Kenapa Begitu Pak Sembiring?

Catatan Rizal Effendi

SAYA kenal dengan Pak Sembiring. Nama lengkapnya Arif Frananta Filifus (AFF) Sembiring. Lahir di Delitua, Sumut, 26 Mei 1969. Beberapa hari lagi berulang tahun ke-57. Dia pejabat Eselon II A Pemprov Kaltim, yang saat ini dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Jabatan itu baru saja dipangkunya. Sebelumnya dia adalah Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Plt itu jabatan sementara. Biasanya hanya 3 bulan, kemudian bisa diperpanjang lagi. Seorang Plt bisa saja nanti jadi pejabat definitif, bisa juga tidak. Itu tergantung pertimbangan sang kepala daerah, apakah yang bersangkutan dinilai mampu atau tidak.

Sesuai Permendagri No 11 Tahun 2019, tugas Kesbangpol itu membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Jika dirinci lebih jauh tugas Kesbangpol itu sangat penting dan strategis. Mulai soal pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Baru beberapa bulan jadi Plt Kesbangpol, Sembiring sudah jadi sorotan. Viral di media sosial. Tapi nuansanya negatif.  Rasanya sudah dua kali dia melakukan tindakan atau kebijakan yang blunder. Padahal dia pejabat yang cukup berpengalaman. Pernah di TNI sampai pangkat kolonel, lalu di Pemprov Kaltim pernah menjadi Kepala Dishub, Kepala Satpol PP dan Staf Ahli Gubernur.

Pada bulan lalu Sembiring mengundang sejumlah Ormas. Dia bilang tujuannya silaturahmi karena dia pejabat baru. Tapi orang menduga ada maksud lain. Soalnya waktunya menjelang digelarnya Aksi Massa 214.

Yang menarik dan aneh surat Sembiring ke Sekdaprov bocor. Isinya meminta dukungan snack dan dana. Nanti tiap anggota Ormas yang hadir dapat Rp100 ribu untuk pengganti transportasi. Ternyata usul tersebut tidak dipenuhi, sehingga dia jadi gunjingan dari Ormas yang hadir.

Sembiring sempat menyampaikan pernyataan minta maaf. “Maklum saya orang baru dan masih belajar,” katanya berkilah.

Pertemuan Gubernur Rudy Mas’ud dengan 30 perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) yang berlangsung di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Kamis (21/5) sore, berlangsung panas. Salah satu pembuat suasana jadi panas itu ironisnya datang dari Sembiring sendiri.

Sebelum Gubernur masuk, Sembiring memberikan semacam “wejangan” kepada perwakilan APMK. Dia memegang mik. Tidak di atas podium atau duduk di kursi. Tapi berdiri sambil berjalan mengelilingi tempat duduk perwakilan APMK.

Seolah-olah dia mampu menguasai perwakilan APMK. Malah ada ucapannya yang terkesan mengancam. “Saya tidak segan-segan menyuruh kalian keluar atau Pak Gubernur meninggalkan tempat ini kalau kalian tidak benar, karena itu kita harus berdialog dengan baik-baik, jangan berulang-ulang, tunjukkan kita orang berpendidikan, paham!,” katanya begitu.

Dia juga menyatakan bahwa ke depan dia banyak berhubungan dengan Ormas dan organisasi lainnya. “Sebagai Kepala Kesbangpol saya akan banyak  berhubungan dengan kalian ke depan, tugas saya menjaga bagaimana menjaga hubungan pemerintah dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik,” tandasnya.

Sembiring juga sempat mengajak perwakilan APMK menunjukkan sikap yang baik dan simpatik kepada Gubernur. Ketika Gubernur masuk, pintanya, perwakilan APMK bisa berdiri dan memberikan tepuk tangan.

Ajakan Sembiring ini membuat perwakilan APMK jadi gusar. Mereka menghalau Sembiring dan bahkan ada yang mengajak berkelahi. “Terlalu banyak omong, jangan cari muka,” kata seorang perwakilan APMK geram.

Syukur Sembiring tidak terpancing. Dia masih sempat tersenyum ketika beberapa perwakilan APMK meneriaki dia. Selanjutnya dia berdiri di belakang Gubernur ketika dialog berlangsung.

GUGAT PENJABAT GUBERNUR

Rekam jejak Sembiring cukup menarik. Ketika masih menjadi tentara aktif, dia pernah diterjunkan dalam operasi militer di Timtim, operasi kemanusiaan bencana tsunami Aceh, mengikuti misi Unifil di Lebanon, Intelex Thailand, dan Secretary of RIRPBC (Republic Indonesia-Republic Philipina Border Commite).

