Pangdivif 2 Kostrad Hadiri Penutupan Latposko LKO PPRC TNI

MALANG– Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Haryanto selaku Komandan Latihan (Danlat) PPRC TNI menghadiri penutupan Latihan Posko LKO PPRC TNI di Madivif 2 Kostrad, Malang. Jumat (16/6/2023).

Latihan Posko yang mengambil tema “PPRC TNI menghancurkan kekuatan musuh di wilayah Asembagus dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI.”  telah dilaksanakan selama 3 hari ini ditutup Dankodiklat TNI Letjen TNI Eko Margiyono selaku Direktur Latihan (Dirlat) PPRC TNI.

Dalam amanat Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono  yang dibacakan oleh Dankodiklat mengatakan, dengan telah selesainya latihan bukan berarti selesai sudah tugas kita, namun justru merupakan awal langkah kita dalam menyiapkan kemampuan baik secara teknik dan taktik dalam menghadapi berbagai potensi ancaman yang sangat mungkin terjadi di masa yang akan datang.

“Kita adalah prajurit yang hebat, prajurit yang terlatih, dan prajurit yang disiapkan dengan baik sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menghadapi berbagai potensi ancaman, kita sudah memiliki kemampuan yang diharapkan. Semoga melalui kegiatan latihan ini, para prajurit dan satuan memiliki kemampuan yang lebih baik dan semakin terasah,” ujarnya.

Panglima TNI berharap hendaknya masing-masing bagian, baik penyelenggara maupun pelaku dapat mengambil pembelajaran sebagai bahan evaluasi dan tolok ukur tentang pencapaian keberhasilan penyelenggaraan maupun pembinaan dihadapkan pada pelaksanaan tugas kedepan yang lebih kompleks.

Pada kesempatan ini pula, Pangdivif 2 Kostrad mengungkapkan, “Dengan selesainya Latposko ini diharapkan para peserta mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat guna memelihara dan meningkatkan kemampuan para Komandan dan Staf dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat,” ungkap Pangdiv

“Kembangkan dan tingkatkan kemampuan yang telah dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui nantinya, baik pada saat perencanaan, persiapan dan pelaksanaan serta pengendalian operasi dapat memberikan keputusan yang tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan tuntunan tugas,” lanjut Pangdivif. (Buang Supeno/adv )

Pertama Kali Pemilihan BPD Sumbergondo Secara ‘Door to Door’

BATU – Model Pemilihan wakil rakyat secara  ‘Door to door ” yang dilaksanakan di Desa Sumbergondo kecamatan Bumiaji Batu dalam pemilihan Badan  Permusyawatan Desa ( BPD ) periode 2023-2029 Jumat ( 15/6/2023 ) layak dijadikan model percontohan. Model seperti ini sederhana dan praktis bahkan bisa mengurangi angka golput.

“Kami laksanakan pemilihan seperti ini karena anggarannya sedikit dan mengurangi ketidakhadiran warga untuk tidak melakukan pemilihan, ” tegas ketua Pemilihan BPD Sumbergondo, Suliyatim usai penghitungan suara, Jum’at ( 15/6/2023 ).

Disebutkan, pemilihan dilaksanakan setiap RT. Petugas membawa kardos mie instan sebagai tempat memasukkan kartu suara dan tanda gambar calon BPD yang ada di dusun masing- masing.

“Di desa Sumbergondo ada 2 dusun yakni dusun Tegalsari dan dusun Segundo sengonan

Calon BPD Sumbergondo ada 12 orang dengan rincian  dari Dusun Segundu Sengonan ada 8 calon pendaftar 3 orang diantaranya perempuan , dan di Dusun Tegalsari ada 4 calon 1 orang perempuan “ lanjutnya.

Suliatim mengungkapkan, pemungutan suara secara door to door dilakukan oleh Ketua RT didampingi 1 orang warga dan disaksikan 1 orang petugas Linmas.

“Ini dilakukan untuk mengantisipasi warga yang bepergian bila tidak di rumah bisa didatangi kembali esok harinya. Juga proses pemungutan suara bisa dilakukan pada saat tahlillan, yang penting proses pemungutan suara dalam waktu 4 hari.Surat suara diberikan lalu dibawa ke kamar tidur atau dapur, setelah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara yang terbuat dari kardus bekas, “tambahnya.

Kepala Desa Sumbergondo Hadi Purwanto menjelaskan pelaksanaan Pemilihan BPD diserahkan sepenuhnya kepada warga yang tergabung dalam RT dan RW untuk kepanitiannya.

“Panitia dibentuk bulan Februari 2023 yang anggotanya terdiri dari Ketua RW sebanyak 7 orang, 2 orang Kepala Dusun dan dibantu 2 orang Staf Desa jumlah 11 orang ” Ungkap Hadi.

Dalam rapat disepakati setiap RW untuk mengusulkan nama-nama calon BPD minimal 2 orang, untuk mengantisipasi jika tidak ada yang mendaftar ke panitia. Kuota minimal pendaftar 10 orang yang nantinya 5 orang terpilih dengan suara terbanyak baru tahun ini ada anggota BPD menempatkan keterwakilan perempuan serta sisanya yang tidak terpilih sebagai pengganti antar waktu (PAW).

