Pergub Gratispol Segera Terbit, Kaltim Pastikan Program Pendidikan Gratis Punya Payung Hukum Kuat

SAMARINDA— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa program pendidikan gratis hingga jenjang doktoral (S3) melalui skema Gratispol akan segera memiliki dasar hukum resmi. Saat ini, Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar pelaksanaan program tengah memasuki tahap akhir verifikasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Skema Gratispol merupakan komitmen Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur Seno Aji, dalam membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya dari kalangan tidak mampu. Regulasi ini dirancang untuk menjamin pelaksanaan program berjalan sistematis, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.

“Kami telah melalui proses harmonisasi sejak Maret lalu. Jika tidak ada kendala, maka besar kemungkinan Pergub tersebut akan diterbitkan pekan ini. Kami dijadwalkan kembali ke Kemendagri untuk mengikuti tahap finalisasi dokumen,” jelas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Dasmiah, kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

Dasmiah menegaskan, dari sisi hukum, tidak ditemukan kendala berarti dalam proses penyusunan regulasi ini. Penyusunan dilakukan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan dapat berlaku dalam jangka panjang.

“Tidak ada persoalan dari sisi hukum. Penyusunannya memang kami rancang sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap dapat digunakan dalam jangka panjang,” katanya.

Ia juga memastikan, seluruh isi dari Pergub telah disesuaikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Tidak ada tumpang tindih. Prinsipnya, regulasi daerah harus mengikuti aturan yang lebih tinggi, dan itu sudah kami pastikan dalam proses penyusunannya,” tegasnya.

Dasmiah optimistis Pergub ini akan selaras dengan agenda pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2025.

“Waktunya cukup tepat, karena akan beriringan dengan pembahasan perubahan anggaran. Ini akan mempercepat pelaksanaan bantuan pendidikan Gratispol di lapangan,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

---