Dia “hijrah” dari Kodam VI/Mulawarman ke Pemprov Kaltim era Gubernur Awang Faroek Ishak. Sepertinya Pak Awang yang menarik. Di era Gubernur Isran Noor, dia diikutkan menjadi peserta Lemhannas. Kabarnya terpilih masuk 3 besar sebagai lulusan terbaik. Tapi informasi lain menyebut informasi itu tidak terlalu akurat. Malah dia hampir gugur karena mengajukan pertanyaan nyeleneh.

Ketika Sembiring dimutasi dari Kasatpol PP ke Staf Ahli bulan Maret 2024, dia sempat menggugat Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Alasannya, mutasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Nasson Nadeak, Penasihat Hukum Sembiring, Pj Gubernur melanggar Pasal 116 UU No 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa batas bertugas dalam jabatan itu maksimal 2 tahun setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK).

Sementara Sembiring bertugas sebagai Kasatpol PP baru 1 tahun 7 bulan. Jadi belum 2 tahun. Karena itu Sembiring merasa kebijakan rotasi yang dialaminya terlalu dini dan tidak sesuai dengan penilaian nilai baik yang ia miliki di internal Pemprov Kaltim.

Apakah gugatan itu diterima? Hakim PTUN Samarinda yang diketuai  A Taufik Kurniawan pada awal Oktober 2024 menjatuhkan putusan. Poin penting dari putusan itu, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan hukum yang diajukan AFF Sembiring dan menegaskan bahwa kebijakan mutasi yang dilakukan Pj Gubernur Akmal Malik adalah sah secara hukum.

Ke depan tugas Sembiring ada kemungkinan semakin berat. Soalnya tekanan masyarakat kepada Gubernur Rudy Mas’ud belum reda. Kalau sampai Hak Angket lolos di DPRD Kaltim, maka di hari-hari mendatang riak politik makin keras terjadi di daerah ini. Nah Kepala Kesbangpol jangan membuat blunder lagi. Pahamkah ikam!.(*)

Wamen Transmigras Janji Tuntaskan Status Tanah

SAMARINDA – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berjanji akan membantu menuntaskan masalah warga transmigran antara lain status tanah yang belum memiliki sertifikat.

Para transmigran yang terhimpun dalam Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) mayoritas menyuarakan status lahan yang telah ditempati ayah atau kakek mereka di kawasan transmigrasi belum memiliki status yang jelas.

“Kementerian Transmigrasi memiliki program Trans Tuntas”, ujar Viva Yoga Mauladi di Samarinda, Sabtu (23/5/2026).

Dikatakan, program ini merealisasikan kepastian hukum atas tanah atau lahan. Program ini juga mencakup menyediakan data pertanahan secara digital, menyelesaikan sengketa tanah, dan menata ruang kawasan transmigrasi.

Untuk memperlancar proses penyelesaian, Viva Yoga mendorong para transmigran yang mengalami masalah sengketa lahan untuk membuat laporan tertulis. Masalah yang ada dilaporkan secara tertulis lengkap, kemudian disampaikan ke Kementerian Transmigrasi.

“Selanjutnya laporan itu akan diproses dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian terkait seperti Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Wamen menyampaikan. Kementerian Transmigrasi berkomitmen menyelesaikan masalah. Permasalahan muncul bisa jadi karena ada perubahan peraturan seperti tanah yang sudah bersertifikat namun tiba-tiba perubahan peruntukan untuk kepentingan yang lain. Äkibatnya terjadi tumpang tindih lahan.

Tumpang tindih lahan khususnya dengan kawasan hutan dan taman nasional sebenarnya sudah diselesaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR. Dalam rapat kerja itu diputuskan bila ada kawasan hutan atau taman nasional berada di kawasan transmigrasi, maka status kawasan hutan atau taman nasional harus dilepaskan. Keputusan itu sudah memberi solusi atau petunjuk ketika terjadi tumpang tindih lahan.

“Status hutan atau taman nasional akan gugur bila berada di kawasan transmigrasi”, tambahnya.

Ditegaskan Kementerian Transmigrasi membuka waktu dan kesempatan bagi para transmigran untuk melaporkan permasalahannya. Jangan sampai lahan yang sudah disertifikat digusur karena kelalaian dan maladministrasi. (*)

Usai Raih Poin Perdana, Arai Agaska Optimis Hadapi Seri Selanjutnya World Sportbike

Development motor Yamaha R7 yang digunakan Arai Agaska di seri 3 World Sportbike di Autodrom Most Republik Ceko 15-17 Mei 2026 membuahkan result positif. Rider binaan Yamaha Racing Indonesia itu menuai poin perdana yang memberikan semangat tambahan mengarungi musim ini.

Selain pengembangan Yamaha R7 yang dilakukan tim, perolehan Arai Agaska ini juga didukung oleh perubahan regulasi dan penurunan bobot motor. Faktor-faktor tersebut membantunya mencapai target yang sudah diincarnya.

