Kabupaten Kutai Kartanegara Dorong Kemandirian Fiskal Lewat Program Hijau

TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara saan ini mendorong kemandirian fiscal melalui program hijau. Progran ini akan menyentuh desa-desa di Kutai Kartanegara (Kukar). Sepuluh desa yang tersebar di empat kecamatan akan menjadi pionir dalam skema pengelolaan karbon berbasis lahan gambut, sebagai hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Kukar dengan PT Tirta Carbon Indonesia.

Berbasis pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diteken awal Mei lalu, proyek ini tidak hanya menjadi langkah mitigasi perubahan iklim, tetapi juga membuka potensi pendanaan langsung ke desa dari skema kompensasi karbon dan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan mitra.

“Kami melihat ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal desa tanpa sepenuhnya bergantung pada dana pusat,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (DPMD) Kukar, Arianto, Kamis (8/5/2025).

Empat kecamatan yang terlibat dalam proyek ini adalah Kembang Janggut, Muara Kaman, Kota Bangun, dan Kenohan. Adapun desa-desa seperti Muara Siran, Kupang Baru, Liang, Tuana Tuha, dan Bukit Jering telah dipetakan sebagai wilayah kerja yang menjadi fokus perlindungan kawasan karbon.

Menurut Arianto, setiap desa nantinya akan menerima kompensasi pendanaan secara langsung, disesuaikan dengan luasan dan kondisi lahan yang dikelola dalam proyek karbon. Dana ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan strategis desa mulai dari perbaikan infrastruktur dasar, layanan pendidikan, hingga penanganan kemiskinan.

“Kami mengarahkan agar pemanfaatan dana benar-benar menyasar kebutuhan riil warga. Misalnya peningkatan layanan kesehatan, penurunan angka stunting, atau peningkatan akses air bersih,” jelasnya.

Selain dana kompensasi, desa juga berpeluang memperoleh dukungan CSR dari mitra perusahaan. Dengan catatan, seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program harus melalui skema transparan dan partisipatif.

Program pengelolaan karbon ini juga diharapkan menjadi cermin bagaimana kekayaan alam desa bisa dikelola secara bijak dan memberikan nilai ekonomi tanpa harus dieksploitasi. Bagi Kukar, proyek ini sekaligus menjadi eksperimen awal untuk mendorong model pembangunan desa yang berbasis ekologi dan inklusif.

“Desa-desa ini akan menjadi bukti bahwa menjaga lingkungan tidak menghalangi pembangunan. Justru dari situ, kesejahteraan bisa tumbuh,” kata Arianto.

DPMD Kukar memastikan akan mendampingi seluruh desa peserta dalam setiap tahapan, mulai dari sosialisasi, persetujuan masyarakat, hingga pelaporan dan pemanfaatan dana.

 

“Kita ingin desa tidak hanya menjaga alam, tapi juga mendapatkan manfaat nyata dari komitmen tersebut,” pungkasnya. (Adv diskominfo kukar)

---