Gaul Humanis Kajati Kaltim

Catatan Rizal Effendi

DALAM urusan penegakan hukum aparat kejaksaan memang tegas. Tapi tak berarti tak ada lagi karakter humanis. Itu yang ditunjukkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Hari Setiyono, SH, MH. Di tengah tugasnya yang berat dan strategis, dia masih sempat menyalurkan hobinya  menyanyi sekaligus menghibur orang lain.

Selasa malam (25/7) kemarin, dia menghadiri launching buku “Bu Mei untuk  Kalimantan Timur” di Baritone Café & Lounge, Sidodadi Samarinda. Kajati datang bersama sang istri, Ibu RR Etty Meiriani. Juga buah hati mereka, Ananta Adhyaksa H dan Inesya W.

Hadir juga Wagub Kaltim Hadi Mulyadi dan sejumlah tokoh di antaranya Zairin Zain, Rudi Meru, dan Hj Aminah Amins, istri mantan wali kota Samarinda Drs Achmad Amins serta Siti Rahmawati Isran, anak kedua Gubernur Isran Noor.

Sesuai dengan judulnya, itu buku milik Bu Mei atau lengkapnya Dr Hj Meiliana, SE, MM, yang sekarang ini menjadi  ketua Tim Pelaksana Percepatan Kerjasama Pengembangan  Strategis Kepariwisataan Kepulauan Maratua dan komisaris utama (Komut) PT Jamkrida Kaltim. Bu Mei purnatugas dari PNS dengan jabatan terakhir Pj Sekdaprov Kaltim tahun 2019.

Buku setebal 82 halaman itu, memuat sebagian perjalanan hidup dan karier Bu Mei. Mulai berkiprah di dunia pemerintahan, di berbagai organisasi sampai niatnya ingin berjuang meraih kursi  di Karang Paci, menjadi anggota DPRD Kaltim pada Pemilu 2024.

“Wah, Ibu Mei mendahului buku saya di-launching. Selamat dan saya salut Bu Mei memang salah satu tokoh perempuan di Kaltim yang tak kenal lelah dalam berkarya dan menjadi inspirasi kita,” kata Wagub Hadi, yang tanggal dan bulan kelahirannya sama dengan Bu Mei, kecuali tahunnya. Mereka sama-sama dilahirkan di Samarinda. Bu Mei tanggal 9 Mei 1959, sedang Hadi 9 Mei 1968. Terpaut 9 tahun.

Kajati juga memuji perjalanan karier Bu Mei yang dtuangkan dalam  buku “Bu Mei untuk Kalimantan Timur.” Apalagi salah satu bagian tulisan dari buku tersebut menceriterakan pertemanan Bu Mei dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan beberapa pejabat di lingkungan Kejagung termasuk dengan Hari Setiyono sendiri.

“Buku yang menarik. Salut dengan semangat kerja yang tak kenal lelah dari Bu Mei. Ini  saya jadikan role model bagi saya dan jajaran  Kejaksaan Tinggi Kaltim,” katanya bersemangat.

Pak Hari dilantik menjadi Kajati Kaltim pada hari Selasa, 7 Februari 2023  bersama 28 pejabat lainnya oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di gedung utama Kejagung Jakarta. Dia menggantikan pejabat sebelumnya  Deden Riki Hayatul Firman, yang memasuki masa purnabakti.

Hari mengaku “pulang kampung” karena sebelumnya ia pernah bertugas sebagai Asisten Pembinaan di Kejati Kaltim tahun 2007-2010. Selepas bertugas dari Samarinda, dia pernah ditempatkan sebagai kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) dan direktur Pembangunan Pengamanan Strategis Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) di Kejagung RI.

Tugasnya di Kaltim berorientasi pada 3 pesan dan amanat yang disampaikan Jaksa Agung. Pertama, bersinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Kaltim. Kedua, akselerasi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah hukum yang menjadi kewenangan Kejati Kaltim. Dan ketiga, mengawal penanganan perkara yang taat prosedur.

Berkaitan dengan penanganan masalah rasuah, Hari Setiyono menegaskan dia berpedoman  pada arahan Presiden Jokowi dan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kejaksaan lebih fokus pada upaya pencegahan korupsi, selain juga penindakan.

“BENTO BARU”

Peluncuran buku “Bu Mei untuk Kalimantan Timur” berlangsung meriah ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bu Mei. Tumpeng itu dipesan dari  Desy Nataliyana, putri mantan ketua Bappeda Kaltim Asli Amin era Gubernur HM Ardans, SH.

