DPK Bontang Kerja Sama Dengan PT IMM Bangun Pojok Literasi

BONTANG – Pojok Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang mengundang daya tarik untuk dikunjungi. Tidak hanya berisi rak dan buku atau majalah. Tapi ada spot untuk selfie dan mengakses informasi secara digital.

Pojok Literasi ini dibangun manajemen PT Indominco Mandiri (IMM) dan diperkemalkan kepada publik pada 16 Maret 2023.

Pojok Literasi IMM berlokasi di lantai dua gedung perpustakaan. Di bagian depannya tertulis nilai inti perusahaan yakni “Passionate, Innovative, dan Committed”. Di sebelah kiri terpajang beberapa helm safety. Ada pula Alat Pelindung Diri (APD) lainnya seperti sepatu boots, rompi dan lainnya. Bahkan terdapat beberapa bongkahan batu bara.

Di samping kiri dan kanan terdapat rak buku modern. Salah satunya bermodel hati. Di atasnya tertulis: Banpu Heart. Tersusun rapi sejumlah buku dan majalah tentang realisasi aktivitas pertambangan IMM di Bontang. Selain itu, ada pula spot foto untuk selfie dengan background gambar aktivitas pertambangan batu bara. Di bagian tengah, terdapat komputer lengkap dengan meja dan kursi yang disediakan bagi pengunjung guna mengakses informasi secara digital.

Selain membaca buku, majalah dan mengakses informasi secara digital, pengunjung diperbolehkan mengenakan APD yang ada dan berselfie di Pojok Literasi. Serasa berada di lokasi tambang IMM.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Retno Febriyanti mengatakan, Pojok Literasi IMM mendapat atensi khusus dari Kepala Perpustakaan Nasional (Kapusnas), Muhammad Syarif Bando. Pojok Literasi ini disebut menjadi role model nasional.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan dan menjadi praktik baik perpustakaan dan wajib ditiru oleh perpustakaan lainnya di Indonesia yang akan berkolaborasi,” kata Retno.

Pojok Literasi ini merupakan buah kerja sama dan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Wali Kota Bontang dengan manajemen Indominco pada Agustus 2022. Kerja sama untuk meningkatkan literasi, meningkatkan indeks baca, dan salah satunya membangun pojok baca.

Dijadwalkan Pojok Literasi IMM akan diresmikan awal Juni 2023 oleh Kapusnas Muhammad Syarif Bando. Kapusnas akan meresmikan Pojok Literasi IMM sekaligus sosialisasi IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat), beliau sebagai narasumber.

Kepala Teknik Tambang IMM Era Tjahya Saputra mengungkapkan, Pojok Literasi ini upaya mengedukasi masyarakat sehingga memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pertambangan batu bara khususnya IMM.

Tambang memberikan hasil yang positif terhadap masyarakat sekitar. Harapannya dengan adanya pojok literasi ini, akan memberikan informasi tentang kegiatan di tempat kami (IMM).

“Ini menjadi salah satu program kami, untuk memperkenalkan aktivitas kami kepada masyarakat umum,” ujar Era.

Sementara Sekretaris Kota Bontang Aji Erlynawati menyebut, pojok literasi ini sangat bermanfaat. Ia mengajak perusahaan lainnya untuk mengikuti langkah PT IMM dengan membangun kolaborasi meningkatkan minat baca masyarakat. Perusahaan tambang perlu menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lengkap.

“Berbagai pertanyaan dari masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perpustakaan yang menjadi pusat edukasi, pariwisata, dan juga penggerak ekonomi,” tambah Aji Erlynawati. (adv-dpk kaltim)

 

Perpustakaan Kaltim Terkendala Implementasikan Kartu Sakti

SAMARINDA – Pemustaka Warga Kalimantan Timur masih harus bersabar menunggu launching Kartu Sakti (Satu Kartu Terintegrasi) Perpustakaan seperti yang telah diluncurkan oleh Perpustakaan Nasional pada tanggal 25 Juni 2022 lalu. Untuk mengadopsi SAKTI di daerah ada tiga syarat utama yang perlu dipenuhi diantaranya, keanggotaan berbasis NIK, menggunakan sistem Inlislite, dan perpustakaan online. Mayoritas yang menjadi kendala di daerah adalah ganjalan di Dukcapil.

