Porprov Jatim 2023, KONI Batu Kehilangan Atlet Paralayang

BATU – Sejumlah atlit Paralayang peraih medali emas dan juara umum untuk Kota Batu dalam Porprov Jatim Tahun 2022, kini mereka hengkang.

Ketua Umum KONI Batu Sentot Ari wahyudi mengakui hengkangnya atlet Paralayang karena ikut Puslatda untuk Persiapan PON.

“Mereka tidak ikut membela Kota Batu lagi dalam Porprov Jatim 2023, praktis Kota Batu pesimis mendulang emas dan juara umum dari Cabor Paralayang. Tapi kami akan optimalkan dari cabor lainnya, ” Ungkap Sentot usai rapat khusus evaluasi Persiapan Porprov di gesung KONI Batu, Sabtu(24/6/2023)

“Kami berupaya keras minimal sama dengan tahun lalu dalam capaian medali dalam Porprov Jatim yaitu 11 Emas, 20 Perak dan 11 Perunggu bila memungkin bisa lebih ” tegas Sentot.

Disebutkan, optimalisasi Pemusatan latihan (Puslat) terus dikebut. 33 Cabang Olahraga ( Cabor ) sudah melakukan Puslat ring satu mulai pertengahan Februari 2023 sampai jelang akhir bulan Agustus 2023.

” Puslat untuk Drum band dilaksanakan 25 Juni sampai 30 Agustus 2023 mengingat Porprov Drumband dilaksanakan lebih awal ” lanjutnya.

Porprov Jatim tahun 2023 direncanakan dilaksanakan tanggal 9 – 16 September 2023 di 3 lokasi yaitu Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang. Puslat Porprov Kota Batu dilaksanakan di lokasi 33 Cabor masing-masing seperti cabor tarung drajad di Junrejo, Biliar di GS Biliar Surapati dan Futsal di Gedung Gajahmada.

Sentot menjelaskan target meraih emas di Porprov Jatim 2023 dibebankan pada cabor antara lain di Wushu, Gulat, ISSI dan Tarung Derajad. Forum evaluasi puslat dilakukan 2 kali setiap bulan untuk mengetahui perkembangan atau progres Cabor. (buang supeno)

Masyarakat Pedalaman Dambakan Pembangunan Infrastruktur

SANGATTA– Anggota DPRD Kutim, Yan mengatakan, masyarakat di Pedalaman Kutai Timur masih mengidamkan pembangunan infrastruktur. Warga berharap, jika jalan bagus, transportasi dan komunikasi bisa lebih lancar lagi.

“Apabila jalannya bagus dan bisa dilintasi dengan lancar, masyarakat tidak lagi kesulitasn dalam menjual atau memasarkan hasil produksi pertanian,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kutim ini.

Dikatakan, jika pada musim hujan, di berbagai daerah di pedalaman Kutim mengalami kesulitan. Terlebih jalannya masih berupa tanah, sehingga kondisinya becek dan berlumpur.

“Coba jalan ke daerah hulu, mau lewat aja susah. Apalagi kalau pasa musim hujan. Belum lagi masyarakat yang mau mengangkut hasil pertaniannya tentu tidak bisa lancar. Nah, jika  infrastruktur jalan sudah diperbaiki, masyarakat sangat terbantu, lantaran tidak mengalami kesulitasn lagi,” ujar Yan.

Kutai Timur yang tahun ini memiliki alokasi anggaran cukup besar, sudah seharusnya program pembangunan infrastruktur jalan segera dilaksanakan. Sebab, ketika Musrenbang beberapa waktu lalu, masyarakat kebanyakan mengusulkan pembangunan infrastruktur seperti itu.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sendiri juga memprioritaskan terkait pembangunan infrastruktur tersebut, sesuai dengan keingnan masyatakat. Nah, ini sudah sesuai, antara keinginan masyarakat dan program pemerintah.

“Tinggal bagaimana melaksanakan eksekusi saja di lapanga. Apalagi ditunjang dengan anggaran yang memadai,” tambah Yan.

