Biaya Perjalanan Dinas Harus At Cost

SAMARINDA – vivaborneo.com, Pemprov Kaltim segera menerapkan perjalanan dinas at cost atau pembayaran sesuai besaran pembayaan tertera pada bukti-bukti pembayaran sah bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Anggota DPRD serta seluruh PNS, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga kontrak lingkup Kaltim. Rencananya Pergub Kaltim No 44/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/PNS, PTT dan Tenaga Kontrak Lingkup Kaltim dan Pergub No 090/K.513/2013 tentang Penetapan Uang Harian dan Uang Refresentetatif Perjalanan Dinas, Kelas Hotel Tarif Hotel Luar dan Dalam Daerah tersebut akan mulai efektif diterapkan per 17 Juli 2013.

“Ini sesuai Permendagri No 16/2013 yang mengamanatkan biaya perjalanan dinas harus menggunakan sistem at cost, tidak lagi menggunakan sitem lunsum atau dibayarkan sekaligus. Tapi yang terpenting penerbitan Pergub tentang pelaksaan ditingkat daerah tersebut untuk mewujudkan kerja besar menjadikan tatakelola pemerintahan bersih dan berwibawa dengan mengedepankan efisiensi pengelolaan anggaran,” sebut Plt Sekprov Kaltim, H Rusmadi sebelum membuka sosialisasi kedua pergub tersebut, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (15/7).

Sosialisasi yang dipandu Asisten IV Sekprov Kaltim, H Sofyan Helmi dengan narasumber Inspektur Inspektorat Kaltim, H Sa,duddin tersebut dihadiri seluruh Kepala SKPD lingkup Kaltim selaku Pengguna anggaran (PA), beserta Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK), dan Kasubag Keuangan.

Menurut Rusmadi, fakta kinerja pengelolaan anggaran berdasarkan data hasil evaluasi BPK diketahui anggaran perjalanan disetiap SKPD masih belum termanfaatkan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan terkait. Alhasil anggaran perjalanan dinas sering kali menjadi penyumbang kontribusi besar terhadap tingginya Sisa Lebih Pengguna Anggaran (SILPA) APBD Kaltim lantaran pos yang sudah dianggarkan tidak dilaksanakan.

Sesuai komitmen Gubernur Kaltim, kata Rusmadi, kondisi seperti itu tidak boleh terulang pada 2013. Sebisa mungkin SILPA harus ditekan. Karena biaya perjalanan dinas yang notabene penunjang PNS melaksanakan tugas di luar kantor harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya seefektif dan efisien mungkin.

“Itu sebabnya usulan APBD-P 2013 hanya Rp 2 Triliun tidak seperti 2012 yang mencapai Rp 3 Triliun. Tidak lain efisiensi biaya perjalanan dinas untuk menekan SILPA tinggi. Tahun ini kita lebih fokus mengalihkan pos perjalanan dinas untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang butuh perhatian serius (16 proyek kontrak tahun jamak,Red) hingga akhir pelaksanaan RPJMD Kaltim 2009 – 2013 berakhir,” katanya.

Berkaitan itu, pihaknya meminta PA memposisikan Kasubag Keuangan sebagai manajer keuangan. Bukan hanya sebatas mengeluarkan uang. Kasubag Keuangan harus mampu mengelola pengeluaran agar realisasinya tidak menumpuk diakhir tahun pelaksanaan anggaran. Melainkan harus dikelola sebaik mungkin untuk mengendalikan SILPA.

“Kita tidak ingin dikenal sebagai Provinsi dengan SILPA tinggi terus menerus. Sebab SILPA menjadi indikator ketidak mampuan pengelolaan anggaran. Kecuali jika SILPA terjadi karena adanya penghematan,” katanya.

Menyikapi pertanyaan apakah penerapan at cost akan menjadi beban dan bahkan merugikan, Rusmadi menilai pelaksaannya tidak akan merugikan PNS. Semua sudah diperhitungkan agar tidak merugikan. Intinya at cost dimaksudkan agar penggunaan anggaran perjalanan dilakukan secara riil dalam kaitan efisiensi pengelolaan anggaran.

Sementara Sa, duddin mengatakan, untuk mewujudkan efisiensi dimaksud perlu didukung kebijakan pembatasan maksimal penggunaan anggaran oleh PA Sebab jika tidak dilakukan, dikhawatirkan penerapan at cost malah menjadikan terjadi pemborosan. Sebab anggaran yang ada tidak bertambah. Sementara kecenderungan PNS meningkatkan pengeluarannya.

“Sekarang saja sejak diberlakuklan at cost untuk transportasi sudah terlihat. Yang biasanya pakai Pesawat LION AIR atau Citilink dengan harga lebih hemat, menjadi pakai Garuda Indonesia dengan harga lebih mahal. Apalagi untuk keseluruhan termasuk akomodasi. Bisa jadi yang biasanya tidur di Mess lantas lebih memilih Hotel. Ini yang harus dihindari,” katanya. (vb/arf)

---