Ternyata Pengembang Balikpapan Super Block yang Investasi di IKN Rp3 Triliun

Catatan Rizal Effendi

ADA kejutan investasi ketika Presiden Jokowi melaksanakan groundbreaking ke-3 di lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (20/12/2023) lalu. Salah satu investor yang disebut-sebut dan dibanggakan Presiden itu, datangnya dari Balikpapan. Apa tidak hebat?

“Saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur, investor dari Balikpapan, yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan investasinya gede Rp3 triliun,” kata Jokowi bersemangat disambut applaus undangan.

Siapa investor yang dimaksud? Banyak yang tanya ke saya secara langsung atau WA. Soalnya ini hal luar biasa sekali.  Biasanya orang Kaltim mainnya hanya di batu bara atau kelapa sawit. Kok ada yang berani bertarung di IKN di lingkungan pengusaha besar nasional?

Presiden menyebut proyek  investasi pertama dari orang Kaltim khususnya Balikpapan itu adalah proyek Nusantara Super Block (NSB). Tentu kita langsung ingat kalau di Balikpapan ada mal  yang juga menggunakan nama super block, yaitu Balikpapan Super Block (BSB). Jadi NSB itu tidak lain adalah “adik” atau saudara kandung  BSB.

Ketika dilakukan penekanan tombol groundbreaking NSB, tampil mendampingi Presiden selain Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Menteri terkait, juga dua bos NSB, yaitu Christopher Sumasto Tjia  dan Daniel Wirawan Tjia. Christoper memang jarang muncul di Kaltim, tapi Daniel, direktur Operasional Wulandari sehari-harinya banyak di Balikpapan.

Christopher adalah putra konglomerat Adi Sumasto Tjia, pendiri jaringan hotel Jatra yang beroperasi di Bali, Pekanbaru, dan Balikpapan. Sejak Covid, Adi banyak di Balikpapan dan beberapa waktu lalu saya sering diajak main pimpong di kompleks BSB.

Adi memberikan kepercayaan kepada Christoper untuk mengembangkan perusahaan sejak 1993 setelah anaknya itu menyelesaikan pendidikan di Singapura dan Amerika. Putranya itu bersama saudaranya Clarissa Ady Sumasto Tjia   sekarang menjadi owner perusahaan properti dan real estate Pintu Air Mas Group (PAM).

Melalui anak perusahaan PT Wulandari Bangun Laksana, mereka sukses membangun BSB sejak era Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid di tahun 2005.

Berkat kesuksesan BSB, Wulandari juga berhasil melakukan initial public offering (IPO) akhir Desember 2022 lalu. Dan dikabarkan perseroan memperoleh dana maksimal sekitar  Rp330 miliar. Karena itu sejak 2023 nama perusahaan lengkapnya menjadi PT Wulandari Bangun Laksana Tbk.

Istilah Tbk sebenarnya singkatan dari kata “terbuka.” Itu tanda sebuah perusahaan terbuka menerima modal dari siapa pun sebanyak-banyaknya melalui perdagangan saham di bursa efek Indonesia (BEI).  Semakin kuat profit dan trend usaha, maka harga sahamnya makin meroket.

BSB yang terletak di kawasan pantai Jl Jend Sudirman No 47 tumbuh sangat pesat. Ada dua blok mal di situ, E-Walk dan Pentacity. Hotelnya terus bertambah. Tidak saja Jatra dan Astara. Begitu juga apartemennya, yang dilengkapi dengan wahana air dan kolam renangnya yang disukai anak-anak.

Menjelang Tahun Baru 2024, Pantai BSB sudah disiapkan untuk menampung ribuan pengunjung. Seperti tahun lalu, disiapkan pesta kembang api. Sudah dapat dipastikan Pantai BSB bakal ramai dan meriah dengan berbagai atraksi.

Sukses dengan berbagai pengembangan anak perusahaan, Christoper dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 1,5 miliar dolar AS. Dia juga merupakan salah satu pengusaha muda yang paling berpengaruh di Indonesia.

Mewakili pihak perusahaan, Daniel Wirawan menjelaskan, kehadiran Wulandari di IKN karena mereka tak mau ketinggalan dalam memanfaatkan peluang bisnis di tempat itu. “IKN benar-benar menjadi momentum yang pas sekaligus kesempatan emas bagi Wulandari dalam memperbesar potensi bisnis property,” jelasnya.

DAYA TARIK IKN

Presiden Jokowi sangat memuji rencana pembangunan NSB di lokasi IKN. “Nusantara Super Block bisa menjadi daya tarik IKN di masa mendatang. Dengan begitu, kawasan ini bisa menjadi sumber lapangan pekerjaan di ibu kota baru,” tambahnya.

