Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Penguatan Posyandu di Kaltim

SAMARINDA – Upaya penguatan peran pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kalimantan Timur semakin mengedepankan strategi kolaboratif lintas sektor. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mendorong integrasi program dan anggaran dari berbagai instansi untuk menjadikan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat.

Sejumlah instansi dan lembaga telah diajak berkoordinasi oleh DPMPD Kaltim, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Baznas, Diskominfo, Kanwil Kemenag, Biro Kesra, hingga BPBD. Kolaborasi ini tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tapi juga pendidikan, infrastruktur, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Kami pun sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi dan lembaga tersebut untuk mendukung penguatan posyandu, karena masing-masing organisasi dan lembaga ini memiliki kewenangan untuk meningkatkan peran posyandu,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, di Samarinda, Senin (16/6/2025).

Sinergi penganggaran menjadi salah satu fokus dalam memperkuat posyandu. Misalnya, terkait pendidikan anak usia dini (PAUD) yang terintegrasi dengan posyandu, pelaksanaan dan penganggarannya akan menjadi ranah dinas pendidikan dan kebudayaan di masing-masing kabupaten/kota.

“Fungsi utama posyandu adalah memonitor mereka yang tidak tercakup dalam program pemerintah, sehingga posyandu bisa mengajukan bantuan sesuai dengan kondisi yang dialami. Namun, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan memiliki hasil terukur,” tuturnya.

Pada pertemuan lintas sektor beberapa waktu lalu, dukungan mulai ditunjukkan. Dinas Kesehatan Kaltim misalnya, menyatakan siap mendukung kaderisasi dan peningkatan kapasitas kader, termasuk penyelenggaraan Jambore Kader Posyandu.

“Dinkes juga menyampaikan arah pengembangan posyandu ke depan akan berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP), menjangkau seluruh siklus kehidupan yakni dari bayi hingga lansia. Kami terima kasih atas dukungan ini,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Dinas PUPR menyatakan komitmennya menyediakan sanitasi dasar seperti MCK serta pendataan Rumah Layak Huni (RLH) yang dapat direhabilitasi. Dinas Sosial menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan agar program tidak saling tumpang tindih.

Baznas Kaltim pun menunjukkan dukungannya dengan mengarahkan hingga 70 persen dana zakat untuk pemberdayaan keluarga miskin melalui program posyandu. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan kesiapannya mendukung penyediaan makanan tambahan bergizi dan melibatkan UMKM perikanan di sekitar posyandu.

Tak ketinggalan, BKKBN dan Kanwil Kemenag turut mendukung kegiatan penyuluhan keluarga dan edukasi calon pengantin di posyandu. Dengan keterlibatan banyak pihak ini, posyandu di Kaltim diharapkan bisa berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

---