Masyarakat yang Berliterasi Bisa Tingkatkan Potensi Ekonomi

SURABAYA – Budaya gemar membaca bisa dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang manfaat dan potensi ekonomi yang bisa muncul dari literasi.

“Tanamkan kepercayaan bahwa kita akan menjadi kaya kalau punya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan,” kataKepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando yang hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023).

Menurutnya, literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap satu subjek ilmu pengetahuan tertentu yang bisa dimplementasikan untuk memproduksi barang dan jasa.

Namun,  kurangnya jumlah buku bacaan mash menjadi masalah. Namun hal itu bisa diatasi pemerintah daerah dengan mendorong menyiapkan buku-buku ilmu terapan dan menulis berbagai potensi yang dimiliki daerahnya.

“Fokus kita kepada buku-buku ilmu terapan dibagi sebanyak mungkin ke desa dan kami mengajak betul para civitas akademika ikut menulis buku ilmu terapan. Karena merdeka belajar maknanya adalah orang di lingkungan pendidikan itu bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang di sekitarnya, pungkasnya.

Dikatakannya, dalam kaitannya mendorong ekonomi kerakyatan, perpustakaan menghadirkan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Lahirnya program ini dapat memberi peluang kepada masyarakat un menciptakan usaha dan lapangan kerja.

Program ini menurutnya, ditujukan untuk masyarakat yang tidak lagi mungkin mendapatkan ilmu di bangku pendidikan formal, terutama masyarakat marginal.

“Kami berikan bantuan program selama satu tahun tentang pengembangan potensi ekonomi pilihan di daerahnya. Sehingga mereka bisa mendiri melalui usaha yang mereka bangun dengan bekal pengetahuan yang didapat,” imbuhnya.

Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, hingga meningkatkan pendapatan per kapita, dan devisa negara. Karena di era transformasi digital tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan tapi harus juga punya Inovasi dan kreativitas.

Selain itu, bantuan yang diberikan Perpusnas juga dalam bentuk fisik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Melalui dana alokasi khusus bidang perpustakaan, pemerintah pusat melalui Perpusnas memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk membangun gedung layanan perpustakaan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut pada akhirnya akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk membaca tapi juga tempat dilakukannya berbagai kegiatan yang dapat menambah keterampilan masyarakat. (adv dpk kaltim)

DKP3A Kaltim Tingkatkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

BALIKPAPAN – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, mengumumkan bahwa tahap evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sedang berlangsung. Saat ini, proses berada pada tahap Evaluasi Mandiri (EM), yang dilakukan oleh kabupaten/kota mulai tanggal 2 Februari hingga 23 Maret 2023, dengan mengisi capaian indikator KLA melalui aplikasi KLA berbasis web sesuai dengan petunjuk teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023.

Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki 9 penghargaan peringkat KLA di 9 kabupaten/kota. Kota Bontang dan Kota Balikpapan meraih kategori Nindya dengan total nilai 767,25 dan 732,00, sementara Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara meraih kategori Madya dengan total nilai 653,70 dan 601,80. Lima kabupaten lainnya meraih kategori Pratama, yakni Kabupaten Berau dengan total nilai 564,40, Kabupaten PPU dengan total nilai 544,75, Kabupaten Kutai Timur dengan total nilai 501,80, Kabupaten Paser dengan total nilai 501,80, dan Kabupaten Kutai Barat dengan total nilai 500,20.

Namun, Kabupaten Mahakam Ulu belum berhasil meraih kategori karena masih dengan posisi total nilai 146,15. Soraya mengungkapkan hal tersebut pada kegiatan Advokasi dan Evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Se-Kalimantan Timur, yang berlangsung di Hotel Grand Jatra Balikpapan, pada Selasa (14/3/2023).

Selain itu, beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022-2023 telah mendapatkan beberapa penghargaan yang diraih pada sejumlah fasilitas ataupun layanan publik yang telah distandardisasi layak anak, seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Soraya berharap bahwa melalui pendampingan ini, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perlindungan anak di Kaltim.

“Saya berharap dapat memperkuat sisi mana yang kurang dan sisi mana yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” imbuhnya.

DKP3A Kaltim juga berupaya meningkatkan perlindungan anak melalui peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) secara masif, yang dilakukan secara terus menerus, serta penanganan kasus melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Upaya ini diharapkan dapat mendukung perwujudan perlindungan anak, terutama bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK).  (dell)

Pemkot Batu Ubah IMB Jadi PBG

BATU – Pemerintah Kota Batu akan mengganti surat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, dalam acara Njagong Bareng bersama kelompok tani dan instansi terkait di pondok Labu Ngujung Desa Pandarejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, pada Selasa (14/3/2023).