Secara detail Jokowi langsung yang menjelaskan rencana NSB. Dia mengatakan, NSB dibangun di atas lahan seluas 7,5 hektare. Ada pusat perbelanjaan seluas 40 ribu m2 dilengkapi hotel bintang 5 dengan 215 kamar, hotel Bintang 4 dengan 200 kamar, apartemen 8 tower, office building 2 tower, pusat hiburan serta sekolah internasional.

Sangat mirip dengan apa yang dilakukan di BSB. Di situ juga berdiri sekolah internasional, Bina Bangsa School. Jadi anak-anak penghuni apartemen tidak perlu mencari sekolah di luar BSB. Konsepnya memang “Super Block and One Stop Living.”

Presiden meyakini desain bangunan di NSB akan sama menariknya dengan desain bangunan lainnya. “Jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Nanti bisa disampaikan ke Pak Kepala Otorita desainnya biar nanti dibimbing, dikurasi oleh Pak Ridwal Kamil. Biar konsepnya semuanya sama kawasan hijau, lingkungan hijau, dan green building,” jelasnya.

Karena NSB dibangun oleh investor Kaltim, Jokowi juga berharap NSB akan berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltim khususnya Balikpapan. “Kawasan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat lokal,” harapnya.

Soal pemanfatan tenaga kerja lokal ini yang menjadi tantangan bagi NSB. Apalagi sudah diingatkan oleh Presiden. Banyak anak-anak Balikpapan yang ingin ikut berkarya di IKN. NSB bekerjasama dengan Pemda dan Pemkot harus segera merumuskannya dan menyiapkannya segera. Benar-benar hebat, kalau investor lokal banyak pekerjanya juga orang lokal. Itu namanya Orkal bukan ordal.(*)

Catatan SMSI Jelang 2024: Soal Media , Jokowi Masih Adil

Oleh: Cahyonoadi Raharyo Sukoco

WAKTU dengan cepat  bergulir menuju tahun 2024. Banyak harapan dan sekaligus kecemasan. Cemas kalau keadilan dan demokrasi gagal.

Pada tahun 2024 kurang lebih separuh penduduk bumi, yakni sekitar dua miliar orang di 70 negara akan mengikuti pemilihan umum, dari Inggris sampai Bangladesh, India,  Indonesia, dan negara-negara lainnya.

Demikian Pemimpin Redaksi The Economist, Zanny Minton Beddoes dalam catatannya yang dimuat pada edisi akhir tahun di media yang ia pimpin bertajuk “The World Ahead 2024”.

Harapan semua penduduk bumi yang ikut pemilihan umum 2024, pastilah perubahan kearah kebaikan. Demokrasi diharapkan tidak tergelincir pada demokrasi semu, illiberal. Dunia  menginginkan perubahan menjadi lebih baik: adil, tanpa diskriminatif, dan makmur bersama.

Ketidakadilan, baik yang sudah terjadi maupun yang masih dalam rancangan berbagai kelompok serakah tidak menjadi harapan. Bahkan menjadi musuh bersama, masyarakat luas, para pebisnis, dan termasuk para pengusaha pers rintisan (start up) yang tergabung dalam organisasi pers Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Ketidakadilan dibungkus dalam berbagai kemasan yang sering kali terlihat dan terdengar indah. Masyarakat dituntut jeli melihatnya. Jangan terpedaya.

Di Indonesia, Sepanjang tahun 2023, SMSI menolak rencana ketidakadilan yang digagas sekelompok insan pers yang membujuk Presiden Joko Widodo untuk menandangani draf hak penerbit (publisher right) dengan alasan yang terbungkus demi memajukan media pers berkualitas.

Draf tersebut dirancang untuk menjadi peraturan presiden. Di dalamnya terdapat rancangan bagi-bagi kue iklan di antara media mainstream (arus utama) dan membatasi ruang gerak bisnis media rintisan yang sekarang berkembang pesat di seluruh wilayah Tanah Air.

Di dalam draf yang dirancang sebagai peraturan presiden (perpres) RI ini diberi batasan pagar kuat bahwa media yang akan mendapat hak-haknya sebagai penerbit harus terverifikasi oleh Dewan Pers, meskipun media telah berbadan hukum pers. Di sinilah ketidakadilan mulai ditanamkan.

Posisi terakhir, Joko Widodo (Jokowi) menolak menandatangani rancangan peraturan presiden yang sudah terus disodor-sodorkan untuk diteken.  Ketika didesak oleh sekelompok insan pers untuk menandatangani draf publisher right dengan alasan untuk menciptakan jurnalisme berkualitas, Jokowi tidak segera menekennya.

