Kukar Rawan Pelecehan Seksual

TENGGARONG – Beberapa pekan terakhir masyarakat terkejut dengan informasi terkait pelecehan seksual di daerah ini. Masyarakat juga dibuat bingung karena pelaku yang seharusnya menjadi contoh dan bertindak sebagai pelindung justru tega melakukan tindakan di luar norma.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kutai Kartanegara Hero Suprayetno mengaku prihatin atas adanya tindakan pelecehan seksual tersebut. Diakui, jumlah tingkatan pelecehan seksual ini juga terjadi akibat dari keberanian masyarakat atau korban pelecehan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

“Sampai dengan triwulan 2 jumlah laporan di DP3A saja sudah masuk sekitar 25 laporan terkait pelecehan seksual. Ini harus ada perhatian khusus untuk ini,” ungkap Hero yang juga pernah menjadi dosen unikarta ini, Kamis (7/4/2022).

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya peristiwa ini. Bahkan pelaku seringkali berasal dari orang-orang terdekat. Sering kali ditemukan kasus pelecehan terjadi pada kelompok keluarga miskin. Umumnya tidak memiliki kemampuan ekonomi serta pendidik yang baik sehingga memunculkan rasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut.

Dikatakan Hero, kejadian terkait pelecehan seksual ini memang harus ada tindakan perlindungan dalam kaitannya pendampingan psikologis maupun hukum bagi para korban.  DP3A Kukar  telah memiliki program KIDUNG (Kukar Siap Mendampingi dan Melindungi).  Namun terkendala terkait dengan  anggaran, jumlah Konselor dan psikologis klisnis yang bersertifikat  saat  ini sifatnya hanya relawan dan hanya 1 orang yang berstatus PNS.

“Harus ada pendampingan bagi para korban,psikolog yang mumpuni didukung dengan sertifikat yang paham agar korban bisa segera sembuh dari trauma kejadian yang dialami,” katanya.

Menurutnya perlu penanganan yang komperhensif yang melibatkan tenaga profesional dan dinas serta istansi terkait untuk korban agar segera pulih dari trauma psikologis serta dapat menjalani proses penegakan hukum bagi para pelaku tindak kejahatan ini.

Hal ini memerlukan gerakan bersama seluruh pemegang kebijakan dalam meminimalisir peristiwa atau tindak kekerasan bagi perempuan dan anak melalui berbagai pendekatan baik preventif maupun represif.  Seluruh jajaran pemerintah terkait mulai tingkat kabupaten,  kecamatan hingga tingkat desa dan terutama d ilingkungan keluarga  dapat memulai  dari kegiatan edukasi kepada kelompok rentan berdasarkan analisis faktor-faktor  determinan yang menjadikan  penyebab  tindakan penyimpangan tersebut. Sosialisasi,  advokasi dan peningkatan kehidupan ekonomi dilakukan kepada warga miskin serta mengimbau partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganannya bagi mayarakat di lingkungan terdekat.

Disampaikan Hero, sosialisasi dilakukan  pemerintah, masyarakat serta dukungan dari pihak terkait kepada masyarakat agar memahami pentingnya edukasi seksual. Dengan adanya regulasi, komitmen, SDM, partisipasi, metode dan inovasi yang pas maka akan tercipta kondisi lingkungan yang baik bagi mental masyarakat khususnya Kutai Kartanegara yang juga akan menjadi bagian ibukota baru.

“Kompleksitas permasalahan akan semakin bertambah ketika Kukar ditetapkan menjadi salah satu daerah penyangga IKN sehingga langkah-langkah  strategis dan inovatif yang mampu mencegah dan minimalisir ini mesti menjadi prioritas dan perhatian bersama semua pihak,” ujarnya.  (Ria)

---