Tim Saber Pungli PPU Sosialisasi Cegah Pungli

PENAJAM – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Pungli di Gedung Serba Guna Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam, Kamis (10/06/2021).

Turut hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan Daerah Setkab PPU Ahmad Usman, Inspektur Inspektorat PPU Haeran Yusni, Camat Penajam Pang Irawan, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri PPU Imam Cahyono, Pasi Ter Kodim 0913/PPU Kapten Inf. Martono, Kanit Tipidkor Polres PPU Iptu Jevier Syukur Nurhakim serta ara Lurah dan Kades di Kecamatan Penajam.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Daerah PPU Ahmad Usman, dalam penyampaiannya mengatakan, pungli merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya atau di pungut dilokasi. Bisa diartikan kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang. Hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Maka lanjut Usman, dalam upaya memberantas pungutan liar saat ini perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Dengan tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana di Pemerintah Daerah.

“Kegiatan saat ini di ikuti 10 kelurahan dan desa dalam upaya memberikan pemahaman tentang saber pungli kepada aparatur pemerintah di desa maupun kelurahan.Terutama kepada pelayanan publik yang sekiranya sensitif berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya layanan ini, sikap yang tegas bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas. Jika itu tidak ada regulasi tidak ada dasar maka jangan sampai melakukan,” ungkap Ahmad Usman.

Ahmad Usman juga menjelaskan, sasara Satgas Saber Pungli seperti pelayanan publik, ekspor dan impor, penegakan hukum, perijinan kepegawaian, pendidikan, pengadaan barang dan jasa hingga kegiatan pungli yang dapat meresahkan masyarakat. Bahkan untuk dampak pungli itu sendiri dapat mengakibatkan perekonomian tidak nomal, tatanan masyarakat menjadi rusak, pembangunan terhambat juga dapat mengakibatkan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah.

Tambahnya, jika terjadi masalah-masalah dapat segera dilaporkan kepada kabupaten atau tim saber pungli, sehingga regulasi apa yang harus ditambah agar segera dibaiki. Contohnya saja seperti SOP pembuatan legalitas tanah perlu waktu 10 hari tapi diminta tiga hari dengan bayaran.

” Itu sudah termasuk pungli karena waktu yang sesuai dengan SOP itu sudah diperhitungkan, supaya tidak salah karena perlu cek lahanya agar tidak terjadi tumpang tindih dan tidak bermasalah kepada orang lain. Jadi pada intinya dengan memberikan pemahaman langsung kepada aparatur kita agar dihindari yang namanya pungli ,” pungkasnya. (*/adv)

Wali Kota Samarinda Tak Ingin Potensi Sungai Mahakam Tidur

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan sedang menyusun masterplan pengembangan wisata Sungai Mahakam. Karena Samarinda dibelah oleh Sungai Mahakam, maka pengembangan Sungai Mahakamnya dalam konsep Riverside City.

“Sungai Mahakam dengan segala potensinya tidak boleh kita biarkan tidur dan harus dimanfaatkan secara ekonomi dalam konteks Riverside City,” katanya pada acara menyapa warga ota Samarinda yang berlangsung secara virtual dengan disiarkan secara live di Tepian TV dan interaktif RRI Samarinda, Kamis (10/6/2021)

Andi Harun bersama Wakil Wali Kota (Wawali) Rusmadi pada dialog interaktif garapan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda ini berlangsung di tengah Sungai Mahakam menggunakan kapal wisata Pesut Etam

Dialog interaktif sembari menyusuri Sungai Mahakam ini menghadirkan narasumber berkompeten seperti pengamat ekonomi lingkungan Bernaulus Saragih, Balai Wilayah Sungai (BWS) Eko Wahyudi, peneliti studi ruang publik Universitas Tujuh Belas Agustus (Samarinda) Wardhana, dan Komite Tetap Bidang Organisasi Kadin Samarinda Wibowo Mappatunru. Kegiatan dialog dipandu host Riamitasari. Dalam dialog itu, Wali Kota memaparkan tentang konsep Mahakam Riverside City dan potensi Sungai Mahakam dalam pengembangan ekonomi di Kota Samarinda.

Ia menjelaskan keinginannya untuk menjadikan Sungai Mahakam, khususnya di kawasan tepian sungai sebagai wadah bagi ekonomi kreatif di Kota Samarinda yang menjadi ikon dan daya tarik bagi masyarakat baik dari luar maupun warga Samarinda sendiri.

