Masyarakat Minta Penyelesaian Konflik HGU

SAMARINDA – Masyarakat yang diduga terdampak dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) berencana menggelar aksi massa damai di depan Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Senin (18/5/2026).

Ada enam tuntutan yang akan disampaikan pada massa aksi dengan tema ‘Ketuk Pintu Gubernur’. Mereka meminta dibentuk tim penyelesaian konflik Hak Guna Usaha (HGU) yang independen serta melibatkan rakyat, audit seluruh HGU bermasalah di Kaltim, cabut HGU yang terbukti merampas tanah rakyat serta melanggar hukum, hentikan kriminalisasi petani masyarakat adat serta aktivis agraria, prioritaskan reforma agraria sejati untuk masyarakat Kaltim, bayarkan hak ganti untung warga bendungan Marangkayu.

Koordinator aksi Nina Iskandar, mengatakan gerakan tersebut ada lantaran banyaknya keluhan masyarakat, yang sulit mendapatkan perlindungan, atas hak tanah mereka, ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

“Kami hanya ingin suara masyarakat ini didengar, apa yang menjadi keresahan mereka, serta hak-hak mereka,” tuturnya.

Pasalnya dugaan konflik agraria di sejumlah daerah di Kaltim tidak hanya memicu sengketa administrasi, tetapi juga berdampak pada tekanan sosial, dan ketidakpastian hidup masyarakat, yang mengaku lahannya masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.

“Kami akan membawa dokumen pendukung, spanduk tuntutan hingga menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Kaltim,” sebutnya. (*)

Wawali Soal Rangkapnya Kadis

Catatan Rizal Effendi

WAKIL Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo ada berkomentar di BorneoFlash.com soal keterlibatan pejabat Pemkot Balikpapan dalam struktur Perusahaan Daerah (Perusda) sebagai dewan pengawas (Dewas).

Dia menegaskan bahwa keterlibatan Pejabat Pemkot dalam Perusda sah dan telah diatur dalam regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Kalau sebagai dewan pengawas, itu sah saja. Tetapi kalau masuk di eksekutif sebagai direksi, itu yang tidak boleh,” tandasnya.

Bagus juga menegaskan, Perusda sebagai perusahaan milik pemerintah daerah memang wajib memiliki unsur pengawasan dari pemerintah kota, agar tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai aturan dan tujuan pelayanan publik.

Menurut Wawali, dalam struktur pengawasan Perusda biasanya terdapat dua unsur Dewas. Salah satunya berasal dari pejabat pemerintah seperti kepala dinas atau Sekretaris Daerah (Sekda).

“Sebagai dewan pengawas memang ada unsur pemerintah daerah, bisa kepala dinas atau sekda, dan itu sah,” tegasnya lagi.

Wawali tidak menyebut nama pejabat Pemkot Balikpapan yang terlibat di Dewas. Tetapi kalau dilihat beberapa potongan video yang beredar di media sosial, sepertinya yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Rita, ST, M.Si. Dia sudah beberapa tahun ini menjadi anggota Dewas Perumda Tirta Manuntung (PDAM) Balikpapan. Malah dia pernah menjadi Plt Dirut di sana.

Beberapa media sosial saya lihat mempersoalkan rangkap jabatan Rita sebagai Dewas PDAM. Malah akun matakaltim.id juga menyorot dugaan kuat adanya kenaikan jabatan adik ipar dan adik kandung dia yang diterima bekerja di PDAM meski tidak memenuhi syarat usia.

Betulkah kepala dinas (Kadis) boleh menjadi Dewas? Saya belum menemukan secara jelas regulasi Kemendagri yang dimaksud Wawali, yang menyatakan sah keterlibatan seorang Kadis sebagai Dewas.

Dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 17 huruf a) disebutkan: Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi instansi pemerintah, BUMN  maupun BUMD.

Permendagri No 37 Tahun 2018 (Pasal 46) mengatur batasan ketat mengenai larangan rangkap jabatan bagi Dewas atau Komisaris BUMD yang dapat menimbulkan benturan dan konflik kepentingan (conflict of interest).

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan jajaran pejabat daerah (termasuk Kadis) dilarang membuat keputusan yang secara langsung memberikan keuntungan  pribadi atau memicu benturan kepentingan dengan jabatan strukturalnya.

Peraturan Pemerintah (PP) No 54 Tahun 2017 tentang BUMD juga mengatur soal keterlibatan pejabat Pemda dalam BUMD.

