Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Penguatan Posyandu di Kaltim

SAMARINDA – Upaya penguatan peran pos pelayanan terpadu (posyandu) di Kalimantan Timur semakin mengedepankan strategi kolaboratif lintas sektor. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim mendorong integrasi program dan anggaran dari berbagai instansi untuk menjadikan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat.

Sejumlah instansi dan lembaga telah diajak berkoordinasi oleh DPMPD Kaltim, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Baznas, Diskominfo, Kanwil Kemenag, Biro Kesra, hingga BPBD. Kolaborasi ini tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tapi juga pendidikan, infrastruktur, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Kami pun sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah instansi dan lembaga tersebut untuk mendukung penguatan posyandu, karena masing-masing organisasi dan lembaga ini memiliki kewenangan untuk meningkatkan peran posyandu,” kata Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, di Samarinda, Senin (16/6/2025).

Sinergi penganggaran menjadi salah satu fokus dalam memperkuat posyandu. Misalnya, terkait pendidikan anak usia dini (PAUD) yang terintegrasi dengan posyandu, pelaksanaan dan penganggarannya akan menjadi ranah dinas pendidikan dan kebudayaan di masing-masing kabupaten/kota.

“Fungsi utama posyandu adalah memonitor mereka yang tidak tercakup dalam program pemerintah, sehingga posyandu bisa mengajukan bantuan sesuai dengan kondisi yang dialami. Namun, bantuan yang diberikan harus tepat sasaran dan memiliki hasil terukur,” tuturnya.

Pada pertemuan lintas sektor beberapa waktu lalu, dukungan mulai ditunjukkan. Dinas Kesehatan Kaltim misalnya, menyatakan siap mendukung kaderisasi dan peningkatan kapasitas kader, termasuk penyelenggaraan Jambore Kader Posyandu.

“Dinkes juga menyampaikan arah pengembangan posyandu ke depan akan berbasis Integrasi Layanan Primer (ILP), menjangkau seluruh siklus kehidupan yakni dari bayi hingga lansia. Kami terima kasih atas dukungan ini,” ujarnya.

Di bidang infrastruktur, Dinas PUPR menyatakan komitmennya menyediakan sanitasi dasar seperti MCK serta pendataan Rumah Layak Huni (RLH) yang dapat direhabilitasi. Dinas Sosial menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan agar program tidak saling tumpang tindih.

Baznas Kaltim pun menunjukkan dukungannya dengan mengarahkan hingga 70 persen dana zakat untuk pemberdayaan keluarga miskin melalui program posyandu. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan menyatakan kesiapannya mendukung penyediaan makanan tambahan bergizi dan melibatkan UMKM perikanan di sekitar posyandu.

Tak ketinggalan, BKKBN dan Kanwil Kemenag turut mendukung kegiatan penyuluhan keluarga dan edukasi calon pengantin di posyandu. Dengan keterlibatan banyak pihak ini, posyandu di Kaltim diharapkan bisa berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. (yud/adv diskominfo kaltim)

Dinas PUPR PERA Kaltim Terima Audiensi PMI Kaltim

SAMARINDA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR PERA) Provinsi Kalimantan Timur menerima audiensi Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Timur, Senin (16/6/2025).

Sekretaris PMI Kaltim, Mira Farenola memimpin kunjungan di sela kegiatan donor darah rutin yang digelar instansi tersebut bekerja sama dengan PMI.

Audiensi ini juga dihadiri sejumlah pengurus PMI Kaltim lainnya, antara lain Pengurus Bidang Pengembangan Sumber Daya (PSD) Marliana Wahyuningrum, Ketua Bidang PMR dan Relawan Hj. Encik Widyani Sjaraddin, Anggota Bidang Penanggulangan Bencana H. Muhammad Wahyudi serta Kepala Markas PMI Kaltim, Rusliansyah.

Pada pertemuan tersebut, jajaran PMI menyampaikan apresiasi atas dukungan DPUPR PERA, khususnya dalam fasilitasi kebutuhan sarana pelatihan. Salah satu yang disampaikan adalah penyelesaian tahap pertama pembangunan Gedung Diklat PMI di Jalan Merah, Samarinda.

“Alhamdulillah, tahap pertama pembangunan sudah selesai. Kami berharap tahap kedua bisa segera direalisasikan agar gedung ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk program pelatihan SDM,” ujar Mira Farenola.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas DPUPR PERA Kaltim, Aji Fitra Firnanda, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama yang telah terjalin selama ini, termasuk kegiatan donor darah yang secara rutin melibatkan seluruh pegawai di lingkup instansinya.

“Kami sangat terbuka dengan kerja sama yang baik, selama itu memang bisa kami bantu dan sesuai dengan ketentuan serta melalui persetujuan Gubernur. Harapannya, kerja sama ini bisa terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Sebagai mitra strategis di bidang kemanusiaan, PMI juga berharap bisa terus terlibat dalam program-program DPUPR PERA, baik di tingkat provinsi maupun hingga ke kabupaten/kota. Mira juga menyampaikan rencana peringatan Hari Ulang Tahun PMI pada 17 September mendatang dan membuka ruang kolaborasi.