 

Jokowi tampaknya tahu, draf itu masih disikapi pro kontra di kalangan pers. Insan pers yang kontra berjumlah lebih besar. Mereka adalah usaha media pers rintisan yang secara terang-terangan menolak. Belum lagi masyarakat pengelola media sosial yang secara diam-diam tidak sepakat terhadap rancangan perpres tersebut.

Perusahaan pers besar akan diuntungkan, sedangkan pers start up akan tersingkir dari dunia bisnis pers jika perpres itu ditandatangani presiden, karena di dalamnya ada satu pasal yang mensyaratkan perusahaan pers “harus terverifikasi” oleh Dewan Pers untuk bisa mendapatkan kue iklan, termasuk iklan dari perusahaan platform digital global yang bernama Google. Sementara verifikasi perusahaan pers tidak dikenal dalam undang-undang pers nomor 40 Tahun 1999.

Ketika Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2023  di Bandung yang dibuka dari Istana Negara Jakarta, Senin (25/09/2023), ia sempat memberi isyarat dengan mengadu dua kepalan tangannya, sebagai pertanda draf perpres masih diwarnai pro-kontra di kalangan pers.

Tidak mungkin presiden menandatangani perpres yang akan digunakan untuk persaingan bisnis secara tidak sehat.  Apalagi akan berakibat buruk bagi perkembangan perusahaan media rintisan.

“Kalau sampai draf itu ditandatangani pak presiden, sama saja pemerintah melakukan pembredelan secara sistematis. Ini melawan perkembangan demokrasi di Tanah Air,” tutur Ketua Umum SMSI Firdaus dalam berbagai kesempatan rapat SMSI yang beranggotakan 2000 perusahaan pers siber.

SMSI melalui berbagai tulisan mengingatkan Jokowi akan janjinya ketika debat calon presiden pada pencalonan periode keduanya. Joko Widodo mengatakan pentingnya dukungan terhadap perusahaan rintisan (start-up).

Yang dipahami sebagai perusahaan rintisan adalah termasuk perusahaan pers start up, media baru tumbuh yang sebagian besar dikelola oleh wartawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat diterpa badai distrupsi teknologi.

Jokowi ketika itu akhirnya terpilih untuk periode kedua dan berlangsung hingga sekarang. Perusahaan yang baru tumbuh bersemangat dan memegang janji Jokowi. Jokowi konsisten dengan janjinya, mendukung dan melindungi media-media kecil yang bertebaran di seluruh Indonesia. Jokowi masih berbuat adil.

Google Mengingatkan

Peringatan juga datang dari Google Asia Pacific. Google mengingatkan Pemerintah Indonesia  mengenai masa depan media.

Michaela Browning, Wakil Presiden Google Asia Pacifik yang menangani  Urusan Pemerintahan dan Kebijakan Publik lah mengingatkan Pemerintah Indonesia mengenai rencana penandatanganan draf perpres  tentang media massa tersebut.

 

Michaela Browning berpendapat rancangan peraturan presiden itu  berpotensi mengancam masa depan media di Indonesia, serta kebebasan pers sendiri.

“Sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kami khawatir jika disahkan tanpa perubahan, tidak dapat dilaksanakan. Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul di online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan,” tulis Michaela Browning, Selasa, July 25, 2023.

Menurut dia, Google membuat informasi mudah diakses dan bermanfaat bagi semua orang. Jika perpres disahkan dalam versi sekarang, peraturan berita yang baru dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan Google untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam bagi pengguna produk Google di Indonesia.

Menurut Browning, jika disahkan Perpres Jurnalisme Berkualitas akan berdampak sebagai berikut bagi masyarakat Indonesia:

• Membatasi berita yang tersedia online: Peraturan ini hanya menguntungkan sejumlah kecil penerbit berita dan membatasi kemampuan Google untuk menampilkan beragam informasi dari ribuan penerbit berita lainnya di seluruh nusantara, termasuk merugikan ratusan penerbit berita kecil di bawah naungan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet.
• Mengancam eksistensi media dan kreator berita, padahal mereka adalah sumber informasi utama bagi masyarakat Indonesia. Tujuan awal peraturan ini adalah membangun industri berita yang sehat, tetapi versinya yang terakhir diusulkan malah mungkin berdampak buruk bagi banyak penerbit dan kreator berita yang sedang bertransformasi dan berinovasi.

Meta Juga Menolak

Seperti diberitakan banyak media pada tahun ini, perusahaan platform digital Meta yang mengelola facebook dan instagram juga menolak rancangan Perpres Publisher Rights.

Meta bahkan mengancam akan memblokir konten berita dari Indonesia di semua platform mereka, seperti Instagram dan Facebook. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Asia Tenggara Rafael Frankel yang kemudian meminta pemerintah mempertimbangkan regulasi publisher rights.

