Mengenal BKPMRI: Garda Terdepan Investasi di Indonesia

Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia membutuhkan lembaga yang mampu menjadi penghubung antara dunia usaha dan pemerintah. Di sinilah peran penting BKPMRI (Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) hadir sebagai katalisator utama pertumbuhan investasi di Tanah Air.

Apa Itu BKPMRI?

BKPMRI, atau dikenal juga sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal, adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam mendorong investasi langsung baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor, serta mempermudah proses perizinan investasi.

Didirikan pada tahun 1973, BKPMRI menggantikan peran Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah lebih dahulu dibentuk pada tahun 1968. Seiring dengan waktu, peran dan kewenangan BKPMRI berkembang, hingga akhirnya pada tahun 2009, statusnya dikembalikan sebagai lembaga setingkat kementerian yang melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Peran Strategis BKPMRI

Sebagai focal point investasi nasional, BKPMRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar ramah terhadap investor. Tugas utamanya mencakup:

• Koordinasi dengan kementerian teknis terkait

• Penyusunan kebijakan penanaman modal

• Pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi

• Promosi peluang investasi strategis di dalam dan luar negeri

BKPMRI juga menjalankan fungsi advokasi dan fasilitasi bagi investor agar investasi yang masuk dapat berjalan secara lancar, terintegrasi, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Pada bulan Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia secara resmi menunjuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Kepala BKPM. Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat peran BKPMRI sebagai single window investasi nasional.

Dengan posisi tersebut, Rosan Perkasa Roeslani tidak hanya menjadi pimpinan lembaga, tetapi juga memegang kendali strategis atas arah kebijakan hilirisasi industri dan investasi nasional.

Visi dan Misi BKPMRI

Sebagai lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha dan investor, BKPMRI memiliki visi dan misi yang jelas:

Visi

Mengelola layanan investasi nasional melalui manajemen pelayanan penanaman modal yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal, menuju pelayanan prima.

2. Mewujudkan birokrasi kelembagaan yang agile, guna memberikan layanan yang responsif dan optimal kepada investor.

BKPMRI tidak hanya bekerja di balik meja. Lembaga ini aktif mendatangi investor, membuka forum investasi, dan menjalin kerja sama strategis lintas negara demi memastikan Indonesia menjadi destinasi investasi unggulan di Asia Tenggara.

Transformasi Menuju Pelayanan Prima

Transformasi digital dan reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda penting BKPMRI. Pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik seperti Online Single Submission (OSS) adalah contoh nyata bagaimana BKPMRI mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengurusan izin investasi.

Investor kini tidak perlu lagi menghadapi proses yang rumit dan berbelit. Melalui OSS, segala proses bisa dilakukan secara daring, cepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan misi BKPMRI dalam memberikan pelayanan investasi yang prima.

Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional

Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Indonesia. BKPMRI tidak hanya mengejar angka investasi yang besar, tetapi juga fokus pada kualitas investasi, seperti:

• Investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja

• Transfer teknologi dan keahlian

• Dukungan terhadap pengembangan sektor hilirisasi dan industri dalam negeri

• Komitmen terhadap keberlanjutan dan ekonomi hijau

Dengan pendekatan ini, BKPMRI tidak hanya menjadi fasilitator, tapi juga kurator investasi yang bermanfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

Kunjungi Situs Resmi BKPMRI

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan, regulasi, peluang investasi, serta berita terkini mengenai perkembangan investasi di Indonesia, Anda dapat langsung mengunjungi situs resmi bkpmri.id.

PLN Kalimantan Beri Bantuan Aerator Listrik Atasi Rendahnya Kadar Oksigen Air Keramba Ikan Nila

Vivaborneo.com, Kutai Kartanegara – Kelompok Budidaya Ikan Nila Balap Maju Mapan,  Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan bantuan peralatan, dari Unit Pelaksana Pengatur Beban Kaltim-Kaltara,  PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan.

Kelompok Budidaya Budidaya Ikan Nila Balap Maju Mapan selama ini hanya mengandalkan mesin berbahan bakar solar untuk menggerakkan aerator keramba nila yang berada di tepi Sungai Mahakam.

