PSSI Kubar Luncurkan Akun Siap

SENDAWAR – Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Kutai Barat, meluncurkan Akun Siap, agar anggota PSSI tertib secara administrasi, diikuti seluruh anggota Sekolah Sepak Bola (SSB) yang tergabung  di PSSI Kubar. Diharapkan nantinya dapat memajukan persepakbolaan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

Akun SIAP PSSI adalah akun pada sistem informasi dan administrasi PSSI, platform digital resmi untuk registrasi, database terpusat, pendaftaran kompetisi, dan pengelolaan data pemain, pelatih, serta klub di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk tata kelola yang profesional, transparan, dan terintegrasi.

Sebagai pemateri komite status pemain dari  PSSI Kaltim, Heri menyampaikan, pentingnya akun siap PSSI diantaranya, tentang database club, (profile pemain dan Official). Integrasi sistem, (match comm, referee dll). Platform Kompetisi (PSSI dan lainnya) serta alih status pemain.

Fungsi utama akun siap PSSI antara lain, yang pertama database pemain dan club, bank data terpusat mencatat aktivitas atlet dan perpindahan klub. Kedua, registrasi dan lisensi, tempat mendaftar untuk kompetisi resmi dan mengelola keanggotaan klub atau pemain. Ketiga, tata kelola profesional yaitu, meningkatkan transparansi data sepak bola nasional.

“Setiap club SSB yang tergabung di PSSI Kabupaten maupun Kota wajib akun siap PSSI ini agar bisa mengikuti kegiatan turnamen apapun yang di selenggarakan oleh PSSI kabupaten maupun kota setempat,”ujarnya, Minggu (26/4/2026).

Sementara itu ketua PSSI Kabupaten Kutai Barat M. Teddy Rakhmat menyampaikan kepada semua club SSB yang terafiliasi yang tergabung di PSSI untuk segera melaksanakan akun siap yang baru dilaksanakan diruang diklat lantai tiga kantor Bupati Kutai Barat, bersama PSSI Provinsi Kaltim.

Ia berharap semoga semua SSB di Kutai Barat tertib administrasi dari amatir menuju profesional, kedepannya apapun kegiatan PSSI semua club SSB sudah memiliki akun siap. (arf).

Tak Hanya Tertib Berlalu Lintas, Jasa Raharja Bekali Siswa Keterampilan Tanggap Darurat

SAMARINDA – Upaya meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap keselamatan berlalu lintas dan penanganan darurat kecelakaan dilakukan Jasa Raharja melalui kegiatan Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas (PPKL) dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di SMA Negeri 11 Samarinda, Sabtu 25 April 2026.

Kegiatan ini disampaikan petugas Jasa Raharja, Ikhsan Nur Abadi, yang memberikan edukasi kepada para tenaga pendidik dan siswa mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas serta keterampilan dasar dalam penanganan pertama pada kondisi gawat darurat akibat kecelakaan.

Pada pemaparannya, Ikhsan Nur Abadi menekankan edukasi keselamatan lalu lintas perlu ditanamkan sejak dini dan diperkuat dengan kemampuan tanggap darurat.

“Melalui kegiatan PPKL dan PPGD ini, kami berharap para guru dan siswa tidak hanya memahami pentingnya tertib berlalu lintas, tetapi juga memiliki pengetahuan dasar dalam memberikan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan,” ujarnya.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pemahaman rambu-rambu lalu lintas, etika berkendara yang aman, serta praktik dasar pertolongan pertama seperti penanganan korban kecelakaan sebelum mendapatkan bantuan medis lanjutan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait peran dan fungsi Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta, baik guru maupun siswa, yang aktif dalam sesi diskusi dan praktik. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah.