Rafael mengatakan, Meta akan menerapkan kebijakan yang sama seperti di Kanada jika perpres tersebut disahkan.

“Kami sudah berkali-kali berdiskusi dengan pemerintah dalam penyusunan draf perpres ini,” ujarnya, Kamis (10/8/2023). “Kami konsisten dengan pandangan kami bahwa kebijakan ini tidak bisa dijalankan.”

Seperti dikutip ERA.id, Manajer Kebijakan Publik Meta Indonesia Noudhy Valdryno juga meminta pemerintah transparan dalam proses pembentukan regulasi tersebut.

Peringatan untuk Presiden Jokowi, tentunya juga ditujukan untuk presiden terpilih Februari 2024. Rakyat Indonesia berharap siapapun presidennya, keadilan, termasuk berbisnis media, tetap tumbuh subur di negeri ini. (*)

Penulis adalah Wakil Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat

Kok Dhony Jadi Komut?

Catatan Rizal Effendi

WAKIL Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe dapat tambahan tugas baru. Selain  di IKN, dia juga didaulat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP).

Penetapan Dhony masuk ke lingkungan jajaran pengurus BUMN itu berlangsung pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di kantor PP, Jakarta, Rabu (13/12) lalu.

Ada dua komisaris PT PP yang mengundurkan diri, yaitu Andi Gani Nena Wea dan Ayodhia GL Kalake. Andi mundur karena bergabung dalam tim sukses calon presiden (Timses Capres).  “Penggantinya adalah Bapak Dhony Rahajoe dan Jaya Kusuma. Pak Dhony menjadi komisaris utama dan independen, sedang Pak Jaya menjadi komisaris independen saja,” kata Corporate Secretary PT PP (Persero) Bakhtiyar Efendi.

Bakhtiyar tidak menjelaskan apa pertimbangannya mengangkat Dhony Rahajoe? Dari segi kapasitas dan kompetensi, Dhony memang tidak diragukan lagi. Sebelum menjadi Wakil Kepala OIKN, dia adalah Managing Director President Office di Sinar Mas Land, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia.

Sinar Mas Land merupakan induk usaha Bumi Serpong Damai (BSD) dan Duta Pertiwi. Tokoh kunci perusahaan ini adalah taipan Muktar Widjaja dan dua anaknya, Leah Widjaja dan Michael Widjaja sebagai CEO Group. Muktar Widjaja adalah generasi penerus dari Eka Tjipta Widjaja, bos pendiri Sinar Mas.

Sedang PT PP adalah salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Berdiri pada 26 Agustus 1953, PT PP Persero berfokus pada jalur bisnis, yaitu konstruksi bangunan dan infrastruktur, rekayasa pengadaan dan konstruksi, properti dan perumahan serta investasi.

Di tengah ratusan proyek nasional yang pernah dikerjakannya, PT PP pernah terlibat dalam pembangunan proyek jalan tol Samarinda-Balikpapan. Bersama Beijing Urban Construction Group dan Wika, mereka mengerjakan proyek bernilai Rp 848,55 miliar yang berasal dari APBN 2015-2017.

Selain itu, PT PP juga melakukan investasi cukup besar sekitar Rp 415 miliar dengan mengakuisisi  Swiss-Belhotel dan Balcony City Mall Balikpapan dari PT Hasta Kreasi Mandiri. Sayang sampai saat ini Balcony City Mall tidak terlalu berkembang seperti yang diharapkan.

PT PP juga dipercaya membangun apartemen 24 lantai yang diperuntukkan bagi pekerja perluasan kilang Pertamina Balikpapan (RDMP). Apartemen yang sudah ditempati itu,  dikerjakan selama  11 bulan dengan anggaran senilai Rp 497 miliar.

Menurut Dirut PT PP Novel Arsyad,  saat ini pihaknya dipercaya mengerjakan 30 proyek strategis nasional (PSN). Sepuluh proyek di antaranya telah diselesaikan pada  2023 ini, dan 20 proyek lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Bersama Adhi Karya, PT PP juga mendapatkan 2 paket proyek internasional, yaitu Proyek Commuter Railway di Filipina. Proyek ini telah ditandatangani pada bulan Juni 2023 dengan total nilai kontrak Rp 3,5 triliun.

Di lokasi IKN, Sepaku, PT PP mendapat kepercayaan mengerjakan proyek monumental di antaranya kantor presiden, istana negara, dan lapangan upacara serta kantor kementerian sekretariat negara, yang ditargetkan selesai pada 2024. “Bahkan Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara harus selesai dan dapat dipergunakan pada Upacara Detik-Detik Proklamasi, 17 Agustus 2024,” kata Bakhtiyar.

