Kukar Siap Tuan Rumah MTQH

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga sekaligus sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an, Sunggono, menyatakan kesiapannya sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadist (MTQH) ke-46 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

”Semua arena perlombaan telah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik,” kata Sunggono ketika menyampaikan paparan tentang kesiapan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi tuan rumah pada Rapat Persiapan pelaksanaan MTQH Tingkat Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Sekda Prov. Kaltim, Kamis (2/4/2026).

Sunggono menyampaikan, ada 13 lokasi untuk arena perlombaan yaitu halaman Kantor Bupati Kukar sebagai arena utama untuk acara pembukaan dan penutupan, sekaligus arena musabaqah cabang tilawah Qur’an tingkat anak, remaja dan dewasa. Lokasi lainnya menggunakan Ruang  Serbaguna Kantor Bupati, Pendopo Wakil Bupati, Aula Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, BPKAD, Ruang Rapat DPRD, Madrasah Aliyah Negeri 2, Ruang Dewan Masjid Indonesia.

Sunggono juga menyampaikan hasil pendataan jumlah hotel, homestay dan jumlah kamar serta tarif kamar, fasilitas kesehatan, penyewaan mobil, rumah makan/restoran, catering, dan tempat wisata/hiburan, termasuk penyiapan cinderamata.

Ketua LPTQ Kaltim yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni memberikan apresiasi atas paparan yang disampaikan LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara.

”Kukar sudah terbiasa menyelenggarakan berbagai event, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional”, kata Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni menyampaikan, pelaksanaan MTQ pada tahun 2026 ini sudah menggabungkan dengan kegiatan STQH. Karena itu semua cabang diperlombakan, termasuk lomba di bidang hafalan hadist lengkap dengan sanadnya dan tanpa sanad, Karya Tulis Ilmiah Hadist (KTIH) dan lain sebagainya. Jadi, nanti namanya MTQH (Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadist).  Penyelenggaraan MTQH dilaksanakan setiap tahun.

”Mempertahankan sebagai juara umum itu lebih sulit daripada meraih juara”, pungkas Sri Wahyuni.

Ia pun berharap, agar pelaksanaan MTQH di Kukar bisa terlaksana dengan sederhana dan tidak mewah, tetapi tetap elegan dan khidmad.

Sementara itu, Wakil Ketua II LPTQ Kaltim, yang juga sebagai Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim, Dasmiah, menjelaskan tentang pengalaman Kaltim sebagai Tuan Rumah MTQ Tingkat Nasional XXX di Samarinda Tahun 2024, yang diakui oleh LPTQ Nasional sebagai standarisasi rujukan penyelenggaraan MTQ Tingkat Nasional pada masa-masa yang akan datang. Ia juga menjelaskan keberhasilan dan kekurangan Kutim sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan STQH pada Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi perbaikan pada Pelaksanaan MTQH Tingkat Prov. Kaltim ke-46 di Tenggarong, pada Bulan November 2026 yang akan datang.

Dasmiah menjelaskan keberhasilan kafilah Kaltim pada MTQ Tingkat Nasional ke-30 sebagai juara umum pada Tahun 2024 dan juga sebagai juara umum pada penyelenggaraan STQH di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam dua tahun terakhir ini Kaltim membawa nama harum Indonesia sudah meraih prestasi pada panggung MTQ Internasional sebanyak 12 kejuaraan, di berbagai negara. Di sisi lain, ia pun menjelaskan tentang pembagian tugas dan tanggungjawab antara LPTQ Kaltim, dan LPTQ Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah. (MJE)

Inflasi Kalimantan Timur Maret 2026 Terjaga Saat Ramadan dan Idulfitri

SAMARINDA – Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada periode Maret 2026 tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat pada rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan, Idulfitri, dan Nyepi. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kaltim pada Maret 2026 mencatat inflasi sebesar 0,72% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,60% (mtm). Perkembangan tersebut mendorong inflasi Kaltim secara tahunan berada pada level 3,31% (yoy), dengan inflasi tahun berjalan sebesar 1,37% (ytd).

”Secara tahunan, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 3,48% (yoy). Secara umum, peningkatan tekanan IHK pada periode laporan didorong oleh meningkatnya permintaan pada periode HBKN yang mendorong kenaikan harga kelompok bahan makanan.” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan melalui siaran pers 1 April 2026

Disampaikan, Inflasi Kaltim pada Maret 2026 utamanya disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya permintaan komoditas pangan strategis pada periode Ramadan, Idulfitri dan Nyepi 2026. Kelompok ini mencatat inflasi 1,74% (mtm) dengan andil 0,52% (mtm). Selain itu, kelompok transportasi turut memberikan andil inflasi, didorong meningkatnya mobilitas masyarakat dan permintaan angkutan udara yang tercermin dari tingginya okupansi penerbangan, termasuk cepat terserapnya extra flight.

