Wali Kota Paparkan Inovasi Unggulan Kota Batu

BATU – Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, melakukan presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 secara virtual di ruang Command Center Balaikota Among Tani Kota Batu, Kamis (7/7/2022).

Dewanti memaparkan inovasi yang telah diluncurkan Pemkot Batu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yaitu layanan Puspaga Bhakti Pertiwi Kota Batu.

Jenis layanan Puspaga Bhakti Pertiwi adalah pencegahan yang berfokus pada edukasi kesehatan psikologis, dan pengasuhan berbasis hak anak serta penanganannya dapat dilakukan di kantor maupun penjangkauan, juga untuk mendapatkan layanan atau info terkait ketahanan keluarga, rumah tangga, pengasuhan, dan permasalahan lain.

“Penanganan kesehatan tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tidak kalah penting adalah kesehatan mental atau psikologinya. Puspaga Bhakti Pertiwi menawarkan pelayanan yang aman, dijamin kerahasiaannya, dapat dilakukan secara langsung maupun tatap muka. Layanan ini juga diberikan secara gratis,” ungkap Dewanti.

Selain itu Dewanti juga memaparkan inovasi yang diluncurkan melalui Dinas Pariwisata, yaitu layanan Sistem Informasi Pariwisata pengemBANGan Ekonomi kreaTif (SIP BANGET).

“Melalui aplikasi SIP BANGET, Pemkot Batu bisa menjemput bola dan memberikan informasi produk terbaik. Khususnya dari Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan pariwisata, sehingga dapat menarik wisatawan. Selain itu sebagai media untuk melakukan promosi dan penjualan melalui Marketplace,” tutur Dewanti.

Lebih lanjut Dewanti mengharapkan, inovasi SIP BANGET dapat bersinergi dengan para stakeholder sehingga semakin mudah, serta meningkatkan kualitas birokrasi dan ekonomi kota.

“Inovasi SIP BANGET diharapkan bisa lebih memudahkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kota dan kualitas birokrasi,” ujar Dewanti. (buang supeno)

Gekrafs Kaltim Berharap Didukung  Perda

Rusman Yaqub : Kami Tunggu Usulannya

SAMARINDA – Di tengah upaya mengembangkan ekonomi kreatif, Gekrafs Kaltim melalui Ketuanya Aji  Mirza Hakim mengaku perlu dukungan payung hukum Perda Ekraf sebagai landasan kegiatan organisasinya. Hal itu disampaikan pria yang akrab dengan sapaan Icha ini, di tengah kegiatan UKW Dewan Pers di Kaltim di Hotel Swissbel Borneo Samarinda, Senin (4/7/2022)

“Kami perlu dukungan payung  hukum Perda Ekraf , agar kegiatan kami legal. Selain itu adanya Perda kami akan dimudahkan bergerak di lapangan,” ungkap Icha.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kaltim Rusman Yaqub menanggapi hal ini menyambut positif. Namun Rusman menyebut, hingga saat ini pihak Gekraf Kaltim belum  memasukkan usulan perda atau rancangan perda yang ingin disahkan.

“Kami merespon positif usulan perda ini, sayangnya ranperda yang ingin dibahas kemudian ditetapkan/disahkan, belum ada masuk ke kami sampai detik ini,” ungkap Rusman.

Disinggung hal ini Icha yang diwawancarai via seluler membenarkan, jika pihaknya belum mengajukan usulan atau Ranperda Ekraf untuk pembahasan di Dewan.

“Kami masih fokus di kegiatan pusat untuk Hari Ekraf  Nasional, di samping pembentukan struktur organisasi daerah dulu. Karena (Pengurus DPW Gekrafs Kaltim) baru saja dilantik, kami harus kejar  pembentukan struktur organisasi daerahnya di sepuluh kabupaten/kota. Ditambah gawe pusat untuk pembentukan Hari Ekraf Nasional, kemungkinan sampai Oktober kami masih fokus dalam kegiatan internal. Selepas itu baru mengajukan usulan Perda Ekraf ke Dewan,” tandas personil band tanah air Jikustik ini.

Diakui Icha, jika pihaknya sudah punya rancangan Perda Ekraf yang disadur dari daerah lain, namun sejumlah item harus disesuaikan dengan kondisi kekinian lokal.