Menurutnya, dengan dukungan anggaran yang cukup memadai saat ini, seharusnya Pemkab Kutim lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, untuk mengejar ketertinggalan khususnya di bidang infrastruktur. Jangan sampai terkesan santai-santai saja.

“Kami (DPRD) sudah berulang kali mengingatkan kepada Pemkab Kutim terkait masalah ini. Salah satu tujuannya agar semua OPD bisa maksimalkan daya dukung yang dimiliki, karena demi kepentingan masyarakat di seluruh Kutim,” ucap Yan.

Pihaknya meminta kepada Pemkab untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum bisa bekerja secara maksimal. Terutama terkait pengelolaan dan penyerapan anggaran khususnya dalam pembangunan bidang Infrastrukur.

“Ini sudah bulan Juni, kok kesannya santai saja. Sudah seharusnya belajar dari pengalaman tahun lalu. Sebab, dalam laporan LKPJ Bupati, disebutkan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cukup besar, sekitar Rp 1,5 trilyun” ujar anggota DPRD Kutim Yan. (adv)

Gagalnya Panen Padi di Kaubun Perlu Dilakukan Penelitian

SANGATTA – Gagalnya panen padi petani di Kecamatan Kaubun, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam. Apakah hanya akibat serangan hama semata, atau lantaran diapit sejumlah perkebunan kelapa sawit.

“Apakah gagalnya panen itu semata-mata disebabkan hama atau memang ada hubungannya dengan tanaman kelapa sawit yang ada di sana. Sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam,” kata Faizal, anggota DPRD Kutim Faizal Rachman.

Dikatakan, apakah ada dampaknya tanaman sawit yang mengeliling tanaman padi di kawasan Kaubun tersebut. Tentunya diperlukan  solusi sehingga petani di Kaubun bisa tetap eksis dan semangat dalam bercocok tanamn padi.

Kemudian dia memberikan contoh terkait gagalnya panen seorang petani di kawasan Kaubun tersebut. Sekitar lahan pertanian padi sawah 10 hektare warga gagal panen, gara-gara diserang hama.

Menurut Faizal, Kutai Timur yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit menjadi kebanggaan. Di sisi lain, lahan pertanian juga tetap diperlukan, agar para petani, terutama lahan sawah masih tetap eksis.

Pihaknya meminta kepala Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Dari hasil penelitian nantinya bisa diketahui penyebab gagalnya panen petani itu.

“Dalam melakukan penelitian,  bisa menggandeng STIPER (Sekolah Tingg Ilmu Pertanian). Maksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, guna membangkitkan produksi pertanian di sini (Kutim),” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Sebagai contoh menurut Faizal, sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Kaubun berdampingan dengan perkebunan kelapa sawit. Apa kah hal itu berdampak terhadap taman tumbuh padi atau tidak, perlu dilakukan penelitian lebih jauh.

“Rata-rata sawah di sini, posisinya di antara perkebunan kelapa sawit. Sehingga banyak serangga yang sewaktu-waktu meneyrang tanaman padi petani. Ini menjadi keluhan mereka (petani) harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat pembasmi hama,” jelas Faizal.

Selain itu, petani di Kaubun juga mengeluhkan kelangkaan pupuk dan harganya cukp mahal. “Banyak petani, terutama di kawasan Kaubun mengeluhan tingginya biaya produksi padi sawah. Untuk itu, saya meminta bisa intervensi terkiat hal ini,” ujar Faizal.(adv)

Sejak Tahun 2017 Sudah Perjuangkan Hukum Adat Wehea

SANGATTA– Keberadaan hutan Wehea yang terjaga dengan baik, diperlukan payung hukum, agar tetap lestari. Berbagai upaya terus dilakukan, untuk pengakuan sebuah hukum adat di kawasan tersebut.

“Terlebih saat ini dengan adanya politik karbon,  kita bisa dapat duit. Hanya dengan menjaga hutan saja kita belum melakukan pengeloaan. Jika lebih dari itu, memungkinkan memperoleh dana yang lebih juga,” kata anggota DPRD Kutim Siang Geah.

Pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, agar hukum adat itu bisa diakui. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga telah berupaya menjelaskan ke pihak-pihak, agar dimengerti persoalan dan konsistensi warga Wehea dalam menjaga hutannya dengan baik.