Meski pada semester I tahun 2023 PT PP mampu meraup laba bersih senilai Rp 124 miliar, naik 11,08 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, toh perusahaan ini belum benar-benar dinyatakan sehat.

Ada rencana Menteri Erick Thohir memerger PT PP dengan PT Wijaya Karya (WIKA) Tbk. Pembahasannya tengah dilakukan di Kementerian BUMN dalam rangka menyehatkan keuangan kedua perusahaan BUMN tersebut. “Kami masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan di Kementerian BUMN,” ujar Novel.

Sepanjang 2022, ada 5 perusahaan BUMN Karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki liabilitas atau utang jumbo senilai Rp 287,03 triliun. Khusus PT PP utangnya per September 2023 tercatat Rp 44,21 triliun.

Kelima BUMN yang bermasalah itu, selain PT PP dan Wika, juga PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT Hutama Karya (Persero). Laporan keuangan yang memburuk salah satunya karena penugasan proyek infrastruktur begitu besar dalam beberapa tahun terakhir.

SANGAT DISAYANGKAN

Ada yang menyayangkan kenapa Dhony Rahajoe diberikan tugas rangkap jabatan. Sebagai Wakil Kepala OIKN dan juga Komisaris Utama dan independen PT PP. Dari segi penghasilan tentu Dhony  suka, karena mendapat dua sumber yang besar. Tapi dari sisi beban tugas, tentu ada hal yang harus diperhatikan.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 13 tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN disebutkan, Dhony memperoleh Rp155,18 juta per bulan. Terdiri gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat (keluarga dan beras) Rp634,77 ribu, tunjangan jabatan Rp11,56 juta dan tunjangan kinerja Rp138,07 juta. Selain itu dia juga dapat dana operasional sebesar Rp145 juta.

Menurut aturan tersebut, fasilitas lainnya diberikan kepada Dhony setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-12/MBU/11202 disebutkan seorang Komut Perusahaan BUMN akan mendapatkan gaji sekitar 45 persen dari gaji yang diperoleh direktur utamanya.

Dari liputan Bisnis.Com yang mengutip Laporan Tahunan 2016 di laman resmi Bursa Efek Indonesia, gaji Komut PT PP mencapai Rp57,6 juta per bulan dan tunjangan transportasi Rp11,52 juta. Ditambah lagi tunjangan hari raya (1 kali honorarium), asuransi purnajabatan (premi 25 persen dari honorarium setahun), serta tantiem 45 persen dari tantiem dirut.

Tantiem adalah bonus atau insentif dari perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas tercapainya suatu target. Diberikan kepada manajemen, direksi atau jajaran komisaris dan pekerja atas kinerja serta kontribusinya. Biasanya nilainya cukup besar tergantung laba yang diperoleh.

Terlepas dari urusan penghasilan, keberadaan Dhony di dua jabatan pasti akan berpengaruh terhadap konsentrasinya. Menurut saya ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita.

Pertama, tenaga dan pikiran Dhony seharusnya full untuk kepentingan IKN. Karena IKN adalah proyek strategis nasional bernilai tinggi. Apalagi Presiden Jokowi menarget sebelum Agustus 2024 sebagian infrastruktur di IKN sudah rampung mulai Istana  Nusantara, lapangan upacara, bandara VVIP dan sejumlah rumah menteri. Jadi sangat tidak pas kalau pikiran Dhony juga harus dicabangduakan dengan  PT PP.

Kedua, bisa terjadi konflik kepentingan (conflict of interest). Karena PT PP adalah salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek IKN. Bagaimana mungkin dalam status yang rangkap. Ada Dhony di OIKN, ada juga Dhony di PT PP, yang mengerjakan proyek OIKN. Sangat mungkin terjadi konflik kepentingan atau keberpihakan. Demikian juga dalam urusan pengawasan.

Ketiga, agak mengherankan juga Menteri BUMN Erick Thohir meloloskan pejabat penting OIKN menjadi komut. Tugas Dhony di PT PP juga tidak gampang karena kondisi perusahaan BUMN ini tidak baik-baik saja. Utangnya selangit dan perlu perhatian serius untuk penyelamatannya.