Menurut Icha, dari penelusuran pihaknya di Kabupaten Berau, Kabupaten Kukar, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, dihimpun sub sektor yang berpotensi dikembangkan. Di antaranya seni pertunjukan, seni musik, umkm online, video kerajinan seni ukir juga potensi  putra daerah dalam membuat aplikasi online. Dua daerah yakni Balikpapan dan Kukar sudah ditetapkan Kemenekraf sebagai Kota Kreatif. Di kedua daerah tersebut, ekonomi kreatif dengan nilai fantastis sudah terbangun sejak lama. Menyusul Samarinda tahun ini ikut ditetapkan Kemenekraf sebagai Kota Kreatif. Di Balikpapan terang Icha, seni musik sebagai salah satu subsektor ekraf berkembang cukup baik. Sementara di Kukar ekraf ditunjang oleh seni pertunjukan (teater). Di Samarinda sebut Icha, bisnis online yang mendukung ibukota  Kaltim ini  ditetapkan sebagai  Kota Kreatif . (ani)

 

Kembangkan Ekraf, Gekrafs Kaltim Siap Sosialisasikan HAKI

SAMARINDA – Gerakan Ekonomi (Gekrafs) Kaltim yang digawangi Aji Mirza Hakim alias Icha Jikustik, di masa kepengurusannya siap mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) .  Personil band tanah air Jukustik itu menilai,  HAKI  untuk mematenkan karya dan produk dari individu maupun lembaga, yang berpotensi diakses luas  baik langsung maupun melalui perantara media, penting dilakukan untuk menjaga kesinambungan potensi ekonomi dari karya/produk yang dihasilkan.

Icha yang baru terpilih sebagai Ketua Gekrafs Kaltim ini menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan awak media, di tengah kegiatan Uji Kompetensi Wartawan ((UKW) di Hotel Swisbel Borneo Samarinda, Senin (4/7/2022).

Menurut Icha, selain menyisir dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif lokal, pihaknya secara kelembagaan juga bersiap untuk mensosialisasikan HAKI di tengah-tengah pelaku ekraf. Hal itu bertujuan penguatan dan eksistensi karya serta ekonomi pelaku ekraf agar potensi ekonomi yang dihasilkan berkesinambungan.

“Ini (sosialisasi HAKI) siap kami lakukan. Sosialisasi ini penting dilakukan, sebab HAKI merupakan landasan hukum karya dan produk pelaku ekraf dapat selamat dari penyalahgunaan atau eksploitasi yang tidak menguntungkan para pembuat karya/produk,” nilai Icha.

Demi tujuan sosialisasi HAKi pada pelaku ekraf  itu, mendorong Icha mengambil spesialisasi S2-nya di pendalaman HAKI.  Dengan salah satu program kerja sosialisasi HAKI tersebut, Gekrafs Kaltim selain menginventarisir dan mendorong jenis-jenis ekraf yang potensi berkembang, juga memback up pelaku ekraf lokal dari segi hukum. Upaya demikian tandas pria kelahiran Kukar ini, mengawal sekaligus penguatan pelaku dan potensi ekraf lokal di kemudian hari.

Pengembangan potensi ekraf lokal menurut Icha, diupayakan dengan mencirikan daerah-daerah di Kaltim melalui seni budaya lokal. Termasuk di IKN yang tengah digadang pembangunannya.

“Kalau seni budaya lokal terangkat di daerahnya, pelaku ekraf lokal seperti perajin seni ukir Kaltim turut ketiban sejahtera. Bukan berarti ikon nasional di IKN itu hanya Kaltim. Karena lokasinya di Kaltim, wajar dong ‘baju’ Kaltim yang pertama kali dipajang,” imbuh Icha.

Terlebih mengingat dukungan Kesultanan Kukar semasa era mempertahankan kemerdekaan, sudah sepantasnya peran Kaltim diperlihatkan melalui ciri-ciri kedaerahannya di IKN.

Icha yang hadir di tengah UKW sebagai salah satu narasumber, mengaku ingin menggawang dunia seni  di Kaltim untuk bisa turut menjadi penyumbang kas daerah. Seperti seni pertunjukan atau teater yang telah lama dimiliki Kukar. Juga seni musik yang banyak diminati talenta daerah. Terlebih Icha sendiri merasa, dunia musik sudah mengatarkan namanya ke kancah hiburan tanah air, di samping telah memberikan income dan kesejahteraan yang cukup bagi dirinya. (ani)

Luas Perhutanan Sosial Kaltim Lampaui Target RPJMD 2019-2023

BALIKPAPAN – Gubernur Kaltim H Isran Noor mengapresiasi kerja jajaran Dinas Kehutanan dan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dalam pencapaian luasan perhutanan sosial.  Pencapaian perhutanan sosial di Kaltim hingga pertengahan 2022 ini bahkan  telah melampaui target RPJMD 2019-2023 seluas 160.000 hektare.

“Luas perhutanan sosial di Kaltim yang telah mendapat persetujuan totalnya 217.121 hektare.  Target RPJMD  160.000 hektare. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pencapaian ini,” kata Gubernur Kaltim H Isran Noor saat memberi arahan pada pembukaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (6/7/2022).

