Fraksi AKB : Penggunaan Anggaran Harus Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

SANGATTA – Fraksi Amanat Keadilan dan Berkarya (FAKB) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), agar angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan disinkronisasi dengan realisasi. Sehingga efektifitas penggunaan anggaran dapat dimaksimalkan dan penggunaan anggaran tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Fraksi AKB melalui perwakilan yang dibacakan Yosep Udau, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat Paripurna, Kamis (15/6/2023), di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim)., menanggapi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaaan APBD Kutim tahun 2022. Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 Asty Mazar.

Menurut Fraksi AKB, selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Karena itu, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang angka-angka tersebut memerlukan pembahasan yang lebih mendalam. Hal itu dimaksudkan guna menguji kesesuaian angka-angka dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut. Apakah terdapat angka-angka dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tidak berkesesuaian dengan realisasi pendapatan belanja dan pembiyaan secara keseluruhan.

“Hal ini perlu dilakukan oleh karena LHP pemeriksaan BPK diuji hanya menggunakan sampel per SKPD. Sehingga tidak mencangkup keseluruhan akan rencana dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiyaan,” ujar Yosep.

Dikatakan, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya memandang pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Dari realisasi pendapatan Rp 5,12 trilyun atau 114,87 persen dari target Rp 4,46 trilyun dapat dikatakan kinerja pendapatan cukup baik.

Sedangkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 272, 43 milyar, menurut Fraksi AKB masih dapat ditingkatkan dengan menggali potensi sumber daya alam. Selain itu juga dilakukan dengan melaksanakan pengembangan sektor pariwisata. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.  Pertumbuhan pendapatan daerah yang baik diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

Sementara realisasi belanja senilai Rp 4,04 trilyun merupakan angka yang cukup besar.  Sekalipun masih lebih diutamakan pada belanja operasional yang mencapai angka Rp 2,61 trillun, namun angka ini masih dapat dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga keseimbangan dapat tercapai demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur. (adv)

Fraksi Demokrat Apresiasi Pemerintah Peroleh WTP

SANGATTA – Fraksi Partai Demokrasi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), atas kinernya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, Pemerintah mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain itu, Fraksi ini juga memberikan apresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah di Kutim.

Penilaian itu disampaikan Muhammad Amin, mewakili Fraksi Demokrat, ketika menyampaikan pemandangan umumnya, terhadap nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, yang dilakukan pemerintah, pada Rabu (14/6/2023).

Pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD itu digelar pada Kamis (16/6/2023) di ruang sidang utama Gedung DPRD Kutim. Rapat Paripurna ke-11 itu dipimpin Ketua DPRD H Joni, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Hj Asti Mazar. Sedangkan dari pemerintah diwakili Wakil Bupati (Wabup) Kasmidi Bulang.

“Kami berharap terjadinya peningkatan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini, berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur. Sebab, setelah dihantam badai Covid-19 melanda di negeri ini,  memberi dampak buruk secara signifikan dalam seluruh sektor kehidupan, termasuk warga di Kutim,” Kata Muhammad Amin.

Dijelaskannya, dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran 2022, semestinya berkaitan langsung juga dengan peningkatan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Terutama dalam kaitannya dengan berbagai pelaksanaan program atau urusan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mencatat adanya penerimaan pembiayaan yang besar dari SiLPA pada tahun anggaran 2022 sebesar. Hal ini menandakan lemahnya perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lingkungan pemerintah daerah. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada Pemkab Kutim,  akan pentingnya perencanaan program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya  dengan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, agar terjadi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

“Berdasarkan evaluasi atas nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggung jawaban pelakasanaan APBD tahun anggaran 2022, Fraksi Partai Demokrat berharap, Pemkab Kutim lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Terutama dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah, dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk bisa diakses oleh masyarakat luas,” ujar Muhammad Amin. (adv)

Fraksi PPP Minta Pemerintah Lampirkan Rincian Data

SANGATTA – Menanggapi nota Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahu anggaran 2022, Fraksi Partai Persatuan pembangunan (PPP), meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim), untuk melampirkan rincian data, neraca termasuk hasil audit BPK atas APBD Kutim tahun 2022. Di sisi lain, Fraksi ini menilai dari sisi pendapatan cukup baik.

Penilaian itu disampaikan Muhammad Ali, mewakili Fraksi PPP, pada Kamis (16/6/2023) saat membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat Paripurna ke-11 di ruang sidang utama Gedung DPRD, kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur (Kutim). Rapat itu dipimin Ketua DPRD H Joni, didampingi Waki Ketua 1 DPRD Asti Mazar.

Dijelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang momor 32 tahun 2004 tentang Pemermintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang nomor 23 tahun 2014. Maka Bupati segera melengkapi laporan realisasi APBD berupa rincian lengkap, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

“Hal ini sangat diperlukan, karena sebagai bahan kajian kami ke depannya dalam menyusun kebijakan daerah, mengingat sekarang sudah masuk pada bulan ke-6 sejak berakhirnya masah anggaran 2022,” kata Ali, panggilan pria asal Sangkulirang ini.

Disebutkannya, tidak dilampirkannya hasil audit BPK sebagai bahan kajian tambahan Fraksi. Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 298,  bahwa dalam pertanggungjawaban APBD harus dilampirkan hasil audit BPK.

Dalam laporan pertangunjawaban pemerintah disebutkan, realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 5,12 trilyun dari anggaran pendapatan sebesar Rp 4,46 trilyun. Dengan rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 272,43 milyar dari anggaran PAD sebesar Rp 243,67 milyar. Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 4,77 trilyun dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp 4,12 trilyun. Sedangkan realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 77,55 milyar dari anggaran lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 93,94 milyar.

Berdasarkan realisasi pendapatan di atas dengan ini Fraksi PPP memandang bahwa secara keselurahan kerja-kerja pemerintah sudah terlaksana dengan baik. Namun perlu lebih dimaksimalkan lagi, mengingat target pada realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan. Dalam hal ini Pemkab Kutim dituntut untuk lebih proaktif dalam membangun komunikasi kepada pihak Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Pusat dalam mencari sumber sumber anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sementara realisasi belanja sebesar Rp 4,04 trilyun atau 81,844 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 4,94 trilyun dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp 2,61 trilyun dari anggaran belanja operasi sebesar Rp 3,09 trilyun. Realisasi belanja modal sebesar Rp 1 trilyun dari anggaran belanja modal sebesar Rp 1,29 trilyun. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 4 milyar dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 121,44 milyar. Realisasi belanja transfer sebesar Rp 423,98 milyar atau 97,904 persen dari anggaran belanja transfer sebesar Rp 433,09 milyar. Sementara pembiayaan terealisasi Rp 540,86 milyar dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp 539,66 milyar. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 39 milyar dari anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 55,5 milyar. (adv)

Administratur Perhutani KPH Malang Setujui Jalur Klemuk Batu Dibuat Jalur Penyelamatan

BATU – Administratur Perhutani KPH Malang Loesy Triana menyetujui keinginan Pemkot  Batu yang membuka jalan penyelamatan di kawasan Klemuk Songgoriti Batu yang rawan kecelakaan.

Ditegaskan, Perhutani akan mendukung setiap program dan langkah untuk kebaikan dan penyelematan pengguna jalan serta pembangunan fasilitas umum

“Semestinya dilakukan koordinasi terlebih dahulu, bukan langsung bertindak. Mengatasi permasalahan di jalur rawan Klemuk Songgoriti bisa dibicarakan dan Perhutani  mendukung  sepanjang untuk kebutuhan masyarakat dan merupakan fasilitas umum,” kata Loesy disela- sela mengikuti kunjungan Gubernur Jatim ke Batu.

Diakui, pihaknya tidak diundang dalam rapat koordinasi forum lalin dan angkutan jalan. Namun Pemkot Batu sudah berkirim surat tentang rencana pelebaran jalan untuk jalur penyelamatan.

“Kami sudah  menerima surat dari Pemkot Batu dan kami menyetujuinya  untuk pembuatan jalur penyelamatan di kawasan Klemuk desa Songgokerto Kecamatan Kota Batu tapi saya masih belum melihat lokasinya,” lanjutnya.

Ada 3 titik yang diusulkan Pemkot Batu untuk Jalur penyelamatan itu sangat penting karena di sana sering terjadi kecelakaan akibat rem blong, baik roda dua maupun roda empat.

Jalur Klemuk terkenal terjal jika ditempuh dari arah Kota Batu dan menurun curam jika ditempuh dari arah Pujon, Kabupaten Malang. Meski ekstrem namun jalur Klemuk menjadi favorit pengendara roda dua dan roda empat karena jalannya membelah gunung sehingga waktu yang ditempuh lebih cepat.

Sementara itu PJ.Walikota Batu Aries Agung Paewei ketika dikonfirmasi menyangkut keingingan menghadap Perhutani usai rapat koordinasi forum lalin dan angkutan jalan mengungkap.

