Pemprov Kaltim Fokus Perluas Jaminan Sosial Pekerja Rentan

SAMARINDA – Ketimpangan perlindungan sosial antara sektor publik dan swasta menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Meski menjadi provinsi terbaik dalam komitmen terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov menyayangkan masih banyaknya perusahaan swasta yang belum mendaftarkan pekerjanya.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, perlindungan jaminan sosial merupakan hak dasar pekerja yang tidak boleh diabaikan pihak swasta. Ia mengungkapkan, banyak buruh di sektor informal dan sektor rentan yang belum terjangkau program BPJS Ketenagakerjaan, padahal dana untuk pelaksanaan program tersebut telah tersedia.

Dikatakan Seno, bersama Sekda akan membahas program ini. Ia ingin memastikan implementasi berjalan maksimal karena dana telah tersedia,

Pemprov akan mengeluarkan surat edaran khusus guna mendorong perusahaan-perusahaan swasta agar segera mendaftarkan pekerja mereka ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, ujar Seno, Selasa (17/6/2025).

Menurut Seno, kesejahteraan karyawan merupakan kewajiban perusahaan. Pemprov Kaltim mengirimkan surat imbauan agar seluruh perusahaan segera memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS.

Meskipun demikian, Pemprov tetap mengapresiasi kontribusi pemerintah kabupaten/kota yang selama ini telah menunjukkan komitmen tinggi mendukung program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini turut menjadi faktor penilaian positif BPJS yang menyebut Kaltim sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan program tersebut.

“Kami bersyukur karena semua kepala daerah di Kaltim menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program BPJS. Itu sebabnya Kaltim dinilai sebagai yang terbaik oleh BPJS,” ungkapnya.

Pemprov akan menggelar koordinasi lintas sektor diwaktu dekat, membahas percepatan perlindungan pekerja rentan. Pembahasan teknis dengan Sekretaris Daerah direncanakan menjadi pintu masuk penyelesaian persoalan implementasi di lapangan.

Ia berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta, dapat menjalankan peran aktif dan memastikan hak dasar para pekerja terpenuhi. Ia menekankan, perluasan jaminan sosial bukan hanya soal kewajiban administratif, tetapi bentuk nyata keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat pekerja. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas Pariwisata Kaltim Latih SDM Musik Lewat Bimtek Manajemen dan Produksi Audio

SAMARINDA – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) terus mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor ekonomi kreatif, khususnya subsektor musik. Salah satu upaya tersebut adalah pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yang digelar selama dua hari, 17–18 Juni 2025 di Temindung Creative Hub, Jalan Pipit, Samarinda. Selasa (17/6/2025).

Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber profesional, yakni Rizki Wahyudi, spesialis mixing dan mastering musik dari @Jagasvara sekaligus pengajar di SAE Indonesia, dan David Jalung. Keduanya memberikan pembekalan baik secara teoritis maupun praktis mengenai berbagai aspek teknis produksi musik.

“Kegiatan hari ini fokus pada peningkatan kapasitas SDM industri kreatif subsektor musik, mulai dari kreasi, produksi, hingga distribusinya,” ujar Kepala Bidang Pengembangan SDM Dispar Kaltim, Dahlia, saat ditemui di lokasi kegiatan.

Sebanyak 30 peserta dari 10 kabupaten/kota di Kaltim mengikuti pelatihan ini. Mereka berasal dari komunitas-komunitas musik yang telah aktif di daerah masing-masing, seperti pembuat iringan musik tari, musisi jazz, produser musik digital, hingga pelaku live streaming.

Menurut Dahlia, pelatihan kali ini lebih difokuskan pada aspek manajemen musik, khususnya yang menyangkut hak cipta, distribusi, dan strategi promosi di era digital. Hal ini berbeda dengan pelatihan sebelumnya yang lebih menekankan pada sertifikasi profesi, seperti penyanyi solo, pencipta lagu, dan pemain instrumen.

“Kami ingin mereka tidak hanya mahir bermusik, tetapi juga paham bagaimana mengelola dan mendistribusikan karya mereka secara legal dan profesional,” tambahnya.

Materi yang diberikan meliputi dasar-dasar audio dan digital audio, penggunaan Digital Audio Workstation (DAW) seperti Pro Tools Intro, dasar-dasar rekaman dan MIDI editing, hingga teknik full band recording, balancing, simple mixing, dan mastering untuk platform digital serta media sosial.

Dispar Kaltim juga menyiapkan keberlanjutan program ini melalui pemanfaatan Temindung Creative Hub sebagai pusat aktivitas kreatif di bidang musik. Fasilitas ini dilengkapi dengan studio rekaman serta alat musik modern dan tradisional yang dapat dimanfaatkan komunitas seni.

“Ke depan kami akan terus pantau dan bina mereka. Saat ada event daerah, kami bisa melibatkan mereka sebagai bagian dari identitas musik Kaltim,” tutur Dahlia.