Di masa pensiun Pak Asli Amin sempat buka restoran Kutai, Warung Selera Acil Inun di Jl HM Kadrie Oening. Sayang belakangan tutup padahal sangat digemari terutama masakan berbahan ikan-ikan air tawarnya seperti haruan, baung, dan lais. “Desy mau buka lagi bulan depan, nanti kita undang ya? Namanya Warung Khas Kutai Acil Inun di Jl Kalian 100,” kata Desy bersemangat.

Ada juga kiriman buket bunga dari sahabatnya, Bu Awi, putri Ambo Dalle dari PT Kams Travel. “Selamat atas peluncuran buku Bu Mei,” katanya. Ucapan yang sama juga dari anggota Ganbatte, kelompok kongkow-kongkownya.

Secara khusus Bu Mei menyerahkan bukunya kepada Wagub, Kajati,  Zairin, Ibu Aminah, dan Rahmawati, yang akrab dipanggil Rahmi. Buku itu dibawa oleh Andi Natasya Priyanka Jonsen Simanjuntak, Putri Indonesia Kaltim 2023. “Saya juga suka menulis,” kata Priyanka, yang sempat masuk 15 besar pemilihan Putri Indonesia di Jakarta.

“Alhamdulillah buku saya sudah banyak yang pesan,” kata Bu Mei. Termasuk dari Pak Kajati, Direktur RSKD Balikpapan dr Edy, Kepala SKK Migas Pak Azhari dan Sekda PPU. “Yang mau beli bisa juga datang ke Toko Buku Aziz dan Toko Bagus Samarinda,” tambahnya.

Yang menarik, Bu Mei, Wagub, dan Kajati bersama istri bernyanyi habis-habisan. Terkadang bersama dan ada juga menyanyi masing-masing. Undangan tak menyangka Kajati benar-benar jago menyanyi dan gaul dengan lagu yang dibawakan.

Predikat “bentonya” Kaltim kepada Bu Mei agaknya bisa bergeser.  Sebab, Pak Hari juga piawai menyanyikan lagu milik Iwan Fals itu.  “Wah, ada Bento baru di Kaltim,” kata Bung Syafril Teha Noor (STN), wartawan dan seniman yang terlibat dalam penyusunan Buku Bu Mei bersama Sjarifuddin Hs, Suhartono, dan Romdhon.

Lagu lain yang dibawakan Kajati termasuk juga I saw her standing there dari The Beatles dan Neng Geulis, yang dikenal sebagai lagu Sunda. Sedang Wagub membawakan beberapa lagu andalannya termasuk lagu Batak Sai Anju Ma’au dan  Anak Sekolah-nya Chrisye. Bu Mei membuka dengan lagu hits Chrisye “Andai Aku Bisa,” yang belakangan dipopulerkan lagi oleh Tulus. Sementara Bu Kajati seru juga dengan menyanyikan “Cantik”-nya Kahitna.

Mereka diringi grup musik Starkustik dengan vokalisnya Irma. “Mereka sering mengisi live music di café kami,” kata owner Baritone, Ira Nindya Ramadhan, keponakan Bu Mei.

Kajati Hari Setyono mengatakan, dia sekarang ini lagi menghidupkan beberapa kegiatan olahraga di lingkungan kejaksaan di antaranya olahraga tenis, golf, dan sepeda. “Di kantor ada dua lapangan tenis,” katanya. Dia baru saja menggelar turnamen tenis veteran. “Saya sempat berpasangan dengan Abdul Kahar Mim, alhamdulillah menang,” katanya bersemangat.

Kahar adalah mantan petenis nasional kelahiran Samarinda. Prestasinya cukup mentereng. Pernah juara PON tahun 1989 dan sebelumnya meraih medali emas pada SEA Games 1987. Dia pernah dihadapkan dengan petenis juara dunia Jerman, Boris Becker.

Dulu tenis dan golf  sempat berkembang pesat di lingkungan Kejati Kaltim. Terutama pada era Pak Andhi Nirwanto menjadi Kajati Kaltim tahun 2006 dan juga Pak Monthe. Selepas dari Kaltim, Pak Andhi sempat menjadi Kajati DKI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Wakil Jaksa Agung 2013. Sepertinya pada era Pak Hari, kegiatan olahraga dan nyanyi bangkit kembali. “Biar bekerjanya tetap semangat dan sarat prestasi,” tandasnya memotivasi.(*)

 

Rekor “Kakak” Pecah di GBK

Catatan Rizal Effendi

PARTAI NasDem memecahkan rekor. Ratusan ribu “kakak-kakak” berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (16/7). Mereka adalah kader NasDem dari seluruh penjuru Tanah Air, yang menyatukan tekad dalam Apel Siaga Perubahan (ASP) menyambut Pemilu dan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Dalam pergaulan keluarga besar Partai NasDem semua kader mulai yang di bawah sampai  Ketua Umum Surya Paloh (SP) dipanggil “kakak.” Tidak ada di partai lain. Itu adat Nasdem mempererat tali persaudaraan dan membuat tidak ada kader yang merasa direndahkan.

