Hasan dan Nam Min

Catatan Rizal Effendi

SECARA tidak sengaja saya bertemu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) di Kedai Nam Min, Km 4,5,  Rabu (1/3) kemarin. Sama-sama mau sarapan pagi. Saya tak mengira dia mau bergabung. Saya lebih dulu duduk dengan Zainal, sahabat saya dan Chris, anak muda yang sering mendampingi saya.

“Saya ada acara di Platinum, tapi karena kepagian belum ada yang datang, jadi saya sarapan dulu di sini,” kata Hasan, panggilan akrab Hasanuddin.

Hasan memesan telur setengah matang dan segelas teh. Dia juga membawa sekotak kurma ajwa. “Diberi teman yang pulang umrah,” katanya.  Kurma ajwa juga disebut “Kurma Nabi,” karena ini jenis kurma yang sangat disukai Nabi Muhammad dan tumbuh di daerah Madinah. Saya ikut memakannya lebih 3 biji.

Kedai Nam Min adalah salah satu kedai lejen di Balikpapan. Didirikan di Pandan Sari sejak tahun 1958, sama dengan tahun kelahiran saya. Pemiliknya warga keturunan. Sekarang dikelola oleh generasi ketiga dan sudah 3 cabang dibuka di kota ini. Kedai Nam Min terkenal dengan kopi dan roti bakarnya. Tapi juga dilengkapi ada soto banjar, nasi kuning, sop saudara, dan makanan lainnya.

Bagi Hasan pasti Kedai Nam Min tidak asing lagi. Soalnya sama-sama dari Balikpapan Barat. Hasan bersama orang tua dan saudaranya tinggal dan tumbuh di sana. Keluarga Bani Mas’ud tidak saja sukses di dunia usaha, tapi juga di kancah politik.

Hasan rupanya menjadi salah satu narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  Indonesia (ABPPTSI) wilayah Kaltim, yang berlangsung di Hotel Platinum, tak jauh dari Kedai Nam Min. FGD bertajuk: “Peran sentral ABPPTSI Kaltim dalam membangun putra-putri daerah yang teknorat untuk IKN.”

FGD dibuka Gubernur Dr Isran Noor. Selain Hasan, juga menjadi pembicara adalah Deputi Lingkungan Hidup dan SDA Otorita IKN Dr Myrna Asnawati Safitri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr Hetifah Sjaifudian dan Kepala LLDIKTI Wilayah XI  Dr Muhammad Akbar, M.Si.

Gubernur meminta perguruan tinggi swasta di Kaltim harus percaya diri menyambut kehadiran IKN di daerah ini. “Prinsipnya harus pede dulu. Tapi percaya dirinya harus diikuti dengan kemampuan menghadapi persaingan,” tambahnya.

Ia berharap kehadiran IKN menjadi momentum semua pihak termasuk perguruan tinggi swasta (PTS) di daerah ini berkontribusi  dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Hasan mendorong perguruan tinggi swasta (PTS) di Kaltim harus mempunyai tenaga pengajar yang berkualitas. “Minimal 40 persen tenaga pengajarnya sudah bergelar doktor atau S3, sehingga kualitas pengajarannya mampu mendorong mahasiswa yang andal.”

Ketua DPRD Kaltim ini sangat berharap sebagian besar peringkat PTS di Kaltim sudah berakreditasi A. “Kalau akreditasinya A,   saya yakin lulusannya mampu bersaing dalam menyambut kehadiran Ibu Kota Nusantara,” tandasnya.

Dia melihat kondisi saat ini masih banyak PTS di Kaltim yang akreditasinya masih di peringkat C. “Begitu masuk ke IKN, pasti yang dibutuhkan kualifikasi A. Jadinya ya kita tidak siap menghadapi persaingan, jatuhlah kita,” kata Hasan.

Ketika berbincang di Nam Min, saya mengusulkan kepada Pemprov dan DPRD Kaltim berani memanfaatkan APBD yang lagi surplus untuk investasi pada peningkatan SDM menyambut IKN. SMK-nya diperbanyak. Polteknya terus dipoles. ITK Balikpapan ditunjang. BLK-nya diperluas. Dan beasiswanya lebih fokus.