Menurutnya, ini dilakukan secara terpadu, di antaranya melaksanakan reinkarnasi kawasan ekonomi kreatif Citra Niaga.

“Kami sudah bertemu dengan arsitek Citra Niaga. Saat ini tim sudah bekerja,” tuturnya.

Ia menyampaikan rencana pengembangan ekonomi dan wisata Sungai Mahakam tersebut, berupa rencana membuat pintu masuk Kota Samarinda dari arah Sungai Mahakam, serta membuat pelabuhan wisata yang terkoneksi dengan kawasan ekonomi kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda. Ia akan menggabungkan rencana pembangunan sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Dengan pendekatan strategis ini, kita berharap bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Bulan puasa lalu, saya sudah bertemu dengan Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Kita lagi memperjuangkan agar bisa memasukkan agenda dalam rancangan proyek strategis nasional,” beber Andi Harun.

Kemudian tentunya lanjut Andi Harun, perlu dukungan perluasan informasi produk Samarinda dengan memanfaatkan pula aplikasi digital marketing. “Dulu kita punya aplikasi Behambinan, sekarang namanya Bebaya Mart. Ini bisa kita manfaatkan,” tandasnya.

Pengembangan konsep Mahakam Riverside City ini sebut Andi Harun, tetap berjalan namun tidak otomatis membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kehilangan fokus dalam pekerjaan utama seperti penanganan banjir serta penataan tata kota berupa penataan parkir, penataan pasar, penataan kebersihan dan pelayanan air bersih. Termasuk dalam konteks menyelesaikan masalah penerangan Kota Samarinda.

“Untuk saat ini baru penyusunan masterplan. Pembangunannya bisa saja di periode yang akan datang dan bisa saja bukan kami lagi Wali Kota dan Wakilnya,” tutur Andi Harun.

Tak hanya membahas pengembangan wisata Sungai Mahakam, tetapi juga membahas tentang program 100 hari kerja Wali Kota Samarinda.

Wawali Rusmadi menambahkan, warga Samarinda patut bersyukur karena diberikan kekayaan berupa Sungai Mahakam yang tidak dimiliki daerah lain. Menurut dia, penataan Sungai Mahakam ke depan perlu didesain agar tetap berfungsi optimal baik dari segi linkungan maupun secara ekonomi. Karena kata dia, sejak dahulu aktivitas ekonomi di Kaltim memang tidak bisa terlepas dari sungai.

“Kemudian bicara masalah sungai, pasti tidak terlepas dari bantaran. Intinya jangan sampai lepas dari fungsi lingkungan dalam hal ini RTH (Ruang Terbuka Hijau, Red) yang perlu dijaga. Sehingga bisa membuat warga nyaman ketika ingin menikmati ruang publik di Tepian Mahakam. Tidak bikin sumpek,” ungkapnya. (*/DW)

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait Bantah Ingin Menutup SMA SPI Batu

MALANG – Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait menyampaikan pihaknya tidak mempunyai tujuan untuk menutup SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) . Dia melaporkan ke Kepolisian untuk menghentikan tindakan yang dilakukan pemilik SMA SPI atau terduga pelaku JE.

“Saya tidak berniat menutup SMA SPI sebagai tempat pendidikan, tetapi menghentikan tindakan keji yang dilakukan pemiliknya yakni JE. Sehingga tindakan serupa kedepannya tidak ada lagi “ tegasnya kepada para wartawan seusai mendatangi Polres Batu, Rabu ( 9/6/2021)

Komnas PA merupaya keras melindungi dan mencegah adanya korban-korban lain dan menghentikan tindakan keji yang dilakukan oleh pemilik SPI atau terduga pelaku JE.

“Tadi malam saya bertemu dengan korban, itu pesan yang disampaikan kepada saya agar disampaikan ke masyarakat Kota Batu atau pun murid yang masih belajar di SPI. Keinginan pelapor, pelaku bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. ” jelas Arist

Arist Merdaeka Sirait menegaskan pihaknya akan merupaya mengungkap pihak-pihak lain baik induvidu maupun kelompok yang mendukung aksi terduga pelaku korban eksploitasi dan kekerasan seksual yang sudah bertahun-tahun ini, dalam kedok pendidikan.

Komnas PA juga mendapatkan informasi adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus tersebut. Maksudnya orang yang mengetahui kejadian sesungguhnya tapi tidak mencegahnya hingga kekerasan terus terjadi berulang-ulang kepada beberapa murid.