Dalam Rakernas Partai NasDem beberapa tahun lalu, Presiden Jokowi malah memanggil SP dengan sebutan “Kakanda.”  Dalam kamus KBBI dijelaskan bahwa kakanda adalah panggilan lebih hormat atau lebih mesra dari kakak.

Yang menarik ASP  digelar persis pada hari ulang tahun ke-72 kakak SP. Ia dilahirkan di Banda Aceh, 16 Juli 1951. Karena itu ketika tiba di GBK, SP disambut grup band Jamrud dengan lagu “Selamat Ulang Tahun.” Sangat meriah. SP tampak bahagia dan surprised didampingi sang istri, Rosita Barack, yang akrab dipanggil Mamitha.

Mamitha ada hubungan darah dengan Kaltim. Dia orang Samarinda. Ayah ibunya, pasangan Omar Barack dan Aisyah pengusaha besar yang tinggal di kampung HBS, Pasar Pagi. Mamitha adalah tante dari Reino Barack, suami  artis populer Syahrini.

SP dan Rosita menikah pada tahun 1984 dan memiliki seorang anak semata wayang bernama Prananda Surya Paloh. Prananda ikut memegang peranan penting di Partai NasDem. Selain menjadi ketua Garda Pemuda, dia juga ketua Koordinator Pemenangan Pemilu Partai NasDem 2024.

Sebelum ke GBK, SP sudah dicegat seribu kader dan relawan di NasDem Tower.  Mereka membawa 72 tumpeng berisi aneka penganan khas Indonesia. Ada juga datang ibu-ibu majelis taklim menyanyikan “Mabruk alfa mabruk” diiringi musik rebana. SP juga menerima gelar “Guru Rakyat” atas keberanian dan keteladanannya menjaga demokrasi Indonesia dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI)

“Ya Allah Yang Maha Menerangi, berikanlah usia yang panjang, beri kesehatan sempurna, berilah hati yang bahagia kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, yang hari ini memperingati miladnya yang ke-72,” kata Anies, yang datang ke SP juga bersama istri, Hj Fery Farhati Ganis.

“Selamat ulang tahun, Kakak SP. Kami adalah anak-anak Bapak. Kami tegak lurus di barisan Bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak atas keputusan yang sudah diambil. Karena ini adalah kewajiban kami sebagai kader,” tandas Ahmad Ali, wakil ketua umum Partai NasDem sebagai koordinator ASP.

PAKAI SERAUNG

Di tengah warna biru yang meronai sekujur GBK, juga hadir kader NasDem dari Kalimantan Timur (Kaltim). Ketika tampil di acara defile, semua menggunakan seraung Dayak. Ketua Umum DPW Isran Noor yang juga gubernur Kaltim tidak bisa hadir karena melakukan kunjungan kerja ke Belanda. Tapi sejumlah pengurus lainnya turun ke lapangan di antaranya sekretaris Fatimah Asyari, Wakil Ketua Bappilu Syarifuddin Tangalindo dan Ketua DPW Garda NasDem Celni Pita Sari.

Sejumlah ketua DPD juga datang. Di antaranya Ketua DPD Balikpapan Ahmad Basir, Ketua DPD PPU Nanang Ali, dan Ketua DPD Samarinda H Joha Fajal. Ada juga beberapa bacaleg, Nabil Said Amin (bacaleg DPR RI), Andi Burhanuddin Solong (bacaleg DPRD Kaltim), Aco Kamaruddin (bacaleg DPRD Kaltim Balikpapan), H Syahabudin (bacaleg DPRD Kaltim dapil Kukar) serta bacaleg lainnya dari kabupaten dan kota.

Di kursi undangan VIP, selain kehadiran Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, yang  menarik soal kehadiran ada 3 “utusan khusus” Partai Golkar yaitu Ketua DPP Christina Aryani, Ketua Bakumham Supriansa dan Waketum Rizal Mallarangeng. “Beri tepuk tangan atas kehadiran mereka,” kata SP.

“Itu biasa saja, karena Bang Surya alumnus Golkar. Pak Prabowo juga alumnus Golkar,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditanya wartawan. “Kehadiran kami sebagai bentuk penghargaan atas undangan yang dilayangkan Partai NasDem,” ujar Christina.