Selain itu, audiensi juga membahas kemungkinan Kalimantan Timur menjadi tuan rumah kegiatan nasional seperti Perkemahan Relawan PMI yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 3.ribu hingga 5 ribu peserta dari 42 provinsi. Tantangan yang dihadapi antara lain ketersediaan lahan datar dan akses air bersih yang memadai.

“Jika DPUPR PERA memiliki lahan di kawasan timur dan mendapat persetujuan Gubernur, itu bisa menjadi alternatif lokasi. Kegiatan ini butuh area yang mampu menampung kontingen dengan fasilitas dasar yang cukup,” terang Kepala Markas PMI Kaltim, Rusliansyah. (en/adv diskominfo kaltim)

BPSDM Kaltim Gelar 5 Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi ASN

SAMARINDA – BPSDM Kaltim sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah (SDAP) di  lingkungan Pemprov Kaltim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota terus berpacu untuk mewujudkan SDAP unggul.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi membuka kegiatan 5 jenis pelatihan sekaligus, yang diikuti oleh 150 orang dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kelima jenis pelatihan tersebut meliputi Pelatihan Bahasa Isyarat, Pelatihan Public Speaking and Effective Communication Skill, Pelatihan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Pelatihan Investigasi dan Keselamatan Kerja bagi Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Keuangan bagi Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Keuangan.

Nina Dewi, menyampaikan, kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari program strategis BPSDM Kaltim dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan individu dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit.

Nina Dewi juga menjelaskan setiap jenis pelatihan memiliki urgensi dan relevansi masing-masing dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan SDM Aparatur, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Di akhir sambutannya, Nina Dewi mengingatkan kewajiban setiap PNS untuk mengikuti pengembangan kompetensi, minimal 20 JP dalam setahun, dan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), pelatihan pengembangan kompetensi maksimal 24 JP dalam setahun. (MJ/adv diskominfo kaltim)

Ribuan Mahasiswa Kaltim Nikmati Kuliah Gratis dari Program Gratispol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat dalam mewujudkan janji politik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di bidang pendidikan. Hanya tiga bulan sejak pelantikan kepala daerah, kerja sama strategis dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berhasil difinalisasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sebagai bagian dari realisasi program GRATISPOL di bidang pendidikan tinggi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan pentingnya sinergi dengan perguruan tinggi demi menyongsong pembangunan generasi emas di Kaltim. Ini wujud kesungguhan Pemprov Kaltim untuk membangun generasi emas.

“Kita bersinergi dengan PTN yang sudah memiliki data mahasiswa baru, sehingga implementasi bisa langsung berjalan,” kata Sri Wahyuni saat memimpin penandatanganan PKS di Kantor Gubernur Kaltim.

Untuk tahap awal, bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. Sedangkan mahasiswa aktif semester dua hingga delapan akan mulai mendapatkan bantuan pada 2026. Totalnya, 16.823 mahasiswa akan menerima pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari tujuh PTN yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, yaitu Universitas Mulawarman, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, POLNES, Poltekkes Kemenkes Kaltim, Politani Samarinda, Poltekba Balikpapan, dan Institut Teknologi Kalimantan.

Pada skema ini, mahasiswa hanya membayar jika biaya kuliah mereka melebihi bantuan pemerintah. Kebijakan ini dinilai sebagai gebrakan pendidikan yang bukan hanya simbolik, tetapi didukung perangkat hukum yang lengkap, mulai dari Pergub hingga Juknis. Kaltim pun menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi gratis melalui mekanisme kerja sama formal dan terstruktur. (yud/adv diskominfo kaltim)

PUPR-PERA Kaltim Teken SPK PPPK Tahap I

SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya, membangun birokrasi yang profesional dan kompeten dengan menggelar Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, sekaligus menyelenggarakan Sosialisasi Manajemen PPPK. Senin (16/6/2025).

Bertempat di Aula Sapta Taruna, Lantai 3 Gedung B Kantor PUPR-PERA Kaltim, kegiatan ini dihadiri puluhan PPPK sesuai bidang masing-masing. Acara dibuka Kepala Dinas PUPR-PERA yang diwakili Sekretaris Dinas, Abdurahman.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pegawai yang telah lolos seleksi dan berharap mereka dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Kami harapkan para PPPK dapat bekerja dengan profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi sosialisasi manajemen PPPK yang disampaikan perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Albert Tarigan. Ia menjelaskan secara rinci mengenai hak, kewajiban, serta sistem manajemen kinerja PPPK sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

“PPPK memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan, dan mereka terikat pada sistem evaluasi kinerja yang terstruktur,” ujar Albert.

Hadir pula Reza Febrianto, analis sumber daya manusia yang memaparkan pentingnya pengembangan aparatur sipil berbasis kompetensi. Menurutnya, setiap pegawai perlu terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjawab tantangan kerja yang dinamis.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan SPK dari para PPPK sesuai bidang tugas masing-masing. Penandatanganan ini menandai dimulainya masa kerja bagi para pegawai, sekaligus menjadi tonggak awal dalam membangun komitmen pelayanan publik yang lebih baik di lingkungan Dinas PUPR-PERA Kaltim. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »