Ketua MA Terima Audiensi SMSI Bahas Budaya Mediasi

JAKARTA – MAHKAMAH Agung (MA) kedatangan tamu tak biasa. Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambangi Gedung MA, Selasa (17/6/2026).

Di hadapan Ketua MA Sunarto, para pemilik media digital ini tidak sedang memprotes sengketa pemberitaan. Mereka datang membawa proposal kerja sama yang ambisius,  mencetak ribuan mediator bersertifikat dari kalangan pers di seluruh daerah.

Tujuannya mulia, yakni menyebarkan virus damai demi memangkas tumpukan perkara yang saban tahun menyelimuti meja para hakim agung.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) beraudiensi dengan Mahkamah Agung RI di Gedung MA, Jakartadan diterima Ketua MA Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi Nomor 0180/SMSI-Pusat/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026 tentang  pengajuan kerjasama kedua belah pihak melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat guna memperkuat budaya mediasi nasional dan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum SMSI Firdaus menyebut, media siber punya peran strategis menjembatani informasi hukum ke masyarakat.

“SMSI berinisiatif agar perwakilan-perwakilan SMSI di daerah dapat menjadi bagian dari program  mediator yang dicanangkan MA,” ujarnya.

SMSI melihat mediasi sebagai solusi strategis untuk membangun budaya penyelesaian konflik yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada perdamaian. Firdaus, menyatakan pihaknya siap mendukung visi Mahkamah Agung dalam membangun budaya mediasi di Indonesia.

“Kami ingin menyambut visi Ketua MA untuk membumikan budaya mediasi ini di Indonesia. Melalui jaringan 3.181 perusahaan media siber di 35 provinsi, SMSI berkomitmen menjadi motor edukasi publik agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak harus berakhir dengan menang atau kalah, tetapi dapat ditempuh melalui jalan damai dan musyawarah,” tandasnya.

Firdaus menegaskan, pelatihan mediator yang diusulkan SMSI akan mengadopsi standar etika internasional yang tertuang dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct serta kode etik nasional Sapta Karsa Hutama.

Nilai-nilai seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, kesetaraan, kepatutan, serta kompetensi akan menjadi fondasi utama dalam pembentukan mediator profesional dan kredibel.

Pada kesempatan yang sama,  Ketua MA Sunarto menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait pemahaman terhadap mediasi dan tujuan utama proses peradilan.

Menurutnya, masih banyak pihak yang datang ke pengadilan dengan tujuan mencari kemenangan semata, bukan mencari keadilan yang sesungguhnya. Kondisi tersebut turut memicu meningkatnya jumlah perkara yang harus ditangani lembaga peradilan setiap tahun.

Sunarto  mencontohkan keberhasilan sistem mediasi di New South Wales (NSW), Australia. Di wilayah tersebut, fasilitas pengadilan dirancang untuk mendukung proses mediasi secara maksimal, mulai dari ruang negosiasi hingga ruang mediasi yang representatif.

Hasilnya, sekitar 80 persen sengketa hukum di NSW dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus berlanjut ke persidangan. Mediasi pun menjadi budaya utama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Turut mendampingi Ketua MA, Hakim Agung Heru Pramono; Dr. Adi Julia Cakrawala, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas MA; Didik Trisulistia, S.H., M.H., Hakim Tinggi Asisten Koordinator Ketua MA RI; serta Edi Hudiata, S.H., M.H., Hakim Yustisial MA RI.

Dari SMSI mendampingi Ketua Umum diantaranya,  Taufiqurohman, A.K. Wakil Ketua Dewan Penasihat; Dr. Hendri Yanto Attan, Wakil Sekjen; Iwan Jamaluddin, Bendahara SMSI Pusat; dr. Nishal Dilon, Direktur Media Crisis Center; dan Eman Sulaiman Humas SMSI.

Fokus Kerja Sama

Dalam surat yang diajukan kepada Mahkamah Agung, SMSI menawarkan tiga fokus utama kerja sama, yakni menyusun kurikulum pelatihan mediator yang komprehensif dan relevan dengan tantangan sengketa di era digital.

Mengembangkan sistem sertifikasi yang memenuhi standar Mahkamah Agung sehingga lulusannya diakui sebagai mediator bersertifikat.

Melaksanakan pelatihan secara berkala di berbagai daerah untuk menjangkau kalangan media, praktisi hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

Melalui kolaborasi ini, SMSI optimistis budaya mediasi dapat semakin berkembang di Indonesia dan menjadi solusi efektif dalam mengurangi beban peradilan.

Selain mempercepat penyelesaian sengketa, gerakan ini diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat dalam menyelesaikan konflik, dari pola menang-kalah di ruang sidang menjadi budaya dialog, musyawarah, dan perdamaian yang berkelanjutan. (*)

Calon Walkot Balikpapan dan Samarinda

Catatan Rizal Effendi

BAKAL calon Wali Kota Samarinda mulai terkuak, tapi Balikpapan sepertinya masih dingin-dingin saja. Apa memang belum ada? Rasanya tidak juga. Pembicaraan di berbagai tempat mulai ramai meski belum mengerucut.

Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wali Kota Balikpapan  Rahmad Mas’ud sama-sama sudah 2 periode.  Jadi tidak mungkin lagi mencalonkan diri. Tinggal kita bicara siapa calon penggantinya di tahun 2029 nanti?

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Samarinda secara resmi sudah mengumumkan ketua DPC-nya, Helmi Abdullah sebagai calon Wali Kota Samarinda 2029. “Ketua DPC kami Bapak Helmi Abdullah adalah kader terbaik kami, jadi layak beliau kami calonkan,” kata Sekretaris DPC Gerindra, Mujianto, Senin (8/6) lalu.

Calon di partai milik Presiden Prabowo Subianto ini tidak saja Helmi, karena juga terdengar ada kader Gerindra dari provinsi juga disebut-sebut. Dia adalah Agus Suwandy, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mulawarman. Agus juga aktif di dunia olahraga. Dia Ketua GABSI Kaltim dan sebelumnya Ketua Perbasi.

Di luar kader Gerindra, juga beredar beberapa nama. Di antaranya Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri dari Partai NasDem, Ketua DPC Demokrat Samarinda Muhammad Barkati dan Viktor Yuan, anggota DPRD Samarinda juga dari Demokrat.

Sedang dari Golkar juga disebut-sebut  ada 2 nama. Yaitu anggota DPRD Kaltim dr  Andi Satya Adi Saputra serta Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, kakak kandung Gubernur Rudy Mas’ud.

Hasanuddin Mas’ud yang memangku jabatan Ketua DPC Golkar Kukar  kabarnya diproyeksi di dua daerah. Selain di Samarinda, dia juga ada kemungkinan menjadi calon Wali Kota Balikpapan.

Ada skenario politik dari keluarga Bani Mas’ud yang sudah lama terdengar. Ada kemungkinan Rahmad Mas’ud yang sekarang Ketua Golkar Balikpapan diproyeksi menjadi Ketua DPRD Kaltim. Lima tahun kemudian dia bakal didorong menjadi calon Gubernur Kaltim menggantikan adiknya, Rudy Mas’ud jika sampai dua periode.

Jika Hasanuddin tak jadi ke Samarinda, maka nama Andi Satya Adi Saputra bakal menguat. Dia adalah putra anggota DPD RI dapil Kaltim, dr Sofyan Hasdam yang juga mantan Wali Kota Bontang. Istri Sofyan atau ibu kandung Andi Satya adalah dr Neni Moerniaeni yang sekarang memangku jabatan Wali Kota Bontang. Sedang Ketua DPRD Bontang saat ini adalah Andi Faizal, juga anak Sofyan Hasdam dan Neni Moerniaeni.

Peta politik dinasti di Kaltim saat ini sangat kuat di tiga daerah. Selain dari Bani Mas’ud dan klan Sofyan Hasdam, juga Bupati Kabupaten Paser, dr Fahmi Fadli. Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi adalah adik kandung Fahmi. Sedang istri Fahmi, Sinta Rosma Yenti adalah anggota DPD RI dapil Kaltim.

PETA BALIKPAPAN

Ada kabar yang beredar, jika Hasanuddin tak jadi ke Balikpapan, maka ada kemungkinan Rahmad Mas’ud mendorong istrinya, Hj Nurlena menjadi penggantinya. Tapi kabar lain mengatakan, Rahmad tidak terlalu berkenan istrinya masuk ke wilayah politik.

Beberapa pengurus DPC Golkar Balikpapan meragukan kalau Alwy Al Qadri, keponakan Rahmad yang sekarang Ketua DPRD Balikpapan didorong ke kursi No 1. Kapasitas Alwy dianggap belum memadai untuk bertanding sampai ke sana.

Masih ada tiga anggota Bani Mas’ud yang bisa saja didorong menggantikan Rahmad Mas’ud. Yaitu pasangan suami istri, dr Ifransyah Fuadi dan Hijrah Mas’ud serta H Eddy Salasa, suami adik kandung Rahmad yaitu Yuliana Mas’ud.

Ifransyah saat ini adalah Direktur RSUD Beriman milik Pemkot Balikpapan.  Sedang Hijrah sempat menjadi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim. Hijrah disebut-sebut banyak berperan di Kantor Gubernur mendampingi kakaknya Rudy Mas’ud.

Eddy Salasa adalah Ketua DPP Himpunan Masyarakat Sinjai (HIMAS) periode 2022-2027. Dia sempat meramaikan bursa calon Ketua KADIN Balikpapan dan calon Bupati Sinjai, Sulsel.

Calon Golkar lainnya adalah Abdulloh, mantan Ketua DPRD Balikpapan yang sekarang ini menjadi Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim. Dukungan masyarakat untuk Abdulloh cukup kuat, tapi kabarnya dia tidak terlalu direkomendasi oleh Bani Mas’ud.

Itu sebabnya beberapa waktu lalu beredar di media sosial, unggahan tentang Abdulloh yang terkesan dihalang-halangi rencana pencalonannya. Beberapa sumber mengatakan, ada kemungkinan Abdulloh loncat ke partai lain.

Selain beberapa nama tadi, nama Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo juga sangat  diperhitungkan. Karena dia adalah Ketua DPC Gerindra Balikpapan. Nama Bagus memang belum mengakar, tapi dengan kedudukannya sebagai Wawali dan Ketua Gerindra, banyak jalan untuk dia bersosialisasi di masyarakat.

Dari PDI, ada kemungkinan mendorong Eddy Tarmo. Eddy yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Kaltim, saat ini dipercaya menjadi Ketua DPC PDIP Balikpapan. Pada Pilkada 2024 lalu, dia calon wawali mendampingi Rendy Ismail, Ketua Yayasan Uniba Balikpapan.

Di Balikpapan juga beredar beberapa nama calon wakil wali kota. Ada calon lama yaitu drg Syukri Wahid, Ketua DPC Partai Gelora. Pada Pilkada 2024 dia menjadi calon wawali mendampingi HM Sa’bani.

Selain Syukri, nama Muhaimin juga sering disebut-sebut. Saat ini dia adalah Kepala Bappeda Kaltim, yang sebelumnya sempat menjadi Sekda Balikpapan. Nama Muhaimin dinilai cukup menjual, karena dia pernah menjadi Ketua KNPI dan Ketua Karang Taruna Balikpapan.

Ada tiga anak muda yang juga berpeluang ke depan setidaknya untuk jadi calon wawali. Mereka adalah Glenn Nirwan, mantan Ketua HIPMI. Dia putra pengusaha beton Roy Nirwan. Juga Ketua HIPMI Balikpapan saat ini yaitu Adam Dustin Bhakti dan Ketua Kadin Balikpapan yang baru, Noval Asfihani. Dia adalah putra pengusaha H Asfiah Achmad. Ketiga anak muda ini dianggap punya kapasitas dan cukup kuat integritasnya. Selain juga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses.

Apakah Bani Mas’ud masih bisa menguasai Kaltim di Pilkada 2029 mendatang? Sepertinya tidak gampang. Serangan dan sorotan yang kuat kepada Gubernur Rudy Mas’ud pada saat ini bisa mendistorsi “kesaktian” Bani Mas’ud. Apakah seperti itu? Kita lihat saja perkembangan di tahun-tahun mendatang ini.(*)

Pemkab Paser Optimalkan Pembiayaan Infrastruktur Tahun Jamak

TANA PASER – Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui skema pembiayaan pembangunan tahun jamak (multiyears). Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak, Senin (15/6/2026)

Pada rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Paser tersebut, seluruh fraksi dan panitia khusus (pansus) menyampaikan pandangan serta masukan yang kemudian menjadi bagian penting dalam penyempurnaan regulasi tersebut.

Ikhwan bersyukur rapat paripurna telah menyelesaikan pembahasan dan mencapai kesepakatan terkait perda pembiayaan pembangunan infrastruktur tahun jamak.

“Tadi kita sudah mendengar seluruh pandangan fraksi maupun catatan dari pansus yang tentunya akan menjadi perhatian bersama agar perda ini dapat berjalan dengan baik,” kata Ikhwan.

Ia menjelaskan, perda tersebut disusun untuk mengakomodasi pembangunan sejumlah ruas jalan yang hingga kini belum dapat diselesaikan, terutama jalan-jalan poros desa yang menjadi akses utama masyarakat.

Menurutnya, proyek-proyek yang telah disepakati dalam perda akan dilaksanakan dalam satu kontrak pekerjaan pada tahun 2027. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai dalam satu tahun, sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap melalui mekanisme tahun jamak pada 2027, 2028, dan 2029.

“Intinya, pekerjaan akan dilaksanakan dan dituntaskan pada tahun 2027. Adapun skema pembayarannya dilakukan selama tiga tahun. Dengan demikian, masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan tersebut,” ujarnya.

Ikhwan menegaskan, penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan merupakan bagian dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser. Karena itu, pihaknya optimistis pembangunan yang direncanakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak agar proses pembangunan ini berjalan lancar. Infrastruktur yang baik akan memberikan dampak luar biasa bagi roda perekonomian masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan,” katanya.

Terkait pelaksanaan proyek, Wabup Ikhwan menyebut proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Kesempatan tersebut terbuka bagi perusahaan lokal maupun nasional yang memenuhi persyaratan.

 

“Proses lelang terbuka untuk umum. Baik kontraktor lokal maupun nasional memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pekerjaan ini,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelaksanaan program infrastruktur tidak akan mengganggu pembiayaan sektor prioritas lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, skema pembiayaan tahun jamak justru menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur dapat dituntaskan tanpa mengabaikan program pelayanan dasar masyarakat.

“Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah tetap menjalankan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan. Skema ini merupakan terobosan agar program prioritas daerah dapat berjalan dengan baik dan tuntas,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan selama pelaksanaan proyek berlangsung. Pengawasan akan melibatkan DPRD, tim teknis pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta pihak terkait lainnya untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.

“Yang menjadi perhatian bukan hanya target penyelesaian pekerjaan, tetapi juga kualitas dan kuantitas hasil pembangunan. Karena itu, pengawasan dari seluruh pihak sangat diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.(tw)

Rutan Tanah Grogot Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imipas RI

TANA PASER -Komitmen peningkatan kualitas layanan publik yang dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot kembali membuahkan hasil. Satuan kerja pemasyarakatan tersebut berhasil meraih Piagam Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Pemberian Apresiasi dan Penyerahan Piagam Penghargaan Pelayanan Publik Ombudsman Republik Indonesia yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (12/6/2026)

Rutan Tanah Grogot menjadi salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang dinilai berhasil memenuhi standar pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian tersebut mencakup aspek kepatuhan terhadap standar layanan, transparansi, serta upaya pencegahan maladministrasi.

Kepala Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, Aris Triyanto, menyebut capaian tersebut tidak lepas dari kerja kolektif seluruh jajaran pegawai yang secara konsisten melakukan perbaikan layanan.

“Capaian ini bukan milik individu, tetapi hasil kerja keras seluruh tim. Kami berterima kasih atas dedikasi seluruh pegawai yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat maupun warga binaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penghargaan ini akan dijadikan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Rutan Tanah Grogot.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Justru ini menjadi pengingat agar kami terus berbenah, menjaga integritas, dan memastikan pelayanan publik semakin baik ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman menegaskan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh UPT pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur.

“Selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Jangan jadikan ini sebagai akhir, tetapi awal untuk terus melakukan inovasi layanan. Transformasi pelayanan publik harus terus berjalan,” tegasnya.

Penghargaan ini menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus dorongan untuk mewujudkan layanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.(tw)

Rute Baru Bandara Melalan Mudahkan Akses Transportasi ke Ibu Kota Provinsi

KUTAI BARAT – Masyarakat Kabupaten Kutai Barat kini memiliki akses transportasi udara yang lebih cepat menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Wings Air resmi mengoperasikan penerbangan perdana rute Samarinda–Melak dan Melak–Samarinda yang disambut langsung oleh pemerintah daerah, pihak bandara, dan manajemen maskapai di Bandara Melalan, Kecamatan Barong Tongkok, Rabu (17/6/2026).

Pembukaan rute tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi pengembangan ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat.

Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mewujudkan penerbangan langsung Samarinda–Melak. Menurutnya, kehadiran layanan penerbangan tersebut akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga pembukaan rute penerbangan ini dapat terwujud,” ujarnya.

Menurut Frederick, kemudahan akses transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan daerah. Dengan waktu tempuh yang lebih singkat, berbagai aktivitas masyarakat, pemerintahan, hingga dunia usaha dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

“Hal ini tentu akan mendukung mobilitas masyarakat, memperlancar aktivitas pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta membuka peluang investasi dan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Barat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor UPBU Kelas III Melalan Melak, Bernard Repelita Purba, menyebut kehadiran rute baru tersebut bukan hanya menambah pilihan transportasi, tetapi juga menjadi penghubung penting bagi berbagai aktivitas masyarakat.

Sedangkan Direktur Safety Wings Air, Iyus Susianto, berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan penerbangan tersebut secara maksimal agar rute Samarinda–Melak dapat terus beroperasi dan berkembang di masa mendatang.

Dengan beroperasinya penerbangan langsung ini, Kutai Barat semakin terbuka dan terhubung dengan berbagai pusat aktivitas di Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat posisinya sebagai daerah yang siap menyambut peluang pembangunan di masa depan. (adv diskominfo)

« Previous Page — Next Page »