Gedung Perpustakaan Kaltim Disarankan Direnovasi

SAMARINDA– Wacana pemindahan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur ke gedung Atlet komplek Stadion Sempaja Samarinda masih belum dapat direalisasikan. Usulan pemindahan kantor yang disebabkan banjir pada lantai 1 apabila terjadi hujan membuat aktivitas membaca menjadi tidak kondusif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menyampaikan, gedung lama masih dapat digunakan dengan melakukan sedikit renovasi.

“Kalau untuk pemindahan pada lahan baru yang dapat dibangun sebenarnya tidak jadi masalah. Namun bila memang memungkinkan untuk direnovasi, ya direnovasi saja,” ucapnya

Reza mengakui, DPKD Kaltim telah mengajukan anggaran pembangunan kantor dalam rangka perbaikan atau pembangunan gedung baru. Dia menyampaikan, usulan anggaran pembangunan memang harus didukung mengingat sarana dan prasarana yang ada bisa menjadi acuan masyarakat untuk lebih aktif membaca. Dengan tersedianya tempat dan suasana yang nyaman.

“Hal ini bagus, mengingat fasilitas kenyamanan yang disediakan menjadi upaya dalam menumbuhkan minat baca,” ucap Reza.

Dikonfirmasi usai laporkan keterangan pertaggungjawaban (LKPJ) wakil gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyampaikan, gedung perpustakan yang memiliki 3 lantai masih bisa dimaksimalkan penggunaanya. Adapun saran memindahkan hingga menyewa gedung  dinilai belum perlu dilakukan mengingat hal tersebut tidak mendesak.

“Gedung yang ada saat ini  ada 3 lantai. Sementara lantai 1 direnovasi pindah saja ke lantai atas. Buat apa sewa, buang-buang uang saja, maksimalkan saja yang ada,” kata Hadi Mulyadi. (Ria)

DPRD Kaltim Bentuk Pansus LKPJ Telaah Hasil Kinerja Pemerintah

SAMARINDA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur Bentuk Panitia Khusus (Pansus) Penelaah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) pada rapat paripurna ke-11 di gedung B, Selasa, (28/03/2023).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim  Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, tujuan dibentuknya Pansus LKPJ ditugaskan untuk menelaah hasil hasil kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di akhir masa jabatan.

“Kita sudah bentuk Pansus LKPJ, nanti itu akan membahas pertanggung jawaban Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ,” ucapnya

Sutomo Jabir yang terpilih sebagai ketua Pansus menyampaikan, dengan terbentuknya Pansus LKPJ diharapkan dapat ikut serta memberikan masukan dan membahas hasil kinerja pemerintah Kaltim selama tahun 2022.

“Terhitung hari ini, mudah-mudahan bisa selesai dengan baik, kalau diundang ya datang seperti kepala OPD atau instansi yang lain, tidak diwakilkan,” sambungnya.

Sutomo berharap, Pemerintah Kaltim dapat bersikap lebih kooperatif, agar kinerja pansus juga dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, untuk menelaah secara detail LKPJ yang telah direkap dan dilaporkan kepada DPRD Kaltim.

Sutomo menambahkan, dalam LKPJ yang telah disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, secara singkat ada beberapa yang telah tercapai capaiannya, namun beberapa indikator juga berada dibawah target.

“Tentu nanti akan kita cek secara detail, mengingat fakta dilapangan masih ada masyarakat yang belum merasakan hasil capaian Pemprov secara baik,” tutupnya. (Ria/adv)

DPRD Kaltim Setujui Ranperda RTRW

SAMARINDA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim Tahun 2022-2042 pada rapat paripurna ke 11 dalam masa sidang 2023 di Gedung B DPRD Kaltim, (28/03/2022).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dalam agenda penyampaian lapporan akhir kerja Pansus Pembahasan Ranperda RTRW yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim.

Ditemui usia rapat, wakil ketua DPRD Seno Aji menyampaikan beberapa perubahan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya pemukiman yang awalnya merupakan hutan lindung menjadi areal pengguna lain (APL) yang dapat dibuat sertifikasi tanahnya.