Harapan Gubernur, rapat koordinasi berjalan lancar dan dapat merumuskan poin sederhana, tapi dapat dilaksanakan oleh semua anggota di lapangan.

“Saya hanya berharap pembangunan kehutanan secara umum harus dilakukan dengan baik. Walaupun tidak perfect (sempurna), kita jaga kelestarian alam secara sungguh-sungguh dan bersama-sama,” sambung Gubernur.

Apalagi, kata Gubernur, Kaltim sudah mendapat apresiasi dan penghargaan internasional atas komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan hutan.

“Kita sukses mendapatkan dana karbon dari World Bank untuk penurunan emisi gas buang 41 juta ton CO2e. Sebanyak 26 juta ton  CO2e dihargai 110 juta USD,” beber Gubernur.

Distribusi dana karbon itu harus bermanfaat, terutama bagi desa/kampung dan entitas lain yang peduli dengan penyelamatan hutan dari deforestasi dan degradasi hutan dan tercatat dalam program FCPF-CF.

“Memang 26 juta USD  itu kecil. Tapi itu penghargaan yang tinggi dari dunia atas kerja kita menjaga hutan dan alam,” tandasnya.

Gubernur juga berpesan agar NGO dan mitra pembangunan bisa terus dilibatkan untuk ikut mengontrol agar masyarakat lainnya tidak dengan mudah merusak hutan.

Plt Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Joko Istanto sebelumnya menjelaskan saat ini terdapat  Persetujuan Perhutanan Sosial seluas  kurang lebih 217.121 hektare dari 102 unit.

Rinciannya,  Hutan Desa 40 unit seluas 183.500 hektare.  Hutan Kemasyarakatan  38 unit seluas 10.079 hektare,  Hutan Tanaman Rakyat 17 unit seluas 15.141 hektare, Hutan Adat 2 unit seluas 7.771 hektare, dan Kemitraan Kehutanan 5 unit seluas 630 hektare.

‘Progres pada semester II calon lokasi perhutanan sosial yang telah dilakukan diverifikasi teknis seluas 48.072 hektare (menunggu Terbit Persetujuan Perhutanan Sosial), sehingga target capaian perhutanan sosial sampai tahun 2022 seluas ±265.193 hektare, dimana capaian luas tersebut telah melampaui target pada RPJMD tahun 2019 2023 seluas 160.000 hektare,” ungkap Joko Istanto.

Acara juga dihadiri Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tubagus Ajie Rahmansyah dan lintas SKPD, UPT Kementerian LHK, dan NGO/mitra pembangunan. (sam)

Cegah Penyebaran PMK, Kapolsek Kasembon Hadiri FGD Dengan DPRD Kabupaten Malang

BATU – Kapolsek Kasembon Polres Batu, AKP Guguk Windu Hadi menghadiri kegiatan Focus Group Discusion (FGD) anggota DPRD Kabupaten Malang di Desa Pait Kecamatan Kasembon.

Kegiatan tersebut mengambil tema “Pencegahan dan Upaya Penanganan PMk pada Hewan Ternak Guna Meningkatkan Kuantitas Produksi Ternak di Kecamatan Kasembon”, Kamis (7/7/1022)

Selain dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Malang,  turut hadir pula Camat Kasembon Daniel Wicaksana, Danramil Kasembon,  Kapten Czi Gatot Sumardiyono serta Muspika Kasembon.

Kapolsek Kasembon, AKP Guguk Windhu Hadi menjelaskan kegiatan Forum Group Discusion kali ini fokus untuk pencegahan penyebaran penyakit PMK khususnya di wilayah Kasembon

“FGD Anggota DPRD Kabupaten Malang hadir di desa Pait Kecamatan Kasembon untuk mendengarkan aspirasi dari warga masyarakat khususnya para peternak serta mencari solusi yang terbaik terkait penyebaran penyakit PMK,” ujar Kapolsek Kasembon

Selain itu, FGD ini juga mencarikan solusi maupun kiat-kiat bagi masyarakat khususnya para peternak untuk meningkatkan Kwantitas maupun Kwalitas hewan ternak yang ada di Kecamatan Kasembon.

Acara Kegiatan FGD tersebut diikuti oleh sekitar 50 warga masyarakat khususnya para peternak, warga masyarakat maupun para peternak terlihat antusias mengikuti kegiatan tersebut.

“Harapan kami, tentunya harapan kita semua, wabah Penyakit PMK ini segera bisa diatasi dan segera berlalu sehingga bisa berdampak positif kepada perekonomian warga masyarakat Kecamatan Kasembon,” pungkasnya. (buang supeno)

« Previous Page — Next Page »