Pemprov Kaltim Perkuat Jalur Resmi Magang ke Jepang Anti-Calo

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam melindungi tenaga kerja muda dari praktik percaloan dengan mendorong jalur resmi untuk program pemagangan ke luar negeri. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi program pemagangan ke Jepang yang diikuti oleh 150 lulusan SMK se-Kota Samarinda, bertempat di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kaltim, Jalan Milono, Samarinda Kota. Rabu (25/6/2025).

Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Plt Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Armin, Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Irawadi, Kepala BPVP Kaltim, Eka Cahyana Adi, Ketua Forum Satunusa, Herman A. Hasan, Pembina Yayasan Sahabat Satunusa Indonesia, Nur Lahamudin serta Ketua Yayasan Sahabat Satunusa Indonesia, Ali Sadikin.

Seno Aji menyatakan program ini selaras dengan visi Gratispol dan menjadi sarana penting agar mencetak generasi muda berdaya saing.

“Program ini sangat baik dan kita dukung penuh karena membuka peluang bagi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman kerja profesional di Jepang. Ini selaras dengan semangat Gratispol yang diusung Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni ‘Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas’,” ujar Seno.

Ia menekankan pentingnya kesiapan peserta, termasuk penguasaan bahasa Jepang. Hal tersebut diakui tidak mudah, tapi harus dilalui agar mempermudah komunikasi di negeri orang.

Forum Satunusa, Herman A. Hasan, menyoroti pentingnya jalur resmi proses pemagangan luar negeri guna mencegah praktik percaloan. Melalui jalur resmi, selain memberi jaminan legalitas, tapi juga perlindungan bagi anak-anak saat menjalani magang atau bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Program ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Yayasan Sahabat Satunusa Indonesia, Dinas Pendidikan Kaltim, BPVP, dan Disnakertrans Kaltim. Kolaborasi lintas lembaga ini bertujuan memperkuat sistem pelatihan vokasi yang aman, terarah, dan mampu menembus pasar kerja global.

Dengan hadirnya program ini, Kalimantan Timur membuka jalan bagi lulusan SMK untuk meniti karier internasional tanpa harus terjebak risiko jalur ilegal yang sering kali merugikan. Pemerintah berharap langkah ini menjadi tonggak baru penguatan kapasitas tenaga kerja muda yang siap bersaing secara profesional. (yud/adv diskominfo kaltim)

Santri Kaltim Bersaing ke MQK Internasional

SAMARINDA — Kalimantan Timur menyiapkan langkah serius dalam menghadapi ajang Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) Nasional dan Internasional 2025 yang akan digelar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 1–7 Oktober mendatang. Sebanyak 157 santri dari 21 pondok pesantren di enam kabupaten/kota di Kaltim telah mengikuti seleksi awal melalui tahapan Computer-Based Test (CBT) pada 17–19 Juni 2025.

Ajang dua tahunan yang untuk pertama kalinya digelar skala internasional ini tak sekadar kompetisi membaca kitab kuning, melainkan juga mencakup debat konstitusi, lomba qasidah rebana, hingga pameran produk unggulan pesantren. Tahun ini, MQK juga akan menjadi percontohan penerapan sistem digital secara menyeluruh diseluruh proses lomba.

Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kanwil Kemenag Kaltim, Muhammad Isnaini, mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan kesiapan para santri agar bisa bersaing di panggung nasional bahkan internasional.

“Untuk persiapan MQKN ke-8 ini, alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahap CBT. Sebanyak 157 santri telah ikut seleksi, dan kita harap ada yang lolos ke tingkat nasional. Harapannya, Kalimantan Timur bisa kembali meraih prestasi terbaik,” ujar Isnaini, Selasa (24/6/2025).

Ia juga mengajak masyarakat agar turut mendukung perjuangan para santri yang sedang membawa nama baik daerah di tingkat nasional.

“Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur, semoga santri-santri kita bisa meraih hasil yang maksimal di ajang MQKN nanti,” imbuhnya.

MQKN sendiri bertujuan memperkuat kemampuan santri memahami kitab kuning sebagai landasan keilmuan klasik pesantren yang menjadi fondasi pembentukan karakter dan intelektual keislaman. Dengan meningkatnya skala kompetisi menjadi internasional, MQK 2025 diharapkan menjadi wadah strategis agar menunjukkan kontribusi pesantren dipembangunan karakter bangsa, sekaligus mengukuhkan posisi santri sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai keislaman. (yud/adv diskominfo kaltim)

Gubernur Kaltim Lantik Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melantik Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin periode 2025–2030. Pelantikan digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memimpin pelantikan dan menyampaikan pesan penting kepada pemimpin baru Kukar agar menjalankan amanah dengan komitmen, dedikasi, dan integritas tinggi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kukar.

“Selamat bertugas kepada saudara bupati dan wakil bupati Kukar. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan keberanian membuat terobosan,” ujar Rudy.

