Malam ini Giliran Debat Calon Wakil Wali Kota Samarinda

SAMARINDA – Debat perdana calon wali kota Samarinda telah dilaksanakan 18 Oktober 2020 lalu. Malam ini merupakan giliran debat untuk calon wakil wali kota. Rapat koordinasi telah dilakukan KPU Samarinda terkait pembahasan debat yang lebih detail di Hotel Mercure. Sekaligus mengundang Bawaslu Samarinda, Liasion Officer (LO), Kepolisian, TVRI, dan Event Organizer.

Disampaikan oleh M Najib, komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipan, dan SDM bahwa ada 3 tema utama yang bakal dibahas pada debat antara lain meliputi narkoba, pelayanan publik, dan infrastruktur.

Tak jauh berbeda dengan debat sebelumnya, pertanyaan terkait tema-tema tersebut telah disusun dengan tim penyusun yang terdiri atas 9 orang. Debat akan kembali dilaksanakan di Hotel Mercure. Terbagi jadi 6 segmen dan tiap paslon mendapatkan 3 pertanyaan di tiap sesi. Diberikan durasi 60 detik untuk bertanya dan 90 detik untuk menjawab. Disebutkan Najib, tiap paslon bakal diundi untuk menentukan giliran penyampaian visi-misi dan pertanyaan.

“Hal itu dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesempatan yang sama rata bagi tiap pasangan calon. Sebab kalau giliran ditentukan dari nomor urut, paslon bernomor urut awal akan diuntungkan dan yang nomor urut terakhir akan dirugikan,” beber Najib saat dihubungi via telepon pada Sabtu lalu.

Najib juga menjelaskan bahwa moderator nanti akan mengatur jalannya debat. Oleh sebab itu, moderator harus berkoordinasi dengan tim penyusun terkait tema-tema yang akan disampaikan ke calon wakil wali kota di tiap segmen. Pertanyaan yang telah disusun dapat dipastikan kerahasiaannya dan baru dibuka moderator ketika debat berlangsung.

“Paslon memilih amplop yang telah berisi pertanyaan. Perihal moderator, masih kami keep dulu. Kali ini berbeda dengan moderator di debat sebelumnya. Kisi-kisinya, dia perempuan,” lanjut Najib.

Jumlah hadirin yang bisa memasuki area debat pun dibatasi. Hanya 24 orang yang diundang. Terdiri atas 3 paslon, 6 orang perwakilan tim sukses, Bawaslu Samarinda 2 orang, serta Bawaslu dan KPU Kaltim 2 orang. Protokol kesehatan ketat juga tetap dilaksanakan sebelum memasuki area debat. Mulai mewajibkan pemakaian makser, pengecekan subu tubuh, dan penyemprotan disinfektan.

“Debat akan disiarkan secara langsung di TVRI dan akun Facebook KPU, serta YouTube seperti debat yang sebelumnya,” tandasnya. (*/adv)

 

Solusi Meraup Untung Di Masa Pandemi Melalui Usaha Daring

SAMARINDA – Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia, tentu para pelaku usaha di Kota Samarinda sangat terdampak dalam dalam pemasaran barang dagangannya. Hal ini membuat para pengusaha banyak mem-PHK karyawan, bahkan sampai gulung tikar.

Mengatasi keluhan yang terjadi pada para pelaku usaha yang barangnya tidak selaris hari biasanya, Pemkot Samarinda mengadakan Temu Usaha di Ballroom Hotel Mercure, Senin (09/11).

Pada pertemuan tersebut diikuti berbagai macam pengusaha di Kota Samarinda mulai dari Sarung Samarinda, kuliner khas, sampai busana Samarinda. Acara dihadiri oleh Asisten II Nina Endang Rahayu, Kepala DPMPTSP, Jusmarandhana Alus, serta narasumber Rusliansyah, Suparmin dan Mukti Ali.

UU Cipta Kerja yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha melalui OSS (Online Single Obmission) yang mudah, praktis dan tentunya tidak ada Pungli, karena berbasis daring.

Nina mengapresiasi tentang adanya sistem baru pembuatan izin usaha yang disebut OSS ini.

“OSS ini akan memudahkan warga Samarinda untuk membuka usahanya tanpa kesana kemari dan takut akan pungli,” ucap Nina.

Revolusi dagang melalui dunia maya memang lagi gencar di era digital ini, perizinan berbasis online pun diciptakan untuk memudahkan pengusaha UMKM agar maju.

Dalam Temu Usaha yang bertema “Strategi Pelaku Usaha Kecil Menengah Menghadapi Pandemi Covid-19” ini tidak hanya membimbing pengusaha untuk merubah sistem dagangnya dari offline ke online. Tetapi Pemkot Samarinda juga mengenalkan aplikasi toko online yang bernama “Behambinan”. Pembuatan marketplace ini pun bentuk dukungan Pemkot Samarinda terhadap para UMKM yang ada di Kota Tepian. Tidak ada pungutan biaya apapun dalam pembuatan akun, maupun penjualannya.

