Yamaha Filano, Memiliki Model Klasik  

SAMARINDA – PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meluncurkan motor matik keluaran terbaru yakni Yamaha Grand Filano. Kali ini Yamaha mengeluarkan sebuah motor dengan gaya klasik. Hal ini pun yang dijadikan sebagai daya tarik untuk memikat hati pembeli.

“Desain Yamaha Filano dibuat dengan gaya klasik modern,” tegas Sales Marketing Yamaha Point Kamal di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, Selasa (27/6/2023).

Dikatakan, untuk menunjang gayanya yang klasik  Yamaha Grand Filano tersebut didesain dengan beberapa warna, yakni merah, biru, putih dan hitam. Dengan gayanya yang klasik membuat masyarakat Samarinda banyak menanyakan ketersediaannya. Baik melalui Facebook bahkan beberapa calon pembeli langsung datang ke tempat.

Kamal pun membeber kisaran harga kendaraan roda tersebut di wilayah Samarinda. Untuk pembelian cash dapat dibeli seharga sekitar Rp30 juta.

“Modelnya lucu cocok buat anak muda,” tandasnya. (yer)

Indent Yanaha Filano Perlu Sebulan

SAMARINDA – Tingginya antusias masyarakat terhadap Yamaha Filano di Kota Samarinda membuat pembelinya harus menunggu dua minggu hingga satu bulan.

“Peminat Yamaha Filano ini banyak, kalau mau beli bisa menunggu dua hingga empat minggu,” kata Marketing Dealer Yamaha Point Kamal kantornya di Jalan Imam Bonjol, Samarinda, Selasa (27/6/2023).

Ia pun membeber alasan kendaraan roda dua tersebut harus menunggu ketika dipesan karena persediaan yang yang masih terbatas. Sedangkan peminatnya membeludak. Saat ini di Samarinda  belum banyak yang menggunakan motor tersebut.  Untuk memiliki Yamaha Filano, sementara ini baru bisa dibeli melalui kredit.

“Pembelian saat ini baru bisa dengan sistem kredit. Karena kami masih mendahulukan orang-orang yang sudah memesan lebih dulu,” ungkap Kamal.

Saat mengunjungi show room, media ini hanya mendapati  satu unit Yamaha Filano bewarna merah.

“Yamaha Filano saat ini tersedia  karena ada yang membatalkan pesanan,” pungkas Kamal. (yer)

Kaltim Siap Terima Peserta OICCA 2023

SAMARINDA –  Provinsi Kaltim dan siap menerima kedatangan seluruh peserta even internasional Organization of Islamic Cooperation Cultural Activity (OICCA) 2023  yang berasal dari 56 negara.

Hal tersebut diungkapkan dalam rapat persiapan pemantapan penyelenggaraan di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/6/2023) yang dipimpin Sekprov Kaltim Sri Wahyuni dan didampingi Kadispora Kaltim M Agus Hari Kesuma (AHK).

“Alhamdulillah, di Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan event internasional OICCA dan Kaltim menjadi tuan rumahnya. Ini sangat kita apresiasi. Kita siap menerima kedatangan mereka,” ucap Sri.

Menurut Sri, pelaksanaan event ini wajib didukung penuh seluruh pihak, baik Pemerintah Daerah maupun pihak swasta. Sehingga, Provinsi Kaltim betul-betul menjadi tuan rumah yang nyaman bagi para peserta. Ditambah lagi, kegiatan internasional ini pesertanya dari para mahasiswa negara Islam di dunia maupun delegasi Dubes masing-masing negara.

“Jadi harus betul-betul dipersiapkan sejak dini, mulai tempat kegiatan, transportasi hingga konsumsi pelaksanaan. Sehingga semua harus dipersiapkan,” jelasnya.

Seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim maupun, Kota Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara hingga perguruan tinggi di Samarinda maupun Balikpapan dapat menyampaikan informasi melalui media online masing-masing.

“Kita harapkan peserta merasa nyaman ketika di Kaltim. Mereka bisa melihat langsung apa potensi di Kaltim yang nanti dapat mereka bawa kembali ke negara masing-masing,” harap Sri.