Diketahui, jumlah penduduk desa Sumbergondo 4 ribu lebih sedangkan yang mempunyai hak pilih 3.230 orang. Anggota BPD yang terpilih untuk masa bhakti 2023- 2029 yaitu Afrida Fitria Utari, Ribut Catur (incumbent ), Suyono Wahyudi, Zendita Alfion dan Joko suwito.

Camat  Bumiaji Bambang Hari Suliyan dalam penutupan penghitungan suara menekankan BPD bukan tandingan atau opisisi dari kepala desa, melainkan partner yang baik dalam penyusunan program dalam pembangunan Desa Sumbergondo.

“Jika ada persoalan diselesaikan dengan baik dan dimusyawarahkan.sampaikan dengan cara santun, bukan arogansi, ” tegas Bambang.

Badan Permusyawaratan Desa( BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Tujuan Pengaturan BPD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 untuk: mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

“Oleh karena itu bagi anggota BPD yang terpilih sebelum ada SK dan dilantik Walikota jangan  bekerja dulu. Luangkan waktu untuk mempelajari aturan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi BPD ” lanjutnya.

Proses pemilihan BPD di desa Sumbergondo berjalan lancar dan demoirasi bahkan ada doorprizenya. Setiap warga yang hadir mendapat kupon dan pada jeda penghitungan suara dilakukan undian.

“Semua hadiah doorprize merupakan bantuan pengusaha disini pak. Rasa kegotongroyongannya luar biasa. Warga yang hadir dalam penghitungan suara bisa makan dulu dan dapat hadiah doorprize. Tidak tegang tapi gembira kan namanya pesta demokrasi ala desa,” papar Suliatim. (Buang Supeno)

Pemerintah Mengucapkan Terima Kasih Atas Kritik dan Saran DPRD Kutim

SANGATTA– Ketika menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kutim, Sekretaris Kabupaten (Seskab) Rizali Hadi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang disampaikan DPRD. Hal ini sebagai pemicu untuk perbaikan di masa mendatang.

Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang mencapai Rp 1,57 trilyun, pemerintah akan mengkaji dan menelaah. Sehingga serapan anggaran pada tahun yang akan datang, bisa lebih maksimal dan bisa digunakan secara efektif dan efisien.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni dan dihadiri 23 Anggota DPRD Kutim. Turut dihadiri perwakilan forkopimda, perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kutim serta undangan lainnya.

“Sebelum menyampaikan lebih lanjut tanggapan pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kutim tahun anggaran 2022, kami memberikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Kutai Timur, yang telah merespon dengan baik,” ucap Rizali.

Terkait pemandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar),  Pemkab Kutim mengucapkan terima kasih atas apresiasi, masukan dan saran, yang telah diberi Golkar karena pemerintah daerah telah berupaya untuk menyelesaikan program pembangunan, guna kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Praksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah telah menyajikan laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan serta disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

“Laporan keuangan yang dimaksud diatas juga terdapat laporan hasil pemeriksaan BPK, yang telah disampaikan pada pemerintah daerah melalui Bupati, Ketua DPRD dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutim,” lanjutnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Partai Nasional Demokrat atas capaian kinerja APBD Tahun 2022, yang telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kutai Timur

“Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022, telah disusun berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tercipta pengelolaan keuangan daerah yang transparan, konsisten dan akuntabel. Pemerintah daerah akan melakukan kajian tulang dalam hal perencanaan untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,” terangnya.

Mengenai pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, pemerintah daerah mengucapkan Terimakasih kepada partai Fraksi Partai Demokrat yang telah memberikan dukungan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Dan apresiasi yang diberikan atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan BPK.

“Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar lebih efektif dan efisien. Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Timur,” sebutnya.

Terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19 miliar dari tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh salah satu naiknya realisasi lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah yaitu pada pendapatan Jasa Giro Pemda dan pendapatan BLUD.

Mengenai pemandangan umum Fraksi Partai Partai Amanat Keadilan Berkarya, menurut Rizali, pada tahun 2022 realisasi pendapatan sebesar 114,8 persen dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 5,2 trilyun. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten Kutai Timur memiliki pendapatan yang baik, untuk mendukung belanja daerah. Dalam hal peningkatan PAD, pemerintah daerah berupaya terus untuk menggali potensi pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah agar semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), pemerintah daerah akan meningkatkan koordinasi antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), aparatur pemerintahan khususnya, dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Terkait pemandangan Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya, Pemkab mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh kebangkitan Indonesia Raya, dalam hal pengelolaan belanja daerah pemerintah daerah akan berupaya untuk konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan akan menentukan skala prioritas, pada program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menggali potensi ekonomi serta kreatif dan inovatif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rizali. (adv)

Fraksi Golkar Minta, SiLPA Tahun 2022 Dimasukkan ke APBD Perubahan 2023

SANGATTA – Ketika menyampaikan pemandangan umum terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APD tahun anggaran 2022, Fraksi Golkar melalui jurubicaranya Sayid Anjas meminta, agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), memasukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 lalu sebesar Rp 1 trilyun  ke APBD Perubahan tahun 2023 mendatang.