“Beberapa kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan menjadi penyanggah ibu kota negara (IKN) dapat dimanfaatkan menjadi daerah industri,” ucapnya

Seno menambahkan, wilayah dengan luas 100 hektare dapat berkembang dan tumbuh menjadi lebih baik. Dengan kata lain, Perda RTRW Kaltim juga membawa angin segar kepada para  petani di daerah Sungai Merdeka, Bukit Merdeka dan Saliki di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petani akan di sediakan lahan seluas 100 hektare untuk pertanian dan perkebunan.

“Untuk daerah pertanian dan perkebunan kami perluas lebih dari 100 Hektare di daerah Sungai Merdeka, Bukit Merdeka dan Saliki,” tuturnya

Sementara itu, ketua Pansus  pembahas RTRW Kaltim Baharuddin Demmmu menyampaikan, pihaknya telah mengakomodir beberapa hal. Dan selanjutnya akan dibawa ke Kementerian.

“Kami masih akan menunggu persetujuan kementerian tentang usulan yang menyangkut dengan kawasan hutan,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam dokumen RTRW Kaltim wilayah IKN masih dicantumkan wilayah Kaltim. dijelaskan, secara administrasi pola ruang juga harus diatur melalui undang-undang tersendiri.

“Saat ini kita tidak mengatur itu, tapi wilayahnya tidak terlepas dari Kaltim. Nanti kalau sudah pindah maka kewajiban provinsi sudah tidak ada lagi. Seluruhnya menjadi kewenangan khusus Otorita IKN melalui APBD,” tutupnya. (Ria/adv)

Ulama dan Penyuluh Agama Digandeng Tekan Inflasi Kaltim

SAMARINDA – Pengendalian inflasi menjadi fokus pemerintah, terutama memasuki bulan suci Ramadan  dan menjelang lebaran tahun ini.  Kaltim  melalui inisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur mengambil inisiatif untuk membantu pengendalian inflasi dengan melibatkan peran para ulama, dai dan penyuluh agama.  Program yang dirancang diberi nama “Ulama Peduli Inflasi”.

“Seumur-umur hidup saya, baru ini ada namanya ulama peduli inflasi,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor saat meresmikan dimulainya program Ulama Peduli Inflasi dengan tema “Sinergi menjaga stabilitas harga di Kalimantan Timur dengan bijak belanja dan berjualan” di Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center Samarinda, Selasa (28/3/2023).

Gubernur memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Kantor Perwakilan BI Provinsi Kaltim ini, meski menurutnya gagasan ini sebenarnya sudah terlambat.

“Sebenarnya ini terlambat. Tapi tidak apa-apa, bagus saja. Lebih baik terlambat, dari pada tidak sama sekali. Tapi di nusantara, ini baru ada di sini. Ini yang pertama. Terima kasih BI dan para ulama, dai dan penyuluh agama,” puji Gubernur Isran.

Beberapa saat sebelumnya, Gubernur Isran Noor terlihat sangat seksama mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid yang mengisahkan cara sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Usman bin Affan menyelesaikan masalah harga beli air bersih yang mahal  di Kota Madinah. Caranya, dengan membeli separuh persediaan air bersih dengan harga tinggi yang dijual oleh sang penjual, dan lalu membaginya kepada masyarakat. Beberapa waktu selanjutnya, ketika warga sudah memiliki cadangan air yang cukup, lalu  si penjual dengan terpaksa harus menjual air bersihnya dengan harga yang rendah agar laku terjual kembali.

“Ternyata di zaman Rasulullah, masalah inflasi ini sudah dibicarakan. Ternyta ada keterlibatan ulama. Saya juga baru tahu dari tausiah KH Muhammad Rasyid tadi,” ucap Gubernur.

