Sertijab Kepala Brida, Sekda Minta Jalankan Tugas Dengan Baik

TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegera (Kukar) Dr. H. Sunggono, saksikan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kukar dari Pelaksana Tugas (Plt) Bahari Joko Susilo kepada Maman Setiawan sebagai Kepala Brida yang baru, di Aula Lantai 4 Kantor Brida Kukar, Tenggarong, Senin (17/7/2023) sore.

Sertijab Kepala Brida Kukar tersebut, ditandai penandatanganan berita acara sertijab oleh Joko Susilo, Maman Setiawan, dan Sekda Kukar yang juga disaksikan Sekretaris Brida Kukar Fahmi, para Kabid, Sub Koordiantor, dan staf yang berkesempatan hadir.

Sunggono mengingatkan beberapa pesan dari Bupati kepada Kepala Brida yang baru. Diantaranya, bahwa jabatan merupakan amanah atau kepercayaan yang diberikan  pimpinan, sehingga butuh pengabdian yang tulus, ikhlas dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Harus pahami dengan baik tugas dan tanggung jawab sebagai kepala badan/pimpinan yang diberikan dalam posisi jabatan, karena saudara dituntut untuk dapat memberikan pengabdian yang terbaik sesuai tujuan organisasi, yaitu pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat.

“Pejabat yang baru maupun yang lama harus segera menyesuaikan dengan sistem yang ada, terutama tata nilai dan tata kerja di instansi masing-masing, termasuk di Badan Riset dan Inovasi Daerah,” pesannya.

Dikatakan, Brida merupakan lembaga akademis di Birokrasi Pemerintahan Daerah, sehingga membutuhkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab  berdasarkan logika ilmiah dan kemampuan intelektual yang dituangkan dalam aktivitas riset dan inovasi.

“Melalui hasil riset dan inovasi, kita dapat mendukung kinerja kita, instansi lain maupun secara keseluruhan kebijakan dan program pembangunan Kukar Idaman di Kabupaten Kukar tercinta,” tegasnya. (kk05)

Fraksi DPRD Kutim Sampaikan Pandangan Umum KUA-PPAS

SANGATTA – Ketujuh fraksi di DPRD Kutim menyampaikan Pemandangan Umum terhadap rancangan KUA-PPAS yang telah disampaikan Pemkab Kutim beberapa waktu lalu dalam sidang paripurna ke 18 di ruang sidang utama, gedung DPRD Kutim, Senin (16/7/2023). Tujuh fraksi itu adalah Partai Golkar, Demokrat, PDI P, PPP, Nasdem, Amanat Keadilan Berkarya (AKB) dan Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Pada prinsipnya seluruh fraksi sependapat dengan usulan pemerintah dengan beberapa catatan.

Diantaranya adalah percepatan program dan kegiatan terutama proyek proyek strategis, selanjutnya mengingatkan Pemkab Kutim untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Kemudian penyusunan KUA-PPAS harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta penyusunan rencana KUA ppas harus berdasarkan analisis yang mendalam sehingga keputusan yang diambil tidak jauh dari target perencanaan.

Seperti Fraksi Partai, Golkar yang dibacakan langsung oleh Hj Hasna yang menyatakan bahwa Fraksi Golkar meminta Bupati untuk menginstruksi kepada perangkat daerah yang belum melakukan realisasi anggaran 2023 agar segera melaksanakan program kegiatan.

“Khususnya pada OPD-OPD yang memegang program kegiatan strategis seperti Dinas PU,Dinas Perkim,Dinas Pertanian yang memegang program kegiatan strategis bagi kepentingan masyarakat. Realiasi Belanja Pemerintah Daerah melalui APBD dapat menggerakan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” Kata Hasna saat membacakan pandangan Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, Fraksi Golkar mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah pada APBD 2022 terdapat silpa. Sesuai ketentuan perundang-undangan maka SILPA 2022 dapat dimasukan dalam Struktur APBD-P TA 2023.