Dalam Pasal 36 ayat (1 dan 2) disebutkan bahwa pejabat pemerintah daerah yang bisa menjadi anggota Dewas adalah mereka yang tidak bertugas melaksanakan pelayan publik.

Waktu saya menjadi wali kota, saya menterjemahkan pejabat eselon 2 yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik adalah Sekda, Asisten dan Staf Ahli. Saya beranggapan hampir semua Kadis tidak bisa menjadi Dewas karena berhubungan dengan pelayanan publik.

Berdasarkan struktur organisasi dan PP No 18 Tahun 2016, jabatan-jabatan yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik ternyata lebih jelas dan luas. Terdiri:  1. Unsur Staf dan Administrasi (Sekretariat Daerah/Setda) di antaranya Asisten, Bagian Ortal, Bagian Hukum dan Humas. 2. Unsur Penunjang (Badan Daerah) mulai BKD, BPKAD, Bappeda sampai Balitbang. 3. Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu. Seperti Inspektorat, Arsiparis, dan Analis Kebijakan. 4. Jabatan pada Unit Penunjang Internal di antaranya BLP/ULP.

Kalaulah dilihat dari beberapa aturan yang saya kemukakan tadi, sepertinya Kadis yang berhubungan dengan pelayanan publik  memang tidak boleh menjadi Dewas. Menurut pandangan saya, Kadis PU adalah Kadis yang berhubungan dengan pelayanan publik.

PP 54 juga memuat beberapa hal lain berkaitan dengan Dewas. Dalam Pasal 41 ayat (1 dan 2) disebutkan jumlah anggota Dewas paling banyak sama dengan jumlah direksi. Pada pasal 36 ayat (1) disebutkan anggota Dewas terdiri unsur independen dan unsur lainnya. Sementara di Pasal 39 ayat (1) disebutkan seseorang diangkat menjadi Dewas harus melalui seleksi.

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, maka anggota Dewas juga tidak boleh menjadi Plt Dirut. Biasanya ada klausul yang menyatakan jika Dirut berhalangan tetap, maka salah satu direksi yang harus diangkat menjadi Dirut sementara. Kalau Dewas yang bertugas mengawasi, tapi dia juga yang menjadi pelaksana (Dirut), apa jadinya sebuah perusahaan. Kacang makan kacang. Kecuali seluruh jajaran direksi sudah tidak ada, baru Dewas bisa menjadi Plt Dirut.

Dalam kasus Rita menjadi Plt Dirut PDAM, di situ masih ada Direktur Umum yang dipegang Nurhidayah dan Direktur IPAL Anang Fadliansyah. Malah sebelumnya Agus Budi Prasetyo (waktu itu Asisten 2) dan Kepala SPI Purnawati sempat juga jadi Plt Dirut.

Saya sudah lama meninggalkan pemerintahan. Bukan wali kota lagi. Bisa jadi ada regulasi baru yang memungkinkan Kadis yang berhubungan dengan pelayanan publik bisa menjadi Dewas. Mungkin Wawali dalam kesempatan lain bisa menjelaskan lebih rinci. Biar masyarakat tidak bingung.(*)

Aldi Satya Mahendra Bidik Top 5 di Sirkuit Favorit Autodrom Most World Supersport Ceko

Aldi Satya Mahendra ‘El Dablek ingin melanjutkan rentetan hasil positif yang diperolehnya pada dua seri terakhir World Supersport di Assen Belanda dan Balaton Park Hungaria. Weekend ini dia membidik top 5 seri 5 di Autodrom Most Republik Ceko, 15-17 Mei 2026. Target ini meningkat setelah sebelumnya berhasil mencapai 10 besar lagi di Hungaria.

Rider binaan Yamaha Racing Indonesia itu kembali berada dalam kondisi optimal dengan pergelangan tangan yang sudah pulih dari cedera sebelumnya. Ditambah lagi akan berlaga di sirkuit favoritnya Autodrom Most yang berkarakter memiliki tikungan cepat dan berkelok-kelok yang sempit. Dengan kemampuan menikung yang telah teruji baik di Autodrom Most, Aldi Satya Mahendra percaya diri bisa membuat momen spesial lagi di sana menggeber Yamaha R9.

Pertama kali tampil di Autodrom Most di tahun 2023, dia langsung memenangi race 2 World Supersport 300 sebagai wild card rider. Memori istimewa lainnya adalah mencetak hasil terbaik di World Supersport 2025 dengan finish ke-5 race 1 dan ke-7 race 2 di Autodrom Most. Pencapaian itu memacunya untuk mengukir result 5 besar akhir pekan ini.