Jasa Raharja berharap melalui kegiatan ini dapat tercipta generasi muda yang tidak hanya disiplin dalam berlalu lintas, tetapi juga sigap dan peduli terhadap sesama dalam situasi darurat, sebagai bagian dari upaya bersama dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas. (*)

PFI Tetapkan Arah Strategis 2026, Perkuat Peran Filantropi sebagai Penggerak Solusi Nasional

Vivaborneo.com, Jakarta —Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menetapkan arah strategis tahun 2026 untuk memperkuat peran filantropi sebagai penggerak solusi atas berbagai tantangan pembangunan nasional dalam Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan di Gedung IPMI, Jakarta.

Menghadapi tantangan yang kian kompleks—dari perubahan iklim hingga ketimpangan ekonomi—PFI mendorong transformasi filantropi menuju pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berdampak luas.

Rencana Strategis 2026 PFI difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub nasional, yang tidak hanya menghubungkan aktor, tetapi juga menyelaraskan arah dan mendorong aksi kolektif lintas sektor. Kedua, pengembangan ekosistem kolaborasi melalui Multi-Stakeholder Forum (MSF) dan klaster tematik untuk mempercepat solusi bersama, khususnya dalam isu kemiskinan, ketahanan ekonomi, dan perubahan iklim.

Ketiga, penguatan infrastruktur pengetahuan dan inovasi pendanaan sosial, termasuk pemanfaatan data, publikasi strategis, serta model pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi ketiga pilar tersebut, PFI juga mengembangkan platform strategis yang meliputi platform Philanthropy Directory, Impact, dan Learning. Platform directory akan menjadi basis data terintegrasi untuk memetakan aktor dan inisiatif filantropi di Indonesia guna memperkuat konektivitas dan kolaborasi.

Sementara platform impact difokuskan pada pengukuran dan pelaporan dampak agar praktik filantropi semakin akuntabel dan berbasis data. Adapun platform learning yang ditargetkan rampung pada 2026 akan melengkapi ekosistem platform ini sebagai ruang pembelajaran bersama bagi anggota untuk meningkatkan kapasitas, berbagi praktik baik, serta mendorong adopsi inovasi. Kehadiran ketiga platform ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, efektivitas, dan kualitas kolaborasi dalam ekosistem filantropi nasional.

Untuk memastikan implementasi strategi ini berjalan efektif, PFI juga menekankan pentingnya partisipasi aktif anggota dalam membangun kolaborasi yang lebih terarah. Pengalaman anggota selama ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang difasilitasi PFI telah membuka peluang sinergi yang lebih luas.

“Kami tidak hanya belajar dari berbagai praktik baik, tetapi juga berkolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat kapasitas dan memperluas jangkauan program,” ujar Dian A. Purbasari, Direktur Yayasan Bakti Barito .

Sementara itu, Ahmad Juwaini dari Dompet Dhuafa menambahkan bahwa “kami merasakan manfaat signifikan dalam memperluas jejaring, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas dan tata kelola lembaga.”

Pengalaman ini menjadi landasan bagi PFI untuk terus memperkuat pendekatan kolaboratif yang lebih terintegrasi dan berdampak pada tahun 2026.

Ketua Badan Pengurus PFI, Rizal Algamar, menyampaikan bahwa arah strategis 2026 merupakan kelanjutan dari penguatan peran PFI sebagai Filantropi Hub yang telah dibangun sepanjang 2025. PFI juga mendorong agar kolaborasi yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi aksi kolektif yang lebih terarah, dengan dukungan infrastruktur pengetahuan, platform digital, serta penguatan peran anggota dalam co-creation solusi lintas sektor.

Berangkat dari capaian sepanjang tahun 2025, mulai dari pertumbuhan jumlah anggota, penyelenggaraan puluhan forum diskusi, penguatan chapter daerah, hingga pelaksanaan berbagai inisiatif strategis seperti Filantropi Indonesia Festival, Piagam Budaya Filantropi, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF)—PFI menunjukkan peran yang semakin kuat tidak hanya sebagai ruang kolaborasi, tetapi juga sebagai penggerak arah, standar, dan praktik filantropi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelanjutan dari capaian tersebut, PFI akan memperkuat kemitraan lintas sektor—dengan pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional—untuk memastikan bahwa praktik filantropi dapat berkontribusi secara lebih signifikan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

PFI meyakini masa depan filantropi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dihimpun, tetapi oleh kemampuan untuk mengelola, menyelaraskan, dan mengarahkan sumber daya tersebut menjadi dampak yang nyata dan berkelanjutan.