“Kami mendorong agar Proses pembahasan Anggaran Belanja tambah (ABT) harus segera mungkin sehingga realisasi / serapan anggaran dapat dilaksanakan secara maksimal, unutk membiayai pembangunan infrastuktur dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” urainya.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Abdi Firdaus menuturkan melihat sumber pendapatan asli daerah yang belum maksimal, fraksi partai demokrat mendorong kepada pemerintah untuk bisa lebih teliti melihat sektor-sektor yang mampu mendongkrak kenaikan pendapatan asli daerah.

“Seperti, pariwisata, pajak hotel dan sektor lainnya berdasarkan laporan hasil pertanggungjawaban (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” imbuhnya.

Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Faizal Rachman menuturkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik dan terjangkau adalah hak dasar setiap individu. Masyarakat Kabupaten Kutai Timur membutuhkan akses mudah dan terjangkau ke fasilitas kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Dalam rangka mewujudkan hal ini, penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan menjadi penting.

 

“Selanjutnya penambahan anggaran untuk subsidi BPJS di Dinas Kesehatan akan membantu mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini sangat penting mengingat biaya pelayanan Kesehatan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dengan adanya subsidi BPJS yang memadai, diharapkan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya yang harus ditanggung,” tuturnya

Berikut, Fraksi PPP dibacakan oleh Hj Fitri, ia mengatakan perlu dilakukannya evaluasi terkait lambatnya progres proyek multiyear yang ada. Jadi, ia berharap ke depan penganggaran pembangunan harus berbanding lurus dengan presentasi. Sehingga bisa menilai seberapa pantas yang diberikan kepada proyek-proyek tersebut.

“Kami menilai penyerapan anggaran di 2023 ini, masih perlu dibenahi. Perencanaan kurang baik dan belum matang menjadi sebab lambatnya serapan anggaran di perangkat daerah,” jelasnya.

Fraksi KIR disampaikan oleh David Rante, ia mengatakan masyarakat harus bisa merasakan dampak positif pembangunan yang telah direncanakan. Namun sampai saat ini progres pekerjaannya belum terealisasi secara optimal. Maka dari itu pihaknya berharap pemerintah bisa segera menggenjot persoalan tersebut.

“Fraksi KIR mengapresiasi pemerintah dan mendukung segera dilakukan pembahasan yang lebih terperinci antar pemerintah kabupaten dengan DPRD sesuai jadwal yang telah diatur dalam perundang-undangan,” ujarnya.

Sedangkan fraksi partai AKB dibacakan oleh Agusriansyah. Ia meminta Pemkab Kutim untuk mengarahkan anggaran sebesar Rp 8,1 trilYun lebih ke program pembangunan Yang berhubungan penyediaan infrastruktur. Seperti jalan protokol, pembenahan lingkungan, drainase dan lain sebagainya.

“Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kutim,” imbuhnya.

Sementara fraksi partai Nasdem tak ada perwakilan yang hadir menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan KUA-PPAS dalam sidang paripurna kali ini. (adv)

Joni Wakili Fraksi Nasdem Serahkan Draft Pandangan Umum ke Wabup

SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni mewakili Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) menyerahkan draft pandangan umum rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024, kepada Wakil Bupatu (Wabup) Kasmidi Bulang.

Fraksi Nasdem DPRD Kutai Timur yang beranggotakan 5 orang yakni Arfan, Piter Palinggi, Paryunita Utami, dan Ubaldus Badu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) ke Jakarta. Bimtek tersebut digelar pada Minggu (16/7/2023) sore di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

“Kebetulan pada hari ini ada satu fraksi yang tidak bisa menyampaikan pandangan fraksinya dikarenakan ada bimtek dari partai, biasanya acara partai diwajibkan hadir bagi anggota fraksinya,” ungkap Joni, Senin (17/7/2023)

Kendati demikian, acara penyampaian tanggapan fraksi terhadap rancangan KUA dan PPAS 2024 tersebut tetap berjalan dengan diisi oleh fraksi yang ada kecuali Fraksi Nasdem. Kemudian Fraksi Nasdem mengirimkan draft penyampaian tanggapan atau pandangan umum fraksinya terhadap rancangan KUA dan PPAS tahun 2024 mendatang.