Saya juga berharap jatah Kaltim di Otorita IKN tidak cukup pada dua deputi saja. Tapi juga di kursi direktur dan di pos-pos lain. Saat ini ada 20 ribu pelamar yang berebut tempat di Otorita IKN. Saya khawatir tidak banyak anak Kaltim yang lolos.

Kepada saya, Hasan juga menyinggung soal kedudukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XI yang masih di Kalsel. “Sudah waktunya pindah ke Kaltim atau dibentuk LLDIKTI baru di daerah ini, yang membawahkan Kaltim dan Kaltara,” ucapnya.

Di Kaltim saat ini ada sekitar 48 PTS besar yang beroperasi. Gubernur menyebut ada yang sudah berkembang pesat dan sangat maju. Di antaranya Unikarta di Tenggarong, Untag di Samarinda, dan Uniba di Balikpapan.

DARI MEKSIKO

Ketika berbincang, Hasan juga memberi catatan khusus keikutsertaannya bersama Gubernur Isran menghadiri pertemuan tahunan Governors  Climate Forest (GCF) di Yucatan, Meksiko, awal Februari lalu. Dia mengaku dan apresiasi atas perjuangan Gubernur, yang membuat nama Kaltim menjadi perhatian khusus dalam pertemuan tersebut.

“Ada 21 orang rombongan kita. Selain Pak Gub, ada Bu Sekda Sri Wahyuni. Ada juga dosen saya Prof Daddy Ruchiyat. Dari DPRD cuma saya. Ya senang juga, jadinya saya akrab dengan kepala dinas dan anggota rombongan lainnya,” kata Hasan, alumnus Fakultas Kehutanan  dan master ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul.

Gubernur Isran menjadi salah satu pembicara di pertemuan gubernur dunia itu. Dia tampil bersama Gubernur Yucatan  Mauricio Vila Dosal dan Gubernur  Amazonas, Brazil, Wilson Lima. Moderatornya tidak tanggung-tanggung, Konsul Jenderal AS di Merida, Yucatan, Dorothy Ngutter.

Isran memaparkan keberhasilan Kaltim menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerima pembayaran karbon. Sukses Kaltim itu yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di kawasan  Asia Timur Pasifik, yang menerima pembayaran dari program Forest  Carbon Patnership  Facility- Carbon Fund ((FCPF-CF) Bank Dunia untuk kegiatan pengurangan  emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+).

“Nanti masyarakat kita tidak perlu lagi menanam sawit atau lainnya. Cukup memelihara dan menjaga hutan yang masih ada atau menanam pohon kembali di areal yang sudah terbuka, sudah  bisa menjadi penghasilan atau mata pencaharian,” kata Hasan.

Dana pembayaran dari penjualan karbon, kata Hasan, di antaranya dibagi kepada kabupaten/kota dan masyarakat adat. “Hanya Bontang dan Samarinda yang tidak kebagian karena kawasan hutannya tidak mencapai luasan,” jelasnya.

Pekan lalu, sudah ditandatangani kerjasama penyaluran dana pertama sebesar 20,9 juta dolar AS atau sekitar Rp 320 miliar antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemprov Kaltim. Nanti total dana karbon yang diterima daerah ini mencapai  110 juta dolar AS atau sekitar Rp1,7 triliun setelah finalisasi verifikasi oleh auditor independen.

“Segera kami koordinasikan, dan bila dananya sudah diturunkan Kementerian LHK ke Kaltim,  segera kami salurkan ke kabupaten/kota, masyarakat adat dan penerima manfaat lainnya,” kata Isran.

Sebagai rimbawan, Hasan bangga bahwa Kaltim masih bisa menjaga sisa hutannya, yang sudah sangat terbatas keberadaannya di dunia. Sebagai ketua DPRD dia berjanji bahwa akan memberikan dukungan semaksimal mungkin kebijakan pembangunan hutan di Kaltim termasuk pembangunan IKN, yang juga pro-hutan. “Kita dukung seribu persen,” tandasnya.

Sebelum berpisah dari Nam Min, Hasan sempat bercanda. “Insya Allah kita akan terus memajukan Kaltim, meski tadinya dari Ketua DPRD ‘Mercure’,”  katanya tertawa.(*)

DPK Balikpapam Rilis Aplikasi Srikandi

BALIKPAPAN –  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Balikpapan merilis penggunaan aplikasi Sistem Informasi dan Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (1/3/2023).

Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah penyimpanan serta proses surat-menyurat pada lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.Peluncuran secara simbolis dipimpin Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Balikpapan, Andi Yusri mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.

Peluncuran dilakukan bersama Arsiparis Ahli Utama Arsip Nasional Republik Indonesia, M. Taufik, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur, H.M. Syafranuddin, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisa; dan Kepala Disputakar Kota Balikpapan, Sutadi.

Syafranuddin hadir sebagai pembicara dalam launching aplikasi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Kemenpan Nomor 679 Tahun 2020 tersebut. Sesuai fungsi dan perannya, Srikandi menjadi saluran penghubung pegawai di lingkungan pemerintahan dalam memproses surat guna mendapat tindak lanjut lebih praktis dan efisien. Sistem Srikandi sendiri akan memperbaharui setiap satu jamnya ketika terdapat notifikasi surat masuk atau telah dibaca.

Syafranuddin mengajak para pegawai ASN maupun staf agar menggunakan Srikandi dengan tujuan mempermudah kinerja mereka menjadi satu pintu serta dapat terarsip secara digital dengan rapi.

“Srikandi ini sangat memudahkan. Indonesia sudah masuk ke masa digitalisasi, pengarsipan pun turut menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Mari pelan-pelan kita terapkan di lingkungan pekerjaan kita,” papar pria yang akrab disapa Ivan tersebut kala menyapa para audiens.

Pemkot Balikpapan sendiri menyambut baik penerapan Srikandi di lingkungan Pemkot Balikpapan. Apalagi penerapan sistem ini berbasis teknologi, sehingga pengelolaan arsip lebih efektif dan efisien dalam mendukung tata kelola administrasi pemerintahan.

Andi Yusri saat membacakan sambutan Wali kota Balikpapan mengatakan urusan kearsipan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Ia mengemukakan kearsipan merupakan rumusan yang telah memiliki file buku tersendiri yakni sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dan Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Ia mengatakan, pada era destruktif ini peranan teknologi informasi dan komunikasi menempati posisi sangat strategis karena menghadirkan informasi tanpa batas dan tanpa jarak yang dapat meningkat produktivitas.

“Penerapan aplikasi Srikandi proses administrasi pemerintahan tidak lagi terbatas jarak dan waktu. Sehingga di mana pun dan kapan pun dapat dilakukan. Mengingat peranan arsip yang sangat signifikan dalam tata kelola pemerintahan,” ucapnya.

Untuk itu, setiap perangkat daerah diharapkan menerapkan dalam pengelolaan harus memahami tata kelola yang baik dan profesional sehingga layanan publik semakin cepat dan tepat sasaran.

Agenda ini sendiri mendapat sambutan antusiasme para peserta agenda dengan bertanya serta berdiskusi secara dua arah mengenai implementasi Srikandi di lingkungan OPD.

Para peserta yang hadir berasal dari masing-masing perwakilan OPD di Kota Beriman. Perilisan Srikandi diharapkan dapat memajukan sistem kerja di lingkup pemerintah kota dengan julukan Kota Minyak tersebut. (adv-dpk kaltim)

DPK Kaltim Siapkan Pustakawan dan Arsiparis

SAMARINDA – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim siap berkontribusi dalam upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dalam hal ini dengan menyiapkan tenaga kearsipan dan perpustakaan.

Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin menerangkan  tenaga pustakawan dan arsiparis  merupakan unsur penting dalam berjalannya suatu sistem pemerintahan. Terutama, Kaltim yang saat ini tengah menjadi sorotan mata atas perpindahan IKN yang sebelumnya berlokasi di Jakarta.

“Pembinaan terhadap generasi muda dalam menyambut IKN merupakan tujuan DPK. Menjadi pustakawan dan arsiparis mempunyai nilai lebih. Terutama dengan berdirinya badan, lembaga, serta instansi di IKN, kemungkinan peluang memperlukan dua tenaga tersebut ada,” jelas Syaframuddin.