Ia menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan yang rusak, terutama di wilayah pedalaman. Menurutnya, jalan kabupaten yang rusak harus segera diperbaiki secara permanen dengan metode semenisasi, bukan aspal yang mudah rusak saat banjir.

“Kami minta agar alat berat dari sektor pertambangan tidak merusak jalan masyarakat. Gunakan kapal jika memungkinkan. Kepala daerah yang kena getahnya kalau jalan rusak parah,” tambahnya.

Ia juga menggaris bawahi sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia menilai visi-misi Kukar telah sejalan dengan arah pembangunan provinsi, termasuk program unggulan seperti Pendidikan dan Kesehatan Gratis (Gratispol) serta Jaminan Sosial Gratis (Jospol).

“Insya Allah Kukar akan maju menuju generasi emas. Tapi ini butuh kerja bersama, kolaboratif dan berpihak pada rakyat,” ucapnya.

Kukar disebut Rudy sebagai kabupaten tua dan strategis, dengan kekayaan alam yang melimpah serta sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap Kukar menjadi episentrum baru pertumbuhan ekonomi di Kaltim.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

“Jangan pernah menyalah gunakan kekuasaan. Jadikan jabatan ini jalan pengabdian, bukan kepentingan pribadi. Lebih baik sederhana tapi terhormat daripada mewah tapi mengkhianati rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Rudy mengajak TP PKK, Dekranasda, dan Bunda PAUD Kukar untuk aktif membina masyarakat dan memperkuat peran keluarga dalam pembangunan, khususnya dalam peningkatan gizi, pendidikan, dan pelestarian lingkungan.

Pelantikan ini menandai babak baru bagi kepemimpinan di Kukar. Gubernur optimistis Aulia-Rendi mampu menjawab tantangan dan membawa Kukar menjadi kabupaten yang lebih maju, sejahtera, dan inklusif. (yud/adv diskominfo kaltim)

Belantara Foundation Peringati Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia 2025

Vivaborneo.com, Riau — Belantara Foundation mengajak mitra sektor swasta Jepang menanam bibit pohon secara simbolis di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Provinsi Riau pada Selasa, 17 Juni 2025.

Aksi tanam pohon ini terselenggara atas kerja sama dengan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura serta Kelompok Tani Hutan yang menjadi mitra Tahura SSH. Jenis bibit pohon yang ditanam antara lain adalah ramin (Gonystylus bancanus) dan gaharu (Aquilaria malaccensis), yang keduanya termasuk dalam kategori spesies pohon langka yang perlu dilestarikan.

“Penanaman ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata kerjasama multipihak dalam upaya pemulihan atau restorasi hutan yang terdegradasi,” ujar Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna.

Dr. Dolly mengatakan restorasi ekosistem merupakan salah satu isu global yang penting saat ini. Sidang Majelis Umum PBB telah mendeklarasikan the UN Decade on Ecosystem Restoration untuk mensinergikan upaya restorasi ekosistem secara masif pada ekosistem yang rusak dan terganggu pada periode 2021-2030.

Dunia telah menargetkan pemulihan seluas 1,5 miliar hektar lahan terdegradasi pada 2030. Restorasi ekosistem dianggap sebagai salah satu langkah strategis untuk memitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga suplai air, serta melindungi keanekaragaman hayati.

Dengan tema “Pulihkan Lahan, Buka Peluang”, Peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang jatuh pada 17 Juni 2025 ini menjadi sebuah momentum penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat global untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Lebih lanjut, Dolly, yang juga merupakan pengajar di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan menjelaskan  “Forest Restoration Project: SDGs Together!” adalah program pemulihan hutan yang terdegradasi.

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu upaya mengembalikan fungsi pengaturan tata air dan iklim mikro pada ekosistem hutan, mengurangi resiko kerusakan lingkungan seperti erosi dan tanah longsor, tercemarnya sumber air, turunnya muka air tanah, kebakaran lahan, serta polusi udara.

Pemulihan hutan terdegradasi juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk kualitas udara, kualitas air, pohon, tanah, dan populasi satwa liar beserta habitat alaminya. Tidak hanya mendukung pemulihan hutan terdegradasi,, program ini juga akan mampu mendorong peningkatan sosial-ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan

“Sesuai dengan misi dari Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nation Sustainable Development Goals (UN SDGs) yaitu no one left behind dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kami menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak, salah satunya dengan menggandeng sektor swasta dari Jepang untuk mendukung gerakan pemulihan hutan terdegradasi di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Riau,” tegas Dolly yang juga​ anggota Commission on Ecosystem Management IUCN.