Melalui RUA 2026, PFI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran sebagai penggerak ekosistem dan pendorong budaya filantropi nasional, serta mempercepat transformasi menuju praktik filantropi yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak luas.(vb/adv)

 

Marahnya Gerindra

Catatan Rizal Effendi

KEPALA pusing, telinga sakit dan dada nyesak. Itu komentar Sani, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Samarinda ketika membaca, melihat dan mendengar komentar serta pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Dua hari setelah aksi demo 214 yang bertujuan memakzulkan dirinya, Rudy Mas’ud menggelar jumpa pers di Hotel Clara Pandurata (eks Hotel Atlet) Sempaja. Temanya berkaitan dengan berbagai isu yang menerpa dirinya. Gubernur didampingi mantan Kapolres Kukar Brigjen Purn  Fajar Abdillah yang ditarik bergabung ke Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan mantan Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi.

Meski berlatar belakang polisi, tapi dalam TAGUPP, Fajar masuk dalam Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah. Saya tidak tahu persis apa alasan dia dimasukkan ke bidang ekonomi dan keuangan? Mungkin juga ini “kompetensi” seperti dimaksud Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Mengapa bukan Ketua PWI yang diundang mendampingi Gubernur? “Saya diajak Pak Fajar, teman seangkatan saya di Lemhannas,” kata Endro mengungkapkan alasannya duduk di samping Gubernur.

Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim bicara panjang lebar. Mulai soal aksi demo, masalah TAGUPP, nepostime termasuk yang terkait dengan adik kandungnya, Hijrah Mas’ud dan keponakannya Putri Amanda Nurramadhani yang jadi Ketua Kadin Kaltim termuda.

Yang menarik ketika dia menyinggung soal Hijrah. Dia mengatakan Hijrah menemani dia sejak berjuang ke DPR sampai menuju kursi gubernur, karena itu dia memang selalu ada di sampingnya. Tugasnya meng-handle hal-hal privasi, hal-hal berkaitan dengan logistik atau mandat-mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui mana-mana. “Sama dengan Pak Hashim juga begitu, apa bedanya dengan Bapak Presiden, dia dipercaya karena itu hak prerogatif,” kata Rudy dengan pede-nya.

Gara-gara menyamakan Hijrah dengan Hashim Djojohadikusumo, jajaran Partai Gerindra Kaltim meradang. “Keterangan Gubernur tersebut adalah penghinaan dan tindakan yang melampaui batas. Karena itu kami menuntut agar Gubernur menghentikan manipulasi sorotan publik, mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Prabowo,” tuntut Andi Muh Arif Rayhan Harun, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.

Hal yang sama juga disampaikan Sabaruddin Panrecalle, bendahara DPD Gerindra yang juga Ketua Komisi  II DPRD Kaltim. “Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis  dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” tandasnya.

Presiden Prabowo sendiri sudah pernah menyentil Rudy Mas’ud berkaitan dengan pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar. “Mobil Maung Presiden saja harganya hanya Rp1 miliar plus kaca anti peluru, tapi ada kepala daerah beli mobil sampai Rp8 miliar,” katanya.

Ketua DPD Gerindra Kaltim adalah Seno Aji, yang sekarang ini posisinya sebagai wakil gubernur mendampingi Rudy Mas’ud. Sejauh ini belum terbaca bagaimana hubungan mereka. Tapi Seno terkadang jadi bemper berkaitan dengan berbagai sorotan masyarakat kepada Gubernur. Sempat beredar isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial dan terkesan adu domba bahwa ada Seno di balik Aksi 214.