Ketika diminta menyampaikan pidato politiknya, Anies Baswedan membuat kejutan. Sebab, sebagian besar disampaikan dalam bentuk doa. Anies berdoa agar Partai NasDem dan dirinya dilindungi dari kedengkian dan kezaliman, serta tak menjadi sasaran fitnah.

“Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, Yang Mahakuat, dalam perjalanan ke depan lindungi kami dari kedengkian dan kezaliman, jangan jadikan kami sasaran fitnah, sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan, limpahkanlah kesabaran kami dan teguhkanlah pendirian kami,” ujarnya dengan khusyuk.

Dia juga mendoakan bangsa Indonesia mulai rakyat sampai pemimpinnya termasuk para penyelenggara negara, aparat sipil, penegak hukum, tenaga pendidikan dan kesehatan juga anak-anak mendapatkah berkah dalam mengatasi berbagai persoalan tugas dan hidup.

Anies juga berdoa untuk kedamaian. “Ya Allah lindungi masyarakat kami, jadikan kampung kami kampung yang rukun, jadikan desa kami desa yang guyub yang saling menolong saling melindungi. Jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat bukan sebagai pemisah,” ujarnya.

Ada juga bagian doa Anies bagi mereka yang berutang. “Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, Yang Maha Melepas, dan Maha Mencukupkan, berikan kepada kami yang sedang terlilit utang, baik utang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir, kami berlindung kepada-Mu dari lemah dan sedih, dari lemah dan malas dari lilitan utang dan penipuan serta tindakan kesewenang-wenangan,” katanya.

Sementara itu dalam orasi politiknya, ada beberapa hal penting disampaikan Kakak SP. Mulai soal hilangnya budaya gotong royong, soal revolusi mental era Jokowi yang belum berhasil sampai alasan mendukung Jokowi dan memilih Anies Baswedan menjadi capres 2024.

Dia menyebut bangsa Indonesia kini semakin jauh dari budaya kegotongroyongan dan berubah menjadi bangsa yang individual, pragmatis, dan penuh kepura-puraan.

Revolusi mental yang digerakkan Presiden Jokowi senapas,  sebangun, dan sejalan dengan misi gerakan perubahan atau restorasi Partai NasDem. “Tapi sayang seribu kali sayang, sayang seribu kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani yang kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki?” kata SP.

Dalam bagian lain dia menegaskan bahwa Partai NasDem konsisten mendukung Anies karea dianggap sosok yang menghormati pluralisme. “Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan, pluralisme yang kita hargai bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktik kehidupan yang nyata,” tandasnya.

Pluralisme diartikan orang sebagai paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan atau memperbolehkan kelompok berbeda itu tetap menjaga keunikan budayanya sebagai ciri khas masing-masing.

Sehari setelah gelar ASP, di Istana berlangsung reshuffle kabinet. Yang menarik, sorenya Surya Paloh diterima Presiden Jokowi. Sudah lama mereka tidak bertemu. “Mungkin hari Senin hari baik sehingga saya diundang ke Istana,” jelasnya.

Di tengah suasana perbincangan yang tidak terlalu formal itu, SP mengakui Jokowi sempat menanyakan sosok cawapres dari Anies Baswedan. Dia menjelaskan bahwa sosok cawapres masih berada di genggaman Anies. Tidak tertutup kemungkinan juga bakal ada pertemuan antara Jokowi dan Anies.

Sebelum berangkat ke Istana, pagi-pagi SP sudah berada di NasDem Tower. Sejumlah kader NasDem dari berbagai daerah yang datang ke sana termasuk dari Balikpapan sempat bertemu. “Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kakak SP, semoga sehat dan terus memimpin kami,” kata Ahmad Basir.(*)

“Perang” Baru di  Sidrap

Catatan Rizal Effendi

SIDRAP itu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Lengkapnya, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan ibu kotanya Pangkajene Sidenreng. Wilayahnya yang berbatasan dengan Enrekang, Barru, Parepare, dan Pinrang dikenal dengan kincir anginnya yang menghasilkan tenaga listrik 75 megawatt.

Tapi nama Sidrap juga ada di Kalimantan Timur (Kaltim). Meskipun wilayahnya hanya setingkat dusun atau kampung, yang letaknya di antara Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan Kota Bontang. Mungkin juga nama itu diberikan oleh orang-orang Sidrap yang merantau ke sana. Sesekali memang ada makanan khas Sidrap, nasu palekko.

