Antre BBM di Ladang Minyak

Catatan Rizal Effendi

SETENGAH kampanye saya bilang di depan Rapat Pleno Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kaltim, yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Rabu (6/12) kemarin. “Kalau saya terpilih jadi anggota DPR RI, saya jamin tak ada lagi antrean minyak di Kaltim termasuk di Balikpapan,” kata saya disambut applaus peserta rapat.

Menurut saya, apa pun alasannya tidak bisa dibiarkan terjadi antrean minyak di daerah kita. Karena itu sangat memalukan. Masa ada pepatah yang berbau sindiran diucapkan seorang pendatang, “Warga Kaltim mati di ladang minyak.” Mirip pepatah: “Tikus mati di lumbung padi.”

Tapi itulah kenyataannya. Sudah cukup lama antrean kendaraan untuk mendapatkan bbm terjadi di Kaltim, terutama di Balikpapan. Malah belakangan ini makin parah. Laporan yang sama juga terjadi di PPU, Samarinda, dan Bontang. Padahal Kaltim yang punya sumber minyaknya. Kok bisa-bisanya terjadi antrean minyak. Yang lebih tidak mengenakkan lagi, hal seperti itu tidak terjadi di daerah lain.

Gara-gara situasi yang tidak nyaman ini, julukan Balikpapan Kota Minyak sudah ada yang memplesetkannya. Ada yang bilang Balikpapan sudah berubah menjadi “Kota Antre Minyak.” Juga julukan Persiba sebagai “Tim Selicin Minyak” menjadi “Tim Susah Minyak.” Kebetulan Persiba juga lagi susah. Banyak kalahnya bertarung di Liga 2 dan terancam degradasi.

Yang tak kalah menarik ada sejumlah tokoh politik di Kaltim termasuk di Balikpapan yang awal kebangkitannya dari bisnis minyak. Pasti mereka lebih tahu situasi dan solusinya di lapangan. Permainan apa yang terjadi sehingga antrean BBM seperti persoalan yang berada di lingkaran setan.

Banyak yang bilang situasi di Kaltim ini sangat paradoks. Padahal kilang minyak Pertamina Balikpapan saat ini sedang diperbesar kapasitasnya. Dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph. Dengan angka produksi sebanyak itu, kilang Balikpapan menjadi kilang terbesar di Tanah Air mengalahkan kilang Cilacap dengan produksi 345 ribu bph.

Proyek perluasan kilang minyak Balikpapan dinamai Proyek RDMP. Kepanjangan dari Refinery Development Master Plan. Ini bagian dari program Pemerintah melalui Pertamina untuk merevitalisasi 5 kilang di Indonesia. Selain Balikpapan, juga kilang Cilacap di Jawa Tengah, Balongan di Jawa Barat, Dumai di Riau, dan Plaju di Sumatera Selatan.

Khusus kilang Balikpapan biayanya tidak tanggung-tanggung. Walau sudah dihemat, kabar terakhir menyebutkan mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 108 triliun. Bayangkan besarnya 4 kali APBD Kaltim. Proyek yang dikerjakan oleh 20 ribu tenaga kerja ini dijadwalkan rampung pada tahun 2024 mendatang.

Begitu nanti beroperasi, kilang Balikpapan langsung menghasilkan 319 ribu barel BBM. Mulai solar, Pertamax, Pertalite, Pertadex sampai Avtur. Hebatnya kualitas BBM yang dihasilkan sangat ramah lingkungan. Kelasnya sudah Euro 5 dengan sulfur di bawah 10 ppm.

Selain menghasilkan BBM ramah lingkungan,  RDMP Balikpapan juga menghasilkan produk non BBM seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan propylene yang akan menjadi bahan baku bijih plastik.

“RDMP Balikpapan menjadi proyek terbesar sepanjang sejarah Pertamina. Ini berkat dukungan dari Bapak Presiden Jokowi,” kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati didampingi Dirut PT Kilang Pertamina International (KPI) Taufik Aditiyawarman.

KENAPA ANTRE?

Ketika saya bertemu warga di Balikpapan Utara, saya ditanya soal antrean minyak yang sudah jadi momok. Soalnya antrean tidak saja terjadi di SPBU di kawasan Balikpapan Utara, tetapi juga di tempat lain. Sampai-sampai ada sopir yang bermalam dekat SPBU, demi mendapatkan BBM. Minimal dua hari, kata mereka.

Yang tidak enak antrean di SPBU di kawasan Damai, Jl MT Haryono. Penderitaan warga menjadi lengkap dan benar-benar menyesakkan dada. “Bayangkan, sudah jalannya ngga keruan akibat adanya pekerjaan DAS Ampal, ditambah lagi harus antre minyak. Akhirnya jadi apa kota ini?” celetuk seorang warga dengan wajah kecut.

Tempo hari terjadi aksi mogok dilakukan puluhan sopir bus di Terminal Batu Ampar. Mereka mogok karena kesulitan mendapat solar bersubsidi di Km 15. Akibatnya ratusan penumpang sempat telantar karena tak ada armada angkutan umum yang beroperasi.

