRD, sepertinya ada beberapa nama yang bisa diusung. Gerindra punya dua nama yang mungkin diajukan, yaitu Seno Aji yang sekarang wakil ketua DPRD Kaltim dan Makmur HAPK, yang pernah menjadi ketua DPRD Kaltim melalui Golkar.

Ketua DPD PKB Kaltim Syafruddin juga perlu diperhitungkan. Dia anggota DPRD Kaltim, yang pada Pileg 2024 membuat kejutan karena berhasil lolos ke DPR RI. Jika tidak Syafruddin, bisa jadi ketiga nama tadi juga bisa disodorkan ke kursi wagub. Ketua DPW PAN Kaltim Sigit Wibowo, yang bertahan di DPRD Kaltim ada juga disebut-sebut.

Di luar nama itu, juga beredar beberapa nama lain. Di antaranya mantan rektor Unmul Prof Masjaya. Tempo hari juga mencuat nama mantan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Dendi Suryadi. Tapi Dendi sekarang sepertinya fokus pada Pilbup Kukar.

Menarik juga nama saya disebut-sebut. Dalam beberapa kali poling nama saya dicantumkan sebagai salah satu kandidat, baik sebagai cagub atau cawagub. Saya berada di papan tengah. Ketika ditanya wartawan, saya bilang saya tahu diri karena tak punya logistik yang cukup. Jadi ikut air mengalir dan suratan nasib saja.(*)

« Previous Page — Next Page »