Yang menarik, kampung Sidrap itu menjadi pusat sengketa batas wilayah di antara dua daerah tingkat dua tadi. Perselisihan itu berlangsung cukup lama. Sekitar 18 tahun, yakni sejak 2005. Bayangkan. Dan selalu memuncak jika menjelang Pemilu terutama pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemantiknya tiada lain karena berkaitan dengan urusan hak pilih warganya.

Waktu Pilkada serentak 2020 termasuk pemilihan wali kota (Pilwali) Bontang dan pemilihan bupati (Pilbup) Kutim, sebagian besar warga Sidrap ikut mencoblos ke TPS Bontang bukan ke TPS di Kutim. Meski wilayahnya secara resmi berada di Kutim.

Sidrap memanas lagi pekan ini menyusul keputusan Pemerintah Kota Bontang menggandeng kuasa hukum Hamdan Zoelva  melakukan gugatan  ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) untuk memenangi perebutan Kampung Sidrap.

Hamdan Zoelva atau lengkapnya Dr Hamdan Zoelva, SH, MH adalah ketua MK periode 2013-2015. Orang semua tahu dia tokoh hukum dan politik yang sudah malang melintang dengan profesinya. Karena itu gugatan yang dilakukan Pemkot Bontang tidak main-main. Apalagi APBD Pemkot Bontang menyisihkan anggaran Rp 3,7 miliar untuk menyukseskan gugatan tersebut.

Menurut Kabag Hukum Pemkot Bontang Saifullah, pihaknya juga menyiapkan 165 dokumen untuk memperkuat data dalam memenangkan gugatan. Dokumen itu mereka serahkan kepada Hamdan Zoelva, yang telah ditunjuk sebagai kuasa hukum.

Penunjukan Hamdan Zoelva ditandai dengan penandatanganan surat kuasa dari Pemkot Bontang yang berlangsung di kediaman resmi Wali Kota Bontang Basri Rase, Minggu (9/7) lalu. Basri Rase bersama  Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan  menandatangani surat kuasa tersebut lalu menyerahkan kepada Hamdan Zoelva.

“Apa pun hasilnya nanti, Pemkot Bontang siap menghargai keputusan hukum. Tapi kita percaya Pak Hamdan sudah berpengalaman. Kita minta doa dari masyarakat Sidrap, agar hasilnya sesuai harapan kita semua,” kata Basri bersemangat.

Hamdan sendiri menegaskan, mereka akan melakukan dua gugatan sekaligus. Satu ke MK berkaitan dengan gugatan judicial review terhadap perundang-undangan tapal batas. Yang kedua ke MA terkait Permendagri yang menetapkan tapal batas Sidrap.  “Kita meyakini gugatan ini memberikan hasil yang terbaik bagi Bontang dan Sidrap,” jelasnya.

Dia memperkirakan keputusan hukum tentang Kampung Sidrap turun sebelum akhir tahun 2023, sehingga kepastian statusnya sudah jelas sebelum Pemilu serentak Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris mendukung penuh gugatan tersebut. Maklum dia tinggal di Kampung Sidrap tapi memiliki KTP Bontang. “Kami merasakan sulitnya mendapat dukungan pembangunan seperti pembangunan jalan, kesehatan dan pendidikan dari Pemkot Bontang karena terbentur regulasi dari Pemkab Kutim,” jelas politisi Gerindra ini.

Dalam beberapa kali pertemuan di tingkat provinsi, hampir disepakati kalau Kampung Sidrap masuk wilayah Bontang. Pada bulan Oktober 2021 lalu, Gubernur Isran Noor pernah menyatakan bahwa  Sidrap memang layak masuk wilayah Bontang. Pemprov Kaltim juga sudah bersurat ke Mendagri.   “Jadi tidak ada alasan lagi bagi Kutim menghalangi proses pemindahan status wilayah,” jelasnya.

Menurut Gubernur, secara geografis Kampung Sidrap lebih dekat dengan kota Bontang. Karena itu wajar kalau masuk ke wilayah tersebut. “Kasihan masyarakat kalau mengurus administrasi harus pergi jauh ke Kutim,” ujar mantan bupati Kutim tersebut.

KUTIM NGOTOT LAGI

Pemkab Kutim yang tadinya hampir menerima kesepakatan itu, belakangan berubah lagi. Terutama karena reaksi yang keras dari tokoh dan masyarakatnya. “Kita yang memperjuangkan Sidrap lepas dari Taman Nasional Kutai (TNK), jadi tidak bisa Bontang seenaknya mengambil wilayah tersebut. Kalau pertimbangannya faktor kedekatan, sekalian aja ambil Kecamatan Teluk Pandan,” sindir warga Kutim, Irwan.