Di PPU, puluhan sopir sempat menemui Pj Bupati PPU Makmur Marbun. Mereka mengeluh karena kesulitan mendapatkan solar bersubsidi di SPBU Km 09 Nipah-Nipah. “Keadaan ini sudah lama kami keluhkan, mulai bupati sebelumnya. Tapi tidak ada jalan keluar,” kata Ibrahim, koordinator sopir truk Penajam.

Ketua Persatuan Leveransir Bahan Bangunan (PLBB) Bontang Ical menengarai adanya penyelewengan dalam distribusi atau penyaluran BBM bersubsidi yang masif dan terorganisir. Sepertinya ada oknum SPBU. “Buktinya ada kasus yang ditangani polisi. Petugas SPBU bermain dengan pengetap. Ini yang perlu dibereskan,” katanya di depan Rapat Gabungan Komisi DPRD Bontang, Senin (4/12).

Istilah pengetap itu diberikan kepada mereka yang membeli BBM bersubsidi berulang-ulang dengan menggunakan motor besar atau memodifikasi tangki motor. Lalu BBM bersubsidi itu dia jual secara eceran di pinggir jalan atau kepada industri tertentu dengan harga miring di bawah harga BBM non-subsidi.

Polda Kaltim belum lama ini membekuk sindikat permainan solar bersubsidi di SPBU Jl Soekarno-Hatta Km 9 Balikpapan. Mereka adalah AA (24), HR (40), dan AS (53). Modus operandinya dijuluki seperti “Operasi Helikopter.”

Mereka mengawali aksinya seperti pembeli biasa. Ikut mengantre. Setelah berhasil membeli, ketiganya dengan cepat memindahkan BBM tersebut ke dalam tandon yang tersembunyi di dalam  truk dengan menggunakan mesin pompa elektrik yang sudah terhubung dari tangki sepeda motor ke dalam tandon. “Mereka berkeliling dari SPBU ke SPBU. Jadi mereka bergerak seperti helikopter,” kata Wadirreskrimsus Polda Kaltim AKBP Rakei Yunardhani.

Menanggapi antrean minyak di Samarinda, Wali Kota Andi Harun menuding ada berbagai pihak terkait dan bertanggung jawab. Selain Pertamina sendiri, juga adanya kendaraan dari luar  yang  ikut mengisi BBM kuota Samarinda sampai maraknya praktik ilegal penjualan BBM oleh oknum termasuk pengeceran melalui Pertamini.

“Bohong jika Pertamina tidak tahu ada yang mengecer BBM. Giliran penertiban diminta ke Pemkot. Saya juga tidak mau seolah-olah kami yang menghalangi usaha orang lain,” ujar Wali Kota seperti diberitakan Kaltim Today.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik sudah turun tangan. Malah dia sampai terbang ke Jakarta, Senin (4/12) lalu menemui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati.

Akmal menemukan jawaban penyebab antrean minyak di daerahnya. “Persoalannya bukan di kuota, tetapi lebih banyak di rantai distribusi,” katanya seperti dikutip di laman Kaltimprov.go.id.

Kuota atau jatah BBM Kaltim baru terpakai 75 persen. Masih ada 25 persen lagi. Jumlah itu masih cukup sampai di akhir tahun. Jadi seharusnya tidak terjadi antrean karena tidak ada kasus kelangkaan BBM.

Berdasarkan hasil pengamatan, kata Akmal, banyak masyarakat memilih jenis BBM bersubsidi. Itu karena disparitas harga yang sangat tinggi dengan BBM non-subsidi. “Ditambah lagi lemahnya  sistem pengawasan, maka situasi itu yang menyebabkan antrean BBM terjadi di berbagai SPBU di Kaltim,” jelasnya.

Lalu apa yang mesti dilakukan? Akmal mengusulkan agar BPH Migas dan pemerintah daerah bekerjasama dengan KPK dan Kemendagri untuk membentuk tim bersama dalam mengawasi distribusi BBM di Kaltim. “Kita akan perkuat pengawasan bahkan melibatkan KPK, biar sistem pengawasan kita lebih efektif lagi di lapangan,” tandasnya.

Seorang pejabat Pertamina Patra Niaga yang tak mau disebutkan namanya menyebutkan sebenarnya pengawasan sudah sangat ketat. Setiap pembeli solar subsidi menggunakan QR My Pertamina, Fuel Card dan menunjukkan STNK. “Jadi seharusnya sudah sulit terjadi penyelewengan, terkecuali ada persekongkolan jahat antara pembeli dan pihak SBPU,” jelasnya.

Dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengungkapkan, pihaknya sudah memblokir sebanyak 260 ribu kendaraan yang mengonsumsi solar subsidi atau jenis BBM Tertentu (JBT) karena tidak sesuai ketentuan. “Masih ada 32 ribu lagi yang diblokir karena tidak sesuai dengan data di Korlantas,” tambahnya.

