Harga BBM Non Subsidi Sumbang Inflasi Juni

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Juni 2026 tetap terjaga. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Juni 2026 mencatat inflasi sebesar 0,70% (mtm), lebih tinggi dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,17% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyampaikan perkembangan tersebut mendorong inflasi tahunan Kaltim berada pada level 3,20% (yoy) dengan inflasi tahun berjalan sebesar 2,36% (ytd). Secara umum, tekanan inflasi Juni 2026 terutama disumbangkan oleh kelompok transportasi, seiring dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, serta peningkatan tarif angkutan udara seiring periode libur sekolah.

”Tekanan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dipengaruhi oleh pasokan sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain bawang merah, beras, dan ikan layang, akibat cuaca kurang kondusif di daerah pemasok,” kata jajang melalui siaran pers yang diterima redaksi, Rabu (1/7/2026).

Secara spasial, inflasi bulanan terjadi di seluruh kota/kabupaten pembentuk IHK Kaltim. Kota Samarinda mencatat inflasi sebesar 0,72% (mtm), Kota Balikpapan sebesar 0,86% (mtm), Kabupaten Berau sebesar 0,27% (mtm), dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,39% (mtm). Berdasarkan komoditas, inflasi Kaltim pada Juni 2026 terutama dipengaruhi oleh bensin, angkutan udara, bawang merah, beras, dan ikan layang. Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, antara lain daging ayam ras, cabai rawit, semangka, tomat, dan kacang panjang.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, selama Juni 2026 TPID telah melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan kegiatan stabilisasi harga lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur, antara lain Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Bontang. Pada aspek ketersediaan pasokan, TPID bersama Bulog dan pemangku kepentingan terkait terus mendorong pemenuhan pasokan komoditas strategis di wilayah Kalimantan Timur. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyaluran beras SPHP, distribusi Minyakita, serta penguatan pengadaan komoditas pangan lainnya untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Pada aspek kelancaran distribusi, TPID terus memperkuat koordinasi antarwilayah untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan lancar, sekaligus memitigasi potensi hambatan distribusi yang dapat memicu kenaikan harga. Sementara itu, pada aspek komunikasi efektif, TPID Provinsi Kalimantan Timur secara rutin melaksanakan rapat koordinasi mingguan, serta menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bontang yang membahas langkah pengendalian inflasi seiring penyesuaian harga BBM.

Penguatan komunikasi publik juga terus dilakukan melalui penyampaian informasi terkait ketersediaan pasokan, perkembangan harga, serta imbauan belanja bijak kepada masyarakat guna menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Ke depan, TPID di wilayah Kalimantan Timur akan terus memperkuat sinergi dan langkah mitigasi dini melalui implementasi strategi 4K secara konsisten, termasuk penguatan program pengendalian inflasi dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

”Dengan berbagai upaya tersebut, stabilitas harga di Kalimantan Timur diharapkan tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, serta aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” ujar Jajang Hermawan. (*)

---