”Saya sangat termotivasi balapan lagi di Autodrom Most, ini sirkuit yang saya suka dan telah memberikan hasil-hasil menggembirakan. Selain itu, persiapan fisik di Eropa yang aktif saya jalani turut mendukung stamina dan recovery dari cedera. Saya akan berjuang mencapai 5 besar race sehingga menambah poin dan meningkatkan kepercayaan diri tampil di World Supersport tahun ini,” ungkap Aldi Satya Mahendra.

Rider AS BLU CRU Racing Team itu saat ini menempati peringkat 12 klasemen mengoleksi 41 poin. Sebelumnya di round 4 Balaton Park Hungaria dia mewujudkan target top 10, sedangkan prestasi terbaiknya adalah podium bersejarah di seri 1 Phillip Island Australia.

”Perbaikan performa Aldi Satya Mahendra tentunya menggembirakan dan akan segera menyambangi Autodrom Most menginspirasinya untuk mengukir result signifikan. Kami mendukungnya sepenuhnya agar tampil maksimal dalam pertarungan yang semakin ketat di World Supersport. Berada dalam atmosfer kondusif, ini adalah waktu yang tepat untuk dimanfaatkan sebaik mungkin,” tutur Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Jadwal Seri 5 World Supersport, Autodrom Most Republik Ceko
Jumat 15 Mei
Free Practice : 14:40 – 15:20 WIB
Superpole : 18:35 – 19:15 WIB
Sabtu 16 Mei
Race 1 : 17:30 WIB
Minggu 17 Mei
Race 2 : 19:00 WIB

IKN Fun Day Hadirkan Workshop Membatik Pewarna Alami

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadirkan workshop membatik dengan pewarna alami sebagai bagian dari rangkaian kegiatan IKN Fun Day dalam momentum libur Kenaikan Isa Almasih.

Kegiatan workshop ini berlangsung pada Kamis–Jumat, 14–15 Mei 2026 pukul 10.00–16.00 WITA di kawasan Sentra Massa IKN dan terbuka gratis untuk umum tanpa pendaftaran.

Workshop ini mengajak pengunjung mengenal teknik membatik sederhana dengan metode shibori atau tie-dye menggunakan pewarna alami dari tanaman khas Kalimantan, seperti mangrove dan ketapang. Seluruh alat dan bahan telah disediakan panitia, dan hasil karya peserta dapat dibawa pulang.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN sekaligus Ketua Panitia Pelayanan Kunjungan Masyarakat periode libur Kenaikan Isa Almasih 2026, Myrna A. Safitri mengatakan, kegiatan ini dirancang agar pengunjung tidak hanya menikmati kawasan IKN, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan sekaligus edukatif.

“Melalui workshop membatik ini, masyarakat dapat mengenal bagaimana tanaman di hutan IKN dimanfaatkan sebagai pewarna tekstil alami. Batik merupakan medium untuk mengekspresikan kebudayaan, termasuk memperkenalkan ragam hias khas wilayah IKN,” ujarnya, Kamis (14/05/2026) di Sentra Massa IKN.

Dalam proses pewarnaan, ketapang direbus untuk menghasilkan warna alami, sementara bagian mangrove yang digunakan dapat berupa propagul, kulit, maupun daun yang telah digeprek agar sarinya keluar. Variasi warna dihasilkan melalui proses fiksasi menggunakan kapur, tawas, dan tunjung yang menghasilkan warna merah bata, pink, biru tua, hingga kecokelatan.

Menurut Myrna, batik khas IKN memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dari sisi budaya maupun ekonomi kreatif. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung ke IKN, kebutuhan akan suvenir khas daerah dinilai semakin terbuka.

“Kaos mungkin sudah banyak, tetapi batik khas IKN masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Kami berharap peluang ini dapat dimanfaatkan masyarakat lokal,” katanya.

Ia menambahkan, Otorita IKN terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui berbagai pelatihan agar mampu menghasilkan batik dan wastra berkualitas yang memiliki daya saing lebih luas.

Antusiasme pengunjung terliha dari partisipasi keluarga yang mengikuti workshop tersebut. Salah satunya Novita Sandra, pengunjung asal Samarinda, yang datang bersama anaknya.

“Hari ini saya coba membatik dan ternyata di IKN membatiknya versi tie-dye menggunakan cairan dari tumbuhan khas Kalimantan seperti mangrove dan ketapang. Saya baru tahu pewarna bisa berasal dari akar-akar tumbuhan. Kegiatannya seru dan edukatif, apalagi saya bawa anak kecil, jadi bisa menambah pengalaman mereka selain berkeliling di IKN,” ujarnya.