Kepala Bidang Layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DKP) provinsi Kalimantah Timur Hj.E. Mustika Wati mengungkapkan, dalam penerapan kartu sakti akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pelaksanaannya harus ada kerja sama dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim. Lembaga atau dinas tidak diperkenankan mengakses NIK tanpa ada perjanjian kerja sama dengan dinas terkait, meski  Perpusnas sudah melakukan kerja sama dengan Kemendagri untuk penggunaan NIK, dengan adanya Peraturan Kepala Perpusnas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penerapan Kartu Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

“Kerja sama penggunaan data NIK itu lembaga yang akan melakukan kerjasama harus sudah memiliki ISO. DPK Kaltim sendiri hingga saat ini belum mempunyai ISO, sehingga kami harus menjajaki dengan pihak yang menangani ISO tersebut,” jelas Ika, panggilan akrab Mustika Wati kepada media ini, Senin (10/4/2023).

Kartu Sakti ini adalah program perpustakaan nasional, jadi pemegang Kartu sakti ini dapat digunakan meminjam koleksi perpustakaan di perpustakaan yang telah terkoneksi jaringan dengan perpustakaan nasional di daerah manapun. Sebelum ada aturan harus menggunakan ISO jika mengakses data nomor induk kependudukan. Namun mulai Juni 2022 informasi yang kami terima harus menggunakan ISO, sehingga mau tidak mau kami terlebih dahulu memenuhi persyaratan ISO dulu baru bisa mewujudkan Kartu Sakti,” jelasnya.

Dijelaskan, The International Organization for Standardization (ISO) menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pemustaka dalam senantiasa terjaga kualitasnya. Selain itu juga ditekankan tentang pentingnya peran perpustakaan sebagai supporting system. Lembaga yang diwajibkan memiliki ISO harus melakukan sertifikasi serta audit standar internasional atau ISO.

Secara otomatis para anggota Perpustakaan Daerah yang sudah terkonek dengan kartu Sakti, otomatis sudah masuk ke database keanggotaan Perpusnas. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan di Perpusnas, seperti e-Resource.

“Perpustakaan Daerah yang telah terkonek menggunakan kartu sakti antara lain Perpustakaan Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Badung di Bali,” ungkapnya.

Sementara itu sebagian besar Perguruan Tinggi telah terakses dalam layanan Kartu Sakti diantaranya, IAIN Salatiga, Institut Pertanian Bogor, Institut Seni Indonesia Surakarta, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Politeknik Negeri Semarang, UIN Sunan Ampel – Surabaya, UIN Sunan Gunung Djati – Bandung, UIN Sunan Kalijaga – Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta, UIN Walisongo – Semarang, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Semarang, Universitas Padjadjaran, Universitas Sebelas Maret, Universitas Sriwijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Terbuka, dan Universitas Udayana. (mun)

Kepala DPMPD Rapat dengan Dinsos dan Disnakertrans terkait JF PSM

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur sebagai induk dari Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (JF-PSM) mengundang Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terkait formasi JF PSM,  Rabu (12/4/2023)

Rapat membahas serta menyosialisasikan hasil bimbingan teknis yang diikuti beberapa waktu lalu di Banjarmasin. Diantaranya cara perhitungan formasi jabatan fungsional PSM di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

“Kegiatan ini dilaksanakan guna menghitung formasi JF PSM di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar mendapatkan rekomendasi formasi dari instansi pembina yang tentunya sangat berguna bagi pemangku PSM itu sendiri, dan tentu saja nantinya digunakan untuk kenikan pangkat” ucap Kepala DPMPD Anwar Sanusi.

Seperti yang diketahui bersama bahwa saat ini ada 17 jabatan JF PSM Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan eselon IV di Kalimantan Timur. 11 JF PSM Ahli Muda ada di DPMPD, 4 di Dinas Sosial, dan 2 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Penghitungan formasi ini harus digodok cepat, karena batas akhir pengusulan tanggal 14 April mendatang” Tegas Anwar.