Sejumlah sopir mengatakan, mereka mengucapkan salut Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama bupati dan wali kota memberikan perhatian serius soal antrean BBM. “Tapi solusi konkretnya kami tunggu secepat mungkin, apalagi ini mau Natal dan tahun baru disusul pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Pasti jasa angkutan meningkat. Tapi apa jadinya kalau BBM-nya tak ada,” kata mereka kompak.(*)

Heru  Ancam “IKN-kan”

Catatan Rizal Effendi

PRO kontra Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi isu super panas pekan ini. Maklum dikaitkan isu politik menjelang Pilpres. Mulai sikap Anies, Cak Imin sampai PKS, yang narasinya menentang pembangunan IKN. Ucapan canda Cak Imin “Enak tinggal di kota ketimbang di hutan,” ramai digoreng.

Bagi telinga orang Kaltim sikap menolak IKN sangat tidak nyaman. Sebab, IKN itu harga mati. Apalagi sudah diundangkan. Jadi harus dibela mati-matian. Bahkan Gubernur Isran terkenal dengan ucapannya. “Hati-hati yang tidak setuju, bisa pendek umurnya.” Begitu kata “Si Raja Naga” alias Isran mengancam,  walau setengah bercanda.

Tapi ucapan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono lebih aneh lagi. Bahkan nadanya terkesan menyudutkan IKN.  Itu diucapkan pada saat seminar “Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global,” Rabu (29/11) lalu, seperti diberitakan detikNews. Seminar itu dihadiri 750 pejabat Pemprov DKI.

Ada dua hal yang disampaikan Heru. Katanya setengah berkelakar karena itu disambut gelak ketawa. Pertama, dia bilang begini. “Jadi, Bapak kalau enggak bekerja dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) ASN yang terbaru, Bapak saya pekerjakan di IKN.”

Kedua, Heru  menggambarkan seakan-akan bekerja di IKN itu hanya sekadar jalan pintas untuk menaikkan pangkat. “Dua tahun Bapak balik bisa diberikan (kenaikan) pangkat. Tapi pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN,” ujarnya.

Banyak yang menilai ucapan Heru itu sangat tidak pantas. Apalagi dia orang di lingkaran Presiden Jokowi. Kok nadanya terkesan “melecehkan” IKN? Sebelum ditunjuk menjadi Pj Gubernur DKI, dia adalah kepala Sekretariat Kepresidenan sejak 2017. Kantornya di Istana Presiden. Melayani Presiden Jokowi.

Ancaman “meng-IKN-kan” PNS yang bekerja tidak baik, bisa ditafsirkan bahwa IKN itu tempat pembuangan bagi PNS yang tidak beres. Mirip ucapan Edy Mulyadi “tempat jin buang anak,” yang akhirnya berimplikasi hukum. Kok Heru bisa membuat canda begitu?

Kedua, kok Heru bisa-bisanya memberi kesan bekerja di IKN itu hanya sekadar cara untuk mendapat kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat. Jadi bukan aspek pengabdiannya yang ditonjolkan, akan tetapi  menjadi peluang mempercepat perbaikan nasib.

Padahal selama ini bekerja di IKN digambarkan sebagai  peluang emas ikut membuat sejarah. PNS yang diboyong ke IKN adalah PNS pilihan. Maklum IKN adalah Kota Cerdas (smart city). Jadi orang-orangnya harus orang cerdas dan unggul. Bukan orang buangan atau hukuman.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengingatkan Heru agar berhati-hati dalam berucap meski berkelakar. “Ucapan dia memberi kesan IKN jadi ‘tempat buangan.’ Hal itu justru kontradiktif dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan IKN sebagai kota harapan baru, pusat pemerintahan yang berkelas dunia, dan pengganti Jakarta yang lebih baik,” ucapnya seperti diberitakan Republika.

Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak agak lebih ekstrem menanggapi ucapan Heru, yang bernada pelecehan itu. “Apa dia mau dikirimi mandau terbang?” tanya Lukman dikutip populis.id dari akun pribadinya, Rabu (29/11).

Fenomena “mandau terbang” itu sempat mewarnai kemarahan suku Dayak menanggapi ucapan Edy Mulyadi, yang dianggap menyudutkan lokasi IKN di Kaltim.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai narasi yang diucapkan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menunjukkan ketidaktahuan dia mengenai pembangunan IKN meski dia orang dekat Presiden Jokowi.  “IKN seharusnya dipersiapkan untuk menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat, bukan sebagai tempat hukuman,” katanya seperti diberitakan DEMOCRAZY.News.

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem DKI Mohamad Ongen Sangaji, komunikasi Heru memang buruk. “Perkataan dia tidak sesuai dengan rencana Presiden Jokowi yang menjadikan IKN sebagai karya besar. Sebab, dari omongan Heru dapat diartikan bahwa IKN menjadi tempat buangan pejabat-pejabat yang punya kinerja buruk,” tandasnya.

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta menganggap tidak ada yang salah dari ucapan Heru. “Pidato Pak Heru tidak bisa ditafsirkan bahwa IKN merupakan tempat yang ditakuti para ASN. Justru itu motivasi bagi mereka yang ingin segera naik jabatan melalui kinerja yang baik di IKN,” kata Ketua KAHMI Jaya M Ichwan Ridwan memberikan pembelaan.