“Sesuai UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak jadi kalau saya, anda atau siapapun mengetahui adanya peristiwa kejahatan dan tidak melapor sama saja mendukung pelanggaran terhadap anak bisa terancam pidana selama 5 tahun,” tegas dia.

Selain itu, kekerasan ekonomi yang dimaksud sering kali para murid tidak mendapatkan upah yang layak dan sangat minim saat bekerja. Apalagi upah itu tak berupa uang namun berupa penghargaan atau tabungan.

“Pemberiannya berdasarkan kelas misal kelas satu mendapat Rp 100 ribu, kelas dua Rp 200 ribu, dan kelas tiga Rp 500 ribu. Eksploitasi ekonominya disitu, coba cek ada tidak tabungannya,” ucap Arist.

Lalu ada juga kekerasan fisik misal bila ada kesalahan saat bekerja mereka bisa mendapat pukulan terkadang direndam atau disiram air.

“Karena masih anak-anak saat bekerja mungkin capek atau mengantuk lalu mereka sembunyi-sembunyi mencari tempat untuk tidur biasanya di ruang penyimpanan alat kebersihan. Kalau ketahuan langsung disiram air oleh pengelola,” ujarnya.

“Makanya informasi tambahan dari korban akan kita sampaikan ke penyidik Polda Jatim untuk memperkuat laporan. Kita berharap pekan depan dua alat bukti sudah ditemukan dan cukup untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka,” pungkasnya.

Komnas PA, ketika mendampingi pemeriksaan para saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual di SMA SPI, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Komnas PA menyiapkan 15 orang saksi korban dan pelapor untuk memperkuat laporan. Namun, jumlah itu disebut masih berpotensi bertambah. Bahkan, data yang dimiliki oleh Komnas PA, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 40 orang.

“Untuk saat ini yang terdata di kami berpotensi sekitar lebih dari 40 anak, Sehingga kami dari Komnas PA akan membuka layanan untuk pelaporan dari masing-masing kota dan kabupaten maupun provinsi,” ungkap Arist Merdeka Sirait.

Menurut Arist dugaan pelecehan seksual dan kekerasan yang dilakukan pelaku, sudah berjalan sejak angkatan pertama sekolah SPI yakni tahun 2009.

“ Jadi ada dua yang dikemukakan, pertama adalah tentang pelecehan dan pencabulan yang dilakukan yang kedua adalah tindakan kekerasan,” ungkap Arist Merdeka Sirait.

Seperti diberitakan banyak media, dunia pendidikan tengah dibuat heboh oleh dugaan kasus kekerasan seksual yang tejadi di salah satu sekolah di Kota Batu. Hal itu bermula saat Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan pemilik Sekolah Menengah Atas (SMA) Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu, Malang, Jawa Timur ke Polda Jatim, Sabtu (29/5/2021). Diduga sang pemilik sekolah melakukan kekerasan seksual terhadap siswa.

Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menjelaskan, pelaporan ini dilakukan karena ada dugaan pemilik sekolah melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan verbal, serta eksploitasi ekonomi terhadap belasan hingga puluhan anak. Tim khusus pun telah dibentuk Polda Jatim untuk menyelidiki kasus ini.

Tercatat hingga saat ini, total ada 21 korban yang melaporkan kasus tersebut ke Polda Jatim. Mayoritas merupakan alumni SMA Selamat Pagi Indonesia.

Kuasa Hukum JE membantah

Kuasa hukum JE, Recky Bernardus Surupandy memberikan tanggapan usai kliennya menjadi terlapor Komnas PA di Mapolda Jatim, Sabtu (29/5/2020), terkait dugaan kekerasan seksual di sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.

Pengacara dari kantor hukum Recky Bernardus dan Partner’s ini menyampaikan bahwa pengaduan maupun pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini kepolisian adalah hak mutlak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara Indonesia. Jika ada orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban atas suatu perbuatan pidana, maka ia berhak untuk melakukan upaya ke jalur hukum.

“Namun juga wajib menyertakan bukti-bukti karena hal itu yang akan diuji,” terangnya.

Saat ini, Recky tengah mengumpulkan sejumlah alat bukti sebagai bahan perlawanan terhadap laporan Komnas PA ke Polda Jatim beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, bukti-bukti yang dikumpulkan cukup kuat.