Dengan bantuan aerator listrik, kelompok pembudidaya ikan nila ini kini dapat menghemat pengeluaran bahan bakar minyak, meningkatkan produksi dan dapat menghindari kerugian akibat air sungai bangar atau bangai akibat kadar oksigen yang rendah.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan, Riko Ramadhano Budiawan berharap bantuan yang diberikan ini dapat meningkatkan produksi ikan nila yang ada di karamba.

“Bantuan alat aerator tenaga listrik ini diharapkan dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam air sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi ikan di dalam karamba,” ujarnya pada pemberian bantuan secara simbolis bertempat di Gedung BLU Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, pada Kamis (19/6/2025).

Riko mengatakan jika terkait dengan program Presiden RI Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yaitu pilar ke tujuh yaitu Ketahanan Pangan, melalui sektor perikanan. Pun begitu pada pilar ke delapan masih berhubungan yaitu Swasembada Pangan dengan mendorong ekonomi bangsa melalui swasembada pangan.

PLN, ujar Riko percaya dengan listrik yang andal maka produktivitas akan meningkat. Dan ketika produktivitas meningkat, kesejahteraan masyarakat juga diharapkan dapat bertumbuh.

“Walaupun bantuan ini sesuai yang sangat kecil tetapi saya harapkan produksi ikan dapat meningkat dan kerjasama kita dapat diteruskan,” ucapnya.

Ditegaskannya PLN akan terus bekerjasama dengan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Momentum pemberian bantuan kepada  Kelompok Budidaya Budidaya Ikan Nila Balap Maju Mapan diharapkan dapat berkelanjutan, maju dan bertambah. Karena pada tahun-tahun mendatang PLN akan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Ini hanya sebuah langkah kecil dari sebuah bisnis perikanan air tawar yang rantainya cukup panjang mulai dari produksi, distribusi hingga sampai di tangan konsumen. Kami hanya mengambil sedikit saja peran di bisnis ini,” ujarnya.(vb/yul)

 

 

Debarkasi Kloter Pertama Jemaah Haji Tiba, Bandara SAMS Sepinggan Pastikan Layanan Prima

BALIKPAPAN — Menyambut kepulangan kloter pertama Jemaah Haji tahun 2025, Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan membagikan cendera mata syal manik-manik khas Kalimantan Timur kepada rombongan jemaah.

Sebanyak 360 jemaah Kloter 1 asal Balikpapan mendarat sekitar pukul 23.05 WITA(16/6/2025), setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengar nomer penerbangan GA 4401 type A330-900 Neo dari Jeddah.

General Manager Bandara SAMS Sepinggan, Iwan Novi Hantoro menyampaikan rasa syukur atas tibanya kloter pertama dengan aman dan lancar. Dirinya menyatakan Bandara SAMS Sepinggan rencana akan melayani sebanyak 5.712 jemaah haji yang terbagi dalam 16 kloter.

Iwan mengucapkan selamat datang kepada para jemaah haji di Tanah Air. Ia bersyukur proses debarkasi kloter pertama dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman.

“Kami juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi guna memastikan seluruh proses debarkasi di Bandara SAMS Sepinggan berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun khususnya terkait dengan fasilitas pendukung operasional Bandara,” ujar Iwan.

Dirinya menyatakan seluruh fasilitas pendukung operasional Bandara telah disiagakan, mulai dari pengaturan flow, pengamanan area kedatangan, hingga penanganan khusus bagi jemaah lansia dan sakit.

“Debarkasi haji merupakan kerja besar lintas sektor. Kami sangat mengapresiasi sinergi yang telah terjalin, terutama dalam memastikan kenyamanan dan keselamatan para jemaah haji, yang diantaranya ada lansia,” tambahnya.

Bandara SAMS Sepinggan telah bekerja sama dengan seluruh stakeholder, baik dari instansi pemerintah maupun mitra kerja untuk memfasilitasi proses debarkasi secara maksimal. Koordinasi harian dilakukan sebelum kedatangan kloter untuk memastikan kesiapan operasional dari setiap unit yang terlibat.

