Sekda: Jangan Belanja APBD Habis, Tapi Tidak Berdampak Pada Masyarakat

SAMARINDA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menggunakan dana APBD secara efektif, dengan program kegiatan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Jangan sampai belanja habis, tetapi dampaknya tidak ada. Ini yang harus menjadi perhatian kita,” tegas Sekda Sri Wahyuni di Jakarta, Selsa (21/3/2023)

Menurut Sri Wahyuni, pengeluaran APBD oleh perangkat daerah tidak hanya sekadar menyelesaikan kegiatan, tetapi juga harus memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Belanja pemerintah, salah satunya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan secara langsung mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltim.

Dikatakan Sri Wahyuni, saat ini Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang nantinya akan disusul dengan rencana strategis (renstra) perangkat daerah. Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta untuk memaparkan rencana strategis mereka untuk tahun 2024-2026. Hal ini penting agar semua kepala OPD dapat secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

“Jangan sampai belanja habis, tetapi dampaknya tidak ada. Ini yang harus menjadi perhatian kita,” tegas Sekda Sri Wahyuni.

Setiap program kegiatan harus memiliki hasil yang jelas dan setiap kepala OPD harus mengetahuinya. Kepala OPD juga harus memahami program dan bertanggung jawab untuk mengawal program tersebut.

“Gubernur saat rapim berpesan kegiatan harus jelas, siapa penerima manfaatnya. Bukan hanya sekadar memenuhi tupoksi OPD,” tegasnya.

Selain itu, pengeluaran APBD juga harus memberikan dampak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Salah satunya dengan memberikan prioritas belanja APBD untuk produk-produk dalam negeri. (sam)