Gratispol Perlu Waktu Mancapai Hasil Maksimal

SAMARINDA – Gratispol menjadi  program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang dipimpin Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Meski demikian, program dinilai masih membutuhkan waktu untuk mencapai hasil maksimal. Besarnya anggaran dan deretan program prioritas disebut belum cukup menjamin seluruh target bisa berjalan mulus pada tahun pertama pemerintahan.

Anggota DPRD Kaltim periode 2014-2019, Zain Taufik Nurrohman menilai publik perlu melihat capaian pemerintahan Rudy-Seno secara lebih realistis, terutama terhadap program unggulan Gratispol yang sejak awal membawa ekspektasi tinggi.

Menurut Zain, target yang dipasang pemerintah terkesan terlalu tinggi untuk direalisasikan dalam waktu singkat. Ia menyebut sejumlah program strategis, termasuk Gratispol, membutuhkan kesiapan sistem dan proses administrasi yang tidak sederhana.

“Program di tahun pertama ini terlalu overestimated atau menaksir terlalu tinggi, termasuk program unggulannya Gratispol,” ujarnya.

Dia menjelaskan, program pendidikan seperti Gratispol tidak mungkin langsung berjalan sempurna dalam tahun pertama pelaksanaan. Selain menyasar jumlah penerima manfaat yang besar, program itu juga melibatkan banyak perguruan tinggi, baik di Kaltim maupun luar daerah. Kompleksitas administrasi dan besarnya anggaran membuat potensi kendala di lapangan sulit dihindari pada tahap awal implementasi.

“Program sebesar ini tentu tidak mudah. Dengan cakupan mahasiswa yang banyak, perguruan tinggi yang beragam, serta anggaran yang besar, jika ada kekurangan maupun kendala dalam tahun pertama, menurut kami itu hal yang wajar,” katanya.

Zain meyakini pemerintahan Rudy-Seno masih memiliki ruang besar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dia menilai tahun pertama seharusnya menjadi fase membangun fondasi kebijakan sebelum program dijalankan lebih matang pada tahun berikutnya.

“Selanjutnya pasti akan ada proses penyempurnaan yang bisa lebih baik lagi, terutama pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya,” lanjutnya.

Zain juga menegaskan, keberhasilan program strategis tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran. Menurut dia, kesiapan sistem, validitas data penerima manfaat, hingga kemampuan pemerintah merespons persoalan teknis di lapangan menjadi faktor yang jauh lebih menentukan.

Zain meminta kritik dan masukan publik tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, evaluasi dari masyarakat dinilai penting untuk memperkuat arah kebijakan agar tetap sesuai kebutuhan warga Bumi Etam.

Dengan ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemerintahan Rudy-Seno, tahun pertama dinilai menjadi momentum penting untuk membangun kepercayaan. Bukan soal menghadirkan hasil sempurna dalam waktu singkat, melainkan memastikan pemerintah mampu memperbaiki kekurangan dan menjaga arah pembangunan tetap berjalan. (*/adv)

Pemprov Kaltim Kucurkan Rp49,8 Miliar Buka Isolasi Daerah

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengucurkan Rp49,8 miliar untuk membuka isolasi daerah dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Dana tersebut dikhususkanmembangun jalan provinsi lintas kabupaten sepanjang 33 kilometer. Jalan ini menghubungkan Tering, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), hingga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah barat Kaltim. Selama ini akses jalan utama kerap menyulitkan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang kebutuhan pokok.

Pembangunan Jalan Tering–Ujoh Bilang Tahap II tersebut dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim dengan target penyelesaian selama 175 hari kalender. Pelaksana proyek dipercayakan kepada PT Belawa Maha Karya, sementara pengawasan dilakukan oleh CV Totality Engineers.

Saat ini masyarakat sudah merasakan perubahan. Jika sebelumnya ruas ini dikenal sebagai jalur ekstrem dengan kubangan lumpur yang kerap menjebak kendaraan, kini progres pembangunan menunjukkan hasil signifikan. Bahkan saat kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, bersama jajaran DPRD Kaltim dan Forkopimda, rombongan dapat melintas dengan lebih lancar tanpa lagi menghadapi “drama roda terperosok”.

Rudy Mas’ud menegaskan, pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan jalan provinsi lintas kabupaten ini adalah kewajiban pemerintah. Tujuannya untuk mempermudah arus lalu lintas orang maupun barang.

“Dengan akses yang semakin baik, distribusi kebutuhan pokok menjadi lebih cepat dan harga-harga bisa lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemprov Kaltim menargetkan konektivitas ruas Tering–Ujoh Bilang dapat tersambung sepenuhnya pada 2027 mendatang. Jika rampung, jalan ini diyakini akan menjadi urat nadi penting pertumbuhan ekonomi, mempercepat pelayanan publik, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar Kaltim. (adv/*)

Pemprov Kaltim Perjuangkan Kepentingan Daerah Dalam Pembangunan IKN

SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berjalan. Proyek strategis nasional dikucurkan pemerintah pusat sebagai pendukung pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Infrastruktur modern dibangun mulai kawasan inti pemerintahan, jaringan jalan utama, hingga proyek strategis nasional yang terus dikebut pembangunannya.

Meski demikian, banyak pertanyaan muncul dampaknya pembangunan tersebut bagi Provinsi Kalimantan Timur. Keberdaan IKN di provinsi ini diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Rusman Yaqub, mantan anggota DPRD Kaltim yang kini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Gubernur menilai, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam konteks pembangunan IKN.

“Langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sudah berada di jalur yang tepat dengan terus mengawal agar daerah tidak hanya menjadi lokasi pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan itu sendiri,” kata Rusman Yaqub.