Sebagai asisten pribadi Gubernur, mungkin orang tidak terlalu mempermasalahkan eksistensi Hijrah. Tapi cawe-cawe Hijrah di lingkungan Kantor Gubernur (mulai penempatan dua dosen Unhas ke Dewas RSUD, termasuk dugaan penunjukan sejumlah proyek di dinas-dinas) serta pengangkatan Hijrah sebagai Wakil Ketua TAGUPP itu memang menjadi sorotan.

Sehebat apa kapasitas Hijrah sampai bisa menjadi wakil ketua tim ahli?. Hijrah menyandang gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM). Lalu mengikuti program magister administrasi rumah sakit (MARS) bersama suaminya, dr Ifransyah Fuadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas.  Gelar MARS sangat diperlukan sang suami untuk memenuhi persyaratan, karena dia lebih dulu ditunjuk menjadi Dirut RSUD Beriman. Ada kabar Ifransyah sangat mungkin dipromosi jadi Dirut RSUD Kanujoso Balikpapan atau RSUD A Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.

Ifransyah sempat disentil Wali Kota Samarinda Andi Harun karena ikut mengomentari masalah pengalihan 49 ribu lebih BPJS gratis warga Samarinda dari Pemprov Kaltim ke Pemkot Samarinda. Andi menilai Ifransyah tak mengerti persoalan dan juga bukan tupoksinya.

BANTAH NEPOTISME DAN KKN

Berkaitan isu KKN, Rudy Mas’ud membantah dia bersama saudaranya melakukan praktik KKN atau nepotisme. Sebab, setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih maupun memilih. “Kalau ada keluarga atau kolega yang terpilih, itu karena sistem demokrasi kita. Semua orang punya hak yang sama untuk dipilih,” ujarnya.

Dia tak menyinggung bahwa demokrasi kita masih diwarnai praktik pragmatisme. Orang memilih karena dibayar. Jadi yang terpilih bukan karena dia hebat dan berkualitas, tapi karena punya kemampuan logistik yang kuat.

Soal nepotisme atau dinasti politik, warganet banyak menyerang Bambang Widjojanto yang menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat TAGUPP. Dalam diskusi Kartini di Samarinda, dia mengatakan tidak semua dinasti berbau korupsi. Tapi saat dia menjadi tim Capres  Anies Baswedan, dia pernah mengatakan bahwa  dinasti itu rentan korupsi.

Rudy Mas’ud juga membantah terpilihnya Putri jadi Ketua Kadin Kaltim karena adanya KKN. Kadin itu sama dengan HIPMI punya AD/ART sendiri dan tidak ada kaitan dengan Pemerintah. “Silahkan tanya ke Kadin Pusat mengapa putri terpilih,” tantangnya.

Apa yang disampaikan Gubernur formalnya begitu. Tapi semua orang tahu bahwa lolosnya Putri diduga kuat karena ada intervensi. Sebab, dia belum memenuhi syarat. Belum menjadi pengurus 3 tahun. Sedang lawannya saat itu, Muhammad Ridwan, Ketua Kadin Samarinda. Ridwan sangat memenuhi syarat. Tapi anehnya di tengah jalan dia mundur tanpa alasan yang jelas.

Pelantikan Putri sendiri pada awal Maret lalu juga sempat jadi sorotan. Mulanya akan dilaksanakan di Samarinda, tapi mendadak dialihkan ke IKN. Ada yang bilang Gubernur khawatir ada aksi demo sehingga lokasi pelantikan dipindahkan agak jauh.

Mengenai pelaksanaan hak angket di DPRD Kaltim menyusul desakan dari aksi massa 214, Gubernur menyatakan siap menghadapi. “Saya siap memberikan penjelasan dan itu memang hak DPRD dalam menjalankan pengawasan,” ucapnya.

Berkaitan kebutuhan rumah dinasnya, Gubernur mengakui ada fasilitas kursi pijat yang diduga dibeli senilai Rp125 juta dari uang APBD. “Ya mungkin mereka kasihan, soalnya saya bawa mobilnya sendiri, jaraknya ribuan kilo, matahari belum terbit kami sudah jalan, matahari sudah tenggelam kami masih jalan,” katanya menggambarkan peninjauannya ke berbagai pelosok, yang sangat melelahkan.