Terakhir ia menegaskan, pada 3 Juli 2023 mendatang akan dilakukan rapat besar pemantapan kegiatan dan simulasi kegiatan di lapangan. Dengan total delegasi 112 peserta. Level Dubes, pejabat eselon II di lingkungan kementerian masing-masing negara.(at/adv diskominfokaltim)

Pemprov Kaltim Gelar Edukasi Pemotongan Kurban

SAMARINDA –  Teknik penyembelihan hewan ternak sangat penting agar produk daging berkualitas dan halal. Sebaliknya, teknik penyembelihan tidak benar dapat menyebabkan sesuatu hal yang tadinya halal menjadi tidak halal.

“Itulah pentingnya prinsip halalan toyyiban,” kata Gubernur Kaltim Isran Noor yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov Kaltim M Syirajuddin pada acara edukasi pemotongan ternak kurban yang halal dan penangan daging yang higienis tahun 2023 di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/6/2023).

Sosialisasi PMK, LSD dan PPR Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan), Tatalaksana penyembelihan hewan kurban oleh LLPOM MUI, observasi dan riset penerapan Kesrawan dalam proses penanganan dan penyembelihan hewan kurban 2017 – 2022 oleh Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mulawarman Samarinda.

Dikatakan, prinsip halalan toyyiban yakni memperlakukan hewan ternak sapi atau kambing dengan baik dan benar sebelum disembelih, tidak disiksa dengan menajamkan pisau terlebih dulu.

“Saya mengimbau untuk memperhatikan aspek kesehatan hewan dan menjaga kualitas penyembelihan yang baik dan benar,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Fahmi Himawan mengatakan edukasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di RPH dan masjid-masjid sesuai syariat Islam dan kesejahteraan hewan (kesrawan). Ini menghasilkan daging dari ternak kurban benar-benar baik dan halal untuk dikonsumsi masyarakat.

“Kegiatan ini juga langkah nyata mendukung pengembangan sektor peternakan dan kesehatan hewan di Kaltim,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut sekaligus penandatanganan dan penyerahan bantuan Pemprov Kaltim berupa peralatan potong hewan kurban secara simbolis kepada Masjid Nurul Mu’minin, Masjid At Taqarrub dan Masjid As Sajadah, berupa mesin pemotong tulang manual, pisau dan gerinda.

Juga dilakukan pemasangan atribut secara simbolis Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan Kurban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim Tahun 2023.(at/ adv diskominfokaltim)

KPU  Berencana Ubah Penghitungan Suara Pemilu 2024

BATU – Erfanudin divisi teknis penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu menjelaskan KPU RI tengah merancang model baru penghitungan suara Pemilu 2024. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah tragedi meninggalnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) terulang dan mempersingkat waktu pelaksanaan. Harapannya selesai di hari yang sama dengan hari pemungutan. Sehingga dapat diketahui hasilnya.

“KPU RI merancang kebijakan penghitungan suara dengan metode panel, di mana pelaksanaan penghitungan suara itu dibagi dalam dua panel, jadi penghitungan suara tidak over hari jika tanggal 14 ya selesai di tanggal 14 ” ujar Erfanudin Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu KPU Batu, usai Focus group discussion dengan tema  isu strategis PKPU pemungutan dan penghitungan suata Pemiku serentak  2024 di hotel Horison Batu, Senin ( 26/6/2023).

Disebutkan, pada Pemilu 2019, pola penghitungan suara dilakukan dengan satu panel. Saat itu, seluruh anggota KPPS menjadi satu tim untuk melakukan penghitungan suara dari seluru jenis pemilihan, yakni Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Ttahun lalu memang pemungutannya selesai dalam sehari namun penghitungannya berlanjut sampai pagi, sampai banyak petugas yang kelelahan “ tambah Erfanudin.

Pada Pemilu 2024, penghitungan suara rencanya akan dilakukan dua panel. KPU akan membagi anggota KPPS menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin Ketua KPPS dan satu anggota untuk menghitung surat suara Pilpres dan DPD sedangkan dan Tim dua dipimpin 2 anggota yang lain untuk Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten.