Untuk penghitungan Jabatan Fungsional tersebut,  diatur dalam Permendes nomor 20 tahun 2020. Sementara untuk syarat perhitungannya membutuhkan DPA/RKA tiga tahun terkahir. (*/hm)

Terdakwa Korupsi Bank Jatim Batu Dihukum 4-8 Tahun Penjara

SURABAYA – Empat terdakwa kasus korupsi Bank Jatim Jabang Kota Batu, Wahyu Prasetyawan, Fajar, Jonny Suprapto dan Fredy Nugroho Sasongko divonis hukuman 4-8 tahun penjara oleh Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya , Rabu (12/4/2023)

Ketua Majelis Hakim Marper Pandiangan, dengan Hakim anggota  Poster Sitorus, dan Abdul Gani, memutuskan terdakwa Wahyu Prasetyawan dihukum selama 8  tahun, dan denda sebesar Rp 200 Juta, subsidiair selama 3 bulan kurungan serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti   sebesar Rp. 4,8 Miliar. Jika  terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika  terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Sementara terdakwa Fajar dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 200 Juta Subsidiair selama 3  bulan kurungan.

Terdakwa Joni Suprapto mendapathukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, dengan denda sebesar Rp 200 juta, subsidiair selama 3  bulan kurungan; serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 160 Juta. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Sedangkan terdakwa Fredy Nugroho Sasongko dijatuhi hukuman  pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 200 Juta , subsidiair selama 3 bulan kurungan.

Terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, 4 Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) menyatakan sikap pikir – pikir.

Keempat Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5,9 Miliar. (Buang Supeno)

Aplikasi SimPelMas Akan Ikut Lomba Inovasi Daerah Tingkat SKPD

PENAJAM  – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) membuat aplikasi pendukung kinerja pemerintahan kelurahan yaitu SimPelMas (Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat).

Kelurahan Sungai Parit ditunjuk Diskominfo PPU sebagai pilot project dalam keikutsertaan event lomba inovasi daerah untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten PPU.

Inovasi yang dikembangkan Diskominfo ini akan diikut sertakan di dalam lomba SimPelMas. Karena Kelurahan Sungai Parit sebagai lokasi pilot project, namanya menjadi SimPelMas Sei (SimPelMas Kelurahan Sei Parit).

“Supaya enak didengar, mudah diingat dan masyarakat nanti familiar dengan tagline kata-kata seperti itu,” ungkap Junaedi, Pranata Komputer Ahli Muda pada Diskominfo PPU saat sosialisasi di Kelurahan Sungai Parit, Selasa (12/04/2023).

Ia juga mengatakan dengan adanya aplikasi ini basis datanya itu adalah basis data kependudukan. Artinya, basis data kependudukan di-upload ke aplikasi nantinya masyarakat yang memerlukan pelayanan dengan menginput nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis keperluannya serta RT tempat tinggal.

Tentu dengan aplikasi ini nanti akan mempermudah masyarakat. Ia meyakini dengan menggunakan aplikasi SimPel Mas dibawah 10 detik langsung terproses cepat dan mudah dalam pelayanan, serta bisa digunakan melalui online atau pun offline.

“Aplikasi ini juga bisa ditularkan kepada kelurahan/desa yang memerlukan layanan seperti ini, dan kita siap melayani. Artinya dengan semangat yang baru bahwa mindset perubahan kita di internal pemerintahan maupun di masyarakat jika SDM Kabupaten PPU sebagai Serambi Nusantara ini tidak kalah dengan ibukota nantinya,” jelasnya lagi.

Ia juga mengharapkan dalam keikutsertaan dalam lomba tersebut, semoga aplikasi yang dikembangkan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kelurahan/desa yang nantinya akan menggunakan aplikasi SimPel Mas.

“Kami berharap kepada Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mensupport aplikasi kami ini, selain banyak memberi keuntungan juga dikerjakan oleh SDM lokal. Karena kita berada di satu wilayah kabupaten bisa dipastikan lebih murah, efisien, efektif dan berdaya guna,” pungkasnya. (Diskominfo PPU/adv)

« Previous Page — Next Page »