Kapolres Rajut Silaturahmi, Gali Potensi Masyarakat Kota Batu 

BATU – Gaya Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsudin membuka kran komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka adat. Baru sepekan menjabat, Kapolres terus blusukan silaturahmi dengan para tokoh dalam merawat hubungan dengan semua lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Batu AKBP Oskar Syamsuddin selain mengenalkan diri sebagai warga baru di Kota Batu, ia memohon doa restu dan dukungan dalam melaksanakan tugas sebagai pucuk pimpinan Polres Batu.

“Tugas maupun segala kegiatan Polres tak terlepas dari dukungan dan kerjasama lapisan masyarakat termasuk kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas, guna mewujudkan Sitkamtibmas di Kota Batu” ungkap Oskar Jumat,  ( 22/7/2022).

Hal tersebut, disampaikan Oskar  saat silaturahmi kepada Endro Wahyu Wijoyo, Ketua MPC Ormas PP Kota Batu Jalan Imam Bonjol.

“Namanya orang baru, paling tidak harus silaturahmi kepada tokoh tokoh. Pertama ke forkopimda terutama harus sowan karena menciptakan suatu kondisi dan situasi Kantibmas, Polri tidak bisa sendiri,” kata Oskar,

Dengan  adanya dukungan dari pemda dan dari tokoh – tokoh masyarakat, agama dan ormas, seperti ormas PP Semakin mempercepat situasi kamtibmas yang di  Kota Batu.

“Dengan  saling  merangkul semua potensi – potensi yang ada di Kota Batu, maka situasi Kamtibmas yang kita harapkan sama – sama bisa terwujud, aman dan kondusif kan begitu,” papar dia.

Diakui, baru satu minggu di batu, dan hubungan ini akan tetap dirawat dan meneruskan dari Kapolres sebelumnya yang sudah ada hubungan baik dengan semua pihak, harus dilanjutkan dengan sering bersilaturahmi dengan para tokoh.

Ketika disinggung bahwa dirinya sudah pernah menjabat di Polres Batu sebagai Kasat Lantas sehingga sudah mengetahui situasi dan kondisi Kota Batu.

“Kalau dulu kan levelnya Kasat Lantas, kan begitu. Jadi hanya fokus pada lalu lintasnya.Kalau sekarang kan levelnya beda. mengurus situasi Kamtibmas yang ada di Kota Batu,” tegasnya.

Bukan hanya faktor lalu lintas saja, terlebih menurut dia, di Kota Batu daerah wisata, dan lalu lintas itu sangat berpengaruh.

“Tetapi Kamtibmas lainnya seperti kriminalitas, itukan harus menjadi perhatian saya. Makanya itu salah satu pola saya untuk bisa menciptakan Kamtibmas secara keseluruhan.Baik itu kriminalitas kejadian hal – hal yang lain,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut mantan Kasat Lantas Polres Batu, caranya harus bisa merangkul semua pihak.

“Paling tidak kalau ada sesuatu  saling komunikasi dan koordinasi dalam memecahkan suatu permasalahan sehingga Polri tidak sendiri karena didukung sama yang lain,” katanya.

Dengan komunikasi, bisa dijaga hubungan silaturahim sehingga  permasalahan yang ada  dimasyarakat yang akan berdampak situasi pada hal yang lebih besar bisa diatasi.misalnya,  terkait wabah PMK (penyakit mulut dan kuku) pada hewan ternak.

“Tapi di kalangan pengusaha atau pemilik hewan, itu sangat berpengaruh dan berdampak.Disini cukup banyak dan ini menjadi perhatian oleh pemerintah karena  turunan – turunan dari hewan ini kan banyak. Mulai dagingnya, dan susu – susu itu bisa jadi keju dan sebagainya,” lanjutnya.

Sementara Endro Wahyu Wijoyo,  Ketua MPC Ormas PP Kota Batu mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas silaturahmi yang telah dilaksanakan Kapolres yang didampingi beberapa perwira anggota Polres.

