Pemprov Kaltim Sisir Lahan Tidur untuk Perluasan Areal Tanam Padi

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mendorong perluasan areal tanam padi untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyisir lahan-lahan tidur yang sebelumnya merupakan sawah namun tidak lagi dimanfaatkan.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim, Siti Farisya Yana, menyampaikan, tantangan dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya padi, tidak hanya terletak pada faktor teknis seperti ketersediaan air dan cuaca, namun juga pada tata kelola dan manajemen pertanian. Kamis (15/5/2025).

“Masalah pertama kita adalah keberadaan air yang tata kelolanya belum maksimal. Kedua, kondisi cuaca di Kaltim sulit diprediksi. Tapi yang paling menentukan sebenarnya adalah manajemen di tingkat petani,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya sedang menggalang koordinasi lintas sektor untuk memperluas lahan tanam padi melalui identifikasi lahan sawah yang sudah ada namun tidak lagi digunakan. Langkah ini juga mencakup pencarian solusi atas kendala yang menyebabkan lahan tersebut tidak produktif.

“Dalam sepekan ke depan, tim kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab tidak dimanfaatkannya lahan-lahan tersebut. Setelah itu, kita akan eksekusi solusi dalam waktu sekitar 10 hari,” jelasnya.

Terkait sumber daya manusia, dirinya menegaskan, petani lokal tetap menjadi prioritas utama. Meski sempat muncul wacana mendatangkan petani dari Jawa Barat, ia menyebut hal itu belum diperlukan karena SDM lokal dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi alam setempat.

“Petani lokal lebih mengenal karakteristik lahan dan lingkungan. Mereka tahu kapan waktu tanam yang tepat dan bagaimana cara mengelola sawah dengan kondisi tanah kita yang unik,” tambahnya.

Pemprov Kaltim juga akan membuka peluang kerja sama, seperti pelatihan teknis dari daerah lain yang lebih maju secara pertanian, untuk meningkatkan kapasitas petani lokal. Namun, sebelum itu dilakukan, validasi terhadap lahan dan kesiapan infrastruktur akan menjadi prioritas.

“Paling penting adalah memastikan lahan yang akan digunakan benar-benar aman dan tidak terganggu dalam jangka panjang. Kita tidak ingin ada investasi dan kerja keras yang akhirnya sia-sia karena lahan ditinggalkan atau beralih fungsi,” tegasnya. (yud)

---