BPBD Kukar Kolaborasi Tangani Bencana

TENGGARONG – Curah hujan yang tinggi melanda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam sepekan terakhir di awal April telah menyebabkan banjir di sejumlah titik rawan. Situasi ini menuntut gerak cepat dan keputusan taktis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar. Koordinasi lintas sektor, mulai dari instansi teknis hingga komunitas warga sangat diperlukan .

BPBD Kukar mengaktifkan status tanggap darurat di beberapa kecamatan, terutama di Loa Kulu, Tabang, Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, dan Muara Kaman, Kamis (10/4/2025). Wilayah Jonggon dan Dusun Sentuk menjadi dua titik yang paling terdampak, dengan sejumlah warga harus dievakuasi ke tempat aman.

Kasi Kedaruratan BPBD Kukar, Syaiful Muhammady mengatakan, hal ini bukan hanya tugas BPBD, tapi aksi bersama. Relawan dari PKK, SANTANA, hingga warga setempat turut ambil bagian dalam proses evakuasi dan pelayanan di lapangan.

Aksi cepat yang dilakukan tidak hanya sebatas evakuasi korban banjir. BPBD bersama Dinas Sosial Kukar langsung membuka dapur umum di titik-titik terdampak, memastikan ketersediaan makanan siap saji bagi warga yang terdampak. Dukungan dari komunitas dan organisasi masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam penanganan kali ini.

“Dari bantu dorong kendaraan warga yang mogok, evakuasi balita dan lansia, hingga pendampingan psikososial, semua dijalankan bersama. Ini bukti bahwa solidaritas warga Kukar sangat kuat,” tambah Syaiful.

Meski kolaborasi berjalan intens, tantangan di lapangan masih besar. Keterbatasan peralatan seperti perahu karet, logistik tambahan, serta tenaga lapangan masih menjadi pekerjaan rumah. Terlebih dengan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi belum sepenuhnya mereda.

“Respons awal sudah maksimal, tapi kita tetap butuh dukungan logistik dan teknis. Kami mohon semua pihak terus bergandengan tangan menghadapi kondisi ini,” tutupnya.  (Adv/Diskominfo/Kukar)

IKN Digerayangi Banyak Tikus

Catatan Rizal Effendi

SAYA masih kecewa tak jadi salat Idulfitri di masjid IKN. Soalnya pembangunan masjid itu belum rampung. Masjid IKN bakal menjadi masjid negara menggantikan Istiqlal. Masjid itu didesain oleh perupa Bali I Nyoman Nuarta dengan kapasitas 29 ribu jamaah. Tapi belakangan diperluas lagi  jadi 60 ribu atas usul Ridwan Kamil sebagai kurator.

Tadinya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjanjikan Masjid IKN sudah bisa digunakan untuk salat Id 1 Syawal 1446 Hijriyah. Kenyataannya masjid bernilai hampir Rp1 triliun itu belum rampung. Padahal saya sudah menyiapkan baju koko panjang pesan di Shopee. Seumur-umur baru sekali ini saya punya persiapan khusus menjelang salat Id.

Meski masjidnya belum jadi, IKN sekarang menjadi magnet baru tujuan wisata memanfaatkan libur Lebaran. Mengalahkan pusat-pusat destinasi wisata di Kaltim. Bayangkan, selama 4 hari libur Lebaran, IKN menyedot 64 ribu pengunjung. Pantai Manggar Balikpapan saja hanya didatangi 13 ribu orang.

“Angka 64 ribu itu memang jumlah yang meningkat tajam dibandingkan periode yang sama pada Lebaran tahun lalu,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi.

Wisatawan yang datang tidak saja dari Kaltim, tetapi juga berbagai daerah di antaranya Kalsel, Kalteng, Kaltara, Sulteng, Sulbar, dan Sulsel. Juga dari Jawa dan Sumatera. Bahkan ada juga dari mancanegara di antaranya dari Brunei, Malaysia, Korsel, dan Eropa.

Mereka yang datang dari Balikpapan sudah bisa menikmati jalan tol IKN dan jembatan Pulau Balang. Hanya pulangnya masih tetap lewat Km 38, Samboja. Soalnya jalan tolnya belum rampung secara keseluruhan. Sebagian masih satu jalur dan belum tembus sampai Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

Seminggu sebelum Lebaran, jalan tol IKN dibuka dari Pulau Balang ke Balikpapan. Arus barang dan orang dari Kalsel, PPU, dan Paser ke Balikpapan jadi lancar. Sebagian kendaraan tak perlu menyeberang lewat feri Kariangau.