“Silaturahmi seperti ini selalu bisa dilaksanakan dan juga bisa memberikan dampak positif terhadap kinerja Polri, Bravo untuk Polri,” Seru Endro singkat. (Buang supeno)

DPRD Kaltim Dapat Kunjungan Pimpinan DPRD Sumbar

SAMARINDA –  DPRD Kaltim dikunjungi Pimpinan DPRD Sumatera Barat (Sumbar) dalam rangka tukar menukar informasi terkait program kerja (Proker). Kunjungan Wakil Ketua DPRD Sumbar Indra Datuak Rajo Lelo tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo didampingi Sekretaris Dewan Muhammad Ramadhan, diruang kerja Pimpinan DPRD Kaltim Gedung D lantai 2, Jumat (22/7/2022).

“Terimakasih atas kunjungan sekaligus silaturahmi dari pimpinan DPRD Sumbar. Kunjungan tersebut guna lebih menambah masukan serta perbandingan dari kedua lembaga DPRD,” kata Sigit Wibowo.

Kunjungan kata dia membahas di Kaltim apakah ada sosper, bagaimana dengan reses, dilaksanakan berapa kali dalam setahun dan beberapa persoalan yang lainnya termasuk perbandingan APBD serta gambaran tentang DPRD Sumbar dan DPRD Kaltim.

Indra Datuak Rajo Lelo menyebut selaku Pimpinan DPRD, ada hal-hal yang perlu diperbandingkan dari DPRD Kaltim dengan DPRD Sumbar, yaitu terkait sosialisasi perda (sosper), reses dan masalah APBD.

“Ada hal-hal yang perlu kita studi bandingkan, terutama sekali masalah sosper dan masalah reses dan juga masalah yang lainnya termasuk APBD kita. Kita juga juga lagi membahas APBD Sumetera Barat, tentu kita juga perlu studi banding kesini, secara pimpinan tentu gak ada batasan,” ujar ketua DPW PAN Sumbar ini.

Dari hasil silaturahmi ini, lanjut Indra, banyak hal yang menjadi masukan bagi Sumbar untuk menjadi bahan perbandingan.

“Jadi bisa kita perbandingkan, yang mana di Sumbar tidak ada, disini dapat. Misalkan sosialisasi perda, itu kan ada disini, misalkan ke daerah-daerah, bagaimana dengan masyarakat, bagaimana kita mensosialisasikan bagaiman juga disini, itu yang kita studi bandingkan,” pungkasnya.(ADV/AM)

Prof. Dr. Thomas Suyatno kembali Pimpin ABP-PTSI

SURABAYA – Suara bulat dari peserta Musyawarah Nasional ke-V Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP-PTSI) 586  peserta utusan dari Badan Penyelenggara Perguruan tinggi seluruh Indonesia meminta kembali kesediaan Prof. Dr. Thomas Suyatno memimpin ABP-PTSI 4 tahun ke depan.

Thomas Suyatno, Pria yang berusia 82 tahun dan tampak masih energij menyampaikan, “Saya tidak bisa berbuat apapun dalam menjalankan amanah Munas, tanpa dukungan dari seluruh elemen ABP-PTSI. Saya posisikan diri sebagai tempat mengadu, tempat menangis. Saya akan berusaha Keliling ke wilayah-wilayah yang masih rendah kwalitas Perguruan tingginya. Mohon dukungan bapak-ibu semua anggota ABP-PTSI,” ucap Thomas sesaat menyampaikan sambutan setelah terpilih secara aklamasi melalui Munas ke-V yang berlangsung di Hotel JW Marriott Surabaya, 21 Juli 2022 malam.

Thomas Suyatno yang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Negeri Jakarta tahun 2002 tersebut tercatat aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan Di Pesanggrahan Jakarta, merupakan sosok penginisiasi terbentuknya ABP-PTSI sejak tahun 2003 lalu.

Sebelum penetapan Ketua Umum ABP-PTSI terlebih dahulu disampaikan hasil sidang komisi yang terbagi menjadi 3 komisi antara lain komisi organisasi, komisi program Umum dan komisi khusus, keuangan, rekomendasi.