Masalah kursi pijat ini sempat disindir salah seorang orator aksi 214 , yang dikutip pakar manajemen Rhenald Kasali. Dia menyindir Gubernur HARUM yang mampu membelikan pakaian dan tas istrinya miliaran rupiah tetapi untuk kursi pijat memakai dana APBD. “Lucu sekali, mungkinkan ini menjadi Pati kedua,” kata Rhenald.

Tadi malam Gubernur Kaltim menghadiri pelantikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim yang baru, Erwin Izharuddin di Samarinda Convention Hall.  Yang melantik adalah Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Zul mengakui Gubernur Kaltim lagi terkenal. Ketika menyampaikan sambutan, sebagian massa meneriaki gubernur dengan ucapan “huuuu…..(*)

Protes Andi Harun di RUPS Bankaltimtara

Catatan Rizal Effendi

DUA HARI setelah didemo, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sudah berani muncul. Bahkan salah satu agendanya adalah hal yang disorot masyarakat. Dia tetap nekat menggelar RUPS percepatan penggantian Dirut Bankaltimtara.

M Yamin, Dirut lama, putra daerah yang masih punya waktu dua tahun lagi bertugas secara resmi digantikan oleh Romy Wijayanto, mantan Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Jakarta. Dia dikenal sebagai salah satu dari 20 Direktur Keuangan/Chief Financial Officer (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Tadinya ada 2 calon pengganti. Selain Romy, ada juga nama Amri Mauraga, mantan Dirut Bank Sulselbar.  Malah Amri yang disebut-sebut calon kuat. Entah kenapa, di detik terakhir terjadi keputusannya beda. Mungkin juga karena berbagai sorotan. Akhirnya Gubernur memutuskan nama Romy.

Ini sejarah baru Bankaltimtara dipimpin orang luar. Apakah akan lebih maju? Kita lihat saja. Tapi yang pasti kebanggaan kita terhadap orang daerah jadi terusik. Padahal selama ini semangat memajukan orang daerah sering dikumandangkan. Itu sebabnya ada tudingan Gubernur dianggap tidak pro orang daerah.

Tidak saja dirut orang luar, Komisaris Utama (Komut) juga orang luar. Malah terbilang jauh daerahnya. Dia adalah  Achmad Syamsuddin, mantan Dirut BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Dia ahli ekonomi syariah. Di antaranya pernah menjadi Managing Director PT Bank Syariah Mandiri.

Ada satu lagi wajah baru di komisaris yaitu diangkatnya Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni sebagai Komisaris Non Independen. Sedang 2 komisaris indepen dipertahankan orang lama yaitu Eny Rochaida dan Bela Barus.

Di jajaran direksi, semula ada dua lagi yang diberhentikan. Selain Yamin, juga Direktur Kredit Siti Aisyah dan Direktur Operasional dan Manajemen Risiko Yenni Israwati. Keputusan terakhir hanya Aisyah yang diganti. Sedang Yenni diangkat kembali. Pengganti Aisyah adalah Viky Pujo Rahmanto.

Dalam RUPS Lainnya, pengangkatan kembali Yenni Israwati sempat dipersoalkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor.  Sebab, dalam RUPS sebelumnya, Yenni sudah diberhentikan sehingga seharusnya ada proses yang harus dilalui.

Sementara dua kursi direktur lainnya yaitu Direktur Bisnis & Syariah tetap Muhammad Edwin serta Direktur Kepatuhan & Human Capital dipegang Abdul Haris Sahilin.

Kapan direksi dan komisaris baru mulai bertugas? Sepertinya dimulai Senin, 27 April 2026. Ada kabar SK pemberhentian dan pengangkatan direksi dan komisaris baru sudah ditandatangani Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud sebagai pemegang saham pengendali (PSP).