Karena itu Gubernur mengimbau kepada para pedagang untuk tidak memanfaatkan momen Ramadan dan Hari Raya Idulfitri dengan menaikkan harga setinggi-tingginya. Demikian pula masyarakat pembeli, diimbau agar berbelanja secukupnya sesuai kebutuhan saja. Tidak berlebih-lebihan.

“Jadi penjual, jangan jual mahal-mahal ya. Pembeli juga begitu, kendalikan hawa nafsu jangan belanja banyak-banyak. Ditakar saja sesuai kebutuhan,” pesan Gubernur lagi.

Secara umum Gubernur Isran Noor sangat bersyukur karena inflasi Kaltim selalu berada di bawah angka inflasi nasional. Gubernur menjelaskan bahwa inflasi itu  harus ada, tapi terkendali. Pengendalian inflasi ini bisa dilakukan dengan baik menurut Gubernur Isran Noor karena kerja sama lintas sektor dan tidak mungkin dilakukan sendiri.

Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid dalam tausiahnya juga menguraikan fiqih hukum Islam terkait jual beli dan tindakan menimbun bahan pokok masyarakat.

“Kegiatan menimbun barang termasuk haram. Misalnya, menunggu barang mahal baru menjual. Kenapa haram, karena itu menyakiti orang lain,” jelas KH Muhammad Rasyid.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim H Abdul Khaliq menjelaskan pihaknya siap menerjunkan tidak kurang dari 1.230 ulama, dai dan penyuluh agama dari semua agama untuk mendukung program Ulama Peduli Inflasi ini.

Diharapkan tokoh agama dan para dai ini bisa menyampaikan upaya pengendalian inflasi ini dengan  bahasa yang lebih mudah dipahami, persuasif dan edukatif.

Acara dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo,  Kapolda Kaltim Irjen Pol  Imam Sugianto, Kejati Kaltim Hari Setiyono, Kepala Perwakilan BI Kaltim Ricky Perdana Gozali, Ketua Baznas Kaltim H Ahmad Nabhan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono dan undangan lainnya. (sam)

Pentingnya Inovasi Teknologi Dalam Upaya Konservasi Biodiversitas

Vivaborneo.com — Belantara Foundation menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Inovasi Teknologi untuk Konservasi Keanekaragaman Hayati” di Auditorium Rektorat Universitas Pakuan, Bogor, pada Selasa (28/03/2023).

Acara ini  bekerja sama dengan LPPM Universitas Pakuan (Unpak), Prodi Manajemen Lingkungan Sekolah Pascasarjana Unpak, FMIPA Unpak, Scientific for Endangered and Trafficked Species (SCENTS), Yayasan SINTAS Indonesia, Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI), Center for Transdisciplinary and Sustainable Science (CTSS) IPB University dan Forum Harimau Kita.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dolly Priatna mengatakan tujuan utama kegiatan ini untuk mengidentifikasi kebutuhan inovasi teknologi yang dibutuhkan guna mendukung pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas) di Indonesia.

“Di kampus, kami terus berupaya mendorong terciptanya kolaborasi antara dosen dengan pihak pengguna, agar luaran-luaran riset dosen dapat langsung diaplikasikan sesuai kebutuhan pengguna,” ujar Dolly, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unpak.

Kegiatan ini  tentu akan menjadi peluang yang besar bagi insan akademik untuk turut berperan serta dalam mengembangkan teknologi yang dibutuhkan dalam riset-risetnya.

 “Diskusi yang mempertemukan praktisi konservasi dan akademisi ini menjadi sangat penting dalam membahas kebutuhan lapangan, serta mencari solusi teknologi yang dapat diaplikasikan agar biodiversitas Indonesia tetap lestari,” lanjut Dolly.

Berdasarkan laporan komprehensif bertajuk Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services 2019 oleh The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) memaparkan bahwa saat ini status biodiversitas di bumi semakin mengkhawatirkan.

Para ilmuwan mengungkapkan lebih dari 80 persen biomassa satwa menyusui telah hilang dari bumi disebabkan oleh kerusakan ekosistem yang mengalami kerusakan 100 kali lebih cepat dari yang terjadi selama 10 juta tahun terakhir.