Pengamat politik Hendri Satrio punya pandangan lain soal kabar banyaknya pengunjung ke IKN. “Setiap kali libur panjang, selalu ada berita IKN dibanjiri wisatawan,” katanya dalam akun media sosial X pribadinya.

Menurut Hendri, terkait IKN memang selalu menarik perhatian apa pun dan bagaimana pun jadinya ke depan. “Memang IKN ini selalu menarik apa pun jadinya nanti,,” ujarnya seperti diberitakan FAJAR.CO.ID.

Di sela kekaguman pengunjung dengan suasana hutan dan bangunan unik IKN, ada juga hal yang mengagetkan. Ternyata di sana banyak tikus. Ini tikus beneran. Bukan “tikus” yang menggerogoti uang negara.

Sejumlah pengunjung melihat langsung banyak tikus berkeliaran di kawasan IKN. Bahkan sempat viral di medsos. “Saya kira banyak monyet di IKN, tahunya banyak tikus,” kata Umi, pengunjung dari Banjarmasin menyindir.

Thomas Umbu tak membantah  banyak tikus di IKN. Dia menyebut ada dua penyebabnya. Pertama, kondisi alam. Maklum dulunya di situ kawasan hutan dan perbukitan. Jadi memang banyak sarang tikus. Kedua, ada juga faktor manusia. Banyak pengunjung yang kurang memperhatikan aspek kebersihan. Buang sampah terutama sisa makanan secara sembarangan. Jadi mengundang tikus berdatangan.

Pihak Otorita sudah mengambil langkah pengendalian. Di antaranya meningkatkan upaya kebersihan, menyebar obat pembasmi dan memasang perangkap di berbagai sudut IKN. “Kami tidak tinggal diam, berbagai langkah preventif dilakukan teman-teman dari yang menangani bidang kesehatan dan kebersihan,” tandas Thomas.

BANTAH IKN MANGKRAK

Di tengah banyaknya kunjungan wisatawan ke IKN, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tiba-tiba bicara isu mangkraknya pembangunan IKN. Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Selama ini isu yang beredar adalah melambatnya mesin pembangunan IKN.

Dalam acara pertemuan dan diskusi dengan para wartawan di Samarinda, Rudy membantah kabar yang menyebutkan  pembangunan IKN mangkrak menyusul adanya pergantian kepemimpinan nasional dari Jokowi ke Prabowo.

Rudy menceritakan pada hari ketujuh Lebaran dia diam-diam singgah ke IKN. “Saya menyaksikan langsung pembangunan IKN tetap berlanjut. Itu juga dilihat dari ribuan orang yang datang ke sana, jadi IKN tetap jalan,” ujarnya.

Gubernur juga mengajak wartawan dan pers datang ke kawasan IKN. Dia memberi petunjuk agar masuk lewat Km 13 Balikpapan kemudian menuju IKN melewati jalan tol dan jembatan Pulau Balang. “Biar bisa lebih detail memberitakan kemajuan yang berlangsung di IKN,” ujarnya.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, Rabu (9/4) lalu datang ke Samarinda. Dia menemui Gubernur Rudy sekaligus melaksanakan rapat koordinasi membahas program pembangunan IKN, baik yang didanai oleh APBN maupun pihak swasta.

Tentu saja juga dibahas memadukan program pembangunan IKN dan pembangunan Provinsi Kaltim. Maklum lokasi IKN ada di Kaltim, sehingga Kaltim, kata Gubernur sangat berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan daerah ini dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Basuki, ada 5 investor baru masuk ke IKN dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun. Rencana groundbreaking bulan April mendatang, sehingga pada semester I tahun 2026 sudah operasional.

Ada rencana seusai Lebaran ini Presiden Prabowo akan berkunjung ke IKN. Kedatangan Prabowo sangat ditunggu. Soalnya sejak dilantik 20 Oktober menggantikan Jokowi, Prabowo belum pernah menginjakkan kaki di IKN.