“Ya masa tugas saya sudah berakhir,” kata M Yamin ketika dihubungi kemarin. Yamin mengaku menerima saja keputusan yang diambil pemegang saham. “Jabatan itu amanah, suatu saat akan berakhir. Ya saya siap saja,” jelasnya dengan tenang.

Yamin cukup lama berkarier di Bankaltimtara. Dia merintis karier dari bawah. Pernah menjadi Kacab di Balikpapan dan Jakarta. Sampai akhirnya menjadi Dirut. Masa tugas pertamanya 2020-2024. Lalu berlanjut ke priode ke-2 (2024-2028), yang dijalaninya hanya 2 tahun saja.

TIDAK MENYETUJUI

Hasil RUPS Lainnya Bankaltimtara yang digelar Kamis (23/4), ternyata tidak sepenuhnya dengan keputusan aklamasi. Sebab, ada catatan khusus atau dissenting opinion yang disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, salah seorang pemegang saham minoritas.

Andi menyampaikan 4 pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Pertanyaan pertama, apa dasar obyektif dan terukur terhadap pemberhantian Direktur Utama dan jajaran direksi lainnya mengingat  LPJ Direksi  telah diterima dan disetujui RUPS.

Kedua, apakah terdapat temuan baru atau kondisi setelah acquit et de charge yang dijadikan dasar? Acquit et de charge adalah pembebasan dan pelunasan tanggung jawab perdata yang diberikan RUPS kepada direksi/komisaris atas Tindakan pengurusan/pengawasan yang tercatat dalam laporan tahunan.

Ketiga, bagaimana keputusan pemberhentian tersebut memenuhi prinsif kewajaran dan perlindungan pemegang saham minoritas sebagai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Keempat, apakah telah dilakukan analisa risiko dampak keputusan tersebut khususnya terhadap stabilitas kinerja, kualitas kredit, dan kepercayaan publik.

Andi juga mengajukan permintaan klarifikasi  sehubungan dengan pengangkatan Achmad Syamsuddin dan Sri Wahyuni. Itu berkaitan dengan adanya informasi  yang berkembang di ruang publik.

Achmad Syamsuddin pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemalsuan RUPS Bank Sumsel (2020) yang ditandatangani Bareskrim Mabes Polri serta menjadi saksi dalam perkara dugaan kredit bermasalah PT Coffindo yang berkaitan dengan penanganan di Kejaksaan Agung.

Sedang Sri Wahyuni pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara terkait program DBON di Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Menurut Andi, status sebagai saksi tidak serta merta menunjukkan kesalahan hukum, namun tetap merupakan informasi relevan dalam konteks penilaian reputasi, integritas dan risiko tata kelola.

Andi meminta RUPS Lainnya untuk sementara ditunda sampai terpenuhinya semua klarifikasi  yang dibutuhkan sebagaimana mestinya termasuk memperhatikan dan mengarusutamakan kepentingan daerah Kaltim dan Kaltara. “Jadi kami menyatakan tidak menyetujui agenda pengangkatan sampai adanya klarifikasi tertulis dari aparat penegak hukum,” begitu pernyataan tertulis dari Wali Kota Samarinda.

Sayang suara Andi seperti ditelan bumi. Gubernur Kaltin tetap dengan keputusannya. Pemegang saham minoritas lainnya akhirnya mengikuti keputusan Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham terbesar atau PSP. Saham Pemprov Kaltim tercatat 64,07 persen dari 5,1 triliun modal yang disetor. Lainnya rata-rata di bawah 10 persen.

Apakah dengan penggantian Dirut, prahara di Bankaltimtara sudah berakhir? Bisa iya bisa tidak. Sebab, tempo hari ada juga yang meniupkan isu tentang kredit bermasalah Rp235,8 miliar PT Hasamin Bahar Line (HBL) di Bankaltimtara. Meski Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud sudah memberi bantahan, tapi informasi lain menyebut sebelum dia menjadi anggota Dewan, Hasan diduga adalah owner PT HBL. Kalau begitu, biar masalah ini menjadi PR pertama Dirut baru Romy Wijayanto.(*)

« Previous Page — Next Page »