Ketua DPRD Kutim Joni juga menegaskan, secara hukum kampung Sidrap merupakan bagian wilayah Kutim. Itu sesuai dengan Permendagri No 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Wilayah antara Kota Bontang dengan Kutim dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Karena itu kami tetap mempertahankan Kampung Sidrap, yang telah disepakati bersama dan dikuatkan oleh Permendagri tadi, kecuali ada keputusan lain,” jelasnya.

Dalam Permedagri itu ditegaskan, Kampung Sidrap seluas 164 hektare masuk wilayah Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutim.

Pada awalnya sesuai data Disdukcapil Kutim, hanya ada 4 RT di wilayah Sidrap. Karena itu statusnya  disebut dusun. Namun belakangan wilayah tersebut dimekarkan menjadi 7 RT.  dan berubah menjadi Kampung Sidrap.

Yang unik, sejumlah warga Sidrap memegang KTP Bontang. Sesuai data 2010, diketahui sudah ada 2.000 jiwa warga Sidrap mencatatkan diri sebagai warga Bontang dan melakukan perekaman E-KTP Bontang. Angka ini sudah pasti bertambah dan diperkirakan jumlah lebih 3.000 orang.

Sekkab Kutim Trisno menyatakan mustahil Kampung Sidrap  bisa masuk ke wilayah Bontang. “Kita merasa tidak ada permasalahan batas antara Kutim dan Bontang. Yang ada masalah ekonomi dan politik,” tandasnya.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan, pihaknya tidak akan melepas wilayah Sidrap ke Pemkot Bontang. Dia berpatokan dengan Permendagri No 25 Tahun 2005 tentang penentuan batas wilayah Bontang, Kutim, dan Kukar. “Warga Sidrap harus menyadari kalau wilayahnya ada di Kutim. Kita juga siap membangun Sidrap,” tandasnya.

Menyaksikan “perang” perebutan wilayah Sidrap, saya jadi teringat perseteruan Pemkot Balikpapan dengan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) dalam perebutan wilayah Kelurahan Mentawir.     Untunglah sengketa itu berakhir damai, meski sempat ada gugatan juga dari PPU ke MA.

Seorang teman kirim pantun kepada saya. “Dari Sidrap sampai Mentawir. Jangan lupa beli sirap dan kecipir. Kalau Bontang dan Kutim tak saling cibir. Urusan Sidrap insya Allah akan manis berakhir.”(*)

Sarapan Pagi Bersama Pak BTP

Catatan Rizal Effendi

ALHAMDULILLAH saya bisa sarapan pagi (sarpi) dengan Komisaris Utama (Komut) Pertamina Ir Basuki Tjahaya Purnama (BTP) di restoran Four Points by Sheraton Hotel Balikpapan, Selasa (11/7) pagi. Kebetulan BTP yang akrab dipanggil Pak Ahok lagi kunjungan kerja ke daerah ini sejak sehari sebelumnya.

“Saya datang ke Balikpapan untuk mengecek seluruh aset Pertamina,” katanya kepada saya. Tapi dia juga berkunjung ke lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara. “Ya ke IKN juga berkaitan dengan rencana pembangunan atau pemindahan kantor pusat Pertamina,” tambahnya.

Saya tak mengira BTP berkenan mengundang saya sarpi bersama. Lewat WA sudah saya jelaskan saya tidak lagi menjabat wali kota Balikpapan sejak 31 Mei 2022. “Ya saya tetap ingin bertemu,” katanya menegaskan.

Karena itu ketika bertemu BTP, saya langsung menyerahkan buku pertama saya yang berjudul “Bukan Pak Wali Lagi.” BTP sangat mengapresiasi saat menerima buku saya.  Apalagi salah satu tulisan di buku itu tentang Rumah Sakit Pertamina Balikpapan (RSPB) dalam penanganan Covid-19 tahun 2021. Saya sempat minta dukungan BTP  melengkapi fasilitas kesehatan RSPB mengingat banyaknya pekerja Pertamina terserang wabah tersebut.

Ketika tahu saya akan diterima BTP, beberapa orang di sekeliling saya berebut ingin ikut. Ada Pak Zen, yang bergerak di usaha transportasi. Ada Hirson, pengacara muda. Ada Ken, putra sulung almarhum Johny Ng, mantan anggota DPRD. Ada Mardi yang sudah lama bermimpi ingin ketemu Pak Ahok. “Alhamdulillah mimpi saya kesampaian,” katanya bangga luar biasa. Yang ketinggalan Vibra dan Rizal, yang namanya mirip nama saya.