Komisi akan memperjuangkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas bidang tanah dan bangunan, secara keseluruhan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa pengabdian yang dikuasai atau dimiliki guru, roses dan tenaga kependidikan termasuk pensiunan untuk satu objek pajak yang dihuni oleh wajib pajak meliput rumah tinggal non komersial atau satuan rumah susun.

Selain itu juga akan memperjuangkan pengenaan dan pengurangan PBB dibidang pendidikan yang dikuasai dan dimanfaatkan untuk pendidikan minimal 50% dari kewajiban membayar PBB Tahunan dan PBHTB.

Sementara itu Ketua panitia pelaksana Dr. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, DS, ST, M. HP mengungkapkan rasa syukur pelaksanaan Munas ke-V berjalan lancar tanpa halangan dan berhasil dipercepat.

“Syukur Alhamdulillah seluruh pengurus wilayah ABP-PTSI yang berjumlah 33 wilayah bisa hadir, dan tercatat diregistrasi sebanyak 586 peserta utusan dari masing-masing Badan penyelenggara Perguruan tinggi swasta di Indonesia,” ucapnya kepada media ini seusai acara penutupan.

Munas yang sedianya dibuka oleh Wakil Presiden RI Dr. Ma’ruf Amin, namun karena mendapat informasi pagi harinya sekitar pukul 05.15, Ketua ABP-PTSI ditelpon dari pihak protokol Wakil Presiden yang menyatakan wapres harus istirahat total sehingga berhalangan untuk membuka Munas ke-V ABP-PTSI.

Munas yang berlangsung secara hybrid tersebut dihadiri secara langsung Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak dan menghadirkan melalui hybrid Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua Dewan Kehormatan ABP-PTSI Dr. H. Wiranto, serta mendengarkan berbagai kebijakan Stattegik Dikti yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta Indonesia dari Kalimantan Timur tampak hadir mengikuti Munas ke-V antara lain Robin Jhonatan dan Rusmadi Wongso dari Badan yang menaungi Universitas 17 Agustus Samarinda, Agus Sakti Pribadi dari Universitas Mulia Balikpapan, dan Munanto Pembina Yayasan Perguruan Ibnu Khaldun Balikpapan, badan yang menaungi Sekolah Tinggi agama Islam (STAI) Balikpapan. Sementara Ketua ABP-PTSI Wilayah Kalimantan Timur Awang Farouk berhalangan hadir.(mun)

Pemkab Paser Peduli Kesehatan Masyarakat

TANA PASER– Bentuk kepedulian Bupati Paser dr. Fahmi Fadli terhadap kesehatan masyarakat yaitu dengan program Pemerintah Kabupaten Paser meluncurkan Kampung Keluarga Berencana (KB), Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Pojok Edukasi Masyarakat (PESAT). Rabu (20/7/2022).

Diterangkan dr. Fahmi Fadli, Kampung KB merupakan re-konseptualisasi dari Kampung Keluarga Berencana. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas Kampung KB merupakan kampung pembangunan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

“Sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Kami harap ini akan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan angka kesehatan di Kabupaten Paser,” ucap dr. Fahmi Fadli.

Disampaikan, dalam Inpres tersebut memberikan amanah kepada 13 Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah dan seluruh stake holder untuk melaksanakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa kelurahan.

“Segera lakukan upaya dan trobosan yang inovatif sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa kelurahan,” jelasnya.

Dikatakan, angka kematian ibu dan bayi masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kematian ibu sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi sebanyak 22 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

“Angka kematian ibu dan bayi, tentu akan mempengaruhi pengelolaan keluarga serta pola pengasuhan yang berdampak pada kualitas manusia juga tingginya prevalensi stunting anak balita,” ungkapnya.

Selanjutnya, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 prevalensi Stunting Kabupaten Paser sebesar 23,6% diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yaitu 22,8%. Untuk itu Bupati Paser menekankan Pemerintahan Kabupaten Paser harus dapat terus menurunkan prevalensi Stunting untuk mencapai target tahun 2022 sebesar 19,58%.