“Insyallah bukti yang kami kumpulkan kuat dengan didukung keterangan-keterangan lain,” ungkapnya. (Buang Supeno)

SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Bertebar Prestasi

SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu, Malang, Jawa Timur jadi buah bibir lantaran diterpa kasus dugaan kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Terlepas dari itu, sekolah dengan konsep entrepreneurship ini menyimpan segudang prestasi.

Berikut profil SMA Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI) yang dirangkum PorosInformatf.com dari SuaraMalang.id dan berbagai sumber.

SMA SPI merupakan sekolah yang sudah cukup terkenal tak hanya di Kota Batu, namun hingga mancanegara. Bahkan, banyak prestasi-prestasi gemilang yang telah ditorehkan oleh anak didik SMA SPI.

Sekolah yang berlokasi di Jalan Pandanrejo Nomor 2 Bumiaji, Batu, Jawa Timur ini merupakan SMA berasrama (Boarding school) dengan murid dari seluruh Indonesia yang beranekaragam, baik agama maupun suku. Hal itu lah yang menjadikan SMA SPI unik dan kompleks.

SMA SPI merupakan SMA gratis, seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yayasan dan dilaksanakan oleh sekolah.

SMA SPI tidak menerima dan meminta peserta didik atau wali murid mengeluarkan biaya apapun karena peserta didik yang diterima merupakan keluarga yatim piatu atau tidak mampu yang memerlukan pendidikan di jenjang SMA.

SMA SPI merupakan satu-satunya SMA di kota Batu yang menerapkan muatan lokal entrepreneurship, lengkap dengan laboratoriumnya bernama Kampoeng Succezz. Kampoeng Succezz didirikan sebagai sarana belajar secara langsung dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan di kelas. Sehingga peserta didik dapat mengalami dengan nyata dan menjadi kebiasaan (habit).

Sistem pembelajarannya sendiri menggunakan moving class. Tak hanya dalam kelas persegi empat, tetapi juga menggunakan sejumlah ruangan berbentuk oval dan bulat. Tujuannya agar para siswa tak terkungkung dalam sebuah ruangan.

Waktu belajar mulai pukul 07.00 WIB sampai 15.00 WIB. Di sela istirahat makan siang, para siswa melihat hewan ternak dan tanaman sayuran yang mereka pelihara dan tanam.

Sekolah gratis ini sendiri tercetus dari ide seorang pengusaha bernama Julianto Eka Putra, untuk membantu sesama.

Julianto merasa terketuk hatinya setelah membaca pemberitaan sejumlah media yang mengabarkan ada anak bunuh diri karena keluarga tak mampu membiayai pendidikan.

Dia pun berinisiatif membangun sekolah gratis untuk siswa miskin berlatar belakang multikultural, multietnis, dan multireligi.

Para siswa diseleksi secara administrasi dengan komposisi sesuai demografi Indonesia terdiri dari 40 persen Islam, 20 persen Kristen, 20 persen Katolik, Hindu 10 persen dan Buddha 10 persen.

Julianto adalah Presiden Komisaris kelompok Binar Grup, yang memiliki 22 anak perusahaan terdiri dari usaha penerbitan, event organizer, biro perjalanan dan lembaga motivasi. Seluruh biaya sekolah didanai dengan menyisihkan keuntungan Binar Grup.

Sekolah yang berdiri di lahan 15 hektare itu menghabiskan biaya operasional Rp 700 juta, setiap bulan.

Apa yang dilakukan Julianto pun membuahkan hasil. Sekolah gratis yang didirikannya sukses menelurkan anak-anak berprestasi. Tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi hingga mancanegara.

Beberapa prestasi yang ditorehkan antara lain, menjadi narasumber Unesco International Conference Hang Zhou China 2019, Juara 1 Lomba Photography Binus Event 2019, mendapat penghargaan KEMENDAGRI Ormas Awards Kategori Pendidikan 2019, juara Harapan 1 Science Technology Engineering Competition Tingkat Nasional, narasumber TVET Meeting Asia, dan masih banyak yang lainnya.

Tak hanya dalam hal akademik, para siswa juga mengantongi segudang prestasi di dunia olahraga. Seperti Juara Tinju tingkat Provinsi Jawa Timur, Juara 1 karate putri olimpiade Olahraga kota Batu, hingga Juara 1 Futsal se Kota Batu.