“Tetapi mereka (Fraksi Nasdem) dari sana (Jakarta) mengirim email terkait pandangan fraksi mereka (Fraksi Nasdem) makanya kami cetak dan kami sampaikan ke Pemkab Kutai Timur,” ucapnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu memastikan lagi setelah kegiatan paripurna penyampaian tanggapan Fraksi-Fraksi DPRD maka akan dilanjutkan tanggapan Bupati Kutim terhadap tanggapan Fraksi DPRD Kutim.

“Besok lanjutannya tanggapan dari Bupati terhadap tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kutim,” pungkasnya. (adv)

LPSE Diminta Hati-hati Umumkan Paket Pekerjaan

SANGATTA – Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Adi Sutianto, mengingatkan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk berhati-hati dalam mengumumkan paket pekerjaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur tahun 2023 mencapai Rp 5,9 triliun, termasuk pekerjaan fisik dan non fisik.

Pelelangan pekerjaan fisik pada APBD Kutai Timur tahun 2023 telah dimulai di LPSE. Beberapa pelelangan di LPSE telah memiliki pemenang, namun masih banyak paket lain yang belum memiliki pemenang.

“Kami berada di saat-saat terakhir pelelangan, beberapa sudah memiliki pemenang, aspek teknis ditangani oleh Dinas PUPR, sementara yang lain masih dalam proses di LPSE. LPSE harus sangat berhati-hati saat mengumumkan paket yang perlu diunggah,” kata Adi Selasa (18/7/2023).

Selain itu, Adi juga menekankan pentingnya selektivitas dalam pemilihan pemenang lelang untuk paket pekerjaan fisik, agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

Adi memastikan bahwa pemenang lelang akan mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Pemkab Kutim berkeinginan agar pekerjaan berjalan tanpa kendala.

“Tentu saja, pemenang tender akan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kami berharap pekerjaan ini berjalan lancar,” tambahnya.

Sebagai seorang politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Adi berharap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dapat tercapai dengan baik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Kami berharap visi dan misi Bupati dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ini,” ujarnya. (adv)

Masyarakat Kaltim Aktif Sumbang Buku ke Perpustakaan

SAMARINDA– Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim mengapresiasi kontribusi masyarakat Benua Etam untuk meningkatkan literasi melalui sumbangan buku.  Dalam seminggu, terdapat tiga hingga lima orang yang menyumbangkan buku ke DPK Kaltim di Samarinda

Penyerahan buku oleh masyarakat sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang serah simpan Karya Cetak Karya Rekam,” ,” ucap Pustakawan DPK Kaltim Patimah Irny, Senin (17/7/2023).

Meskipun peraturan tersebut lebih menekankan pada penerbit, banyak penulis asal Kalimantan Timur yang menghasilkan karya buku.

Patimah mengatakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menargetkan perolehan 20 judul buku dalam satu tahun melalui sumbangan dari masyarakat. DPK Kaltim berharap dapat menghimpun karya-karya tersebut agar diperkenalkan kepada petugas pustaka dan masyarakat melalui perpustakaan mereka.

“Mudahan-mudahan pada masa depan, penulis dari Kalimantan Timur memberikan perhatian pula terhadap perpustakaan dan memperbanyak jumlah buku mereka untuk masa depan,” katanya.

Patimah mengatakan instansinya terbuka menerima sumbangan buku dari masyarakat meskipun terdapat buku yang disumbangkan dalam kondisi rusak ringan hingga sedang. Para pustakawan di dinas itu akan melakukan reparasi atau perbaikan agar buku-buku tersebut bisa dibaca dalam kondisi yang layak.

Menurut data dari DPK Kaltim, perpustakaan mereka memiliki koleksi hingga 45.000 judul buku. Sebanyak 17.116 buku di antaranya merupakan koleksi e-book. Jenis buku yang tersedia meliputi karya umum, agama, bahasa, ilmu terapan, sastra, fiksi, dan koleksi perpustakaan keliling.(At)

« Previous Page — Next Page »