Rusman mengingatkan adanya potensi ketimpangan yang harus diantisipasi sejak dini. Kemegahan kawasan inti IKN tidak boleh kontras dengan kondisi wilayah di sekitarnya. Jika tidak dikelola secara seimbang, dikhawatirkan akan muncul jurang pembangunan antara pusat ibu kota baru dengan daerah penyangga di sekitarnya.

“Kita tidak ingin melihat IKN berdiri megah, tetapi wilayah di sekelilingnya justru tertinggal,” ujarnya menekankan.

Rusman menilai Kalimantan Timur justru harus diperkuat sebagai fondasi utama yang menopang keberlanjutan IKN. Artinya, pembangunan di daerah penyangga tidak boleh sekadar mengikuti, tetapi harus mampu melampaui dalam hal kesiapan dan daya dukung.

“Keberadaan IKN harus menjadi momentum percepatan pembangunan yang merata seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal,” kata Rusman.

Bagi Rusman, kehadiran IKN seharusnya menjadi momentum strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Kalimantan Timur.

“IKN harus menjadi motor penggerak kemajuan daerah, bukan sekadar simbol kemegahan nasional,” tegasnya.

Menurut Rusman, IKN tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan nasional atau etalase kemegahan negara, tetapi harus menjadi pengungkit nyata bagi kemajuan Kalimantan Timur secara menyeluruh. (adv)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kaltim Meningkat

SAMARINDA – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim tahun 2025 mencapai 79,39. Data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menunjukkan IPM meningkat 0,60 poin atau 0,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 78,79. Ini menempatkan Provinsi Kaltim di posisi empat besar nasional sekaligus menjadi yang tertinggi se-Pulau Kalimantan.

Tiga provinsi dengan IPM tertinggi nasional, yakni Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Pengamat daerah sekaligus mantan anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrokman menilai keberhasilan mempertahankan posisi IPM di tengah tantangan fiskal menunjukkan konsistensi pembangunan daerah. Jika IPM Kaltim mampu bertahan di posisi ini, tentu itu juga mencerminkan keberhasilan pemerintahan saat ini

“Proses pembangunan itu berkelanjutan, dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya,” ujarnya.

Salah satu indikator yang memperkuat posisi Kaltim adalah umur harapan hidup (UHH). Umur harapan bayi yang lahir pada tahun 2025 sebesar 75,28 tahun, meningkat 0,34 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Angka ini tertinggi di Kalimantan dan melampaui rata-rata nasional sebesar 74,47 tahun.

Di sektor pendidikan, Kaltim juga unggul lewat indikator harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun ke atas pada 2025 sebesar 14,04 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas sebesar 10,10 meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun 2024. Angka ini menjadikan Kaltim sebagai satu-satunya provinsi di Kalimantan dengan rata-rata proyeksi pendidikan setara Diploma II (D-II).

Sementara pada dimensi kesejahteraan, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun pada tahun 2025 sebesar Rp14,25 juta. Terjadi peningkatan sebesar Rp461 ribu atau 3,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar Rp12,80 juta, sekaligus tertinggi di Pulau Kalimantan.

Capaian ini memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan kualitas pembangunan manusia terbaik di Indonesia, sekaligus menjadi modal penting menghadapi transformasi besar menuju daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara.
(Adv/*)

Be-Fair Badak LNG Hadirkan Praktisi ke Ruang Kelas

BONTANG – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, Badak LNG menggelar program Be-Fair (Badak Education Fair) di SMA Vidatra Bontang, Rabu, (13/5/2026).

Badak Education Fair (Be-Fair) adalah salah satu program CSR unggulan Badak LNG berupa kegiatan mengajar interaktif di sekolah-sekolah Kota Bontang, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Kegiatan diikuti siswa kelas XI yang berjumlah 93 orang diisi praktisi Perwira Badak LNG.

Be-Fair kali ini menjadi bagian dari program kolaborasi besar One Pertamina melalui inisiatif “One Kolab” yang mendorong kolaborasi dan sinergi lintas fungsi. Kegiatan juga melibatkan PIONEER (Perwira Participation Volunteer) sebagai bentuk kolaborasi aktif antara perusahaan dan pekerja dalam mendukung kegiatan sosial-edukatif bagi pelajar di Kota Bontang.

Melalui program ini, Badak LNG berharap para siswa dapat memiliki wawasan yang lebih luas serta memahami berbagai peluang dan tantangan di dunia industri, melampaui materi yang diperoleh di ruang kelas.

Be-Fair kali ini mengusung tema bekali pengetahuan wujudkan kemajuan dengan metode pembelajaran praktisi di ruang kelas. Para fasilitator yang merupakan pekerja Badak LNG membagikan pengalaman dan pengetahuan secara langsung kepada siswa. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan industri LNG serta proses pengelolaannya secara sederhana dan interaktif.

Antusiasme siswa terlihat sejak awal hingga akhir kegiatan. Interaksi aktif selama sesi berlangsung menunjukkan tingginya minat siswa untuk mengenal lebih dekat dunia industri energi dan profesi di dalamnya. Pihak sekolah pun menyambut positif kegiatan ini karena dinilai mampu memberikan pengalaman belajar yang inspiratif dan aplikatif bagi para siswa.

Program Be-Fair sendiri telah dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai sekolah di Kota Bontang. Sepanjang tahun 2025, program ini telah hadir di sejumlah sekolah, di antaranya SMA Negeri 1 Bontang dan SMP Negeri 3 Bontang, sebagai bagian dari upaya perusahaan memperluas akses edukasi industri kepada pelajar.

Program Be-Fair merupakan salah satu wujud kepedulian Badak LNG terhadap pengembangan generasi muda di Kota Bontang. Kegiatan ini juga selaras dengan komitmen perusahaan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-4 tentang pendidikan berkualitas. (*/wan)

« Previous Page — Next Page »