ADA YANG TAK SENANG

Terlepas dari soal pro kontra, Pemerintah terus mempersiapkan skenario perpindahan ASN dari Jakarta ke lokasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim.

Menurut Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Prahesti Pandanwangi, sebanyak 100.023 ASN akan dipindahkan ke IKN dalam rentang waktu 2024-2029 secara bertahap. Meliputi 956 orang pejabat negara, 3.264 pejabat pimpinan tinggi dan 95.803 pejabat tinggi fungsional.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan, pemindahan tahap pertama dilaksanakan tahun depan, 2024. Ada 16.990 orang yang dibawa ke IKN.  Terdiri 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga (K/L) serta 5.716 orang dari personel TNI dan Polri.

Simulasi pemindahan tahun 2024 sedang dimatangkan.  Mulai bulan Maret, Juli, dan Agustus. Tahap pertama ada 1.200-an  sampai 3.200 personel tergantung dengan selesainya fasilitas tempat tinggal yang disiapkan untuk mereka.

Menteri Anas menggambarkan sudah banyak ASN muda yang berminat pindah ke IKN. Karena Pemerintah menyiapkan beragam fasilitas yang nyaman. Mulai apartemen, sarana olahraga, danau dan lahan hijau, sekolah dan rumah sakit sampai fasilitas lainnya.

“Seratus persen warga di IKN dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi hanya dalam waktu 10 menit. IKN akan jadi tempat orang yang ingin kemewahan hijau dan oksigen yang cukup,” katanya meyakinkan.

Pemerintah juga berencana memberikan insentif kepada ASN yang mau pindah ke IKN. Bahkan nilainya lebih besar bagi mereka yang pindah pada tahap pertama. “Itu sudah dianggarkan di  K/L masing-masing,” kata Anas.

Kapan pastinya para ASN itu diangkut ke Sepaku? Dari sisi fasilitas sepertinya masih menunggu hasil kerja  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ketika ditanya wartawan Rabu (29/11) lalu, Basuki belum bisa memastikan apakah Maret 2024 sudah bisa dilaksanakan. “Oh belum. Siapa yang menyebut pemindahan ASN pada Maret mendatang?”  tanyanya.

Meski sudah dijanjikan sejumlah fasilitas yang nyaman, Presiden Jokowi mengakui dia mendengar beragam pendapat dari ASN atas rencana pemindahan mereka dari Jakarta ke lokasi Nusantara yang berada di Kaltim.

“Saya dengar ada yang senang, tapi ada juga yang enggak senang,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta awal Oktober lalu.

Dia mengakui dibutuhkan ASN yang kuat semangat kepeloporannya agar mau diboyong ke IKN. Selain janji diberikan insentif berupa rumah dinas, biaya pindah untuk keluarga, tunjangan kemahalan serta beragam fasilitas lainnya. “Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu ‘kan biasa saja. Sekarang kok jadi keliatannya agak rumit,” kata Presiden sambil mengernyitkan kening.

Seorang PNS Jakarta yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, pindah ke IKN memang membutuhkan persiapan mental yang baru. “Bukannya kita tidak mau, tapi kita  butuh mental baru karena memasuki suasana peradaban baru. Tidak kita saja, tetapi juga anak istri dan keluarga,” jelasnya.(*)

Penegakan Hukum Dalam Pemilu – Dalam perspektif Friedman mengenai Legal Structure, Legal Substance and Legal Culture

Imelda Palimbunga – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Gouverner c’est prevoir – menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan

Berangkat dari sudut pandang Yuridis, Pemilihan Umum di Indonesia merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Menilik penegakan hukum dalam pemilu, 1 poin krusial yang sangat penting untuk kita bahas adalah bagaimana evaluasi penegakan pemilu tersebut.

Mengapa ini penting? mari kita bedah menggunakan teori dari Lawrence Friedman dalam teori pendekatan nya mengenai Legal Substance dan legal structure.

1.  Dari segi legal Substance.

Pada kenyataannya, yang terjadi saat ini legal Substance belum bekerja sebagaimana mestinya. mengapa demikian? kita ambil contoh UU Pemilu No 7 Tahun 2017 masih banyak sekali memuat Pasal pasal pidana yang multitafsir dan tidak aplikatif, yg berimplikasi menjadi problematika dalam menangani tindak pidana pemilu.

Penting disoroti bahwa Penerapan sanksi administratif dan etik pada kasus-kasus tertentu bisa lebih efektif daripada menggunakan sanksi pidana. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi mencontohkan, ada Panitia Pemungutan Suara yang tidak mengumumkan Daftar pemilih sementara sesuai Pasal 489 UU Pemilu atau kampanye di luar jadwal yang diatur Pasal 492 UU Pemilu.

“Sanksi pidana seharusnya menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) apabila sanksi administratif maupun etik sudah diterapkan, namun perbuatan kembali terulang. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mencatat pihaknya menerima 15.052 laporan/temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sudah teregistrasi di Bawaslu hingga 28 Mei 2019. Hal hal semacam Ini adalah bentuk nyata lemahnya legal Substance dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia.

2.  Dari sisi Legal Structure, Legal structure erat kaitannya dgn sumber daya penegakan hukumnya, dalam hal ini gakkumdu. Selama ini gakkumdu seringkali dikritik karena banyak kasus seperti politik uang dan pelanggaran lainnya, yg justru stop di gakkumdu saja, hal ini terjadi Salah satunya karena ketidaksinkronan cara pandang unsur2 dalam gakkumdu, baik bawaslu, polisi, dan jaksa.

Ketidaksinkronan antara Gakkumdu, Jaksa, Polisi, dan Bawaslu dalam penanganan kasus pemilu dapat berdampak serius pada integritas dan keadilan proses pemilu. Hal ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan menjamin demokrasi. Totok Hariyono, SH sebagai divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu RI mengatakan 2 upaya penting yang dapat dilakukan ;

–  Koordinasi yang lebih baik antara Gakkumdu, Jaksa Polisi, dan Bawaslu seperti pertukaran informasi yang teratur, dan penyusunan protokol kerja bersama dapat sehingga membantu mengurangi ketidaksinkronan antara lembaga-lembaga tersebut.

–  Penegakan hukum yang tegas dan adil juga sangat penting. Hal ini mencakup penyelidikan yang mendalam, pengadilan yang transparan, serta hukuman yang sesuai bagi pelanggaran terkait pemilu. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pemilu dan lembaga-lembaga terkait

Pada akhirnya, Vox populi vox dei – suara rakyat adalah suara Tuhan.

penting bagi kita semua, lapisan masyarakat untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum dalam pemilu karena masyarakat juga instrumen penting dalam penegakan hukum terutama dalam memberikan pengawasan dan kritik yang tentunya membangun agar tercipta pemilu yang jujur, terbuka, dan akuntabel seperti yg tertuang dlm Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (*)

 

 

Saya Caleg “CR 7”

Catatan Rizal Effendi

KAMPANYE Pemilu 2024 sudah mulai berlangsung sejak Selasa (28/11) kemarin. Isi pemberitaaan di layar TV dan media sosial (Medsos) diwarnai kegiatan Capres dan Cawapres. Bersamaan dengan itu, kampanye para caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kota/Kabupaten juga dimulakan. Setidaknya diawali dengan pemasangan baliho dan kampanye melalui media sosial (medsos).

Di Kaltim juga terbentuk tim kemenangan daerah (TKD) dan relawan daerah. Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) dideklarasikan di Pantai Manggar Balikpapan beberapa waktu lalu.  Erwin Timbang terpilih sebagai Koordinator Wilayah OMG. “OMG adalah kumpulan relawan anak muda dan yang berjiwa muda,” tandasnya.

Menurut Erwin, pihaknya siap memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kaltim. “Kami siap bekerja keras untuk meraih kemenangan capres/cawapres Nomor 3,” tegasnya. Arif Fathoni ditunjuk jadi TKD Ganjar-Mahfud MD di Kaltim. Sedang TKD di Balikpapan diketuai Ustaz Guru Tajang.

Relawan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) di Kaltim juga terbentuk. Bahkan Posko atau Rumah Pemenangannya di Gunung Bakaran Balikpapan, Sabtu (25/11)  malam diresmikan langsung oleh capres Anies Rasyid Baswedan. “Kita harus bekerja keras untuk memenangi pilpres satu putaran,” ajak Anies kepada pendukungnya.

Anies datang ke Balikpapan dengan pesawat khusus. Selain meresmikan Posko AMIN, dia juga menemui nelayan Pantai Manggar dan menghadiri Silatnas Pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan Timur.

Timnas Pemenangan AMIN di Kaltim dipimpin politisi  Harun Al-Rasyid. Sedang sekretarisnya Abrianto Amin dan Bendum Rusdy Dovianto. Gabungan dari Koalisi Perubahan dari Nasdem, PKB dan PKS. Sedang Ketua DPW Kaltim Relawan AMIN adalah Indramawan. Khusus Balikpapan diketuai Munsyir Ali Mandar.

TKD Kaltim Prabowo-Gibran  juga sudah terbentuk. Ketuanya dipimpin Rudi Mas’ud, anggota DPR RI yang juga ketua Golkar Kaltim. Mereka mengawali kampanye, Selasa kemarin dengan membagi-bagikan makan siang gratis dan susu kemasan kepada anak-anak sekolah. Juga sosialisasi penuntasan masalah anak stunting.

“Itu program Prabowo-Gibran untuk menciptakan anak-anak Indonesia Emas di tahun 2045 nanti,” kata Rudi. Dia optimis dengan berbagai program kampanye di Kaltim, TKD Prabowo-Gibran mampu meraih suara terbanyak di daerah ini.

Salah satu isu panas mengawali kampanye nasional berkaitan dengan Kaltim adalah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). AMIN mengkritik dan cenderung tidak sejalan dengan konsep IKN dari sisi pemerataan, sementara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud tetap akan melanjutkan IKN.

Bagi orang Kaltim termasuk saya IKN harga mati. Saya pernah menulis kalau IKN itu anugerah keempat dari Tuhan kepada daerah ini. Setelah migas, kayu dan hutan serta batu bara. Tapi AMIN memberikan pandangan lain.

Gara-gara garis kebijakan seperti itu, banyak pemilih Kaltim tidak senang. “Banyak orang Kaltim marah,” kata seorang sahabat mengirim WA kepada saya. Dan saya maklum.

Saya baca di Instagram saya, ada yang berkomentar begini.   “Maaf, Pak, kalau di partai ini, saya pilih yang lain aja ya,” kata @sulistiawan. “Wah bukankah koalisi Nasdem, PKS dan PKB menolak IKN di Kaltim. Bagaimana ini?” kata @suryatedi.

Tapi ada juga yang memberikan dukungan tanpa melihat partainya. “Izin, Pak, saya maunya coblos nama Bapak tanpa melihat dari  partai mana Bapak diusung,” bela @huseinafas. Tetap ada yang mendukung AMIN. “Pak Rizal DPR RI-nya, ANIES presidennya,” kata @eki_pranatha96.

Ada juga netizen urang Banjar kontra AMIN. Inya bapander macam ini: “Kalau saja partaix bukan nasdem, ulun gasak tupang ka pian bubuhan paman nai samunyaan tapi nasdem nahaam. Ampun maaf lh…” ujar @sany_parsadha.

 

INGATKAN PERSIBA

Dalam IG  beragam dukungan kepada saya dan istri bertebaran. Mereka juga seru melemparkan berbagai isu. Selain soal IKN,  juga soal Persiba dan MU, Pilwali dan Pilgub serta topik lainnya. Gaya narasinya unik-unik dan menarik untuk dibaca.

Seperti sudah saya sampaikan, saya menjadi caleg DPR RI No 7 dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan (dapil) Kaltim. Istri saya Bunda Arita (lengkapnya Yohana Palupi Arita) menjadi caleg DPRD Kaltim No 3 dengan partai yang sama. Dia mewakili dapil Balikpapan.

“Siap Bapak @rz_effendi58 dan Ibu @arita rizal_Dua tokoh masyarakat yang sudah menjadi teladan dan pengayom…,” ujar @risti8858.

Sejak jadi wali kota sampai sekarang, saya suka menghadiri undangan pernikahan, tasmiyah dan khitanan anak. Saya merasa itu kehormatan dan penghargaan atas undangan tersebut. Karena itu jika tak ada halangan, saya selalu berusaha hadir. Terkadang saya bagi dua sama istri.

Ada yang komentar di IG saya begini. “Sebelum nikah dikasih siraman rohani n dpt nasihat dari Bunda Arita. Begitu resepsi malah didatengin Pak Rizal rela2 hujan deras ke acara saya. Memang sudah wajar semestinya Pak Rizal banyak disukai warga Balikpapan. Gk diragukan lagi nnti suara kami buat Bapak udah,” kata @adetya.r19.

Dukungan  yang dikaitkan dengan kegemaran saya nonton MU dan Persiba juga ramai mewarnai IG saya. “Walaupun presiden pilihan saya beda sm Bapak, tp Insya Allah untuk DPR RI saya pilih Bapak. Krna kita sama2 fans MU,” kata @liurbaongyudha.

Ada yang menafsirkan CR 7 bukan hanya Cristian Ronaldo dengan nomor punggung 7. Tapi juga bisa menjadi singkatan atau akronim buat saya. CR 7 artinya Caleg Rizal Effendi No 7. “Insyaallah ya Pak langkah terbaik untuk mewakili Kaltim di DPR RI. Semangat dan ikhtiar Pak. Btw idola saya CR 7 Pak memang pas. Ini mantap nomornya,” kata @iamsyedmohend.

Yang unik komen para pencinta Persiba. Mungkin dari Balistik. Dia bilang begini. “Saya bakal dukung Pak asal kembalikan Persiba lagi ke liga 1,” kata @muhammadvalenntinoo.

“Saya slalu dukung Bpk, seperti saya slalu mendukung Persiba,” begitu dari @ira_novianti.

“Sehat selalu Pak yg penting jngn lupa Persiba kalau sudah naik,” pesan @sa.ran7852.

“Pencinta Persiba pasti pilih lah,” tandas @n1sultan_kelob.

“Semangat Pak, dilancarkan segalanya. Sampai bertemu di tribun selatan lagi pak,” kata @uchimalisa_18.

Komentar lain ada yang mengaitkan dengan pemilihan kepala daerah. Malah ada yang mengusulkan agar saya ikut Pilwali lagi.

“Siap…sy sllu dukung bpk tp knp bpk ga calonkan diri jd walkot lg pak??,” tanya @mayaanwar2019.

“Ulun titip akan Balikpapan kepada fian, sampai ketemu di kotak suara,” kata @suryaatmadjaya.

“Pengennya bapak jd walkot lagi,” tandas @tomaz_tuluz.

“Tanpa disuruh saya pasti pilih Bapak, jangankan caleg kalau calonin lg jd walikota pun saya pasti pilih Pak Rizal,” beber @olive_oyl6852.

Juga ada nitizen yang mendorong saya ikut Pilgub. “Kirain maju jadi Calon Gubernur pak…its ok lah maju terus pak semoga berhasil,” tulis @hermawanalfacino.

“In shaa Allah umur panjang, lanjut gub ya pak?” ujar @okino_benq. “Bapak itu role model leader yg cakap lanjutkan pak sampai KT1,” kata @adesurf.

Warga yang satu ini komennya unik juga. “Mantap pak. Kemarin lihat pak rizal nobar pakai jaket timnas Indonesia, ntr klo kepilih banyakin kuota beasiswa utk Balikpapan ya pak terima kasih,” kata @reeindah_sulivans.

Ada yang mengaku suka mengkritik saya ketika saya jadi wali kota. “Walaupun semasa bapak menjabat  sbg Walikota saya sering mengkritik. Tapi rasanya niatan tulus dan usaha Bapak patut mendapatkan dukungan,” tulis @hardi.nf.

“Gass pak, tolong pak klau bpk sdh terpilih naikkan ump kaltim khususx Balikpapan pak apa apa mahal pak di bpn parkir aja 2 ribu pak seribu ditolak pak,” pesan nacun_mumin.

 

Hari pertama kampanye, saya manfaatkan bertemu warga. Saya bersama Mohammad Salahuddin, caleg Nasdem No 3 untuk DPRD Balikpapan dapil Balikpapan Tengah sempat mengunjungi Abdul Basit, pekerja RDMP mengalami kecelakaan di jalan. Rumahnya persis di samping proyek RDMP. Pas lagi hujan lebat. Saya juga bertemu Bu Aminah, Bu RT yang juga pekerja sosial. Sementara istri saya, kampanye lewat mengajari ibu-ibu membuat piza dan ikut kegiatan pengajian dan pertemuan.

Sepertinya warga yang satu ini  mengantisipasi kemungkinan adanya indikasi tekanan atau intimidasi untuk memilih caleg dan partai tertentu. Makanya dia tulis begini. “Tenang pak….Diam2 insyaallah nanti masyarakat bpn pada milih bapak….Semoga sukses pak dan sehat selalu,” kata @anggprawitra.

“Bapak sama ibu ini orangx baik dan sangat ramah ingat dulu lomba senam di aula rumah dinas bapak ibu arita ksih sambutan sambil gendong cucunya karena cucunya gak mau lepas habis operasi…Sehat trus bapak dan ibu,” pesan ramah dari @seftiani_erlin.(*)

Universitas Mulia dan Ketahanan Pangan

Catatan Rizal Effendi

SEPERTINYA dalam rangka menyambut rektor baru, Universitas Mulia (UM) Balikpapan menggelar simposium nasional. Temanya menarik: “Ketahanan Pangan & Teknologi Informasi Tahun 2024.” Saya dan Agung Sakti didaulat menjadi moderator. Sama-sama alumni wartawan Kaltim Post.

Rektor baru UM adalah Prof Dr Ir Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si. Urang Banjar. Tepatnya dilahirkan di Kota Baru, Kalsel, 57 tahun silam. Dia menggantikan Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH yang sekarang menjadi ketua BPH Yayasan. “Saya baru dua bulan bertugas di UM,” ujar sang rektor.

Ahsin adalah guru besar Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin. Dia memang ahli ilmu perikanan dan kelautan. Saya tertarik dengan skripsinya membahas ikan toman (Channa micropeltes). Ikan ini keluarga ikan gabus atau iwak haruan. Ukuran terbesarnya bisa mencapai 1 meter, menjadikan ikan ini sebagai ikan predator dan omnivora terbesar di air tawar.

Ikan toman populer ketika ditulis Pak Dahlan Iskan. Ikan itu dikonsumsinya setelah dia menjalani operasi ganti hati di China. Ikan ini memang bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya, mempertahankan tekanan osmotik, mempercepat proses penyembuhan luka, sebagai  potensi anthiglikemik dan sangat baik bagi penderita hipoalbuminemia atau mereka yang kadar albuminnya rendah di dalam tubuh.

Karena Ahsin ahli pertanian khususnya perikanan, makanya tema simposium berorientasi ke sana. Kebetulan isu ketahanan pangan menjadi masalah dunia termasuk Indonesia. “Energi dan pangan sudah menjadi masalah dunia,” kata Prof Dr Engkos Achmad Kuncoro, MM, pembicara dari Binus University Jakarta.

Prof Engkos menggagas koperasi multi-pihak termasuk di bidang pertanian, agar petani ikut terlibat dalam kepemilikan dan keputusan. Dalam mengembangkan koperasi multi-pihak,  perlu dibangun  transformasi digital dan mendirikan platform koperasi. Dia berharap Universitas Mulia menjadi pelopor untuk mendukung program tersebut.

Rektor Ahsin juga jadi pembicara. Dia mengupas masalah ketahanan pangan di Kaltim dikaitkan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu sebabnya UM mengundang Kepala Otorita IKN diwakil Deputi Sumber Daya Alam Dr Myrna  sebagai keynote speaker.

Sayangnya Pj Gubernur Kaltim Dr Akmal Malik tak bisa hadir. Dia menugasi M Awaludin, SE, MM, kepala Teknis Teknologi Komunikasi Informasi Disdikbud Kaltim untuk membuka. Hadir juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo.