Ada yang bilang Prabowo tidak menempatkan pembangunan IKN sebagai prioritas utama. Tapi dalam pernyataan lain dia menegaskan IKN akan resmi menjadi ibu kota negara 2029 dan dia sendiri berkantor di IKN mulai 2028. Apa benar? Ya kita tunggu saja realisasinya.(*)

Komite III DPD RI Persiapkan Langkah Advokasi Kasus Perambahan Hutan Pendidikan Unmul

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM – Anggota Komite III DPD RI

KEGEMBIRAAN masyarakat Kaltim di pekan kedua bulan Syawwal 1446 hijriyah terusik dengan sebuah peristiwa. Yakni dirambahnya hutan pendidikan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul) oleh aktivitas penambangan batu bara secara ilegal.

Aktivitas melanggar hukum itu telah merusak lahan seluas 3,26 hektare, tepatnya di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan Fakultas Kehutanan Unmul. Padahal area – dengan luas total 299 hektere tersebut – sejak tahun 1974 telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, riset, dan pendidikan lingkungan.

Di saat pemerintah tengah bahu-membahu mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan Indonesia – sampai mendirikan Sekolah Rakyat – ternyata hutan pendidikan di Kaltim justru digerus oleh tambang, yang sarat kepentingan jangka pendek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saya mengecam keras aktivitas tambang ilegal tersebut. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku; tanpa tebang pilih. Pelaku juga harus mengganti rugi kerusakan lingkungan.

Penegakan hukum secara tegas sangat penting untuk memberikan efek jera dan mencegah berulangnya kejadian serupa, terutama di kawasan pendidikan lingkungan, riset, atau area konservasi lainnya.

Pemerintah juga perlu memaksimalkan pengawasan plus pencegahan – secara serius dan terpadu – agar tidak kebobolan lagi oleh eksploitasi ilegal yang bisa merugikan generasi masa depan. Koordinasi lintas sektor di level pusat dan daerah, terutama dengan penegak hukum, harus diperkuat agar hutan pendidikan dapat dipulihkan dan dijaga secara berkelanjutan.

Pasalnya, pihak Fakultas Kehutanan Unmul mengatakan sudah melaporkan tindakan penyerobotan tersebut, namun belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Belum lagi, pertambangan berpola “hit and run” (gali, ambil, lari) itu telah mengakibatkan longsor di area KHDTK Unmul.

Saya juga mendorong Komite III DPD RI mengawal dan mengadvokasi kasus ini. Saya telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Komite III. In syaa Allah hasil advokasi akan direkomendasikan ke Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI untuk ditindaklanjuti.

Kasus penyerobotan hutan diklat/hutan laboratorium Unmul ini harus menjadi momentum introspeksi bagi semua pihak – terutama Pemprov Kaltim – bahwa komitmen terhadap pelindungan lingkungan dan pendidikan harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

Sebagai putri Kaltim yang menghargai sejarah, perlu saya sampaikan bahwa secara umum lahan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) merupakan hibah dari Haji Adji Pangeran Afloes, mantan Gubernur Kalimantan Barat, yang juga cucu dari Sultan Adji Muhammad Sulaiman. Hibah tersebut memiliki visi jangka panjang untuk dunia pendidikan Kaltim.

Sudah semestinya kita semua bersinergi menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan ruang pendidikan di Kaltim. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu memaksimalkan peran dan kontribusi dalam mengawal pembangunan berkelanjutan; baik dalam sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. (*)

Program Pertanian Pekarangan di Loa Janan Berhasil Panen

TENGGARONG – Program pertanian pekarangan yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuahkan hasil di Kecamatan Loa Janan. Sejumlah warga yang sebelumnya mendapat bantuan bibit cabai kini mulai menikmati hasil panennya.

Menurut Camat Loa Janan, Hery Rusnadi, program ini merupakan bagian dari upaya ketahanan pangan yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kukar. Warga diberikan bibit dan pendampingan agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam.

“Kami ingin masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, hasil panen juga bisa menjadi sumber tambahan ekonomi bagi mereka,” ujar Hery.

Kelompok Wanita Tani (KWT) di Loa Janan turut berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Mereka tidak hanya menanam cabai, tetapi juga mendapatkan pelatihan tentang perawatan tanaman dan teknik panen yang baik.

Hery menjelaskan, harga cabai yang sering naik turun di pasaran menjadi alasan utama program ini perlu terus dikembangkan. Dengan menanam sendiri, warga tidak lagi terlalu bergantung pada fluktuasi harga di pasar.

“Kalau masyarakat bisa menghasilkan sendiri, mereka tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga bisa menjual hasil panen saat harga tinggi,” tambahnya.

