Pemkab dan DPRD Kediri Kunjungi Kukar

Tenggarong – vivaborneo.com, Pemerintah Kota dan DPRD Kota Kediri Jawa
Timur menyambangi Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus melakukan
kunjungan kerja untuk bertukar informasi, Selasa (19/3).

Rombongan dari Kediri yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD H
Muhaimin dan Kepala Inspektorat Haryono diterima oleh staf ahli Bupati
Kukar bidang Hukum dan Politik Salmon Zakaria beserta beberapa kepala
instansi, di ruang serbaguna kantor Bupati setempat.

Adapun yang ditanyakan oleh pihak Kediri tersebut diantaranya yaitu mengenai pengelolaan keuangan.

Dijelaskan Salmon, pengelolaan keungan Kukar sebenarnya mendapatkan
opini disclaimer, karena banyak hal yang masih belum terselesaikan
diantaranya yaitu pencatatan aset daerah.

Namun, dijelaskannya Bupati Rita widyasari tahun ini menargetkan untuk
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mencapai hal
tersebut, dijelaskannya seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
berkomitmen untuk membantu mencapai WTP itu.

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar
Totok Heru Subroto menambahkan, opini disclaimer yang didapatkan karena memang kondisi di KUkar memang sangat rumit, diantaranya menyangkut data aset daerah, dan hal-hal lainnya.

Sebagai upaya tindak lanjut Pemkab Kukar untuk mendapat opini WTP tahun 2013 ini, dijelaskan Totok Pemkab Kukar telah bekerjasama dengan pihak Badan Pengelola Keuangan (BPK) pusat dan dan BPK Provinsi.

“Bahkan BPKP menurunkan 40 personelnya untuk membantu Kukar, untuk itu
maka kami optimistis tahun ini Kukar medapat predikat WTP,” terangnya.

Selanjutnya rombongan dari Kediri juga menyankan tentang pemberdayaan
perempuan di Kukar.

Salmon menjelaskan bahwa Bupati Rita Widyasari berkomitemn melibatkan
perempuan dalam pembangunan. Hal tersebut tercermin dalam misi Gerakan
Pembangunan Rakyat Sejahtera (Gerbang Raja)r ke tujuh, yakni meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam beragai aspek kehidupan.

“Untuk mendukung pemberdayaan perempuan itu, Pamkab bahkan mengalokasian dua persen dari APBD untuk pemberdayan perempuan,”
demikian terangnya. (vb/hayru)

---