Ia menambahkan, pelatihan ini memang ditujukan agar pelaku musik yang telah memiliki pengalaman di industri, bukan pemula atau usia dini, yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan.

Pendaftaran kegiatan dilakukan secara daring melalui tautan yang dibagikan dalam flyer resmi, dengan sejumlah persyaratan yang disesuaikan bagi pelaku aktif industri musik di Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

Ketua Umum Ferkushi Puji Kaltim Jadi Rakernas Terbaik

SAMARINDA – Pengurus Besar Federasi Kurash Indonesia (PB FERKUSHI) menggelar tiga agenda besar secara serentak di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Tiga agenda itu meliputi Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Kejuaraan Nasional (Kejurnas), serta Pelatihan Wasit dan Pelatih Kurash, yang dipusatkan di Hotel Mercure Samarinda. Selasa (17/6/2025).

Ketua Umum PB FERKUSHI, Mayor Jenderal TNI (Purn) Teuku Abdul Hafil Fuddin, menyampaikan apresiasinya atas kesiapan dan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam menyukseskan kegiatan nasional tersebut. Bahkan ia menyebut penyelenggaraan Rakernas tahun ini sebagai yang terbaik sepanjang dua periode kepemimpinannya di federasi.

“Ini rakernas terbaik selama saya dua periode jadi ketua umum. Biasanya kami gelar di tingkat pusat, tapi di Kaltim semua disiapkan dengan sangat baik, dari fasilitas hingga dukungan pemerintah,” ujarnya.

Para pengurus pusat dan daerah mengevaluasi pelaksanaan program kerja sebelumnya, termasuk capaian prestasi nasional dan internasional. Ia menyebut beberapa pencapaian penting, seperti keikutsertaan Indonesia dibabak kualifikasi PON, Asian Games, dan kejuaraan dunia di India, Kirgizstan, hingga Huangzhou, Tiongkok.

Prestasi membanggakan juga datang dari atlet Indonesia bernama Safira, yang meraih peringkat tiga dunia. Selain itu, Indonesia juga berhasil membawa pulang 10 medali dari 14 negara peserta pada ajang SEA Games.

Meski begitu, Hafil menyoroti belum meratanya pembinaan prestasi di daerah. Ia mengapresiasi capaian Kaltim yang pada PON lalu berhasil meraih satu emas, dua perak, dan satu perunggu, namun mengingatkan ada provinsi lain yang pulang tanpa medali.

“Pembinaan prestasi ini belum merata. Kita ingin semua provinsi punya perwakilan dan bisa bersaing di setiap event,” tambahnya.

Federasi Kurash Indonesia sendiri, menurut Hafil, merupakan organisasi yang mandiri dan tidak bergantung pada anggaran pemerintah. Kegiatan nasional dibiayai secara swadaya, sementara bantuan pemerintah hanya dibutuhkan untuk event internasional seperti SEA Games atau Asian Games.

Selain Rakernas, agenda pelatihan wasit dan pelatih yang telah berlangsung sejak 14 Juni, ditutup dengan ujian praktik pada saat Kejurnas yang digelar besok.

PB FERKUSHI juga tengah bersiap menjadi tuan rumah Kejuaraan Asia Tenggara pada 28 Agustus hingga 1 September mendatang di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Kurash adalah olahraga beladiri tradisional berusia 3.500 tahun dari Uzbekistan, dan baru dikenal di Indonesia sejak 2016. Namun, kita sudah ikut Asian Games pada 2018 dan langsung raih perunggu. Ini bukti potensinya besar,” pungkas Hafil.

Ia menekankan pentingnya tiga pilar dalam pengembangan organisasi olahraga: tata kelola organisasi, pembinaan prestasi, serta manajemen administrasi dan keuangan. Jika semua diterapkan secara konsisten di daerah seperti Kaltim, ia optimis prestasi akan terus berkembang. (yud)

Debarkasi Kloter Pertama Jemaah Haji Tiba, Bandara SAMS Sepinggan Pastikan Layanan Prima

BALIKPAPAN — Menyambut kepulangan kloter pertama Jemaah Haji tahun 2025, Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan membagikan cendera mata syal manik-manik khas Kalimantan Timur kepada rombongan jemaah.

Sebanyak 360 jemaah Kloter 1 asal Balikpapan mendarat sekitar pukul 23.05 WITA(16/6/2025), setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengar nomer penerbangan GA 4401 type A330-900 Neo dari Jeddah.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Iwan Novi Hantoro menyampaikan rasa syukur atas tibanya kloter pertama dengan aman dan lancar. Dirinya menyatakan Bandara SAMS Sepinggan rencana akan melayani sebanyak 5.712 jemaah haji yang terbagi dalam 16 kloter.

Iwan mengucapkan selamat datang kepada para jemaah haji di Tanah Air. Ia bersyukur proses debarkasi kloter pertama dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman.

“Kami juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna memastikan seluruh proses debarkasi di Bandara SAMS Sepinggan berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun khususnya terkait dengan fasilitas pendukung operasional Bandara,” ujar Iwan.