“Karena masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Paser maka beberapa upaya telah kita lakukan. Kemaren, selasa 19 Juli 2022 kita telah melaksanakan Rembuk Stunting yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang, dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah lainnya,” ucapnya.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Paser menyediakan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan Pojok Edukasi Masyarakat (PESAT) di Kampung Keluarga Berkualitas.

“Program Dashat bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dalam rangka upaya penurunan stunting di tingkat desa,” ungkapnya.

 

Dijelaskan, Dashat menyediakan sumber pangan sehat dan padat gizi untuk masyarakat khususnya keluarga resiko stunting, mengolah dan mendistribusikan makanan bernutrisi seimbang, memberikan pengetahuan dan keterampilan memproduksi pangan sehat dan padat gizi sesuai kearifan lokal, memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan pangan sehat bergizi berbasis sumber daya lokal, dan mendorong munculnya kelompok usaha yang berkelanjutan.

“Intervensi terhadap keluarga resiko stunting melalui kegiatan DASHAT akan difokuskan pada kelompok sasaran prioritas utama yaitu baduta, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Dashat mengedepankan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian utama dengan pendekatan kewirausahaan sosial untuk memastikan DASHAT dioperasionalkan secara mandiri dan berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu, dibentuk pula Pojok Edukasi Masyarakat (PESAT). Dengan tujuan agar pemerintah dapat berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi gizi melalui media tertentu dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Selain itu juga memberikan pembinaan Rumah Data Kependudukan seperti pelatihan kepada Keluarga resiko stunting. Adapun fungsi Rumah Data Kependudukan (RDK) sebagai pusat data dan informasi, sebagai pusat intervensi permasalahan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga, serta sebagai pusat integrasi aktifitas Kampung KB.

“Semoga dengan hadirnya DASHAT, PESAT dan RDK di Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi solusi dalam menurunkan angka stunting di seluruh wilayah Kabupaten Paser demi terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing sesuai dengan visi Kabupaten Paser. PASER MAS, Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera,” pungkasnya. (yun/adv)

DKP3A Kaltim Kuatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting

TENGGARONG – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menyampaikan Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) perlu melakukan upaya   peningkatan kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan dan tantangan agar dapat ikut serta berperan aktif dalam sektor – sektor pembangunan, salah satunya melalui  penurunanan angka stunting,” terang Soraya.

“Pada tingkat Provinsi telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan Keputusan Gubernur Nomor 463/K.159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2022,” Soraya pada kegiatan Penguatan Kerjasama Lembaga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Kutai Kertanegara, berlangsung di Hotel Grand Fatma Tenggarong, Rabu (20/7/2022).

Dikatakan, data Stunting  di Indonesia, menurut Riskesdas Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018. Sementara menurut Survei Status Gizi Balita  Indonesia (SSGBI) pada 2019 menjadi 27,7 persen, tahun 2021 sebesar 24,4 persen. Secara nasional, pada tahun 2024 pemerintah menargetkan menjadi 14 persen.

Sorayalita menambahkan,di Provinsi Kalimantan Timur persentase stunting pada tahun 2019 sebesar 28,09 persen dan tahun 2021 sebesar 22,8 persen. Data Stunting di Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim di 4 Kabupaten/Kota (Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Mahakam Ulu dan Samarinda) memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi.

“Sedang untuk 6 Kabupaten/Kota lainnya (Kutai Timur, PPU, Kukar,Bontang, Berau dan Paser), persentase stuntingnya  masih berada di atas rerata Provinsi,” ujarnya.

Sebagai informasi, angka stunting Kabupaten Kutai Kertanegara sebesar 26,4 persen atau berada pada urutan ketiga yang memiliki angka lebih rendah dari persentase rerata Provinsi. Sementara jumlah balita stunting di Kabupaten Kukar paling banyak berada di Kecamatan Muara Badak sebanyak 905 balita. Sementara keluarga beresiko stunting (KRS) tertinggi berada pada Kecamatan Loa Janan sebesar 8.964 KRS. (dell)

« Previous Page — Next Page »