Dalam perizinan pembuatan izin usaha untuk di Kota Samarinda tidak hanya melalui daring, Pemkot Samarinda membuka kesempatan untuk para warga yang kebingungan, bisa mendatangi posko pelayanan DPMPTSP di Taman Samarendah yang dibuka setiap hari minggu. (hir/adv)

Kutim Segera Berlakukan Jam Malam

SANGATTA – Melonjaknya angka terkonfirmasi postif COVID-19 di Kutai Timur (Kutim), membuat Pjs Bupati Kutim Moh Jauhar Efendi berencana memberlakukan beberapa langkah tegas. Demi menekan sekaligus mengendalikan penularan COVID-19 di daerah ini, dalam waktu dekat segera diberlakukan jam malam.

Angka penularan yang tinggi di Kecamatan Sangatta Utara menjadi perhatian khusus Jauhar. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan pembinaan penyelengaraan Pemerintah bagi kepala desa dan unsur perangkat desa serta unsur kecamatan Sangatta Utara, Gedung BPU, Kantor Camat Sangatta Utara, Selasa (10/11/2020) pagi.

Kutim kini masuk peringkat 30 nasional pasien positif COVID-19 se Indonesia. Karenanya, Perbup pemberlakuan jam malam yang pernah terbit akan lebih dimaksimalkan implementasinya.

“Jadi pemberlakuan jam malam itu sudah lama dilakukan di daerah lain yakni Balikpapan. Kedepan di Sangatta Utara dan Selatan bakal dikonsentrasikan pemberlakuan jam malam,” tegas Jauhar.

Untuk penerapan program dimaksud, Jauhar meminta dukungan semua pihak. Kluster perusahaan yang menjadi penyumbang pasien COVID-19 terbanyak di Kutim turut disoroti. Maka dari itu penanganan COVID-19 harus bersinergi dengan semua pihak. Sehingga bisa menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Kutim.

Jauhar mengatakan, di Kutim ada 12 kecamatan dengan status zona hijau. Kemudian empat kecamatan zona kuning, sisanya zona merah. Maka dari itu ia pun secara terus menerus mengajak seluruh pihak untuk bekerjasama menerapkan protokol kesehatan. Guna mengendalikan lonjakan kasus COVID-19 yang merajarela. (*)

 

Calon Anggota KPPS Kelurahan Lempake Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

SAMARINDA – Gelaran Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi mengharuskan penyelenggara lebih fokus dan berhati-hati dalam melaksanakan protokol kesehatan. Semua tahapan Pilkada dilakukan dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan semua pihak.

Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting persiapan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang. Termasuk di dalamnya KPPS yang akan bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS.

Hingga saat ini puluhan calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Lempake menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Lempake. Pemeriksaan menggunakan sistem antrian di luar ruangan untuk menghindari penumpukan yang dapat menimbulkan kerumunan.

Ketua PPS Kelurahan Lempake Tamin mengatakan, dari pihak Puskesmas membatasi maksimal 20 orang/hari untuk pelayanan agar tidak membeludak pada pemeriksaan kesehatan.

“Banyaknya anggota KPPS yang berada di Kelurahan Lempake dengan mencapai jumlah 308 orang maka perlu waktu cukup lama untuk pengurusan surat kesehatan, ” jelasnya di Samarinda, Selasa (10/11/2020).

Pemeriksaan kesehatan tanpa biaya ini berlaku untuk semua petugas KPPS yang belum melakukan cek kesehatan. Permintaan surat kesehatan yang diminta oleh para calon anggota KPPS bukan cuma dari Kelurahan Lempake. Kelurahan lain yang ingin mengurus surat kesehatan KPPS juga bisa mengurus di Puskesmas Lempake.

Anggota PPS kelurahan Lempake yang juga mendampingi KPPS dalam pembuatan surat kesehatan, saat di sambangi awak media menerangkan jika setelah pemeriksaan kesehatan ini calon KPPS dinyatakan sehat oleh Puskesmas maka nantinya tinggal menunggu pengumuman penerimaan sebagai anggota KPPS,” ujarnya.(man)

Melihat Potensi Konflik di Nagara Rimba Nusa

Vivaborneo.com, Samarinda – Ibu Kota Negara baru Indonesia kelak berjuluk  “Nagara Rimba Nusa” telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan alasan Pulau Kalimantan adalah pulau besar di Indonesia yang paling aman dari ancaman gempa dan tsunami. Pulau yang terletak di tengah-tengah Indonesia. Wilayah yang dapat menjembatani wilayah Barat dan Timur. Read more

« Previous Page — Next Page »