Representative Director APP Japan Ltd., Tan Ui Sian mengatakan pihaknya akan lebih gencar mengajak multi-stakeholders di Jepang untuk mendukung Forest Restoration Project: SDGs Together ini. Saat ini, program tersebut berfokus untuk mendukung SDGs ke 12 yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

Target SDGs ke 13 yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya dan target SDGs ke 15 yaitu melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem serta target SDGs ke 17 yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

“Kerja sama dengan KPHP Minas Tahura telah memasuki tahap ke-5 dan bagi kami telah memberikan nilai tambah lebih besar untuk mengembangkan program dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Jepang. Kami berharap dapat mengajak multi-stakeholders dari mancanegara lebih luas lagi untuk mendukung program Forest Restoration Project: SDGs Together,” tandas Tan.

Senada, Kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, S.Sos., M.Si., menuturkan kawasan Tahura SSH merupakan kawasan konservasi alam yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1999. Tahura SSH memiliki luas kawasan lebih dari 6.000 hektar. Sayangnya, saat ini sebagian besar wilayah tersebut telah mengalami deforestasi dan degradasi akibat aktivitas ilegal seperti perambahan lahan, pembalakan liar dan lain sebagainya.

“Kami terus melakukan pengawasan dan pemulihan fungsi kawasan Tahura SSH melalui program perlindungan dan restorasi hutan yang terdegradasi. Program ini bertujuan untuk memulihkan kawasan hutan yang terdegradasi agar dapat berkontribusi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta mendukung pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di Provinsi Riau,” pungkas Sri.(*/rls)

 

Mengenal BKPMRI: Garda Terdepan Investasi di Indonesia

Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi global yang semakin kompetitif, Indonesia membutuhkan lembaga yang mampu menjadi penghubung antara dunia usaha dan pemerintah. Di sinilah peran penting BKPMRI (Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia) hadir sebagai katalisator utama pertumbuhan investasi di Tanah Air.

Apa Itu BKPMRI?

BKPMRI, atau dikenal juga sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal, adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam mendorong investasi langsung baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor, serta mempermudah proses perizinan investasi.

Didirikan pada tahun 1973, BKPMRI menggantikan peran Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah lebih dahulu dibentuk pada tahun 1968. Seiring dengan waktu, peran dan kewenangan BKPMRI berkembang, hingga akhirnya pada tahun 2009, statusnya dikembalikan sebagai lembaga setingkat kementerian yang melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Peran Strategis BKPMRI

Sebagai focal point investasi nasional, BKPMRI memiliki tanggung jawab besar dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor agar ramah terhadap investor. Tugas utamanya mencakup:

• Koordinasi dengan kementerian teknis terkait

• Penyusunan kebijakan penanaman modal

• Pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi

• Promosi peluang investasi strategis di dalam dan luar negeri

BKPMRI juga menjalankan fungsi advokasi dan fasilitasi bagi investor agar investasi yang masuk dapat berjalan secara lancar, terintegrasi, dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

Pada bulan Oktober 2024, Presiden Republik Indonesia secara resmi menunjuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Kepala BKPM. Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat peran BKPMRI sebagai single window investasi nasional.

Dengan posisi tersebut, Rosan Perkasa Roeslani tidak hanya menjadi pimpinan lembaga, tetapi juga memegang kendali strategis atas arah kebijakan hilirisasi industri dan investasi nasional.

Visi dan Misi BKPMRI

Sebagai lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha dan investor, BKPMRI memiliki visi dan misi yang jelas:

Visi

Mengelola layanan investasi nasional melalui manajemen pelayanan penanaman modal yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal, menuju pelayanan prima.

2. Mewujudkan birokrasi kelembagaan yang agile, guna memberikan layanan yang responsif dan optimal kepada investor.

BKPMRI tidak hanya bekerja di balik meja. Lembaga ini aktif mendatangi investor, membuka forum investasi, dan menjalin kerja sama strategis lintas negara demi memastikan Indonesia menjadi destinasi investasi unggulan di Asia Tenggara.

Transformasi Menuju Pelayanan Prima

Transformasi digital dan reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda penting BKPMRI. Pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik seperti Online Single Submission (OSS) adalah contoh nyata bagaimana BKPMRI mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengurusan izin investasi.

Investor kini tidak perlu lagi menghadapi proses yang rumit dan berbelit. Melalui OSS, segala proses bisa dilakukan secara daring, cepat, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan misi BKPMRI dalam memberikan pelayanan investasi yang prima.

Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional

Investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Indonesia. BKPMRI tidak hanya mengejar angka investasi yang besar, tetapi juga fokus pada kualitas investasi, seperti:

• Investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja

• Transfer teknologi dan keahlian

• Dukungan terhadap pengembangan sektor hilirisasi dan industri dalam negeri

• Komitmen terhadap keberlanjutan dan ekonomi hijau

Dengan pendekatan ini, BKPMRI tidak hanya menjadi fasilitator, tapi juga kurator investasi yang bermanfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional.

Kunjungi Situs Resmi BKPMRI

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan, regulasi, peluang investasi, serta berita terkini mengenai perkembangan investasi di Indonesia, Anda dapat langsung mengunjungi situs resmi bkpmri.id.

« Previous Page — Next Page »