Kloter pertama ini menjadi pembuka dari total 16 kloter yang akan tiba melalui Bandara SAMS Sepinggan selama periode debarkasi yang berlangsung dari 16 Juni 2025 hingga 9 Juli 2025 mendatang.

“Kami ingin memastikan momen kepulangan ini menjadi pengalaman yang berkesan dan membahagiakan bagi seluruh jemaah. Semoga seluruh proses debarkasi berjalan lancar hingga kloter terakhir nanti,” tutup Iwan. (*)

Ribuan Mahasiswa Kaltim Nikmati Kuliah Gratis dari Program Gratispol

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bergerak cepat dalam mewujudkan janji politik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di bidang pendidikan. Hanya tiga bulan sejak pelantikan kepala daerah, kerja sama strategis dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berhasil difinalisasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), sebagai bagian dari realisasi program GRATISPOL di bidang pendidikan tinggi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan pentingnya sinergi dengan perguruan tinggi demi menyongsong pembangunan generasi emas di Kaltim. Ini wujud kesungguhan Pemprov Kaltim untuk membangun generasi emas.

“Kita bersinergi dengan PTN yang sudah memiliki data mahasiswa baru, sehingga implementasi bisa langsung berjalan,” kata Sri Wahyuni saat memimpin penandatanganan PKS di Kantor Gubernur Kaltim.

Untuk tahap awal, bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. Sedangkan mahasiswa aktif semester dua hingga delapan akan mulai mendapatkan bantuan pada 2026. Totalnya, 16.823 mahasiswa akan menerima pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari tujuh PTN yang bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, yaitu Universitas Mulawarman, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, POLNES, Poltekkes Kemenkes Kaltim, Politani Samarinda, Poltekba Balikpapan, dan Institut Teknologi Kalimantan.

Pada skema ini, mahasiswa hanya membayar jika biaya kuliah mereka melebihi bantuan pemerintah. Kebijakan ini dinilai sebagai gebrakan pendidikan yang bukan hanya simbolik, tetapi didukung perangkat hukum yang lengkap, mulai dari Pergub hingga Juknis. Kaltim pun menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi gratis melalui mekanisme kerja sama formal dan terstruktur. (yud/adv diskominfo kaltim)

Pemprov Kaltim Serukan Perda Kawasan Tanpa Rokok

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan, upaya menciptakan ruang publik yang bebas dari asap rokok tidak akan berhasil tanpa dasar hukum yang kuat di tingkat daerah. Seruan ini datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, yang mendorong seluruh kabupaten/kota segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Tanpa dasar hukum yang kuat, penegakan KTR di daerah menjadi lemah dan tidak konsisten. Perda adalah bentuk komitmen nyata daerah dalam menjaga ruang publik yang sehat,” ujar Sri, Minggu (15/6/25).

Penekanan ini muncul menyusul kondisi sebagian besar daerah di Kaltim yang masih sebatas mengatur KTR melalui surat edaran atau peraturan kepala daerah. Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 secara eksplisit mewajibkan pengaturan KTR berbentuk Perda.

Menurutnya, langkah-langkah awal seperti imbauan atau surat edaran memang menunjukkan niat baik, namun belum cukup menjamin perlindungan maksimal terhadap masyarakat.

“Perda bukan hanya simbol administratif, melainkan landasan penting agar daerah memiliki pijakan hukum yang kuat dalam mengatur sanksi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelanggaran KTR,” jelasnya.

Ia juga menekankan, esensi KTR bukanlah melarang orang merokok sepenuhnya, melainkan menciptakan keseimbangan antara hak perokok dan hak masyarakat luas, terutama kelompok rentan, untuk menghirup udara bersih.

“Kami tidak melarang aktivitas merokok sepenuhnya, tapi harus diatur dengan bijak,” tegas Sri.

Provinsi Kaltim sendiri telah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun, efektivitas penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi lintas pemerintahan. Tanpa komitmen serupa dari pemerintah kabupaten/kota, ruang publik sehat akan sulit tercapai. (yud/adv diskominfo kaltim)

« Previous Page — Next Page »