Ketahanan pangan bagi Kaltim menjadi penting apalagi dengan adanya IKN. Jumlah penduduk tiba-tiba melonjak. Padahal selama ini Kaltim memenuhi kebutuhan pokoknya disuplai dari Kalsel, Jatim, Sulbar, Sulteng, dan Sulsel.

Menurut Prof Ahsin, didukung dengan lahannya yang luas, masih sangat mungkin dikembangkannya kawasan  pertanian, kawasan perikanan tangkap laut, darat dan budi daya di beberapa kabupaten dan kota di Kaltim. Di antaranya Kutai Kartanegara, PPU, Paser, Berau, Kubar, Kutai, Samarinda, dan Bontang.

Dia mengusulkan perlunya disusun blueprint ketahanan pangan di kawasan penyangga IKN, menetapkan kawasan pertanian dan perikanan serta membangun embung-embung dan waduk.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas  Mulawarman (Faperta Unmul) Prof Dr Ir H Rusdiansyah, M.Si yang hadir di simposium tersebut  menggambarkan tidak gampangnya membangun pertanian di daerah ini. Misalnya, soal sulitnya mendapatkan hamparan lahan yang luas dan datar. Kesuburan tanah. Juga sikap mental penduduk setempat.

Tapi dalam  pandangannya yang dimuat di Warta Kaltim beberapa waktu lalu, Rusdiansyah menegaskan, karena IKN masuk wilayah Kaltim, maka mau tidak mau ketahanan pangan di IKN khususnya wilayah ring 1 harus dikuatkan Kukar dan PPU.

“Hampir 45 persen kebutuhan beras di Kaltim dari Kukar. Jadi kalau mau meningkatkan ketahanan pangan di Kaltim, maka harus diperkuat Kukar termasuk PPU dan Paser. Juga ada lahan 2.500 hektare di wilayah IKN yang perlu dibangun,” tandasnya.

Agung memuji dan berterima kasih dengan pandangan Prof Rusdiansyah. “Kita mendapat narasumber baru yang kaya pengalaman. Simposium ini masih berlanjut dan kita berharap Prof Rusdiansyah terus terlibat bersama kita,” ucapnya.

PERTANIAN CERDAS

Selain Prof Ahsin dan Prof Engkos, juga hadir menjadi narasumber adalah Prof Dr rer nat Achmad Benny Mutiara QN S.Kom dan Prof Dr Deni SB Yuherawan, SH, MS. Kedua ilmuwan ini sangat melengkapi tujuan simposium.

Prof Benny adalah dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Jakarta dan ketua umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Informasi dan Komputer (APTIKOM), sedang Prof Deni, guru besar dan mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

Dalam pemaparannya, Prof Benny menggambarkan teknologi yang bakal diadopsi di bidang pertanian pada tahun 2025. Di antaranya kecerdasan buatan (AI), big data analytics, dan komputasi awan untuk mendukung pertanian cerdas atau smart agriculture.

Dia mengingatkan aplikasi kecerdasan robot ada untung ruginya. Menguntungkan karena mampu bekerja tanpa gaji dan makan, bisa melakukan tugas lebih cepat dan akurat serta bisa bekerja sendiri tanpa campur tangan manusia. Tapi kerugiannya, orang kehilangan pekerjaan, membutuhkan suplai daya, perlu pemeliharaan dan butuh biaya untuk membuat atau membeli robot.

Sementara itu, Prof Deni mengungkapkan konflik agraria dan viktimisasi struktural dalam pembangunan pertanian. Ia mengkritik kebijakan Pemerintah yang tidak serius dalam menjalankan Reforma Agraria.  Tanah lebih banyak dikuasai oleh korporasi atau pemilik modal.

Banyak yang memuji prakarsa UM yang menggelar simposium. Saya juga beruntung karena banyak yang mendoakan saya sukses menjadi caleg DPR RI No 7 dari Partai Nasdem. “Biar regulasi ketahanan bisa lebih kuat lagi,” kata Prof Ahsin dan lainnya.

Saya juga senang Prof Ahsin hadir di Balikpapan. Setidaknya menambah kekuatan Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KKBKT). Kebetulan KBBKT Balikpapan diketuai H Redy Asmara, pengusaha sukses berdarah Kelua.

UM yang dipimpin Ahsin adalah penggabungan tiga perguruan swasta, yaitu STMIK “STIKOM” Balikpapan, STMIK SPB (Sentra Pendidikan Bisnis) Samarinda, dan ASMI Airlangga Balikpapan. Izinnya dari Menristekdikti pada tanggal 18 Desember 2018 di bawah naungan Yayasan Airlangga Balikpapan.

Kampus UM yang mirip museum nasional Singapura itu diresmikan Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP, 15 November 2014. Saya ikut hadir sebagai wali kota. Saat itu sang pendiri, H Hasyim Machmud, ayahanda Agung masih hidup. Dia memang tokoh pendidikan dan pernah dianugerahi penghargaan oleh Pemkot Balikpapan.(*)

« Previous Page — Next Page »