Ke depan, pemerintah kecamatan akan terus melakukan pendampingan dan mengajak lebih banyak warga untuk terlibat dalam pertanian pekarangan. Dengan semakin banyaknya partisipasi, diharapkan ketahanan pangan lokal dapat semakin kuat.

“Kami optimis program ini bisa berkembang lebih luas dan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv diskominfo kukar)

 

Kepastian Pemindahan IKN Belum Jelas, Dampak Sosial Sudah Meluas

Oleh: Aji Mirni Mawarni, ST, MM

⁠KEBERLANJUTAN pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) ibarat buah simalakama. Jika pembangunan dilanjutkan, perlu dana yang sangat besar. Sedangkan keuangan negara sedang defisit dan pemerintah pusat memberlakukan plus mewajibkan efisiensi besar-besaran di semua lini.

Pada sisi lain, ketika pembangunan tidak dilanjutkan, maka kawasan yang telah dibangun megah dengan dana puluhan triliun itu – pada tahap pertama – bakal mangkrak. Berbagai “investasi” yang ditanamkan para pemodal swasta juga bakal berujung ketidakjelasan.

Dalam situasi ini, sangat dibutuhkan kejelasan dan ketegasan pemerintah. Kapan pusat pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke IKN di Kaltim? Kapan roda pemerintahan mulai berjalan di Kota Nusantara? Bagaimana strategi penganggaran untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN?

Bilamana sikap pemerintah hanya seputar “pada saatnya pemerintahan akan berjalan di IKN ketika semuanya sudah siap”; tentu hanya menjadi pernyataan yang tak memberi kejelasan. Dibutuhkan kepastian agar agenda strategis pemindahan IKN RI bisa bergulir lebih mulus.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI medio Februari 2025, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan progress pembangunan IKN telah mencapai 68,6 persen. Dalam pembangunan tahap I, terdapat 109 paket pekerjaan fisik.

Rinciannya; 5 paket dalam proses lelang, 49 paket proses konstruksi, dan 55 paket sudah selesai. Proyek yang dikerjakan pada periode 2022-2024 ini menghabiskan anggaran Rp89 triliun dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Proyek IKN juga sudah resmi masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto periode 2025-2029. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Pembangunan IKN bakal dilaksanakan Otorita IKN, Kementerian PU, Kementerian BUMN, serta instansi swasta.

Terkait anggaran, Kepala OIKN mengatakan bentuk dukungan Presiden RI terhadap pembangunan IKN yakni penambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya.

Kepala OIKN mengungkapkan, dalam rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN, 21 Februari 2025, Presiden Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

Di tengah berbagai dinamika, ternyata berbagai dampak sosial sudah terasa di kawasan IKN. Secara khusus saya telah berdiskusi dengan pihak Dinas Sosial Kaltim dan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) terkait dampak sosial Pembangunan IKN.

Data yang saya terima; pertama, telah terjadi peningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS di sekitar IKN. Kebanyakan merupakan kalangan anak-anak muda. Kemungkinan peningkatan itu diduga kuat karena faktor praktik prostitusi di sekitar IKN.

Kedua, ⁠meningkatnya jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), terutama dari kalangan pendatang. Mereka datang ke Kaltim dengan ekspektasi tinggi mendapatkan pekerjaan. Ternyata, tidak ada pekerjaan yang berhasil didapat. Tercatat sekitar 200-an ODGJ yang sudah dipulangkan ke daerah asalnya.

Ketiga, p⁠erlu diantisipasi serius terkait ASN yang pindah ke IKN tanpa membawa keluarganya. Pasalnya, sangat rentan terjadi perselingkuhan. Dalam kondisi rawan, alih-alih mengharapkan kinerja baik; justru kondisi sebaliknya yang terjadi imbas hancurnya tatanan keluarga. Diketahui, para pegawai OIKN sudah berkantor di IKN tanggal 3 Maret 2025 lalu.

Saya selalu meyakini, bilamana niat baik dijalankan secara baik, maka pasti hasilnya akan baik. Namun melihat dinamika kondisi IKN yang seperti ini, yang jadi berpikir introspektif mendalam: apakah niat pemerintah pusat memindahkan IKN ke Kaltim sudah benar dan kuat? Apakah proses legislasinya sudah benar? Apakah pembangunan IKN sudah dilakukan sungguh-sungguh? Saya yakin waktu akan menjawabnya secara gambang.*

*) Aji Mirni Mawarni ST MM – Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Kaltim

« Previous Page — Next Page »