 

Ada pun langkah yang akan ditempuh DPK Kaltim dalam mewujudkan program tersebut dengan mempersiapkan para siswa Kalimantan Timur pada jenjang SMA dan SMK yang akan dicanangkan pembekalan profesi bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur.

“Mereka akan dilatih serta dapat melalui masa magang. Ketika mereka bekerja di OPD pun, kedepannya mereka dapat digaji paruh waktu. Itu harapan kami. Apabila selesai masa magang pun dapat menjadi pertimbangan bagi mereka untuk dapat dipekerjakan kembali,” paparnya.

Syafranuddin meyakini IKN akan menjadi ladang pekerjaan bagi seluruh masyarakat maka persiapan keterampilan diperlukan untuk calon pekerja. (adv)

Perumdam Among Tirto Lakukan Rasionalisasi Status Golongan Pelanggan

BATU – Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi, menegaskan akan melakukan survei ekonomi tentang kelayakan pelanggan dan kesesuaian dengan status golongan.

Penegasan itu dilakukan untuk menghindari kesan adanya kenaikan harga air yang sempat muncul. Kendati sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur tahun 2022 yang mengatur tarif bawah, tengah dan tarif atas. Sementara kelas Perumdam Batu  memiliki tarif bawah sebesar Rp 3.325.

Saat ini Perumdam Batu masih menggunakan tarif lama,  berpedoman pada tahun 2003 yang berjalan hampir 19 tahun, tidak naik.

Perumdam memilih melakukan survei ekonomi tentang kelayakan status pelanggan. Akan dilakukan kesesuaian untuk status golongan  rumah tangga 3 atau 4 jika ada kegiatan usaha misalnya untuk kegiatan penginapan atau bisnis lainnya.

“Kalau mereka ditetapkan sama  dengan yang tidak ada usaha, jelas akan mengabaikan rasa keadilan, ” ungkap Edy, Rabu (1/3/2023).

Edy Sokek panggilan akrab Dirut Perumdam Among Tirto menyebutkan survei  ekonomi pelanggan dilakukan selama 40 hari. Tim ini melakukan operasi lapangan yang bisa menentukan status kelas pelanggan dengan fakta yang ada.

“Inilah yang menjadi kajian teknis dari bagian hubungan dengan pelanggan (hublang) terkait indikator tentang pelanggan ini akan dikenakan pelanggan golongan apa,” jelas Edy.

Disebutkan, sasaran dari survei ini akan mengarah pada 7 ribu pelanggan yang diduga melakukan kegiatan usaha dari 19.700 pelanggan yang ada di Perumdam Among Tirto.

Dirut Perumdam Among Tirto Kota Batu mengatakan kebijakan yang dilakukan ini sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil survei ini sebagai dasar untuk mengeluarkan kenaikan status pelanggan karena memang sudah waktunya ada penyesuaian antara konsumsi air yang digunakan oleh kategori pelanggan industrial maupun niaga, akan ada penambahan golongan. Dari semula empat golongan, menjadi lima golongan.

Penambahan golongan ini dilakukan sebagai penyeimbang dan menyesuaikan tarif di golongan pelanggan niaga dan industri. Selain itu, juga dapat menambah target pelanggan di Kota Batu.

Berdasarkan catatan perusahaan ini, laba yang didapat pada 2020 lalu Rp 1,19 miliar naik menjadi Rp1,30 miliar pada 2021. Kenaikan ini, meningkat menjadi Rp 2,5 miliar pada 2022. Sedangkan, target tahun 2023 ini Rp 2,9 miliar. (bs/adv )

Sehari, Empat Kejadian Tanah Longsor Terjadi di Kota Batu

BATU – Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda kawasan kota Batu kembali mengakibatkan bencana longsor . Dalam sehari terjadi empat  peristiwa tanah longsor, Rabu ( 1/3/2023 ).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu Agung Sedayu mengatakan, keempat lokasi tanah longsor meliputi Dusun Gangsiran Ledok RT 06 RW 03, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Dusun  Brau Atas RT 3 RW 10, Dusun Brau, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji. Peristiwa longsor lainnya terjadi di Jalan. Kelud Gg. 1 RT 2 RW 6, Dusun Kungkuk, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji serta Jalan. Kopral Kasdi RT 4 RW 1 Dusun Cangar, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Hujan dengan intensitas tinggi di Kecamatan Junrejo menyebabkan longsornya tebing plengsengan teknis di lahan milik Bpk. Zainal warga Dusun Gangsiran Ledok. Tebing longsor dengan diameter panjang 11 meter dan lebar 2 meter dan tinggi 4 meter. Material longsor jatuh dan menutup jalan alternatif menuju area persawahan dan permukiman warga serta menutup saluran irigasi persawahan, pada pukul 04.00 WIB