Lantaran kisah sekolah yang inspiratif tersebut, telah dua kali SMA Selamat Pagi Indonesia difilmkan ke layar lebar, yakni film berjudul ‘Say I Love You’ dan ‘Anak Garuda’. Film terakhir itu diproduseri Verdi Solaiman. (Buang Supeno)

Koalisi Children Protection Malang Raya, Deklarasikan Sikap Prihatin

MALANG – Malang. Koalisi Children Protection Malang Raya, mendeklarasikan dukungan untuk memproses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dan ekploitasi anak, Rabu( 9/6/2021) di Omah Kumpul Batu.

Ketua Koalisi Children Protection Malang Raya, Salma Safitri menyatakan sikap prihatin atas dugaan kasus yang terjadi. Ia mempercayai terhadap laporan dugaan kasus yang sudah disampaikan ke Polda Jawa Timur serta institusi lain yang mendampingi para korban.

Pernyataan sikap dan deklarasi Koalisi Children Protection Malang Raya disampaikan dihadapan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait seusai mendatangi gedung Polres Batu.

“Kami mendukung upaya penyidikan atas laporan kasus tersebut yang saat ini sedang ditangani Polda Jatim dan percaya institusi penegak hukum bekerja jujur, seksama hingga tuntas dalam menegakkan keadilan dan hak-hak konstitusionsal bagi para korban,” jelas Salma Safitri didampingi Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait.

Selain itu pihaknya juga mendorong agar para korban dan keluarganya mendapat pendampingan psikologis dari psikolog klinis atau psikiater atau dari lembaga hingga institusi yang kompeten termasuk LPSK untuk menguatkan mereka melewati masa-masa sulit ini.

“Agar bisa mengatasi trauma atas apa yang dialami, dan kami meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur agar menghentikan sementara proses penerimaan peserta didik baru di SPI tahun ajaran 2021-2022 sampai kasus ini berkekuatan hokum tetap atau incrach,” imbuh dia.

Kemudian, lanjut Salma, meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Pemkot Batu bekerja sama memastikan siswa yang saat ini berada dalam lingkungan SPI tetap mendapatkan haknya belajar dan menuntut ilmu dengan aman tanpa rasa takut.

“Tapi untuk operasional bisnisnya yang ada di dalam sekolah kalau bisa dihentikan dulu.Agar tak terjadi kembali di Kota Batu, kami siap berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk membangun SOP pencegahan kekerasan di sekolah-sekolah sebagai salah satu bentuk mitigasi,” tukas dia.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengutarakan dukungan semua pihak sangat tepat sekali karena ada tiga isu besar yang harus dikawal hingga tuntas terang benderang.

“Saya sangat mengapresiasi dan semua pihak memang harus mendukung Polda Jatim supaya terduga pelaku bisa dikenai tiga pasal secara khusus. Tak terkecuali juga nanti terduga pelaku lain,” ungkap Arist.

Arist menceritakan dugaan-dugaan kekerasan seperti yang disampaikan oleh korban kepada Komnas PA yaitu adanya serangan persetubuhan dengan bujuk rayu tipu muslihat dan janji-janji kepada peserta didik. Lalu ada fakta-fakta eksploitasi ekonomi, mereka dipekerjakan bukan pada waktu tepat atau saat di luar jam sekolah.

“Saat jam belajar pun bila saat ada tamu atau wisatawan mereka diharuskan ganti baju, dan segera bekerja atau dipekerjakan mengelola unit usaha souvenir, resto kampung kids, out bound, dan teater. Terkadang hingga pagi hari,” urainya.

Perlu diketahui Koalisi Children Protection Malang Raya merupakan gabungan beberapa organisasi antara lain EFH/Equality For Humanity, GAMKI, Ikatan Pelajar Putri NU/IPPNU, Ikatan Pelajar NU/IPNU, Jaringan Gusdurian Kota Batu, KPuK Malang, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Lembaga Perlindungan Anak/LPA Batu, Paralegal Kota Batu, Paralegal Kota Malang, P2TP2A Kota Batu, Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Batu, PPHG UB, MPC Pemuda Pancasila, PC Muslimat NU Kota Batu, Rumpun – Ruang Mitra Perempuan, Suara Perempuan Desa (SPD) Batu, Student Crisis Centre /SCC Malang, TALITHA KUM Indonesia Jaringan Malang Raya, dan WCC Dian Mutiara Malang. (BuangSupeno)

« Previous Page — Next Page »