“Panel A, itu untuk menghitung hasil perolehan suara Pemilu presiden dan wakil presiden, dan Pemilu anggota DPD RI. Dan Panel B itu diperuntukkan untuk menghitung perolehan hasil suara Pemilu anggota DPR RI, Pemilu anggota DPRD provinsi, dan Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, penghitungan sama tidak ada perbedaan seperti tahun lalu” lanjutnya

 

Tidak Setuju 2 Panel

Yogi Eka Chalid Farobi dari Bawaslu Kota Batu Divisi Hukum, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga tidak sependapat dengan rencana penerapan 2 panel dalam proses penghitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilu 2024.

Menurut Yogi, penerapan 2 panel ini sangat rawan bagi bawaslu  karena aspek kecakapan ( kompetensi)  kecukupan dan aspek dari jumlah yang menghitung dan aspek validitas.

“ Karena pemilu butuh mata dan telinga, harus fokus. Bawaslu minta dalam masukan ini hanya satu panel saja. Jangan sampai penghitungan suara itu dijadikan alasan karena tingginya angka kecelakaan, kecapekan dan sakit. Yang berat adalah bagaimana salinan yang diberikan kepada pengawas dan saksi. Saksi ada beberapa macam dari 18 Parpol peserta Pemilu ada saksi Presiden dan Saksi DPD. Salinan ini yang harus dipercepat bukan proses penghitungannya yang harus dibagi dalam 2 panel. Biarkan masyarakat itu secara tuntas dan urut mengawasi proses penghitungan suara dengan fokus, jangan di bagi 2 yakni Panel A untuk pemilihan Presiden dan DPD dan Panel B untuk pemilihan legislatif mulai pusat, Provinsi  hingga daerah “ tegas Yogi

Anggota Bawaslu Yogi menginginkan penghitungan suara tetap satu saja, sehingga prosesnya urut, mulai Pemilihan Presiden- wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kota Kabupaten, sehingga tuntas.

Diingatkan pula dengan akses Plano penghitungan suara secara manual yang ada dipapan harus disampaikan secara terbuka. Masyarakat kini sudah memiliki kanal “  kawal pemilu.com “ yang bisa memfoto hasil yang terpampang di plano di share ke kanal pemillu sehingga bisa melihat disana.

“ Masyarakat sekarang dengan mudah dan leluasa bisa memfoto hasil penghitungan suara manual yang ada di Plano, kemudian di share ke kanal “ Kawal pemilu.com “, sehingga masyarakat luas bisa mengakses dan melihat hasil penghitungan suara sebagai data pembanding. Ini perlu di legitimasi. Adanya juga teman-teman pemantau yang sudah mendaftar seperti PWI yang tergabung dalam Mappilu atau mkasyarakat lainnya. Maka legitimasi yang harus diperkuat. Salah satunya yang bawaslu minta tadi dalam forum Focus group discussion adalah pendokumentasian hasil Plano, “ lanjut Yogi.

Senada dengan anggota Bawaslu dari Partai Politik yang ikut forum FDG seperti Partai Golkar dan Haruna, menolak pembagian penghitungan suara dalam 2 panel. Didik Sumintardjo yang mewakili Partai Golkar yang didampingi ketua Partai Hanura Batu Yuliono, tidak setuju dengan rencana KPU RI merubah proses penghitungan suara dalam Pemilu 2024 dibagi menjadi 2 Panel. Karena akan memberikan beban pada Partai politik karena menyangkut penambahan jumlah saksi sekaligus menambah pengeluaran ( Cost ). Di Batu ada 611 TPS dalam Pemilu 2024, bisa dibayangkan berapa jumlah saksi Parpol nanti.

“ Mungkin enak bagi KPU tapi tidak demikian dengan kami, Parpol Peserta pemilu 2024 semakin pusing, Karena menyangkut penambahan saksi sekaligus menambah beban anggaran ( Cost ) lebih tinggi.” Tegas Ddidik Sumintadjo.

Divisi tehnis penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batu, Erfanudin ketika dikonformasi adanya penolakan dari Bawaslu dan Parpol, pihaknya akan menyampaikan kepada KPU RI.

“ Karena ini masih dalam proses usulan dan rencana, jika ada pihak yang merasa keberatan tentunya kami akan menyampaikan hal itu kepada KPU RI, sebagai masukan yang ada di Kota Batu “ pungkas Erfanudin. (Buang Supeno/adv )

« Previous Page — Next Page »