“Secara gotong royong dengan semua stakeholder yang ada  dengan pembersihan material longsor yang menutup jalan agar kondisi jalan yang tertimpah tumpukan tanah bisa dipergunakan kembali, “ ungkap Agung.

Kejadian longsor kedua di dusun Brau Atas RT 3 RW 10, Desa Gunungsari pada titik koordinat S 7.848320° E112.498081° Diketahui, Dusun Brau memiliki topografi perbukitan. Kawasan tersebut rawan terjadi bencana longsor. Beruntung di bawah longsoran tidak ada permukiman.

Agung Sedayu mengungkapkan longsor yang terjadi di dusun Brau akibat curah hujan yang tinggi di Desa Gunungsari menyebabkan tanah jenuh air sehingga longsornya tebing di 2 titik lokasi yaitu di jalan penghubung Dusun Brau – Dusun Jantur dan di jalan penghubung Dusun Brau – Dusun Claket, Desa Gunungsari.

Pada titik longsor 1 tebing longsor dengan dimensi panjang 20 meter dan tinggi 6 meter. Longsornya tebing mengakibatkan tumbangnya 4 pohon pinus. Material longsor jatuh dan menutup badan jalan penghubung Dusun Jantur – Brau. Pada Titik Longsor 2 Tebing longsor dengan dimensi panjang 6 meter, lebar 4 meter dan tinggi 4 meter.

“Material longsor jatuh dan menutup badan jalan penghubung Dusun Brau – Dusun Claket,” Ungkap Agung.

Disebutkan, PJ. Walikota Aries Agung Paewei turun mengendalikan warga masyarakat dan tim penanggulangan bencana untuk mengatasi tumbukan material longsor di Dusun Brau, Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji.

 

“ Penanganan telah selesai dilaksanakan, Pembersihan material longsor yang menutup badan jalan selesai dilaksanakan pukul 12.00 WIB dan saat ini akses jalan sudah dapat digunakan kembali dengan normal.” Lanjutnya.

Sementara longsor ketiga terjadi di Desa Punten, berupa longsornya tebing di dekat lahan pertanian milik warga di Jl. Kelud Gg. 1 RT 2 RW 6, Dusun Kungkuk, Desa Punten Kecamatan Bumiaji. Tebing longsor dengan dimensi panjang 23 meter dan tinggi antara 2,5 meter sampai dengan  5 meter. Material longsor menutup sebagian akses jalan kampung milik warga.

Kejadian longsor ke-4, Agung menyebutkan melandah di Desa Bulukerto kecamatan Bumiaji yakni  longsornya tebing di Jl. Kopral Kasdi RT 4 RW 1 Dusun Cangar, Desa Bulukerto.

Tebing longsor dengan dimensi panjang 8 m tinggi 10 m dan lebar 4 m. Material longsor jatuh dan menutup sebagian badan jalan.

Agung Sedayu merekomendasikan untuk daerah terkena musibah tanah longsor untuk pemnberian bantuan terpal untuk penanganan darurat sementara,  Kerja bakti warga untuk pembersihan material longsor, Pemberian bantuan logistik untuk kerja bakti warga,  Tindak lanjut ke tahap pasca bencana dan Perbaikan Plengsengan.

Diakui Agung, dalam keempat kejadian longsor  di Batu tidak ada korban. Disebutkan dalam melaksanakan penanggulanganan bencana di Kota Batu pihaknya melibatkan semua unsur yang peduli yakni  BPBD Kota Batu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu,  Perangkat Desa , Agen Bencana Provinsi Jawa Timur, Trantip Kecamatan, FPRB Desa,  Babinsa,  Babinkamtibmas serta  Warga masyarakat di daerah lokasi bencana. (bs/adv ).

« Previous Page — Next Page »