Kelompok transportasi mencatat inflasi 0,88% (mtm) dengan andil 0,11% (mtm). Lebih lanjut, tekanan inflasi juga dipengaruhi penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi yang rata-rata meningkat, sehingga mendorong inflasi pada komponen administered prices. Berdasarkan komoditas, inflasi Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh cabai rawit, bensin, ikan tongkol, ikan layang, dan tomat, sementara komoditas yang menahan inflasi antara lain emas perhiasan, parfum, tas sekolah, sawi hijau, dan kangkung. Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami deflasi 0,57% (mtm), sejalan dengan koreksi harga beberapa komoditas pada kelompok tersebut.

Langkah pengendalian inflasi terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kaltim dengan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Pada aspek keterjangkauan harga, selama Maret 2026 TPID melaksanakan 83 kegiatan gerakan pangan murah, operasi pasar, dan kegiatan serupa di berbagai kabupaten/kota, antara lain di Kota Samarinda (33 kali), Kabupaten Kutai Kartanegara (16 kali), Kabupaten Kutai Barat (14 kali), Kota Bontang (8 kali), Kabupaten Mahakam Ulu (6 kali), dan Kabupaten Berau (6 kali).

”Pada aspek komunikasi efektif, TPID terus memperkuat koordinasi melalui rapat rutin serta pelaksanaan High Level Meeting, sebagai langkah penguatan respons pengendalian harga pada periode HBKN. Ke depan, TPID akan terus menjaga konsistensi pelaksanaan strategi 4K serta memperkuat langkah mitigasi dini, agar stabilitas harga di Kalimantan Timur tetap terjaga, daya beli masyarakat terpelihara, dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus berjalan dengan baik,” kata Jajang Hermawan. (*)

Wagub Kaltim Klarifikasi Isu Rumah Dinas Gubernur dan Wagub

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji memberikan penjelasan lanjutan tentang isu rumah dinas gubernur dan wakil gubernur yang ramai dibicarakan. Dalam penjelasannya, Seno Aji menyatakan anggaran Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah di APBD 2025 digunakan untuk rehabilitasi bangunan, perbaikan sistem keamanan, dan perlengkapan pendukung kegiatan resmi.

Seno Aji menjelaskan, rumah jabatan dan ruang kerja gubernur serta wakil gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk mendukung tugas pelayanan publik.

”Anggaran tersebut tersebar dalam puluhan item belanja, termasuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, dan ruang kerja wakil gubernur,” kata Seno Aji, Kamis (02/04/2026).

Dikatakan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sudah beberapa kali dibuka lebar-lebar untuk ribuan warga pada beberapa momen, termasuk saat Idulfitri. Warga bebas datang bersilaturahmi, berfoto, dan makan bersama.

”Itu menunjukkan rumah ini benar-benar menjadi rumah rakyat, bukan sekadar tempat tinggal pejabat,” kata Seno Aji.

Seno Aji juga menjelaskan, pola pengusulan dan penganggarannya mengikuti mekanisme standar penyusunan APBD daerah, dan seluruh proses ini diaudit dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga terbuka atas kritik dan saran terkait dengan kinerja sebagai pengambil kebijakan di daerah. (*)

Perumdam Tirta Kencana Ingatkan Dampak El Nino

SAMARINDA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi potensi dampak fenomena Godzilla El Nino yang menyebabkan kemarau panjang ekstrem.

Humas Perumdam Tirta Kencana, Taufik menyampaikan, dampak yang mungkin terjadi antara lain penurunan ketersediaan air baku, tekanan air mengecil hingga tidak mengalir di jam tertentu, distribusi air tidak merata di beberapa wilayah.

Taufik mengingatkan agar pelanggan dapat mengantisipasi antara lain menghemat penggunaan air secara bijak, menampung air saat aliran normal (tandon/penampungan), mengutamakan penggunaan air untuk kebutuhan pokok serta memeriksa instalasi rumah agar tidak terjadi kebocoran

“Kami selalu berupaya untuk mengoptimalisasi produksi dan distribusi air, pengaturan pola distribusi dan selalu melakukan pemantauan intensif sumber air baku,” kata Taufik, Rabu (1/4/2026) (*)

Pemrov Kaltim Targetkan Seluruh Daerah Raih WTP

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Selasa (31/3/2026).

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen daerah untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan data serta dokumen keuangan secara terbuka sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Seluruh perangkat daerah harus kooperatif. Ini penting agar hasil pemeriksaan benar-benar mencerminkan kondisi riil tata kelola keuangan kita,” ujarnya.

Ia menargetkan seluruh daerah di Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Gubernur juga menekankan proses audit BPK harus dipandang sebagai momentum perbaikan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memastikan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Yang paling utama, APBD harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto, mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh kepala daerah. Ia menegaskan pentingnya dukungan aktif dari pemerintah daerah selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami membutuhkan dokumen yang lengkap dan akurat agar hasil audit bisa memberikan gambaran yang utuh,” katanya.

Penyerahan LKPD ini diikuti seluruh kepala daerah di Kaltim, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Usai kegiatan, gubernur juga menggelar diskusi tertutup dengan para bupati dan wali kota untuk membahas arah pembangunan di masing-masing daerah. (sam)

Next Page »