Pengurus Cabang Olahraga di Kutai Barat Ajukan Mosi Tidak Percaya

SENDAWAR –  Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan, Dari total 31 cabor aktif, sebanyak 27 di antaranya telah menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Barat (Kubar), Agus Hermawan saat ini.

Bupati menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan olahraga di daerah. Ia mengapresiasi karena ini sejalan dengan keinginan bersama agar olahraga di Kutai Barat, khususnya menghadapi Porprov, bisa berjalan lancar.

“Secara pribadi, dengan segala kerendahan hati, saya meminta Ketua KONI saat ini untuk mengundurkan diri demi perkembangan olahraga,” ujar Bupati usai rapat dengan para pengurus cabor di kediamannya, Rabu (29/4/2026).

Bupati berharap polemik ini segera diselesaikan agar tidak mengganggu persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Ke depan, baik pelaksana tugas (Plt) maupun ketua definitif diharapkan mampu mengayomi seluruh cabor.

“Harapan saya masalah ini cepat selesai, atlet bisa fokus bertanding, dan kepengurusan KONI ke depan mampu merangkul semua cabor,” ucap orang nomor satu di Kubar ini.

Sementara itu, perwakilan cabor melalui Alsiyus mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang memicu mosi tidak percaya tersebut. Ia menyebut kepemimpinan KONI dinilai gagal menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari pembagian anggaran hingga pembinaan atlet.

“Pembagian dana tidak proporsional dan tidak sesuai ketentuan. Pembinaan atlet juga kurang, bahkan persoalan bonus atlet tidak pernah disampaikan ke pemerintah untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut memicu kekecewaan atlet. Bahkan, sejumlah atlet berprestasi disebut hampir meninggalkan daerah karena merasa tidak diperhatikan.

“Tidak mungkin kita menuntut prestasi jika kesejahteraan atlet diabaikan. Ada atlet peraih emas yang ingin keluar karena merasa tidak nyaman,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya koordinasi antara Ketua KONI dan pemerintah daerah. Padahal, anggaran yang dialokasikan cukup besar.

“Tahun ini anggaran bisa mencapai Rp10 miliar. Itu angka besar, sehingga harus dikelola oleh orang yang punya kapasitas dan integritas agar benar-benar sampai ke atlet,” ucapnya.

Alsius merinci, pada 2025 lalu KONI menerima anggaran sekitar Rp6 miliar, terdiri dari Rp2 miliar APBD murni dan Rp4 miliar APBD Perubahan. Dana tersebut seharusnya cukup jika dibagi secara proporsional.

“Karena tulang punggung prestasi itu adalah atlet. Jadi dana itu betul-betul harus sampai ke mereka, nutrisi dan sebagainya semuanya harus sampai,” ujar Alsiyus.

Senada diungkapkan Pengurus Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) Kutai Barat, Miranda. Dia mengaku keterbatasan anggaran yang diterima cabor membuat dirinya harus merogok kocek pribadi demi atlet bisa bertanding dalam TC di Samarinda.

Saat itu mereka hanya memperoleh Rp20 juta dari usulan Rp75 juta. Padahal mereka meraih 1 perak dan 5 perunggu.

“Dana itu untuk 11 orang, atlet dan ofisial, jadi sangat tidak cukup. Kami bahkan harus menutup kekurangan dengan biaya pribadi,” katanya.

Meski demikian, dengan dukungan pemerintah daerah ia tetap optimistis menghadapi Porprov mendatang.

“Kami tetap semangat. Dengan dukungan Bupati, kami yakin ke depan bisa berprestasi lebih baik,” ucapnya.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua KONI Kutai Barat, Agus Hermawan, menyebut dinamika yang terjadi merupakan hal wajar dalam organisasi dan justru menjadi bahan evaluasi.

“Dinamika seperti ini bagus, suatu hal yang positif dan ini juga memacu kami untuk lebih baik lagi,” ujar Agus usai rapat kerja (Raker) Keolahragaan bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Barat, Selasa 29 April 2026.

Ia memastikan KONI akan segera melakukan pembenahan melalui rapat koordinasi internal serta membuka ruang komunikasi lebih luas dengan seluruh cabor.

“Saya akan mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi yang baik, dan semua hasil pembahasan akan dituangkan dalam notulen sebagai bentuk transparansi,” katanya.

Agus juga menegaskan pihaknya terbuka terhadap evaluasi, termasuk terkait kepengurusan, demi kemajuan olahraga di Kutai Barat.

“Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana KONI bisa merangkul semua cabor untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah,” ucapnya. (*)

---