Pemilik Sabu Ditangkap Satresnarkoba Kubar di Area ATM

SENDAWAR – Satuan Reserse Narkoba (Saresnarkoba) menangkap Sadrakh (21) yang memiliki narkotika diduga sabu sabu. Pemuda asal Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongkok ditangkap saat berada di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat (Kubar), Sabtu (21/8/2021).

Kapores Kubar AKBP. Irwan Yuli Prasetyo melalui Kasat Narkoba AKP. Bitabriyani menyampaikan, penagkapan tersangka berawal ketika anggota satresnarkoba yang hendak ke ATM melihat tersangka yang mencurigakan mencari sesuatu.

Bripka Tri Agung dan Bripda Markitsin kemudian mendatangi tersangka dan memeriksa serta melakukan penggeledahan. Dari tersangka ditemukan 1 satu poket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,4 gram.

Tersangka mengaku narkotika tersebut baru dibeli dari temannya di Tenggarong.

“Tersangka beserta barang bukti kami amankan ke mapolres guna mempertanggung jawabkan perbuatannya,”kata AKP. Bitabriyani.

AKP, Bitabriyani menuturkan, tersangka merupakan masyarakat biasa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu tersangka sudah pernah di penjara selama delapan bulan dengan kasus yang sama narkotika jenis dobel L.

“Dia ini naik peringkat sebenarnya, dari pengedar dobel L naik ke sabu-sabu,” ujar AKP. Bitabriyani.

Tersangka diancam dengan pasal 114 ayat 1 subs pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (arf)

Pidato Kebangsaan AHY, Tak Segan Mengapresiasi, Tidak Takut Bersuara Lantang

JAKARTA – Partai Demokrat secara paralel, di parlemen maupun di ruang-ruang publik juga konsisten untuk terus memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk pemerintah sekaligus menyuarakan harapan dan aspirasi rakyat.

“Semua berdasarkan fakta dan realitas di lapangan. Kami tidak segan untuk memberikan apresiasi, termasuk dukungan penuh, terhadap segala kebijakan yang tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat. Tapi, kami juga akan bersuara lantang, termasuk menyampaikan kritik, terhadap hal-hal yang tidak tepat, apalagi menyimpan “bom waktu”,” ucap ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pidato Kebangsaan yang disampaikan pada acara Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia yang disiarkan secara daring, Senin (23/8/2021) sore.

Sebagai contoh, lanjutnya sejak awal Demokrat tegas mengingatkan bahwa, dalam menangani pandemi, negara tidak boleh gagal fokus antara “api” dan “asap”. Dalam konteks ini, pandemi Covid-19 adalah apinya, sedangkan tekanan ekonomi merupakan asapnya.

“Jangan kita habis-habisan berupaya menghilangkan asapnya, sedangkan apinya gagal kita padamkan secara total. Selama ada api, selalu akan ada asap. Pada akhirnya, tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Ternyata, apa yang kami ingatkan sejak satu setengah tahun yang lalu itu, sekarang terbukti menjadi nyata. Prediksi kami menjadi fakta,” tegasnya.

Yang sulit diterima, katanya jika dalam menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan publik seperti ini, masih ada yang mempertahankan agenda-agenda lainnya; selain tidak relevan, juga sebenarnya masih bisa ditunda, karena tidak mengandung kegentingan yang memaksa.

Misalnya, struktur belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur ternyata masih lebih tinggi dibanding alokasi anggaran kesehatan. Yang harusnya menjadi prioritas nomor satu adalah meningkatkan kapasitas rumah sakit, beserta segala fasilitas pendukungnya, memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, serta menambah pasokan vaksin dan mempercepat distribusinya.

“Kami juga sering memberikan masukan atas berbagai permasalahan terkait kebijakan-kebijakan yang tidak dijalankan secara terintegrasi dan tersinkronisasi dengan baik. Di tingkat pusat, cukup sering terjadi overlapping kewenangan dan kebijakan publik, antar lembaga stakeholder. Kebijakan antara pusat dan daerah, maupun antar daerah satu dengan lainnya, juga seringkali tidak sejalan. Selain membingungkan, hal ini tentu berbahaya, ditambah dengan persoalan-persoalan terkait transparansi dan akurasi data yang menyulitkan diimplementasikannya kebijakan 3T secara efektif dan efisien,” katanya lagi.

Yang tidak kalah penting, sambungnya mereka juga mengingatkan, agar tidak terjadi kesalahan prosedur dan penyalahgunaan kewenangan, atas nama kegentingan penanganan pandemi, yang itu semua berpotensi pada terjadinya kerugian negara. Perppu No. 1, yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020, memberikan otoritas penuh dan keleluasaan (bisa dikatakan absolut) bagi pemerintah untuk menggunakan segala sumber daya nasional untuk kecepatan penanganan krisis pandemi.

