Robby Marzuki Pimpin PKSI Samarinda 2025-2029

SAMARINDA — Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) Kota Samarinda yang digelar Sabtu,(31/5/2025), di Aula Disporapar Samarinda resmi menetapkan Robby Marzuki sebagai ketua baru masa bakti 2025–2029.

Empat klub korfball yang memiliki hak suara hadir dalam forum tersebut dan menyepakati hasil musyawarah tanpa hambatan.

Fathur Nur Fadillah, selaku ketua caretaker PKSI Kota Samarinda, menyampaikan bahwa musyawarah ini digelar sebagai forum demokratis untuk menetapkan kepengurusan definitif 2025-2029.

Ia berharap ketua PKSI Samarinda yang terpilih mampu menyusun program pembinaan yang berkelanjutan dan membawa nama Samarinda ke kancah yang lebih tinggi.

Ketua PKSI Kalimantan Timur, Carolina Loah, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Muskotlub yang berjalan tertib dan sesuai mekanisme. Ia menegaskan bahwa Samarinda telah mencetak atlet yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk mewakili Kalimantan Timur di PON. Carolina juga mendorong pengurus baru untuk memperluas jangkauan pembinaan serta memperjuangkan fasilitas latihan yang lebih baik.

Ia menekankan pentingnya manajemen organisasi yang solid. Menurutnya, kepemimpinan yang disiplin terhadap administrasi akan mencerminkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tantangan pembinaan jangka panjang.

Sementara itu Rahmat Yudi, perwakilan KONI Kota Samarinda, menyoroti target besar menjelang Porprov 2026 di Kabupaten Paser. Ia menyampaikan harapan agar PKSI Samarinda mempertahankan reputasi sebagai penyumbang atlet berprestasi dan mulai mempersiapkan diri melalui seleksi atlet di ajang Pra Porprov 2025.

Ia juga mengingatkan bahwa Walikota Samarinda telah menegaskan target juara umum di Porprov mendatang, dan cabang olahraga korfball diharapkan menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.

Dengan terpilihnya Robby Marzuki sebagai ketua, diharapkan kepengurusan baru dapat segera menyusun program kerja dan memperkuat regenerasi atlet dari usia dini. Semua pihak yang hadir menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan olahraga korfball di Samarinda sebagai bagian dari upaya membina prestasi olahraga daerah.

Selamat kepada Robby Marzuki atas amanah sebagai Ketua PKSI Kota Samarinda masa bakti 2025–2029. Semoga jabatan ini menjadi langkah awal untuk mencetak lebih banyak atlet korfball berprestasi dari Benua Etam.*

Bupati Paser Puji Kontribusi Warga Banjar Dalam Pembangunan

TANA PASER – Bupati Paser, dr Fahmi Fadli meminta seluruh masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laung Kuning Banjar (LKB), untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Paser kearah yang lebih baik lagi.

Hal itu dikatakan Fahmi Fadli yang didampingi Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari saat menghadiri Aruh Ganal Budaya Banjar yang diselenggarakan Ormas LKB, di Arena Putri Petung, Sabtu (31/5/2025).

“Mari bersatu-padu membangun Paser sejalan dengan semangat Orang Banjar melalui ungkapan yang terkenal, Haram Manyarah, Tuntung Pandang, Waja Sampai ka Puting,” kata Fahmi Fadli.

Fahmi Fadli menandaskan, warga Banjar telah membaur dan memberikan warna dalam berbagai lini kehidupan baik sebagai pedagang, aparatur, hingga pemimpin daerah di Kabupaten Paser, sehingga bisa dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Bumi Daya Taka.

Dengan demikian, Fahmi Fadli mengapresiasi dan merasa bangga dengan kehadiran kalangan orang Banjar di Paser. Terlebih, kegiatan Aruh Ganal Budaya Banjar yang diselenggarakan Ormas LKB ini sebagai wadah untuk silaturahmi, sekaligus wujud nyata pelestarian budaya.

Menurutnya, budaya Banjar telah begitu melekat di Kaltim, bahkan masyarakat dari suku lain seperti Kutai, Dayak, Paser, Jawa hingga Sulawesi pun turut menggunakan bahasa Banjar dan menyukai kuliner khasnya.

“Hal ini menunjukkan tingginya penerimaan dan akulturasi budaya yang harmonis di Bumi Etam ini. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan Pemkab Paser merasa bangga dapat hadir di tengah-tengah warga Bubuhan Banjar,” ujarnya. (adv Diskominfostaper Paser)

Pemprov Kaltim Konsisten Wujudkan Pemerataan Pendidikan

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah yang tergolong sulit dijangkau secara geografis. Langkah ini menjadi sorotan karena menyangkut kesiapan daerah dalam menyambut peran strategis Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah daerah dituntut konsisten dalam menjalankan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya pendidikan. Penegasan itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Rahmat Ramadhan, yang menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan tanpa diskriminasi wilayah.

“Tidak ada kompromi dalam hal kualitas pendidikan. Daerah terpencil pun berhak atas fasilitas belajar yang layak, lingkungan yang mendukung, serta guru yang berkualitas,” ujar Rahmat kepada wartawan, Sabtu (31/5/25).

Dalam konteks pembangunan yang merata, Pemprov Kaltim diharapkan tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan, tetapi juga serius menangani ketimpangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah telah mengalokasikan program untuk rehabilitasi sekolah, penyediaan sarana-prasarana, dan pemenuhan tenaga pendidik. Namun, realisasi di lapangan masih memerlukan pengawasan dan evaluasi berkala.

Ia menambahkan, upaya pemerataan pendidikan harus menyentuh aspek lebih luas, tidak semata pada pembangunan fisik. Ia menyoroti pentingnya lingkungan belajar yang bersih dan nyaman, serta partisipasi aktif siswa dalam menyampaikan aspirasinya.