Dirinya menyatakan seluruh fasilitas pendukung operasional Bandara telah disiagakan, mulai dari pengaturan flow, pengamanan area kedatangan, hingga penanganan khusus bagi jemaah lansia dan sakit.

“Debarkasi haji merupakan kerja besar lintas sektor. Kami sangat mengapresiasi sinergi yang telah terjalin, terutama dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan para jemaah haji, yang diantaranya ada lansia,” tambahnya.

Bandara SAMS Sepinggan telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder, baik dari instansi pemerintah maupun mitra kerja untuk memfasilitasi proses debarkasi secara maksimal. Koordinasi harian dilakukan sebelum kedatangan kloter untuk memastikan kesiapan operasional dari setiap unit yang terlibat.

Kloter pertama ini menjadi pembuka dari total 16 kloter yang akan tiba melalui Bandara SAMS Sepinggan selama periode debarkasi yang berlangsung dari 16 Juni 2025 hingga 9 Juli 2025 mendatang.

“Kami ingin memastikan momen kepulangan ini menjadi pengalaman yang berkesan dan membahagiakan bagi seluruh jemaah. Semoga seluruh proses debarkasi berjalan lancar hingga kloter terakhir nanti,” tutup Iwan. (*)

Perusahaan Tambang Tidak Boleh Pakai Jalan Umum

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur  Rudy Mas’ud menegaskan sikapnya soal penggunaan jalan hauling di Kabupaten Paser dan Kaltim pada umumnya.

“Mestinya kalau sudah ada jalan hauling, wajib perusahaan tambang menggunakan. Tidak boleh pakai jalur umum. Apapun bentuknya,” tegas Rudy Mas’ud ketika menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Wakil Presiden (Wapres) di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Senin (16/6/2025).

Rapat tersebut dipimpin Plt Kepala Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar di Ruang Rapat Gedung 2 Lantai 1 Istana Wapres, Jakarta Pusat.

Rudy menjelaskan, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya pasal 91, maka perusahaan tambang harus menggunakan jalan hauling dalam aktivitas mereka.

Tak patuh dengan ketentuan itu, maka perusahaan tambang akan dikenai sanksi administratif berupa penundaan dan pembekuan izin. Ketentuan tidak boleh melewati jalan umum menurut mantan Anggota Komisi VII DPR RI itu sangat jelas. Jika belum ada jalan hauling, maka pemerintah bisa memberi kebijakan.

“Jika tidak ada jalan hauling, bisa diberikan kebijakan. Caranya, menggunakan sif (pembagian waktu). Misal mulai subuh sampai jam 9 malam itu hak warga negara untuk beraktivitas,” tandasnya.

Di luar jam itu, aktivitas pengangkutan batu bara bisa dilakukan. Itu pun bukan truk berbadan besar. Yang pasti, izin diberikan karena pertimbangan keselamatan. Namun jika  aktivitas angkutan tambang batu bara tidak memberi jaminan keselamatan, maka Pemprov Kaltim tidak akan memberikan izin. Aktivitas pengangkutan batu bara tidak boleh mengganggu aktivitas umum.  Dan kebijakan itu hanya bersifat sementara.

Rudy  menegaskan, sesuai UUD 1945, maka negara harus melindungi rakyatnya. Tidak boleh ada insiden yang terjadi di jalan umum karena aktivitas angkutan tambang.

“Memang, tambang harus tetap berjalan untuk mengangkat perekonomian, tapi tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat kami,” ujarnya.

Rudy juga sudah mendapat kabar, sudah ada peta rencana jalan hauling yang diusulkan PT Tabalong Prima Resources sepanjang 143 km.  Batu bara akan dibawa dari Kalimantan Selatan menuju pelabuhan yang akan dibangun di Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

 

Selama ini, rata-rata perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Tabalong, Kalimantan Selatan mengirimkan batu bara mereka melalui Pelabuhan Klanis di Provinsi Kalimantan Tengah dengan waktu tempuh 12 hari hingga ship to ship dari tongkang ke vessel.

Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sejumlah pesan yang disampaikan melalui Plt Kepala Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar. Secara umum Wapres mengapresiasi kerja Pemprov Kaltim dan Pemprov Kalsel yang dinilainya mampu menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Wapres juga memberi catatan agar masyarakat mendapat jaminan keamanan saat dilakukan dialog. Kerja sama juga harus dilakukan dengan baik bersama Polri dan TNI.

“Gubernur diharapkan untuk memfasilitasi warga terkait aspek-aspek pertanahan agar mendapat penanganan yang baik, terutama dalam hal terjadinya sengketa tanah,” pesan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu juga akan dilakukan perbaikan jalan di Batu Kajang sepanjang 4 km dan 2 jembatan. Proyek ini sudah menjadi prioritas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Wapres minta segera diselesaikan.

Rapat juga dihadiri para pejabat di lingkungan Istana Wakil Presiden dan Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto. (sam/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »