Komisi III DPRD Samarinda Sarankan Jangan Hanya Fokus Parkir Berlangganan

SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya berfokus pada penerapan program parkir berlangganan, tetapi juga mempercepat penyediaan transportasi massal sebagai solusi jangka panjang agar mengatasi kepadatan kendaraan di ibu kota Kalimantan Timur tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan penerapan parkir berlangganan harus didukung kesiapan sistem dan infrastruktur agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Kami mengingatkan Dishub agar seluruh komponen pendukung program parkir berlangganan benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai ada bagian yang belum siap sehingga justru memunculkan kebingungan atau keresahan di tengah masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/7/26).

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan secara jelas ruas jalan yang masuk pada skema parkir berlangganan. Selain itu, petugas parkir juga harus dibekali aturan kerja yang jelas agar pelaksanaan di lapangan berjalan seragam.

“Wilayah yang termasuk dalam layanan parkir berlangganan harus dipastikan dengan jelas. Begitu juga dengan petugas parkir, mulai dari tugas, mekanisme kerja hingga standar operasionalnya harus dipahami dan diterapkan secara sama,” katanya.

Ia mengusulkan agar program tersebut diterapkan melalui proyek percontohan sebelum diberlakukan secara luas. Dirinya juga meminta sistem pembayaran dirancang lebih fleksibel sehingga tidak membebani masyarakat.

“Kami berharap ada skema pembayaran yang lebih ringan bagi masyarakat. Jangan langsung menerapkan mekanisme yang terlalu kaku, misalnya mewajibkan pembayaran di awal. Perlu ada formula yang memberi ruang atau relaksasi,” jelasnya.

Selain membahas parkir berlangganan, DPRD turut menyoroti tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Samarinda. Ia menyebut jumlah kendaraan roda dua dan roda empat saat ini hampir menyamai, bahkan mendekati jumlah penduduk kota.

Kondisi tersebut dinilai menjadi peringatan bahwa kapasitas jalan yang ada tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan pribadi.

“Data yang kami lihat menunjukkan jumlah kendaraan di Samarinda hampir menyamai jumlah penduduk. Kalau semuanya digunakan dalam waktu yang bersamaan, tentu akan muncul persoalan besar, termasuk kebutuhan ruang parkir dan kemacetan,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, ia mendorong Pemkot Samarinda mulai menghadirkan moda transportasi massal pada tahun depan sebagai alternatif bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran angkutan umum yang memadai akan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan lalu lintas.

“Karena itu kami mendorong agar transportasi massal mulai disiapkan tahun depan. Dengan begitu masyarakat memiliki pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyediaan transportasi publik merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Pemerintah kota memiliki kewajiban menyediakan layanan dasar kepada masyarakat, termasuk transportasi publik yang layak. Apalagi kondisi jalan tidak bertambah secara signifikan, sehingga perlu solusi lain untuk mengurangi beban lalu lintas,” tegasnya. (yud/adv)

---