Wakil Ketua Umum DPP Laskar Gepak Kalimantan Ingatkan Peserta Demo Hindari Anarki

SAMARINDA – Dukungan terhadap aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 1 September 2025 di gedung DPRD Kaltim terus mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP Laskar Gepak Kalimantan, Andrie Agus S., yang juga merupakan alumni Fakultas Sosial Politik Universitas Mulawarman (Unmul).

Andrie menegaskan, aksi turun ke jalan merupakan bagian dari pesta demokrasi yang sah. Namun, ia mengingatkan agar demonstrasi tetap berjalan dengan tertib tanpa menimbulkan kericuhan.

“Demo ini adalah ajang dari demokrasi. Saya mendukung penuh, asalkan tujuannya tercapai, yaitu agar suara mahasiswa dan masyarakat sipil tersampaikan dengan baik kepada anggota DPR sebagai penyambung lidah rakyat,” ujar Andrie, Minggu (31/8/25).

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang akan berpartisipasi pada aksi tersebut. Menurutnya, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara elegan agar benar-benar mendapat perhatian serius dari wakil rakyat.

“Saya mengimbau kepada saudara-saudaraku, adik-adikku, rekan-rekan aktivis, serta masyarakat agar beraksi dengan baik tanpa anarki. Dengan begitu, aspirasi kita akan benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Dirinya juga menyoroti pentingnya keterbukaan dari pihak DPR. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menyediakan ruang diskusi yang transparan bagi masyarakat, khususnya kalangan bawah.

“Masyarakat kecil seperti kami ini harus menyampaikan aspirasi ke mana? Agar aspirasi ini betul-betul tersampaikan secara transparan, DPR harus menyediakan wadah yang jelas dan terbuka bagi siapa pun,” ungkapnya.

Tak hanya menuntut wadah diskusi, Andrie juga menekankan perlunya akuntabilitas dari para anggota DPR. Ia meminta agar setiap aspirasi yang diterima benar-benar diperjuangkan di tingkat pemerintah, sekaligus disampaikan kembali kepada masyarakat dengan bukti nyata.

“Yang paling penting, anggota DPR harus memberikan bukti secara transparan, aspirasi tersebut telah disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Jika perlu, divideokan agar kami tahu apa tanggapan pemerintah negeri ini,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap wakil rakyat tidak luntur.

“Jangan sampai suara rakyat hanya menjadi angin lalu. Kami butuh bukti, bukan sekadar janji,” pungkas Andrie. (yud)

---