Namun demikian, katanya segenting apapun keadaan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta mekanisme checks and balances, harus tetap dijalankan. “Bagi kami, sikap dan posisi kritis seperti itu adalah sesuatu yang fundamental. Alasan kami sederhana, dan hanya satu, yaitu Partai Demokrat ingin pemerintah sukses, karena jika pemerintah sukses, maka negara dan rakyat kita akan selamat,” katanya. Namun ia menyayangkan, niat baik seperti itu seringkali disalahartikan. Pandangan atau masukan kritis dianggap sebagai bentuk serangan atau gangguan untuk kepentingan politik tertentu. Lebih menyakitkan, jika setiap masukan dan pandangan yang berbeda, dianggap sebagai bentuk perlawanan, dianggap tidak “Merah Putih”.

“Menurut kami,yang tidak “Merah Putih” adalah mereka yang hanya berdiam diri, ketika tahu ada yang keliru di negeri ini, atau mereka yang hanya berdiam diri, menunggu pemimpinnya berbuat salah, dan negaranya gagal. Saya rasa, alasan kami tersebut, sama seperti alasan yang dimiliki oleh berbagai elemen bangsa lainnya, saat menyampaikan pandangan kritisnya, termasuk para insan pers dan media, para mahasiswa dan kalangan kampus, serta para aktivis dari berbagai civil society. Saya juga sangat meyakini bahwa itu juga alasan yang sama yang dimiliki oleh rakyat kita,” imbuhnya.

Dikatakannya, jika memang suara partai politik dianggap mengandung agenda kepentingan politik tertentu, maka mereka berharap para pemimpin dan pemerintah sudi mendengarkan langsung suara hati rakyat di akar rumput. “Sangat manusiawi, jika dalam keadaan yang tak berdaya dan serba tak menentu, rakyat akan mengekspresikan kesedihan, kemarahan, dan kekecewaannya. Oleh karenanya, semoga para pemimpin dan wakil rakyat bisa berbesar hati untuk terus melakukan evaluasi, karena faktanya memang masih cukup banyak hal yang perlu, dan bisa dibenahi, diperbaiki, dan ditingkatkan,” tandasnya.

Ia berharap para pemimpin dan wakil rakyat juga semakin bijak dan sabar untuk terus mengayomi dan mengasihi rakyatnya. “Rakyat yang miskin dan kelaparan, rakyat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, rakyat yang hidupnya sulit dalam lilitan utang, rakyat yang frustrasi memikirkan nasib dan masa depannya yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian,” pungkas AHY. (*/adv)

Sekretaris KNPI Kubar Berganti

SENDAWAR – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mengadakan rapat pleno pada Senin (23/8/2021). Rapat pleno tersebut dimaksudkan untuk memilih dan menggantikan posisi Fahrujiansyah yang telah menjabat selama tiga periode sebagai Sekretaris KNPI Kubar. Rapat pleno sekaligus membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh KNPI Kubar

Ketua KNPI Kubar, Canissius Arjan usai pelaksanaan rapat pleno memyampaikan rapat pleno pergantian posisi sekretaris ini bukan karena ada masalah tetapi sebuah proses regenerasi ke arah yang lebih baik.

“Lagipula di dalam organisasi tentunya terdapat berbagai macam dinamika, dan beberapa orang di dalamnya pun pasti suatu saat akan berpindah posisi,” kata Arjan.

Selain posisi Sekretaris, ada beberapa pergantian juga di bidang masing-masing. Pergantian ini dimaksudkan untuk membawa perubahan berdampak lebih baik pada pemuda di Kubar.

“Sehingga bisa lebih menyatukan persepsi dan tujuan serta membangun KNPI kedepannya. Fokus KNPI Kubar sekarang ini adalah menyiapkan Kubar dalam menghadapi kondisi pasca tambang nantinya,” jelas Arjan.

Dalam rapat pleno tersebut, Christian Novi terpilih menjadi Sekretaris KNPI Kubar yang baru. Pergantian posisi ini juga segera akan disampaikan kepada KNPI tingkat Provinsi.

“Selanjutnya nanti akan mempersiapkan beberapa kegiatan KNPI yang sempat terhenti karena kondisi pandemi Covid-19,” imbuh Arjan.

Beberapa kegiatan yang sempat terhenti diantaranya adalah pelantikan pengurus di tingkat kecamatan yang menyisakan 5 kecamatan. Kemudian kegiatan KNPI peduli untuk warga yang sedang menjalani isoman karena positif Covid-19. Kemudian beberapa kegiatan lainnya yang mendukung program dari pemerintah Kabupaten Kubar menyongsong hari esok yang lebih baik. (arf)

DPMPD Kaltim Siap Dukung Percepatan Penurunan Stunting

SAMARINDA – Pemprov Kaltim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dipastikan siap mendukung Gerakan nasional percepatan penurunan stunting. Diantaranya akan mendorong optimalisasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi guna percepatan penurunan stunting.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional “Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting” secara virtual, Senin (23/8/2021) optimistis Indonesia mampu mencapai target penurunan angka kasus stunting pada 2024.

Percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Implementasi programnya difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu hingga rumah sakit, dan diperkuat dukungan pemangku kepentingan terkait.

Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin mengatakan, upaya penguatan terhadap intervensi spesifik tersebut akan dilaksanakan dengan mengedepankan strategi untuk meningkatkan cakupan hingga 90 persen melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, dan penguatan manajemen intervensi di Puskesmas dan Posyandu secara berkelanjutan.

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional bertajuk “Bergerak Bersama Untuk Percepatan Penurunan Stunting” itu dihadiri sekitar 2.600 peserta dari perwakilan kementerian maupun lembaga, gubernur dari 34 provinsi di Indonesia, pimpinan 12 organisasi pimpinan daerah (OPD) terkait dari masing-masing provinsi. Juga bupati/wali kota serta mitra pemerintah pusat dan daerah.

M Syirajudin mengikuti kegiatan didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosbudmasy Noor Farhoni dan Kepala Seksi Kewenangan Keuangan dan Aset Desa Rivai.(AMf)

Gubernur Kaltim : Penerapan PPKM dan Prokes 5 M Di Kaltim, Efektif Tekan Kasus Penularan Covid-19

SAMARINDA – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 atau level tertinggi dimana sebelumnya disebut PPKM Darurat, telah diberlakukan di seluruh wilayah Kaltim. Dimulai pada 3 Juli 2021 kepada 3 Kota/Kabupaten yakni Balikpapan, Bontang dan Berau, kemudian tanggal 19 juli 2021 menyusul Kota Samarinda masuk PPKM level 4. Pada 26 Juli 2021 Pemerintah Pusat melalui Satgas Covid-19 menetapkan Provinsi Kaltim termasuk daerah yang menerapkan PPKM level 4 hingga sekarang (22/08/2021) masih berlaku.

Guna menilai efektifitas Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Satgas Covid-19 Nasional menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penanganan Covid-19 di Luar Jawa-Bali termasuk mengevaluasi pelaksanaan PPKM level 4 di Kaltim secara virtual, Sabtu, 21 Agustus 2021 dipimpin Menko Perekomomian Airlangga Hartarto, dihadiri Mendagri, Wamenkeu, Dirjen Kesmas Kemenkes, Wakaops TNI, Kepala BNPB, JAM Intel Kejagung, gubernur/wakil gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr Hj Padilah Mante Runa secara virtual mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM dan Penanganan Covid-19 di Luar Jawa-Bali dari Ruang Heart of Borneo, Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda.

Dalam laporannya, Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota siap dan selalu mengikuti serta taat atas kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19 di daerah.

Menurutnya, penerapan PPKM cukup efektif menekan penyebaran dan penularan virus corona di daerah, termasuk vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan 5M serta pelaksanaan 3T.

“Prinsipnya Pak Menko, kami sami’na wa atho’na. Alhamdulillah, setengah bulan terakhir ini, pasien dirawat menurun dan sembuh meningkat, meninggal turun, kasus aktif atau pasien positif juga turun walaupun masih tinggi, melandai tapi fluktuatif,” jelas Kasatgas Covid-19 Kaltim ini.

Berdasarkan rilis Satgas Penanganan Covid-19 Kaltim, per Sabtu, 21 Agustus 2021, terjadi terus penurunan kasus penularan Covid-19, kasus terkonfirmasi 657 kasus, sehingga total kumulatif 145.112 kasus. Namun, jumlah pasien sembuh tercatat hampir dua kali lipat dari terkonfirmasi. Yakni, bertambah 1.222 kasus, total menjadi 128.902 kasus.

Sementara itu dalam arahannya, Menko Perekomomian Airlangga Hartarto menyebutkan perkembangan data kasus Covid-19 berdasarkan wilayah (pulau), dimana kasus aktif nasional 327.286 kasus, distribusi Jawa-Bali 47 persen dan luar Jawa-Bali 53 persen.

“Tapi secara umum, kasus aktif selama Agustus sudah turun 27,03 persen,” sebut Menko Airlangga Hartarto.

Sedangkan kesembuhan nasional 88,6 persen (global 89,48 persen), Jawa-Bali 91,10 persen dan luar Jawa-Bali 83,15 persen.

Selain itu, kematian nasional 3,14 persen (global 2,09 persen), Jawa-Bali 3,15 persen dan luar Jawa-Bali 2,84 persen.

“Dari 17 provinsi diluar Jawa-Bali meliputi 45 kabupaten dan kota masih menunggu Inmendagri nanti Senin depan. Catatan Wamenkeu bahwa transfer DAU dan DBH di Kaltim mencapai 9,32 persen dalam penanganan Covid-19, ini sudah cukup bagus,” ungkap Menko. (*/hel)

« Previous Page — Next Page »