Mencapai starting grid 22 setelah menjalani superpole Jumat, Arai Agaska mampu mengeluarkan performa lebih baik untuk menggapai poin pertamanya. Berhasil finish ke-15 race 1 mewujudkan harapan yang sudah dinantikannya di ajang World Sportbike. Kendati selanjutnya DNF race 2, perubahan yang terjadi pada putaran 3 ini menjadi progress berarti.

”Upaya dan kerja keras yang saya lakukan bersama tim akhirnya memberikan hasil sesuai harapan. Saya sudah menunggunya dan senang sekali bisa terpenuhi di round 3 memperoleh poin pertama di World Sportbike. Semoga ini semakin memacu saya buat berjuang terus pada seri-seri berikutnya agar bisa mendapatkan poin lagi,” ungkap Arai Agaska.

Rider yang bergabung dengan tim ProGP NitiRacing itu dapat memperbaiki posisi di klasemen, berada di peringkat 27 dengan 1 poin. Masih ada 5 seri lagi dimana Arai Agaska bisa memanfaatkannya untuk mengeluarkan performa maksimal dan mengasah skill. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang diperolehnya di kejuaraan dunia ini.

”Perubahan yang diperoleh kali ini tentunya memberikan angin segar yang menghadirkan optimisme dan energi baru bagi rider dan tim. Support motor Yamaha R7 berdampak positif membuat Arai Agaska mampu membenahi penampilannya. Kami antusias mendapatkan hasil poin pertamanya di World Sportbike dan experience berhasil keluar dari kendala untuk mencapai kemajuan yang diinginkan,” tutur Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). (*)

Antrean Kendaraan di Depan Sekolah Jadi Perhatian DPRD Samarinda

SAMARINDA – Kemacetan lalu lintas di sekitar kawasan sekolah saat jam masuk pagi kembali menjadi sorotan di Kota Samarinda. Kepadatan kendaraan dinilai sering mengganggu aktivitas pengguna jalan, khususnya di lokasi sekolah yang memiliki volume antar jemput pelajar cukup tinggi.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Suparno, menilai minimnya fasilitas parkir menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penumpukan kendaraan di area sekolah.

Menurutnya, banyak kendaraan milik orang tua siswa terpaksa berhenti di tepi jalan bahkan badan jalan karena area parkir yang tersedia belum memadai. Kondisi tersebut membuat arus kendaraan melambat, terutama pada jam sibuk di pagi hari.

“Kalau area parkir tidak diatur dengan baik, kendaraan pengantar siswa akan menumpuk di depan sekolah dan itu bisa memicu antrean panjang di jalan,” ujar Suparno, Jumat (22/5/26).

Ia mengatakan persoalan tersebut perlu ditangani melalui penataan lalu lintas yang lebih terkoordinasi antara sekolah dan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dinilai penting ialah pengaturan sistem parkir serta mekanisme antar jemput siswa agar tidak mengganggu arus kendaraan umum.

Menurutnya, kerja sama antara pihak sekolah dan pemerintah diperlukan supaya pengelolaan lalu lintas di kawasan pendidikan dapat berjalan lebih tertib.

“Perlu ada koordinasi yang lebih baik agar pengaturan kendaraan saat jam sekolah bisa lebih rapi dan tidak menghambat aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya,” katanya.

Ia berharap langkah penataan tersebut dapat membantu mengurangi kemacetan di sekitar sekolah sekaligus menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat Samarinda. (yud)

DPRD Samarinda Soroti Pembangunan yang Abaikan Aspek Administrasi

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih adanya bangunan yang diduga belum melengkapi izin pembangunan di sejumlah wilayah kota. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian agar penataan pembangunan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembangunan, terutama bangunan yang belum memenuhi syarat administrasi maupun ketentuan tata ruang.

Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan perizinan menjadi hal penting untuk menjaga ketertiban pembangunan kota sekaligus mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.

“Seluruh kegiatan pembangunan seharusnya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, baik menyangkut tata ruang maupun kelengkapan izin, supaya tidak menimbulkan masalah di masa depan,” ujar Aris, Jumat (22/5/26).

Ia menilai pengawasan yang dilakukan secara konsisten diperlukan agar tidak ada pembangunan yang berjalan tanpa memperhatikan aspek hukum dan keselamatan lingkungan sekitar.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap bangunan yang terbukti melanggar aturan perizinan. Menurutnya, langkah penertiban penting dilakukan demi menciptakan tata kota yang lebih tertib dan terarah.

“Jika ditemukan bangunan yang tidak memenuhi aturan perizinan, maka perlu ada penindakan yang jelas agar penataan kota bisa berjalan sesuai regulasi,” katanya.

Dirinya berharap seluruh proses pembangunan di Samarinda dapat dilakukan secara lebih teratur dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan pembangunan. (yud)

« Previous Page — Next Page »