BTP tidak menolak ketika saya ajak mereka. “Ayo kita sarapan pagi bareng,” katanya penuh keramahan. Padahal menurut informasi, BTP juga ditunggu sarpi dengan pimpinan Pertamina lainnya di Balikpapan. Saya merasa mendapat kejutan karena dia secara khusus menyediakan waktu untuk saya. Tepat pukul 07.00 pagi saya sudah berada di Four Points.

Hampir satu jam kami berdialog. BTP hanya didampingi sekretarisnya Mba Priska. Bicaranya seperti biasa blak-blakan.  Dia komit bekerja dan mengabdi untuk kepentingan rakyat dan negara. “Gaya bicara beliau seperti kita lihat selama ini di layar TV, tak berubah,” kata Ken, pengusaha muda yang juga ketua Persatuan Bola Basket (Perbasi) Balikpapan.

Kepada BTP, saya jelaskan ada empat wilayah di Kaltim yang sangat berjasa untuk Pertamina atau Indonesia. Selain Balikpapan yang dikenal dengan kilangnya, ada juga Samboja dan Senipah (Sanipah) di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) dan Sanga-Sanga di wilayah Kota Samarinda.

“Dulu di tahun 60 dan 70-an, kalau kita ingin mandi di kolam renang atau nonton di bioskop  gratis ya pergi ke Sanga-Sanga atau Samboja,” kata saya. Itu bagian dari fasilitas untuk pekerja Pertamina sejak zaman BPM (Batavia Petroleum Maatschappij). Saya pernah tinggal di Samboja, ketika ayah saya menjadi guru SD di sana.

Di Senipah itu ada namanya daerah Sigagu. Kata orang itu berasal dari kata Chicago, kota di Amerika Serikat (AS). Mungkin karena di situ ada perusahaan minyak dan gas bumi asal AS, Vico Indonesia dan Total E&P Indonesie dari Prancis.  Setelah diambil alih, sekarang pengelolaannya oleh Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

Di Sanga-Sanga ada sumur minyak Louise 1 yang sudah berumur 126 tahun. Itu sumur minyak pertama yang mulai beroperasi 20 Februari 1897. Sumur itu ditemukan oleh ahli pertambangan Belanda, Ir Jacobus Hubertus (JH) Menten tahun 1889, yang mengepalai pemboran. JH Menten juga yang menemukan sumur Mathilda di Balikpapan, 10 hari lebih cepat dari Louise 1. Mathilda adalah nama anak perempuan dia.

Menyinggung aset-aset Pertamina di Balikpapan, saya menunjuk ratusan bahkan ribuan rumah warga di atas tanah Pertamina seperti di Gunung Pipa, Muara Rapak. Juga kompleks Banua Patra dan Lapangan Merdeka serta lapangan golf di Gunung Bakaran, dekat Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan.

“Kalau tidak berada di ring 1 sebaiknya kawasan Gunung Pipa diserahkan ke Pemkot atau dijual kepada masyarakat.  Biar ada kepastian hukum bagi semua pihak. Baik juga untuk Pertamina,” kata saya kepada BTP. Jalan di kawasan ini sebagian sudah rusak, tapi Pemkot tak bisa ikut memperbaiki karena bukan asetnya.

Menurut saya, kompleks Banua Patra yang diresmikan oleh Dirut pertama Pertamina  Ibnu Sutowo tahun 1970 dan lapangan golf Gunung Bakaran sangat perlu direnovasi dan dikelola secara profesional. Kalau perlu dikerjasamakan dengan pihak swasta. Karena letaknya yang sangat strategis dan punya nilai komersial terbilang tinggi.

Saya juga menyinggung soal kelangkaan LPG 3 kg dan solar subsidi. Meski kuotanya ditetapkan Pemerintah dan DPR, tetap saja Pertamina yang disorot. “Yang tidak enaknya orang mengaitkan dengan keberadaan kilang Pertamina di Balikpapan. Jadi kaya tikus mati di lumbung padi,” kata saya.

Entah kebetulan atau tidak, warga ramai berdatangan kemarin, karena ada operasi pasar gas LPG 3 kg di Baru Ulu, Balikpapan Barat, Gunung Bahagia Balikpapan Selatan, dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara. Harganya sesuai HET, Rp 19 ribu per tabung. Tidak seperti hari sebelumnya ada yang sampai dijual Rp 35 ribu.

BTP sendiri sebenarnya tidak terlalu setuju dengan pola BBM bersubsidi. Karena selalu bias akibat disparitas harga yang mencolok. Semua orang ingin memanfaatkan padahal dia punya kemampuan di atas itu. Juga muncul berbagai spekulan. Karena itu perlu pola lain yang lebih efektif.