Dikatakan, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat hutan Wehea yang sudah sejak tahun 2017 lalu, namun selalu gagal. Bahkan tidak memperoleh respon dari berbagai pihak.

“Padahal tujuan kami bagaimana Perda itu menguatkan dalam proses penjagaan hutan Wehea. Kendati demikian, say tidak lelah dan akan terus memperjuangkannya,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutim ini menyebut, apabila ada payung hukum yang mengatur dalam pengelolaan kawasan hutan lindung, lebih memudahkan dalam penanganan dan penguatan dalam menjaga kelestarian alam hutan yang masih banyak terdapat di berbagai wilayah di Kutim, termasuk Wehea.

Seperti diketahui, Kaltim sendiri menjadi provinsi pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program penurunan emisi karbon  melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF). Adapun kompensasi dana karbon sendiri saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan.  Besaran dana kompensasi yang dihasilkan dari hutan Kaltim adalah sebesar USD 110 juta dan sudah terbayarkan sebesar USD 20,9 juta.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga ingin menegaskan bahwa masih ada masyarakat yang terus berkomitmen ingin menjaga kelestarian hutan, namun disisi lain pihaknya juga meminta perhatian dari  seluruh pemangku kepentingan  agar bisa duduk bersama untuk mengatasai permasalahan tersebut.

“Jadi konpensasi apa yang akan kita berikan kepada masyarakat yang terus menjaga hutan,” ucap Siang Geah. (adv)

Pemkab Paser Perkenalkan Hasil Olahan UMKM di Sarinah

JAKARTA– Pemkab Paser melalui Disporapar Paser turut tampil dan membuka stand  memperkenalkan hasil olahan UMKM daerah Paser pada acara Kaltim Exhibition 2023 yang digelar di Sarinah Thamrin Plaza  Jakarta, 23 hingga 25 Juni 2023.

Bupati Paser dr.Fahmi Fadli bersama Sekprov Kaltim Dra Sri Wahyuni, MPP turut berkunjung ke stand Pemkab Paser  yang memamerkan hasil olahan industri UMKM di Paser seperti kain batik Paser, beberapa jajanan, madu hutan, madu kelulut serta brosur-brosur destinasi wisata andalan yang ada di Kabupaten Paser.

Fahmi Fadli mengatakan, adanya Kaltim Exhibition 2023 ini, Pemkab Paser dapat memperkenalkan industri-industri UMKM yang ada di Kabupaten Paser termasuk produk-produk wisatanya yang menjadi andalan jika berkunjung ke Paser.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini wisatawan dari luar daerah Paser dapat berkunjung ke Paser, untuk menikmati suasana objek wisata di Paser, baik dari wisata religi, kebudayaan, wisata alamnya maupun wisata kulinernya,” kata Bupati disela-sela mengunjungi stand.

Berdasarkan keterangan dari penjaga stand, produk yang pamerkan yakni hasil olahan industri UMKM di Paser menjadi primadona. Sedangkan yang dicari  pengunjung yaitu madu dan batik khas corak Paser.

Bupati menjelaskan, memang sangat jarang sekali madu yang asli untuk di kota besar seperti Jakarta ini, untuk mendapatkan corak batik Paser pun yang asli hanya di Kabupaten Paser saja yang punya, jika ingin mendapatkan produk-produk khas Paser dinas terkait telah mengakomodir jika masyarakat dari luar Paser menginginkannya.

“Adanya acara ini tentunya memudahkan masyarakat dari luar Paser untuk mengenal Paser dari destinasi wisatanya dan mendapatkan produk olahan khas dari Kabupaten Paser,” jelasnya.

Bupati menambahkan, kegiatan ini diharapkan Pariwisata Kabupaten Paser serta produk olahan khas dari Paser dapat dikenal oleh pengunjung dari luar daerah Paser maupun dari Mancanegara dan ini selaras dengan Visi Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera) yakni memajukan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif.

“Ini acara yang sangat baik dalam memperkenalkan Kabupaten Paser sampai ke Mancanegara,” katanya. (adv)

« Previous Page — Next Page »