Menurut Muji, perubahan IMB menjadi PBG dilakukan sesuai dengan surat dari Sekretaris Kabinet RI tanggal 11 Februari 2022 mengenai penyelesaian permasalahan pelayanan penerbitan PBG.

PBG merupakan izin dasar untuk mendirikan sebuah bangunan. Sebelum mendapatkan PBG, pemohon harus mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (RTR).

“Pelaksanaan PKKPR ini merupakan perijinan dasar yang dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini berlaku pada kota dan kabupaten yang memiliki RTRW,” ungkap Mujiono.

Selain itu, untuk mendapatkan PBG, harus ada persetujuan lingkungan, dan memiliki UPL serta memperhatikan lalu lintas (lalin).

“Permohonan PBG ini lebih mudah dibanding IMB, lebih simpel karena hanya ada standar teknis. Oleh karena itu, penerbitan PBG tidak membutuhkan waktu lama, cukup dua hari,” pungkasnya. (bs/adv)

DPK Kaltim Gelar Rakorda Perpustakaan dan Kearsipan

SURABAYA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, di Surabaya, Selasa (14/3/2023).

Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Penguatan Literasi dan Kearsipan Pada Era Digital di Kalimantan Timur” ini dihadiri langsung Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando, 262 peserta dari perwakilan DPK dan OPD kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

Rakorda juga memberikan penghargaan kepada DPK kabupaten dan kota serta OPD kabupaten dan kota atas pengelolaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, pelaksanaan akreditasi perpustakaan, implementasi aplikasi SRIKANDI di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Timur, hingga penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintahan.

Selain itu dilakukan penandatanganan kerjasama DPK Kaltim dengan DPK kabupaten dan kota dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur.

“Seluruh rangkaian rapat koordinasi diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kualitas DPK kabupaten dan kota mewujudkan literasi dan tertib arsip menjadi budaya penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam kinerja di lingkungan pemerintah Kalimantan Timur,”kepala DPK Kaltim Syafranuddin.

Syafranuddin berharap pelaksanaan rapat menjadi agenda yang komitmennya dapat terjaga dan bertanggung jawab bagi setiap DPK kabupaten dan kota maupun OPD se-Kalimantan Timur.

“Dengan penguatan kolaborasi literasi dan arsip dalam songsong era digital. Rapat ini penting memberi pemahaman serta menjadi wadah berkembang melalui tukar aspirasi,” tandasnya.(adv-dpk kaltim)

Wali Kota Samarinda Wakili Kaltim Seleksi Anugerah Tinarbuka

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meraih nilai tertinggi pada verifikasi tahap awal Anugerah Tinarbuka tahun 2023 dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang dilaksanakan Komisi Informasi (KI) Pusat di kategori Bupati/Wali Kota. Hal ini menjadikan Andi Harun sebagai wakil dari Provinsi Kaltim yang akan mewakili di tingkat nasional dengan mengikuti tahapan verifikasi selanjutnya.

Menurut Ketua KI Provinsi Kaltim, Ramaon D Saragih, Andi Harun, meraih nilai tertinggi 77,41 pada verifikasi administrasi, dan berada di peringkat pertama dalam 15 besar Anugerah Tinarbuka kategori Bupati/Wali Kota. Tahapan presentasi yang wajib diikuti akan dilaksanakan di Jakarta, 27 Maret 2023.

Ramon memberikan apresiasi kepada wali kota Samarinda sebagai wakil dari Provinsi Kaltim dan berharap agar dapat memberikan yang terbaik pada tahapan presentasi demi semangat Keterbukaan Informasi di Bumi Etam Kalimantan Timur dan kota Tepian Samarinda.

Anugerah Tinarbuka merupakan penghargaan yang diberikan oleh KI Pusat dalam rangka HAKIN tahun 2023. Salah satu tujuan Anugerah Tinarbuka 2023 ini adalah untuk menilai visi dan komitmen kepala daerah kabupaten/kota dalam menjalankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian reformasi birokrasi.

Kepala Dinas Kominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, merasa bersyukur karena Wali Kota Samarinda mampu mengikuti tahapan selanjutnya bahkan meraih nilai tertinggi pada verifikasi tahap awal.

“Kita berada di peringkat pertama dari 15 bupati/wali kota yang maju di tahap presentasi. Insya Allah, Wali Kota Samarinda akan hadir pada presentasi nanti,” ucap Aji Syarif Hidayatullah.

“Keberhasilan ini merupakan komitmen semua pihak dalam penerapan keterbukaan informasi publik di kota Samarinda. Kami mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholders lainnya,” ujar Dr. Aji Syarif Hidayatullah.(dw/adv)

« Previous Page — Next Page »