“Kami sudah  berkirim surat ke Perhutani dan responnya positif. Mala pihak Perhutani menjelaskan jika menyangkut  keselamatan dan kebutuhan orang banyak silahkan dipergunakan,” ungkap Aris.

Karena itu bulan depan ( Juli 2023 ) Pemkot Batu akan mulai membangun jalur penyelamatan pengendara di kawasan Klemuk Songgoriti Batu, diperkirakan ada 3 titik.

“Usulan kita,  membuat jalur keselamatan agak panjang 30 Meter dengan lebar kanan kiri menyesuaikan serta diberi jalan kejut sehingga pengendara yang lewat jalur itu bisa hati-hati. Kita akan kerjakan rencanan bulan deoan, dengan anggaran yang dipergunakan sekitar Rp. 1 miliar ” papar PJ.Walikota Batu. (Buang Supeno)

Kontingen Kaltim Bawa Lima Gelar Juara dari Penas XVI Petani Nelayan 2023 Padang

PADANG – Kontingen Provinsi Kalimantan Timur berhasil membawa limajuara pada ajang Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVI Tahun 2023 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Utara  selama enam hari, sejak 10 – 15 Juni 2023.

Kontingen Benua Etam mampu tampil terbaik dan meraih prestasi juara di acara silaturahmi anggota dan pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) seluruh Indonesia. Bahkan diajang yang ke 16 ini, tercatat tidak kurang 28 ribu peserta dari 37 provinsi terdiri petani, nelayan dan petani hutan se antero nusantara mengikutinya.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Kaltim dan seluruh masyarakat Benua Etam atas prestasi yang diraih.

“Selamat atas prestasinya, tapi paling tidak banyak pengalaman dan pengetahuan diperoleh selama Penas berlangsung,” ungkapnya, Jumat 16 Juni 2023.

Bagi Gubernur, Penas Petani Nelayan bukan sekedar ajang silaturahmi petani dan nelayan semata, tetapi ajang bertukar informasi dan alih teknologi terkait kegiatan pertanian dalam arti luas.

“Manfaatkan Penas ini sebagai momen mengasah keterampilan dan menambah wawasan untuk kegiatan usaha pertanian kita,” pintanya, saat melepas kontingen Kaltim di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis 8 Juni 2023.

Plh Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Rini Susilawati mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas prestasi yang diraih kontengen Kaltim diajang Penas XVI Petani Nelayan Indonesia 2023 Sumatera Barat.

“Keterampilan kita mampu bersaing dengan peserta dari provinsi-provinsi lain,” ujarnya, usai mengikuti upacara penutupan Penas XVI Petani Nelayan Indonesia 2023 di Landasan Udara Sutan Sjahrir Padang, Kamis 15 Juni 2023.

Pada even nasional kali ini, lanjutnya, kontingan Kaltim telah mampu mengantongi lima juara di lima even yang berbeda selama pelaksanaan Penas Petani Nelayan Indonesia 2023. Juara tersebut diraiah melalui kegiatan Temu Karya meraih juara Harapan II untuk Teknologi Destilasi Asap Cair Sederhana.

Kegiatan Karya Wirausaha untuk pakaian adat terbaik dan Kerupuk Ikan Bawis, selanjutnya kegiatan peragaan meraih predikat juara favorit untuk alat pemisah pemipil jagung (Apam Pijag).

Sedang dua juara lainnya diraih pada ajang Pentas Seni Budaya Penas Petani Nelayan Indonesia. Yakni, juara II Paduan Suara membawakan lagu (wajib/mars KTNA) dan lagu daerah “Tiga Tawai” (Suka Cita), dan juara II Festival Seni Budaya tarian Pancet Bangen Tawai.

“Kami terimakasih atas kerja keras dan kesungguhan teman-teman KTNA mengikuti Penas, hingga kita mampu meraih juara,” ungkap Rini.

Diajang Penas Petani XVI Petani Nelayan Indonesia Tahun 2023 ini, Kalimantan Timur mengirimkan sebanyak 1.301 orang. Terdiri peserta utama sebanyak 501 orang, pendamping 433 orang, peninjau 322 orang dan swadaya 45 orang.

Sementara pada pembukaan Penas XVI Petani Nelayan Indonesia di Kota Padang Sumatera Barat dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan dibuka Menko Perekomomian Airlangga Hartarto, dihadiri 14 Gubernur dan 300 Bupati/Wali Kota di Indonesia.

Sedang even tiga tahunan anggota dan pengurus KTNA ini ditutup Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansyarullah, sekaligus menyerahkan berbagai penghargaan bagi juara kegiatan Penas XVI Petani Nelayan Indonesia 2023.(mas)

« Previous Page — Next Page »