Selain workshop membatik, IKN Fun Day juga menghadirkan berbagai aktivitas lain yang ramah keluarga dan lintas usia, seperti mendongeng, mewarnai satwa liar, permainan tradisional, hingga area bermain catur.

“Harapannya, Sentra Massa dapat menjadi pusat aktivitas yang menyenangkan bagi pengunjung. Kami ingin IKN menjadi ruang yang ramah keluarga, ramah gender, dan ramah usia,” tutur Myrna.

Rangkaian IKN Fun Day akan berlangsung selama 14–17 Mei 2026 dan turut diisi berbagai kegiatan seperti membatik, penanaman pohon, permainan catur, mendongeng dan mewarnai, hingga permainan anak.(vb/oikn)

 

IKN Siapkan Strategi Penanganan Karhutla Berbasis Teknologi Hadapi Dampak El Niño

Vivaborneo.com, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat kesiapan menghadapi ancaman musim kemarau panjang (El Niño) 2026 melalui sistem mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis teknologi.

Selain itu mitigasi juga dilakukan penguatan infrastruktur pemadaman, serta kolaborasi bersama masyarakat dan lintas pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembangunan dan aktivitas masyarakat di Nusantara tetap berjalan aman dan berkelanjutan di tengah potensi cuaca ekstrem tahun ini.

Kesiapan tersebut dibahas dalam Koordinasi Pemantapan Musim Kemarau 2026 dan Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar pada Rabu (13/05/2026) di Kantor Otorita IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menyatakan bahwa strategi penanganan yang dilakukan Otorita IKN bertujuan agar aktivitas masyarakat di wilayah IKN tidak terganggu.

“Fenomena El Niño merupakan siklus alam yang perlu diantisipasi bersama. Karena itu, Otorita IKN telah menggagas sejumlah strategi mitigasi dan kesiapsiagaan, khususnya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, agar aktivitas masyarakat serta pembangunan di IKN tetap berjalan optimal dan tidak terganggu,” ujar Troy Pantouw.

El Niño merupakan fenomena alam yang terjadi secara siklik dan dapat memengaruhi Indonesia melalui perubahan proses hidrologis serta pola curah hujan. Dampaknya, musim kemarau dapat berlangsung lebih kering dan panjang sehingga perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan.

Berdasarkan data paparan BMKG pada April 2026 menyatakan bahwa sifat musim kemarau di IKN di tahun 2026 sebagian besar bawah normal yang artinya curah hujan saat musim kemarau diperkirakan lebih sedikit dari rata-rata normal.

Sehingga kondisi cenderung lebih kering dan potensi kekeringan atau karhutla bisa meningkat. Berdasarkan prakiraan curah hujan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 dengan curah hujan rendah berkisar 0–20 mm. Sementara itu, sepanjang 2026 terdapat beberapa titik panas yang terkonsentrasi di wilayah Sepaku, Samboja, Muara Jawa, dan sekitar Mentawir.

Mengantisipasi kondisi tersebut, Otorita IKN telah menggagas strategi pengendalian karhutla mulai dari tahap pencegahan, kesiapsiagaan dan deteksi dini, pemadaman, hingga penanganan pascakebakaran.

Pada tahap pencegahan, Otorita IKN menyiapkan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan karhutla, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk masyarakat adat, memperluas penyampaian informasi melalui kegiatan keagamaan seperti dakwah, serta memperkuat pengawasan di kawasan rawan kebakaran.

Pada tahap kesiapsiagaan dan deteksi dini, Otorita IKN mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui pemasangan sensor kebakaran hutan di tujuh kawasan delineasi IKN yang memiliki potensi karhutla. Pemantauan dilakukan secara langsung melalui command center Otorita IKN yang terintegrasi dengan sistem panggilan darurat dan panic button guna mempercepat respons penanganan.

Selain itu, kesiapan pemadaman juga diperkuat melalui penyediaan pos pemadam kebakaran di lima lokasi, yakni Maridan, Sepaku, Samboja, Loa Janan, dan Muara Jawa, termasuk pos damkar di kawasan KIPP IKN. Otorita IKN juga telah memetakan potensi sumber air di kawasan delineasi untuk memastikan ketersediaan pasokan air saat proses pemadaman berlangsung.

Selain memperkuat sistem dan infrastruktur, Otorita IKN juga akan berkolaborasi dengan beberapa desa dan lintas pemangku kepentingan di wilayah delineasi IKN.(vb/oikn)

 

« Previous Page — Next Page »