PINDAH KE BALIKPAPAN

Seperti dijelaskan kepada wartawan setelah bertemu Wali Kota Rahmad Mas’ud, BTP juga bercerita kepada saya tentang rencananya memindahkan kantor pusat Pertamina dari Jakarta ke Balikpapan.  Setidaknya ada tiga pertimbangan yang sangat realistis.

Pertama, sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang memindahkan semua kantor pemerintahan ke IKN sebelum 17 Agustus 2024, kedua karena sebagian besar wilayah operasi Pertamina berada di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Dan ketiga, pertimbangan ekonomis.

Dia menceritakan sebagian kantor pusat Pertamina di Jakarta dilakukan dengan menyewa. Tidak kurang 92 ribu meter persegi dengan nilai Rp 328 miliar. “Kalau pindah ke Balikpapan selain hemat juga terjadi pemerataan pembangunan. Bukankah Presiden menginginkan seperti itu?” katanya.

Menurut BTP, rencana ini sudah mendapat dukungan dari Wali Kota. Dia juga menyinkronkan dengan rencana pembangunan coastal road. Pada masa saya masih menjabat wali kota, memang ada satu segmen yang tidak dilelang Pemkot. Bisa jadi itu  dijual atau disewakan untuk kantor Pusat Pertamina. “Wah kalau dilakukan reklamasi bisa kayak Ancol. Ada hotel, ada teluk dan bangunan. Luar biasa,” ujarnya.

Tempo hari coastal road sepanjang 5 kilometer itu rencananya disambung dengan jembatan tol antara Nipah-Nipah, PPU dengan Lapangan Merdeka. Ketinggian jembatan 50 meter dari permukaan laut. Belakangan karena ada IKN, maka ketinggian jembatan itu ditinjau kembali. Selain jembatan Pulau Balang, jembatan tol itu sangat penting untuk mengurangi tekanan penduduk di Balikpapan.

Kepada BTP, saya juga mengajukan usul alternatif lain. Kantor Pusat Pertamina bisa juga dibangun di kawasan Samboja atau Senipah. Karena itu juga di tepi pantai dan berada di tengah-tengah ladang operasi minyak mentah dan gas Blok Mahakam. Juga dekat dengan kawasan IKN. Hanya sekitar 45 km dari Balikpapan.

BTP tanggal 29 Juni lalu genap berusia 57 tahun. Yang menarik dia lahir di Manggar, Belitung Timur. Kawasan Manggar juga ada di Balikpapan. Tepatnya di Kecamatan Balikpapan Timur arah ke Samboja. Jadi kalau BTP pindah ke Balikpapan, boleh juga disebut pulang ke kampung halaman.

Saya sengaja dalam tulisan ini banyak menggunakan inisial BTP bukan Ahok. Karena saya teringat ada bukunya yang berjudul “Panggil Saya BTP.” Dia awal Januari tahun lalu menerima Nawacita Awards 2022 bidang kemandirian ekonomi nasional dari PT Media Nawacita Indonesia (MNI). BTP dinilai banyak menginspirasi banyak orang sebagai sosok yang konsisten, jujur, dan tegas.

Sebelum balik ke Jakarta, BTP sempat meninjau proyek perluasan kilang Pertamina Balikpapan. Dia mengakui pada 17 Agustus 2024 nanti, ada bagian dari proyek RDMP itu yang sudah bisa diresmikan Presiden Jokowi bertepatan dengan peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI di IKN. “Kabar-kabaran kita, silakan WA jika ada sesuatu yang ingin disampaikan,” katanya kepada saya.(*)

Bimtek Perlu,  Tapi Harus Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

SANGATTA – Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan, berharap Bimbingan Teknis (Bimtek)  yang saat ini banyak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan dampak terhadap kinerja para aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saat ini saya lihat banyak kantor yang kosong, katanya Bimtek. Mudahan bisa berdampak lah yang lebih baik lagi ke depannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakar, ” ujarnya, Kamis 6/7/2023.

Politisi dari partai Gerindra ini tidak mempermasalahkan apabila ada  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Bimtek yang bertujuan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan harapan mampu bekerja dan melayani masyarakat secara maksimal.

“Jangan sampai Bimtek berulang  tapi tidak ada hasil, ini yang kita sayangkan. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk biaya Bintek bisa sia-sia,  lantaran tak ada hasil yang diperoleh, ” ucap Yan.

e depan dirinya meminta agar pemerintah  lebih bijak dalam melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kinerja aparaturnya. Sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

“Marilah kita bekerja secara profesional, sesuai porsinya masing-masing, agar masyarakat mampu merasakan layanan dengan baik,” pungkasnya. (adv)

« Previous Page — Next Page »