Fraksi Golkar juga meminta, agar Pemkab Kutim menjalankan program pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Meski dalam pelaksanannya, mengalami berbagai tantangan maupun rintangan, namun diperlukan sinergi dari semua pihak, guna meminimalisir kekurangan tersebut.

“Pada kesempatan ini, kami meminta pembahasan APBD Perubahan sesegera mungkin dilakukan. Hal ini dimaksudkan, bisa mengetahui serapan anggaran murni yang sudah berjalan. Dengan demikian, pada pembahasan anggaran perubahan bisa semaksimal mungkin dilakukan,” ujar Sekretaris Partai Golkar Kutim Sayid Anjas.

Menurutnya, Fraksi Golkar memiliki keyakinan bahwa dalam penyusunan APBD Perubahan tahun 2023 dan anggaran belanja tahun 2024 sesuai dengan agenda yang telah direncanakan. Sehingga program tepat sasaran, efektif, efesien serta bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dicanang oleh program ASKB yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk itu, pihaknya meminta dalam hal pelaksanaan anggaran perlu ada kecepatan secara teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan,  sehingga penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secara efektif. Fraksi Golkar juga meminta Kepada Dinas PU dan Perkim untuk lebih cekatan dalam melaksanakan hal teknis, sehingga realisasi dan penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan telah direncanakan.

“Dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun 2023 maupun rancangan APBD tahun 2024, Pemkab Kutim harus melakukan evaluasi terhadap tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan urusan wajib. Seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum (infrastruktur). Semuanya harus sinkron dan sejalan dengan prioritas program nasional maupun propinsi,” ujar Anjas.

Dikatakan, agar akselerasi pembangunan infrastruktur maupun ekonomi dapat terwujud dengan baik,  diharapkan dalam perecanaan anggaran diprioritaskan kepada program yang menyetuh masyarakat secara langsung.

Menurtu Frkasi Partai Golkar, setelah mengkaji pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Kutim yang telah berupaya dengan sungguh-sunguh, melalui berbagai pemikiran dan upaya-upaya untuk menyelesaikan program pembangunan. Selain itu, juga pemerintah telah berupaya maksimal dalam melakukan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.  (adv)

FPDI Perjuangan : SiLPA Kutim Tahun Anggaran 2022 Dinlai Cukup Besar

SANGATTA – Nota Penjelasan Raperda Pertangungjawaban APBD Tahun 2022 lalu, yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kuta Timur (Pemkab Kutim), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan mencatat, bahwa tahun anggaran 2022 lalu terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, yakni Rp 1,58 trilyun.

“Kami menilai, SiLPA tersebut cukup signifikan. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Untuk itu, Pemkab Kutim diminta untuk berhati-hati dan terus melakukan pengawasan internal dengan baik,” kata Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Faizal Rachman.

Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa keberadaan SiLPA yang signifikan menunjukkan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan akan mempelajari dan membahas secaara mendalam, untuk mengidentifikasi penyebab besarnya SiLPA dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Karena itu, dalam pandangan umum ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim menyoroti serta akan mempelajari kembali persoalan serapan belanja daerah yang tidak maksimal dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini demi tercapainya masukan konstruktif demi kebaikan Kutai Timur di masa mendatang,” ujar Faizal.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur mengharapkan agar pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, terutama dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah. “Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan anggaran demi tercapainya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kutai Timur,” kata Faizal.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemkab Kutim terus berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan dan terhindar dari ketergantungan pada sektor tertentu. Hal ini dapat dilihat pada UU No 1 tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, terutama pada pembahasan pendapatan daerah.

Sedangkan pada realisasi belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi belanja daerah yang telah dilakukan Pemkab Kutim selama ini. Pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Sementara untuk pengendalian anggaran Fraksi PDI Perjuangan menghargai upaya pemerintah dalam melakukannya dengan baik. Pihaknya mendorong kepada Pemkab Kutim  untuk terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah dan mencegah terjadinya penyimpangan.

“Kami menilai bahwa serapan belanja daerah yang tidak maksimal dikarenakan, lemahnya koordinasi antara unit kerja di lingkungan Pemkab Kutim, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Kemudian kurangnya pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola dan melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien. Selain itu  lambatnya proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kami berharap agar Pemkab Kutim bersama dengan DPRD nantinya, dapat berkordinasi dengan baik. Sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai yang lebih optimal. Fraksi PDI Perjuangan siap berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif demi kebaikan Kutim ke depan,” tutur Faizal.

Fraksi PDI Perjuangan Kutai Timur mengharapkan agar pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Pemkab Kutim, dalam menyusun kebijakan dan perbaikan pelaksanaan anggaran daerah. (adv)

« Previous Page — Next Page »