Keempat, dalam UU IKN kedudukan OIKN setingkat Kementerian. Makanya gaji dan fasilitas diberikan setingkat menteri. Dalam UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menteri dan wakil menteri dilarang rangkap jabatan termasuk sebagai komisaris. Itu juga ditegaskan dalam putusan MK No 80/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan hal itu, sebaiknya jabatan Dhony sebagai Komut PT PP ditinjau kembali. Erick Thohir masih mungkin mencari penggantinya. Biar Dhony fokus mengurusi IKN bersama Bambang Susantono. Sangat tidak baik ketika kita mau berurusan dengan Dhony di lokasi IKN Sepaku, tahu-tahunya dia masih rapat masalah  penyehatan PT PP di Jakarta. Seperti judul lagu: “Tidak mungkin jiwaku terbelah dua.”(*)

“Profesor Layak Huni”

Catatan Rizal Effendi

MESKI kotanya belum jadi,  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono sudah mendapat gelar profesor kehormatan (honoris causa)  bidang keahlian kota layak huni dan berkelanjutan  (Livable and Sustainable City).

Gelar terhormat itu diberikan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dalam suatu acara yang berlangsung di Gedung Prof Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Sabtu (9/12) lalu. Itu berarti 20 bulan setelah Bambang dilantik menjadi kepala OIKN, 10 Maret 2022.

Kebetulan Rektor Universitas Balikpapan (Uniba) Dr Isradi Zainal mendapatkan undangan untuk menyaksikan acara tersebut. “Suatu kehormatan bagi saya bisa menyaksikan penganugerahan gelar Prof HC untuk Pak Bambang. Ini pertanda kompetensi beliau dalam menata IKN mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional,” katanya mengabari saya dua hari lalu.

Profesor kehormatan adalah jenjang jabatan akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa.

“Selamat dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof Bambang Susantono karena telah berhasil meraih jabatan tertinggi akademik. Kami harap ke depan dapat terus menghasilkan karya ilmiah bermutu dan terbarukan, serta mampu menjaga integritas sebagai manusia, praktisi, dan pengajar,” ujar Rektor Undip Prof Yos Johan Utama.

Bambang yang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi adalah alumnus Fakultas Teknik Sipil ITB pada tahun 1987. Lalu selama empat tahun (1996-2000) dia melanjutkan studi ke Universitas California di Berkeley, Amerika Serikat. Dari sana dia meraih gelar master tata kota dan wilayah, serta doktor di bidang perencanaan infrastruktur.

Karier pekerjaannya sebelum dipercaya sebagai ketua OIKN pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kemenko Bidang Perekonomian, Vice President Eastern Asia Society of Transportation Studies (EASTS), Vice President Asian Development Bank (ADB), Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Wamen Perhubungan di Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Plt Menhub.

Bambang juga pernah memangku jabatan ketua umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan anggota Board of Trustees untuk The SouthsouthNorth (SSN) Foundation di Café Town, Afrika Selatan serta presiden Intelligent Transport System (ITS) Indonesia.

Ia juga mengajar dan membimbing tesis di Program Pascasarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia. Banyak menulis di media dan menerbitkan buku tentang infrastruktur dan transportasi. Salah satu bukunya yang menarik berjudul: “1001 Wajah Transportasi Kita.”

Ketika Bambang dilantik sebagai kepala OIKN, Presiden Jokowi menginginkan Bambang dan wakilnya Dhony Rahajoe bersama-sama membangun IKN sebagai ibu kota yang merefleksikan kota Indonesia di masa depan. Menjadi kota percontohan, yang tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga kalau bisa menjadi kota dunia (global city).

“PENDEKATAN 5D”

Dalam orasi ilmiahnya yang berjudul “Kota Masa Depan di Indonesia dan Asia: Membangun Kota Layak Huni dan Berkelanjutan,” Prof HC Bambang Susantono menggambarkan bahwa kota yang berkelanjutan untuk mewujudkan kota yang layak huni merupakan salah satu strategi yang tepat bagi pengembangan kota di Asia.

Kelayakan huni, katanya, dapat didefinisikan secara umum sebagai kualitas hidup dan kesejahteraan yang didukung oleh sistem pemerintahan yang kuat, akses yang adil ke layanan perkotaan yang efisien, dan infrastruktur berkualitas. “Ide kota layak huni (livable city) menempatkan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat  dalam pusat pembangunan perkotaan dan pengambilan keputusan,” tambahnya.

Bambang juga menegaskan bahwa masa depan Asia adalah perkotaan. Kota-kota di Asia berkembang pesat karena dorongan peluang ekonomi dan sosial. Namun pertumbuhan kota yang demikian pesat tersebut juga menimbulkan tantangan dan permasalahan, seperti peningkatan kesenjangan ekonomi, berkurangnya kohesi sosial, dan degradasi lingkungan serta meningkatnya risiko bencana.

Berkaitan dengan kondisi seperi itu, maka dia menawarkan pendekatan “5D” yang bisa menjadi pertimbangan pengambil kebijakan atau keputusan . Yaitu:  Design, Density, Diversity, Digitalization, dan Decarbonization.