Tanpa sadar, penurunan biomassa yang sangat signifikan ini, menyebabkan dampak dan kerugian yang sangat besar untuk seluruh biodiversitas di bumi.

Dokumen Rencana Aksi dan Strategi Biodiversitas Indonesia 2015-2020 menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat endemisitas biodiversitas yang sangat tinggi karena memiliki kondisi geologi dan iklim yang unik.

Indonesia merupakan rumah bagi 10 persen tumbuhan berbunga, 15 persen serangga, 25 persen ikan, 16 persen amfibia, 17 persen burung, dan 12 persen mamalia dari seluruh yang ada di dunia.

Berdasarkan Buku Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar Dilindungi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 2019 mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 409 spesies amfibi (urutan ke-5 dunia), 755 spesies reptilia (urutan ke-3 dunia), 1.818 spesies burung (28 persen di antaranya  endemik) dan 776 spesies mamalia (36 persen diantaranya endemik). Dengan adanya sifat endemis tersebut, perlindungan dan konservasi biodiversitas sangat penting dan prioritas dilakukan.

Namun demikian, keberadaan biodiversitas di Indonesia juga tidak luput dari berbagai ancaman yang dapat mengarah pada kepunahan. Ancaman terbesar, terutama bagi flora dan fauna endemik, disebabkan oleh kehilangan habitat sebagai dampak dari degradasi dan deforestasi atau penggundulan hutan.

Degradasi dan deforestasi tersebut terjadi terutama disebabkan oleh kerusakan habitat, baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan dan perubahan iklim, alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pertambangan, industri,  serta pemukiman masyarakat. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah perburuan satwa liar yang didorong oleh perdagangan secara ilegal.

Pada saat yang sama, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. Didik Notosudjono, M.Sc. menyatakan bahwa inovasi teknologi dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efektivitas upaya perlindungan dan konservasi biodiversitas di Indonesia.

“Insan akademik di perguruan tinggi yang salah satu tugasnya melaksanakan penelitian, dituntut untuk menghasilkan sebuah karya riset yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna. Dengan demikian, para dosen dan mahasiswa dapat mengembangkan berbagai riset teknologi yang luarannya dapat langsung dimanfaatkan baik untuk kebutuhan monitoring maupun untuk mendukung upaya perlindungan habitat flora dan fauna, sehingga pelestarian biodiversitas di Indonesia menjadi lebih efektif,” ujar Didik.

Direktur CTSS IPB University, Prof. Dr. Damayanti Buchori mengemukakan bahwa Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB University sebagai pusat studi yang mengembangkan ilmu-ilmu terbaru tentang keberlanjutan juga terus melibatkan peran teknologi dalam pengembangan ilmu tersebut.

Penelitian transdisiplin berusaha untuk memahami masalah dan fenomena yang kompleks yang tidak dapat sepenuhnya mampu dijelaskan oleh satu disiplin atau metodologi. Pendekatan ini mendorong integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, termasuk peran teknologi.

Pendekatan transdisiplin sangat relevan dengan pengembangan dan penerapan teknologi. Pendekatan transdisiplin dapat menyatukan para pemangku kepentingan dari berbagai bidang untuk bekerja secara kolaboratif dalam menghadapi tantangan inovasi teknologi.

Hal ini dapat mengarah pada penciptaan teknologi yang lebih inovatif dan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan beragam komunitas dan pemangku kepentingan.

Pendekatan transdisipliner dapat turut membantu memastikan bahwa perkembangan teknologi didorong oleh pertimbangan etis dan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata oleh kemajuan teknologi. Misalnya, penelitian lintas disiplin dapat membantu mengidentifikasi potensi dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari teknologi baru dan mengembangkan strategi untuk mengurangi konsekuensi negatif.

Secara keseluruhan, penerapan pendekatan transdisipliner terhadap teknologi dapat menghasilkan inovasi teknologi yang lebih kuat, inklusif, dan bertanggung jawab.(vb/*)

« Previous Page — Next Page »