Pemprov Kaltim Janji Gandakan Dana CSR Tambang

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, selama 100 hari kerja, Pemprov telah menerima delapan laporan yang seluruhnya ditindak lanjuti. Saluran pelaporan publik berbasis kode QR juga sedang disiapkan untuk menjaring laporan dari masyarakat.

Ia juga menyampaikan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini didorong Pemprov ada peningkatan kontribusi dari perusahaan tambang. Saat ini besaran CSR hanya Rp1.000 per ton batu bara, menghasilkan Rp500 mili ar per tahun. Pemerintah berupaya menggandakan jumlah itu menjadi Rp2 ribu per ton.

“Jika target tercapai, anggarannya bisa mencapai Rp1 triliun setahun. Dana ini akan kami fokuskan untuk perbaikan sekolah, universitas, dan insentif untuk guru serta dosen,” ujarnya ketika menemui puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman dan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/6/2025).

Aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Dirinya sempat mengajak massa berdialog di ruang rapat kantor gubernur. Namun, mahasiswa menolak dan memilih duduk melingkar di halaman kantor di bawah terik matahari.

“Kami ingin berdiskusi di tempat terbuka, merasakan panas seperti yang dirasakan masyarakat Kaltim saat ini,” kata Maulana Presiden BEM.

Dalam pernyataannya, Seno menegaskan, program pendidikan gratis akan mulai diluncurkan pada Juni hingga Juli 2025 bagi mahasiswa semester satu. Program ini akan diperluas hingga semester delapan pada awal 2026 dan direncanakan berlaku hingga 2030.

“Kaltim menjadi provinsi pertama yang memulai program ini. Kami ingin mencetak SDM unggul yang bisa bersaing, termasuk dengan pendatang dari luar,” jelasnya.

Di bidang lingkungan, Seno mengakui rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Samarinda yang hanya 7%. Ia menyatakan komitmen Pemprov untuk mendorong pemerintah kota meningkatkan RTH guna mengurangi risiko banjir.

Isu hak masyarakat adat juga menjadi sorotan. Seno menegaskan, perlindungan terhadap masyarakat adat tetap menjadi perhatian pemerintah, termasuk dalam kasus sengketa lahan di Muara Kate yang saat ini tengah dalam proses investigasi di tingkat kementerian.

“Kami sudah bersurat ke Menteri ESDM dan saat ini investigasi sedang berjalan. Kami akan kawal terus hingga pihak yang bersalah dihukum sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Presiden BEM KM Unmul, Maulana, menyampaikan lima tuntutan utama mahasiswa. Mereka mendesak pemerintah segera merealisasikan delapan program prioritas, menghentikan praktik tambang ilegal, menagih kewajiban corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan tambang, memperbaiki tata kelola lingkungan hidup, serta memenuhi hak-hak masyarakat adat.

“Aksi ini bukan untuk mencari panggung, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kami terhadap kondisi Kaltim hari ini. Jangan sampai janji politik hanya menjadi hiasan di baliho kampanye,” ujarnya.  (yud)

---