“Untuk menelaah ulang aspek-aspek livability sebuah kota, maka pendekatan 5D dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mencari solusi dalam memperkuat kota yang layak huni,” demikian kata Bambang Susantono.

Ketika hadir dalam pengukuhan Bambang, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpendapat, saat ini pembangunan perkotaan tidak hanya membangun fisik, tetapi juga ruhnya sebagai wadah  kegiatan sosial budaya yang inklusif dan kegiatan produktif-ekonomi semua manusia yang tinggal di dalamnya.

Karena itu Pemerintah harus mampu mendesain kota yang memiliki hubungan erat dengan manusia dan warga kota di dalamnya termasuk dengan lingkungannya.

“Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, ke depannya Pemerintah harus menyiapkan kota yang benar-benar aman dan nyaman untuk ditinggali,” tandas Basuki.

Konsep kota nyaman terus dikembangkan di berbagai kota di dunia. Ada istilah kota cerdas (smart city) dan kota hijau (green city) atau forest city. Ini juga bagian dari kota layak huni dan berkelanjutan. Konsep kota seperti ini juga  ingin dicapai dalam pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU). Orang semakin yakin IKN di tangan Bambang Susantono.(*)

Aksi Jetski dan Paddling Akmal

Catatan Rizal Effendi      

PENJABAT (Pj) Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik tampaknya punya perhatian khusus terhadap sektor pariwisata.  Sejak mulai bertugas awal Oktober lalu, terlihat sikapnya yang punya semangat tinggi memajukan industri pariwisata di daerah ini.

Saya mencatat beberapa kegiatan wisata Akmal. Hanya beberapa hari setelah dilantik menjadi Pj awal Oktober lalu, dia sudah bercengkerama dengan buaya Riska dari Sungai Guntung, Bontang. Selain membawa pesan Mendagri Tito Karnavian yang menyukai buaya riska, dia melihat ada potensi wisata yang bisa dikembangkan dengan kehadiran buaya riska yang viral.

Akmal mendorong Wali Kota Bontang Basri Rase mengembangkan wisata alam terinspirasi dengan kehadiran buaya riska. “Kita berharap lokasi buaya riska dikembangkan menjadi destinasi baru tujuan wisata di Bontang,” kata Akmal ketika bertemu Basri.

Buaya riska jadi populer gara-gara puluhan tahun “bersahabat” dengan Pak Ambo. Malah Pak Ambo menganggap satwa liar itu seperti “anaknya.” Tiap hari dia beri makan ketika dia mencari ikan di Sungai Guntung. Buaya riska yang sempat dititipkan di penangkaran buaya Teritip Balikpapan, sekarang sudah kembali ke Bontang.

Belakangan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini lagi bermain jetski  di Sungai Mahakam. Hal yang sama juga dia lakukan  di Pantai Istana Amal ketika berkunjung ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Malah di Pantai Istana Amal selain jetski, dia juga bermain paddle board.

Olahraga paddle board atau paddling sangat disukai Akmal. “Sudah 4 bulan saya tidak bermain paddling. Baru hari ini bisa, sangat menyenangkan apalagi pantainya sangat bagus,” kata Akmal penuh kegembiraan didampingi Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Keunikan paddling karena kita berdiri di atas papan sambil mengayuh di atas air. Karena itu juga sering disebut stand-up paddleboard atau disingkat SUP. Di Hawaii, asal olahraga ini disebut Hoe he’e nalu.

Mantan menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti juga menyukai paddling. Malah dia sempat menantang adu cepat dengan CEO Facebook Mark Zuckerberg ketika ia melihat Mark mengunggah fotonya sedang melakukan paddling di Danau Tahoe, California.

Selama ini tempat-tempat terbaik yang direkomendasikan untuk bermain paddle board di Indonesia di antaranya Raja Ampat (Papua), Nusa Lembongan (Bali), Pulau Senua (Natuna), Pulau Pantara (Kepulauan Seribu), dan Pantai Kuta, Lombok. Bisa jadi berkat Akmal, Pantai Amal juga bisa menjadi arena baru. Kalau mau seru, tak ada salahnya Akmal mengundang Susi.

Bersama Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun, Akmal bermain jetski dalam rangka memeriahkan Parade Jetski pada Festivsl Mahakam Tahun 2023 di Dermaga Mahakam Ilir, Jl Gajah Mada. Selain itu ikut bergabung Ketua DPRD Sugiono, Dandim 0901/Samarinda Kol CZI Eko Supri Setiawan dan Kadisporapar Muslimin. Andi Harun sepertinya baru pertama kali bermain jetski.

