Musda IV KKI Soroti Tantangan Kualitas SDM Kaltim di Tengah Perpindahan IKN

SAMARINDA – Musyawarah Daerah (Musda) IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Kalimantan Timur menjadi ruang refleksi atas tantangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tengah pesatnya pembangunan dan rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini digelar di Gedung Bangga Kencana, Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Jalan MT. Haryono, Samarinda, Jumat (16/5/2025)

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan mengingatkan pentingnya arah pembangunan yang tidak semata-mata bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas penduduk.

“Kita tidak mengejar jumlah penduduk yang besar, tapi kualitas yang unggul. Jangan sampai kita seperti provinsi dengan penduduk besar namun tingkat kemiskinannya tinggi. Itu bukan arah yang ingin kita tempuh,” tegasnya.

Ia menyebut, dengan jumlah penduduk sekitar 4,2 juta jiwa dan luas wilayah 127.000 km², tantangan utama Kaltim bukanlah kuantitas, melainkan kualitas SDM. Padahal, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dari Rp21 triliun, potensi untuk memajukan pendidikan terbuka lebar.

“Baru sekitar 20 persen anak-anak kita yang menempuh pendidikan SMA dan hanya 3 persen yang kuliah. Ini tentu sangat memprihatinkan untuk provinsi dengan APBD lebih dari Rp21 triliun,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan dan memperkuat kolaborasi antar lembaga. Salah satu program unggulan Pemprov, yakni Gratispol, kini diperluas hingga ke jenjang S1, S2, dan S3 sebagai bentuk investasi masa depan daerah.

Dalam konteks kebijakan kependudukan, Seno melihat peran KKI sebagai mitra strategis dalam menyediakan data faktual dan menyusun langkah-langkah pembangunan berbasis bukti. Ia berharap sinergi dengan KKI dapat mengantisipasi dinamika yang ditimbulkan dari perpindahan IKN.

Menanggapi hal itu, Ketua KKI Kaltim, Harihanto, menekankan, pembangunan kependudukan tidak bisa dilepaskan dari pendekatan lintas sektor.

“Isu kependudukan harus dipandang secara multidisiplin. Tidak bisa hanya dari sisi ekonomi atau statistik saja. Kita bicara soal keseimbangan antara penduduk, lingkungan, dan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, arus migrasi sebagai dampak pembangunan IKN harus dikelola agar tidak memicu ketimpangan sosial maupun tekanan ekologis.

“Konsep jumlah penduduk yang optimal harus menjadi acuan. Artinya, kita harus menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam yang ada,” jelasnya. (yud)

---