“Anak-anak kita di pedalaman harus merasakan bahwa negara hadir. Pendidikan adalah fondasi masa depan Kaltim, dan kita harus memastikannya kokoh sejak sekarang,” tegasnya.

Komitmen ini juga diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu mengelola pembangunan IKN. Pemerintah mengakui bahwa infrastruktur tidak akan berarti tanpa kesiapan manusia yang akan menjalankan fungsinya.

Dengan mengedepankan pendekatan pemerataan, Pemprov Kaltim menyatakan tekad untuk menghapus kesenjangan antara daerah dan kota. Pemerintah daerah didorong tidak lagi berpikir secara sentralistik, melainkan menyusun kebijakan yang benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Kita ingin Kaltim tumbuh bersama, dari pusat kota hingga desa-desa terpencil. Pendidikan adalah jembatan menuju kesetaraan itu,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Tingkatkan Disiplin ASN Melalui Kebijakan Jam Kerja

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dengan menerbitkan kebijakan baru terkait jam kerja aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov dalam mendorong kedisiplinan dan profesionalisme ASN, yang selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor: 000.8/3/1288/B.ORG – TU/2025 dan resmi diberlakukan mulai 1 Juni 2025.

Melalui penyesuaian jam kerja, Pemprov Kaltim menargetkan terciptanya budaya kerja yang lebih tertib dan efisien. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar penataan administratif, melainkan bagian dari reformasi internal birokrasi.

“Penyesuaian ini diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan yang lebih baik serta mendorong peningkatan kinerja ASN dalam melayani publik,” ujar Sri Wahyuni di Samarinda, Sabtu (31/5/25).

Penyesuaian ini disesuaikan dengan pola kerja masing-masing instansi. Untuk instansi dengan sistem lima hari kerja, ASN akan bekerja mulai pukul 07.30 hingga 16.00 WITA dari Senin hingga Kamis, dan hingga pukul 11.00 WITA pada Jumat. Sementara bagi instansi pelayanan publik yang beroperasi enam hari kerja, jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga 15.00 WITA, dengan penyesuaian pada hari Jumat dan Sabtu.

Adapun unit kerja yang menerapkan sistem shift diberikan fleksibilitas pengaturan oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing. Kendati begitu, durasi kerja ASN tetap mengacu pada ketentuan nasional, yakni 37 jam 30 menit per pekan.

Kebijakan ini juga menjangkau perwakilan Pemprov Kaltim di Jakarta, dengan penyesuaian jam kerja berdasarkan kebutuhan lokal ibu kota.

Pemprov berharap, dengan penerapan aturan ini, reformasi birokrasi tidak hanya menyentuh sisi struktural, tetapi juga mampu mengubah pola pikir dan etos kerja ASN di lapangan.

“Semua ASN diharapkan dapat menaati aturan yang baru ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya. (yud/adv diskominfo kaltim)

Wali Kota Samarinda Pimpin Gerakan Ketinting Pungut Sampah Sungai Karang Mumus

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda menggelar aksi “Gerakan Perahu Ketinting Pungut Sampah Sungai Karang Mumus (SKM) dan Apel Bersama” di Jalan Tongkol, Sungai Dama, Samarinda Ilir. Sabtu (31/5/25).

Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama jajaran lintas instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Polres Samarinda, Kodim 0901, Polairud Polres Samarinda, Dinas Perikanan, KSOP, Dishub, PUPR, BPBD, Satpol PP, Damkar, hingga Bea Cukai dan Pelindo Regional IV Samarinda.

Turut serta pula para camat dan lurah dari wilayah sekitar, pimpinan hotel-hotel ternama seperti Swiss-Belhotel, Aston, dan Amaris, serta perwakilan PT PLN UP3 Samarinda, Perumda Tirta Kencana, kelompok masyarakat seperti Duta Peduli Sampah, Tim Katana, Tim Deluga, GMSS SKM, mahasiswa, hingga komunitas nelayan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar aksi memungut sampah di sungai, melainkan bagian dari upaya mengedukasi masyarakat agar turut peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Kita tidak hanya memungut sampah, tapi juga menyuarakan ajakan agar masyarakat terlibat. Paling tidak, lingkungan sekitar rumah masing-masing bisa dijaga kebersihannya. Kita ingin membangun kesadaran kolektif,” ujarnya.

Ia juga menyinggung soal banjir yang kerap terjadi di Samarinda. Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pembersihan drainase dan sungai, tetapi juga perlu ditopang kebijakan lingkungan yang lebih berpihak.

“Banjir itu variabelnya banyak, tidak hanya di Samarinda, tapi juga di kabupaten kota sekitar. Kita bisa bersihkan saluran air, tapi kalau di hulu masih ada aktivitas tambang atau pengupasan lahan tanpa pengawasan, maka sedimentasi akan terus terjadi,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat yang kritis, untuk turut memberikan solusi bukan hanya menyalahkan pemerintah.

“Kritik itu penting, tapi alangkah baiknya juga disertai solusi. Pemerintah sangat terbuka untuk berdiskusi dan menerima masukan. Kita ingin semua orang merasa punya tanggung jawab terhadap persoalan lingkungan,” katanya.

Ia juga menyinggung soal rencana penghapusan zona tambang dalam peta ruang wilayah Kota Samarinda pada tahun 2026 mendatang.

“Sejak 2026, tidak ada lagi zona tambang dalam peta ruang Kota Samarinda. Tapi kalau izinnya diterbitkan pusat, itu di luar kewenangan kota. Kita akan terus mendorong agar perizinan ke depan lebih selektif,” tegasnya.

 

Gerakan ini diharapkan menjadi pemantik bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. (yud)

Next Page »