Akmal cukup mahir mengendarai jetskinya di Sungai Mahakam. Gubernur Kaltim sebelumnya baik Awang Faroek sampai Isran Noor memang jarang bermain-main di Mahakam. Awang dulu suka golf. Sama dengan Suwarna AF. Sedang Isran saya dengar pernah bermain tenis.

Ketika berjetski ria di Mahakam, Akmal sangat puas. “Sungai Mahakam sangat menarik dan eksotik. Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim harus bersinerji mengembangkannya sebagai objek wisata. Apalagi dalam menyambut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.

Wali Kota Andi Harun mengakui pengembangan Sungai Mahakam belum dilakukan secara maksimal. “Harusnya bisa kita buat lebih baik dari sungai yang ada di negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan,” ujarnya.

Saat ini Pemkot Samarinda tengah menata teras Mahakam di sepanjang Jl Jenderal Soedirman. Sementara, atas prakarsa Pemrov Kaltim, sejak 2018 dikembangkan wisata susur Sungai Mahakam ditandai dengan peluncuran kapal wisata. Sampai sekarang sudah ada 5 kapal wisata beroperasi. Namanya Pesut Kita, Pesut Mahakam, Pesut Etam, Pesut Mahkota, dan Pesut Bentong.

Rute susur sungai kelima Pesut itu dari Pasar Pagi Samarinda. Ada yang cuma keliling sampai Jembatan Mahakam, ada juga yang sampai Tenggarong dan Kutai Lama. Saya dan cucu pernah ikut Pesut Mahakam sampai kota Tenggarong. Perpisahan Isran juga di antaranya naik Pesut. Malah dia sempat ikut bernyanyi lagunya Tulus, “Andai Aku Bisa.”

Sementara itu, bersama Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Akmal sempat mendaki Gunung Embun alias Saing Boga. Suer, saya sendiri belum pernah ke sana. Kalau dilihat dari dokumentasi fotonya, menarik sekali Akmal dan Fahmi berfoto dengan latar  embun atau gumpalan awan, yang menyelimuti Saing Boga. Inilah rupanya alasan utama sehingga lokasi itu disebut juga Gunung Embun.

Lokasi Gunung Embun berada di Desa Luan Muara Samu Tana Paser. Masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Abadi Mukti Usaha (AAMU). Dari persimpangan Lolo, Kuaro menuju desa Luan kira-kira hampir satu jam melewati jalan berbatu.

Untuk kepentingan kepariwisataan, PT AAMU sudah melepaskan kawasan Gunung Embun seluas 10,26 hektare. “Biar itu dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah,” kata Director Corporate Affairs and Legal Asrul Lubis.

DITUNGGU DI MARATUA

Banyak yang memuji langkah Akmal. Sudah lama orang tahu kalau potensi kepariwisataan Kaltim tak kalah menarik dengan daerah lain. Sayangnya belum dikembangkan secara maksimal. Kerap tenggelam dengan kenyamanan migas, batu bara, dan kelapa sawit. Padahal pariwisata menjadi industri yang banyak dikembangkan oleh berbagai negara. Maklum multiplier effect-nya sangat besar.

Akmal sepertinya mengingatkan Kaltim. Jangan asyik dan mabuk di zona nyaman seperti sekarang ini. Sudah saatnya sektor pariwisata lebih digenjot apalagi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Saya dengar Pj Gubernur Kaltim juga berencana ke Maratua. “Ya kita lagi menyiapkan kunjungan beliau. Kalau bisa bersama kedatangan Jaksa Agung ST Burhanuddin,” kata Dr Meiliana, ketua Tim Pelaksana Percepatan Kerjasama Pengembangan Strategis Kepariwisataan Maratua.

Maratua banyak dibicarakan turis asing. Karena wisata lautnya yang sangat eksotik. Tak kalah menarik dengan Raja Ampat. Maratua masuk dalam gugusan  Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, yang dikenal sebagai habitat penyu bertelur.

Bekerja sama dengan Seychelles, negara kepulauan di Samudera Hindia, Maratua juga dikembangkan dalam program ekonomi biru (blue economy). “Kalau sukses, kita bakal mendapat dana karbon seperti dari hutan Kaltim,” ujar Bu Mei, panggilan akrab Dr Meiliana.

Bank Dunia (World Bank) menyebutkan, ekonomi biru adalah penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan, serta  secara simultan menjaga kesehatan dan keberlanjutan ekosistem laut.

Seorang warga menyatakan salut atas paradigma baru dalam membangun Kaltim, yang dikembangkan Akmal Malik. Dia mengusulkan APBD Kaltim yang lagi berlimpah ruah sebagian diarahkan secara serius untuk mengembangkan industri kepariwisataan Kaltim. “Bubuhan etam siap memberi dukungan,” katanya penuh semangat.(*)

« Previous Page — Next Page »